Berita Politik - Membahas Informasi dan Berita Tentang Politik

Alasan Mengapa Menteri Takut Cairkan Anggaran Covid-19

5 Juli 20205 Juli 2020admin

Alasan Mengapa Menteri Takut Cairkan Anggaran Covid-19

Alasan Mengapa Menteri Takut Cairkan Anggaran Covid-19 – Apabila kalau dilihat dengan kembali bahwa kemarahan dari bapak presiden jokowi beberapa waktu yang lalu. Di dalam sidang kabinet terhadap setiap menterinya merupakan salah satunya karena para menteri menggunakan anggaran penangganan covid-19 yang tentunya sangat minim.

Anggaran ini sudah ada tapi tidak digunakan untuk maksimalkan seperti dari membayar insentif bagian dari tenaga kerja medis. Dan banyak hal lainnya yang menjadi suatu kaitan dengan menangani covid-19. Menteri dari koordinator bagian dari bidang politik hukum dan setiap keamanan atau menkopolhukum mahmud MD , memberikan ungkapan yang berupa bahwa dengan banyaknya menteri yang tidak akan berani untuk mencairkan dana anggarannya. Hal ini tentu saja bisa disebabkan oleh takutnya terhadap bagian dari audit BPK.

Akan tetapi , ada juga tidak takut , takut kepada pihak dari BPK. Tentunya ini bisa mendatangkan ke dalam ketua BPK. Pak ini banyak sekali menteri yang takut untuk keluar kan dana anggaran uang sampai sampai kepada bapak presiden marah marah kenapa ya pak ? Ujar dari Mahmud MD di gedung Grahadi surabaya.

Alasan Mengapa Dana Anggaran Covid-19 Takut Untuk Di Cairkan

Ada juga kemungkinan hal besar lainnya kalau seorang penulis mencermati bisa juga untuk jadikan menteri tersebut beranggapan kalau anggaran ini belum perlu untuk waktu yang sekarang ini untuk di keluarkan. Sudah cukup banyak sekali anggaran yang sebelumnya untuk membeli alat alat pelindung diri , ventilator dan alta kesehatan lainnya dan juga untuk memberikan bantuan sosial juga sudah cukup melalui anggaran dana yang sudah keluar sebelumnya.

Masalahnya pada waktu pencairan dana insentif tenaga medis juga. Mempunyai kemungkinan yang besar belum tepat waktu untuk dikeluarkan pada waktu yang sekarang ini. Atau juga bisa untuk menunggu waktu yang pastinya tepat. Dan ada juga dari penulis ini kalau dilihat dari penjelasannya Bapak Presiden Jokowi waktu lalu. Kalau menteri ini takut akan menggeluarkan dana anggaran covid-19.

Karena nantinya pasti akan ada oknum oknum yang menggunakan dana anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Bisa dilihat juga kalau dari bagaimana sebuah pemberitahuan pemotongan uang bantuan sosial terhadap masyarakat buat oknum oknum yang pastinya tidak bertanggung jawab nantinya.

Banyak Hal Yang Akan Terjadi

Jadi nantinya sudah pasti akan banyak hal yang terjadi dengan demikian. Bisa jadi akan ini terancam pribadi dari berbagai menteri yang mengeluarkan anggarannya tersebut. Dan ini akan bisa di berikan satu dugaan dengan melakukan suatu korupsi dengan alasan penangganan covid-19. Penulis ini juga diperlihat kan kearah sana yang memang sebenarnya juga pada merasa ketakutan kepada setiap para menteri dalam melakukan proses menggunakan uang anggarannya.

Memang akan sangat memungkinkan sekali buat para menteri tidak akan mampu memberikan perhitungan secara jelas. Kemana mana saja dana dana dari anggaran itu yang nantinya akan digunakan demi untuk memberikan satu tanggung jawab untuk kedepannya terhadap presiden maupun kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Pasti ada juga menteri yang masih akan merasa takut takut di duga dengan memberikan wewenang dana anggaran penanganan Covid-19. Padahal disini dia tidak akan berbuat demikian atau ada juga setiap menteri yang merasa kurang dalam memberikan management keuangan publik di dalamnya.

Akan tetapi , dari apapun itu sebenarnya ini juga harus adanya keberanian dulu pastinya. Management keungan , sense of crisis terhadap beberapa penderitaan dan setiap kesulitan yang di rasakan oleh rakyat. Memang pada intinya dari rakyat yang membutuhkan suatu bantuan selama masa pandemi menyerang.

Maka dalam pikiran para rakyat ini hanya membutuhkan bantuan. Tanpa harus mempertimbangkan ketakutan buat para menteri dengan hal dari mengeluarkan anggaran penanganan covid-19. Tentu saja untuk harapannya beberapa waktu ini. Akan jadi perubahan sebelum isu isu dari reshuffle ini akan menjadi sebuah hal kenyataan. Kalau memang untuk menteridalam beberapa minggu ini atau beberapa bulan kinerjanya baik. Sangat bisa memungkinkan sekali reshuffle tidak akan bisa terjadi.

Baca Juga : Prabowo Maju Jadi Pilpres 2024

Prabowo Maju Jadi Pilpres 2024

13 Juni 2020admin

Prabowo Maju Jadi Pilpres 2024

Prabowo Maju Jadi Pilpres 2024 , Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebutkan siap menjadi lagi capres pada Pemilihan presiden 2024 akan datang. Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju itu siap kembali lagi maju bila diharap oleh kader serta diinginkan oleh warga.

Bila kembali lagi maju, 2024 bisa menjadi pertempuran pemilihan presiden Prabowo keempat kalinya, mulai sejak kiprah di Pemilihan presiden 2009. Dalam empat palagan itu Prabowo tetap kalah bersama-sama pasangannya.

Kalah dalam empat pilpres tidak membuat namanya meredup. Nama Prabowo tetap menjadi diva, minimal berdasar hasil survey beberapa instansi yang dikeluarkan belakangan ini.

Hasil Survey Politik Indonesia

Diantaranya hasil survey Tanda Politik Indonesia pada 16-18 Mei 2020. Survey Tanda ajukan pertanyaan, Bila pemilu diselenggarakan saat ini, siapa yang akan diambil untuk presiden.

Hasilnya, Prabowo mendapatkan suara paling tinggi yaitu 14,1%. Walau turun dari survey yang dilaksanakan pada Februari, kepopuleran Prabowo itu menaklukkan beberapa nama lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sesaat hasil survey yang dikeluarkan serempak Februari lalu, dua instansi survey yaitu Indo Acuan serta Patokan Politik Indonesia-Politika Research and Consulting (PPI serta PPC) tempatkan Prabowo untuk calon calon presiden terkuat untuk Pemilihan presiden 2024.

Versus Indo Acuan, Prabowo unggul untuk calon presiden terkuat pada Pemilihan presiden 2024 dengan kepopuleran 22,5%, melewati minimal 22 nama elite terkenal di golongan warga. Survey Indo Acuan dilaksanakan dalam tenggang 9-15 Januari 2020.

Mengenai PPI serta PPC, kepopuleran Prabowo di tempat paling atas dengan sekitar 17,3%. Tetapi serangkaian hasil itu tidak langsung tentukan peluang Prabowo menang kalau maju di Pemilihan presiden 2024.

Perjalanan masih panjang, menurut Pemerhati Politik dari Kampus Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Masih besar kesempatan turun naik kepopuleran ke arah Pemilihan presiden 2024.

“Ada banyak unsur yang akan memengaruhi naik atau turunnya (kepopuleran) seorang calon presiden. Termasuk juga Prabowo yang tertinggi masih di bawah 15 %. Waktu iya kemenangan seorang calon presiden kepopulerannya 15 %”.

Rintangan Prabowo Maju Jadi Pilpres

Disamping itu, Prabowo akan hadapi rintangan yang tidak gampang kalau kembali lagi maju di Pemilihan presiden 2024. Di tahun itu, kata Ujang, Prabowo termasuk juga calon tua. Di lain sisi ia hadapi banyak pemilih muda.

Rintangan lain buat Prabowo ialah peluang pendukungnya berpaling. Ini dapat berlangsung sebab sikap Prabowo pilih masuk pemerintahan sesudah kalah berkompetisi dengan Jokowi di Pemilihan presiden kemarin.

“Oleh karenanya harus ada taktik untuk mengembalikan supaya bisa menarik kembali lagi pendukungnya. Mendekati mereka kembali lagi. Rajut kembali lagi pertemanan dengan mereka yang sedih,” kata Ujang.

Berkaitan dengan simpatisan yang sedih, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif pernah mengatakan jika ada hal yang susah dilalaikan oleh alumni 212 dari sikap Prabowo. Pada Pemilihan presiden 2019 lalu, PA 212 adalah simpatisan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

“Pemilihan presiden 2019 pengalaman sendiri buat kami serta untuk perjuangan kami ke depan, Prabowo telah finis. Diamkan sekarang ini Prabowo Subianto nikmati serta mengakhiri pekerjaannya untuk Menhan,” kata Slamet.

Sistem Kinerja Dari Menhan

Hadapi rintangan yang tidak gampang, Prabowo kantongi beberapa keuntungan yang dapat dioptimalkan. Ujang memiliki pendapat, kesempatan Prabowo untuk menang di 2024 dapat jadi besar bila performanya untuk Menteri Pertahanan memperlihatkan hasil yang baik. Sekarang ini, ia memandang performa Prabowo belum optimal.

“Jika performanya bagus untuk menang ada kesempatan. Tetapi itu juga harus disaksikan kepopulerannya mendekati pemililihan,” kata Ujang.

Dia menjelaskan, salah satunya tanda untuk memandang seorang pas jadi calon presiden ialah performa yang baik di lembaga yang diperintahnya. Oleh karenanya, kecuali dengan pilih program serta calon wakil presiden yang dapat menggandeng suara golongan muda, merangkul kembali lagi simpatisan yang lari, Prabowo harus juga mengangkat performanya untuk Menhan dapat tingkatkan kesempatan Prabowo menang di 2024.

“Jika tidak kerja baik, karena itu rakyat akan sedih. Sebab ukuran seorang calon presiden itu diantaranya, performa yang bagus di lembaga yang diperintahnya,” sebutnya.

Sudah Melewati Masa nya

Hal tidak sama diutarakan oleh Pemerhati Politik LIPI Wasisto Rahardjo Jati. Menurut dia, bukan eranya lagi buat Prabowo untuk bertanding kembali lagi di Pemilihan presiden 2024.

“Aku pikirkan jika beliau maju lagi tidak jadi masalah, karenanya hak konstitusional, tetapi beliau telah melalui eranya, semakin lebih baik jadi king maker saja”. Jati memberikan tambahan tiap politikus mempunyai waktu semasing. Juga, hal itu berlaku buat Prabowo. Eranya dipandang sudah habis.

Wasis katakan Lebih bagus Prabowo memberikan jalan pada calon lain yang ingin bertanding. Ditambah lagi, di Pemilihan presiden 2024, akan menimbulkan calon-kandidat dari wilayah yang tidak kalah terkenal. Seperti profil Ganjar, Ridwan Kamil, atau jika di luar jawa itu Gubernur Sulawesi Selatan,” katanya.

Kecuali waktu yang telah melalui, dia menjelaskan sejauh ini Prabowo pun tidak mempunyai pangkal pemilih yang kompak di akar rumput. Dia memperbandingkan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang sempat 2 kali kalah dalam Penyeleksian Gubernur Jawa Timur.

Menurut Wasis, Khofifah dapat menang dalam peluang ketiganya sebab mempunyai massa kompak di golongan nahdliyin. “Jika kita banding dengan Khofifah yang jaga akar rumput, Prabowo tidak memiliki semacam itu”.

Menteri Wishnutama Sulit Ditemui Oleh Wartawan

30 Maret 2020admin

Tentunya Sama Seperti Selebriti Menteri Wishnutama Sulit Ditemui Oleh Wartawan

Menteri Wishnutama Sulit Ditemui Oleh Wartawan . Tentunya pada saat ini menteri kita yang satu ini sangat sulit sekali di temukan oleh para wartawan.

Tentunya menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Menparekraf ) Wishnutama dinilai tidak memiliki ‘ sense of crisis ‘ yang seharusnya dilakukan ketika virus Corona CoVID 19 mewabah hingga memukul sektor industri pariwisata.

Sikap dari Wishnutama itu secara nyata telah di pelihatkan kepada para wartawan tentunya. Contohnya seperti blogger maupun influencer pada lingkunga di Kemenparekraf.

Tentunya kita semua tidak mengetahui. Apakah ketidak mampuan atau mungkin ketidak mauan pejabat publik sekelas menteri ini untuk berkomunikasi dengan wartawan. Yang paling terutama telah tergabung di Forum Pewarat Pariwisata ( Forwapar ) tentunya sangat bertolak belakang dengan semangat dari pejabat terdahulu. Yang nantinya akan mengedpankan aspek dari komunikasi dengan para media.

Sudah pastinya banyak sekali pertanyaan yang muncul akibat sifat dari ” Mas Menteri “. Yang sampai 3 bulan kepemimpinannya di Kemenparekfraf ini tidak menunjuki sikap bersahabat dengan wartawan yang berada di Gedung Sapta Pesona. Tepatnya gedung tersebut berada di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Perlu di ketahui juga Bapak Menteri yang bernama Wishnutama ini memang sangat di kenal sebagai orang televisi. Yang pastinya mempunyai banyak akses bahkan kebijakan yang memungkinkan dirinya punya kepercayaan diri untuk hanya melibatkan media – media yang berada di bawah kendalinya tersebut.

Hingga sampai saat ini. Bapak Menteri Wishnutama merupakan salah satu menteri yang paling sangat di cari oleh wartawan pariwisata tentunya. Perlu kalian ketahui di cari utnuk di mintai tanggapannya serta kebijakannya yang terkait dengan isu seputar dari dunia pariwisata serta ekonomi yang sangat kreatif itu.

Tentunya sangat blunder sekali sikap dari Menparekraf itu sebenarnya bukan yang pertama kali. Semenjak dari sejak di lantiknya oleh Presiden Joko Widodo, beberapa kali Wishnutama membuat pernyataan yang membuat gaduh sekali.

Contohnya seperti dia menyebut nama Gedung Sapta Pesona seperti ruangan ” karaoke “, sangat kaku sekali serta tidak mencerminkan sekali kantor dari sebuah instasi pariwisata.

Berikuntya juga, Bapak Menteri kita yaitu Wishnutama lebih parah lagi menyebutkan daerah – daerah tertentu di Indonesia yang telah terkait dengan wisata halal. Upayanya wartawan untuk menggali lagi informasi langsung dari menteri yang telah melahirkan logo baru dari Kemenparekraf itu.

Tentunya tersendat serta nyaris tersesat karena komunikasi yang hanya satu arah yang telah di lakukan oleh pihak kementrian. Hanya melalui siaran pres yang secara rutin dikirim oleh Humas melalui Grup WA. Menemui serta bertanya langsung kepada Mas Menteri sangatlah mewah bagi Forwapar.

Tentu saja hal tersebut sudah terjadi sebelum Corona mewaban, sehingga ketika virus ini pandemik, ada alasan Kemenparekraf melakukan teleconference dengan wartawan. Menghindari pertemuan fisik.

Yang membuat unik saat upaya bertemu ini secara virtual itu wartawan hanya di berikan kesempatan mengirim pertanyaan tertulis. Pertanyaan tersebut akan di kirim melalui Humas Kemenparekraf untuk disampaikan ke Wishnutama, yang ternyata kemudian Mas Menteri asik sendiri membuat pernyataan via YouTube, yang disebutnya sebagai ” siaran pers virtual ” pekan lalu.

Tentunya Forwapar di dalam rapat internal melalui aplikasi dari Zoom Conference telah menyatakan, terdapar 2 isu yang sangat besar sekali. Yang pastinya telah di hadapi oleh pemerintahan pada saat ini yaitu secara umum krisis nasioal berkenaan. Tidak lupa juga dengan Covid – 19, serta secara khusus krisis di sektor pariwisata dari dampak Covid-19.

Tentunya pada saat ini penderita dari postif Covid – 19 ini telah membus angka dari 1.000 kasus penularan dengan tingkat kematian di atas 8%. Ini menjadi perhatian semua sektor di Indonesia juga di dunia. Bagi pariwisata, pandemi ini telah dan akan menjadi pukulan yang telak, karena krisis berpotensi membuat industri jasa ini berhenti denyutnya secara total.

Pastinya juga Forwaparekraf ini meminta Kemenparekraf segera menjalani fungsi – fungsi dari komunikasi krisis di sektor pariwisata. Untuk langkah dari komunikasi tersebut diharapkan bisa mengelola isu di tengah krisis. Agar membangun pengertian hingga dukungan publik terhadap kebijakan dan langkah-langkah khususnya yang dilakukan oleh Kemenparekraf.

Itulah penjelasan dari Mas Menteri yang susah sekali di hubungi. Semoga artikel yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.

Antisipasi Penyebaran Corona Pada Lapas

30 Maret 2020admin

Saran Dari DPR Untuk Antisipasi Penyebaran Corona Pada Lapas

Antisipasi Penyebaran Corona Pada Lapas. Tentunya pada saat ini DPR membuka suara, untuk mencegahnya penyaki corona untuk orang – orang yang di lapas.

Kondisi dari Lembaga Permasyarakatan ( Lapas ) yang sudah over capacity sangat berpotensi sekali untuk menciptakan penularan dari Corona Covid – 19 dari antara warga binaan rupanya.

Maka dari itu Kementrian Hukan serta HAM di minta untuk segera duduk bersama DPR. Yang nantinya agar bisa mempercepat proses pembahasana dari Rancangan Undang – Undang ( RUU ). Untuk permasyarakatan yang nantinya akan di sahkan menjadi Undang – Undang ( UU ), gunanya untuk mengurangi permasalahan dari over kapasitas tersebut.

Warga bianaan merupakan manusia yang sama dengan kita yang memiliki hak asasi yang paling esensial yaitu hak untuk hidup. Kata yang di ucapkan dari Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Ahmad Sahroni.

Gunanya untuk mengakomodir hak warga binaan. Maka soslusi yang paling sangat tepat sera penting menurut Ahman Sahroni adalah pemerintahan bersama DPR. Yang nantinya akan segera merealisasikannya lewat pembahasan dan juga pengesahan RUU Pemasyarakatan menjadi UU.

Untuk over kapasitas ini merupakan persoalan klasik yang selama ini menjadi permasalahan yang hampir si seluruh lapas Indonesia. Mari pada saat ini kita, pemerintahan serta DPR haru mengedapkan rasa dari kemanusiaan agar UU Permasyarakatan segera di sahka. Kata Ahmad Sahroni.

Langkah lain yang bisa di lakukan pemerintah untuk jangka yang sangat pendek ini menurut Ahmad Sahroni. Dengan mencabutnya PP 99 yang selama ini telah memasung dari hak – hak warga binaan atau pun terpidana.

Menurut Ahmad Sahroni juga selama ini PP 99 itu sudah mengasung hak – hak narapidana. Tentunya hal itu juga sangat berimbas dengan makin baanyaknya pehuni dari lapas mauapun rutan yang ada di Indonesia.

Ahmad Sahroni juga megucapkan ” Pemasungan itu kemudian menciptakan banyak masalah di lapas rupanya, mulai ari persoalan kelebihan muatan, pembinaan, fasilitas sampai hingga pendanaan.

Perlu di ketahui Ahmad Sahroni juga sangat khawatir, bila pemerintahan tidak akan daat menempuh langkah pencengahan. Serta dengan segera menyetujui pengesahaan UU Pemarsyarakatan serta bisa juga untuk mencabut PP 99. Maka bukan tidak mungkin lapas akan berubah menjadi ” neraka ” bagi para warga binaan.

Ahman Sahroni ini buka suara lagi ” Mengapa saya sebut dengan istilah neraka. Karena ancaman dari kematian yang begitu besar sekali bagi warga binaan yang telah terpapar Covid – 19.

Langkah – Langkah Pencegahan

Tentunya Ahmad Sahroni ini akan jauh lebih mengingatkan lagi jangan sampai pemerintah menjadi bagian dari kejahatan manuasia. Apabila lalai serta membiarkan persolanan dari over kapasitas di lapas menjadi sumber malapetaka bagi penghuninya.

Pada sebelumnya pengamat dari kebijakan publik, Trubus Rahdiansyah juga telah meminta kepada anggota DPR untuk segera bertindak dengan cepat. Untuk gerak lebih cepat lagi dalam mengesahkan UU di nilai yang akan bisa menyelamatkan ribuan dari narapidana yang ada di dalam lapas atau pun ruta.

Tentunya Mau tidak mau RUU pemasyarakatan harus segera disahkan, dan justru ini harus menjadi prioritas dan mendesak. Karena dengan adanya UU itu nantinya akan mencabut PP No .99 kata dari Ahmad Sahroni.

Telah di katakan Trubus, dari masalah RUU permasyarakatan ini sudah sangat mendesak semua untuk segera cepat di sahkan. Serta hal ini juga bukan hanya masalah dari over kapasitars, tapi masalah lainnya juga seperti Sumber Daya Alam Manusia ( SDM ) yang pastinya akan kekurangan.

Sudah pastinya dengan di sahkannya UU Pemasyarakatan Trubuh berharap hal itu berpenagruh sekali terhadap pencegahan atas covid 19. Pada pasalnya, instruksi terkait sosial distance sama sekali tak berjalan di lapas maupun di rutan.

Kebijakan dari sosial disntance pastinya akan berjalan lebih baik lagi, karena di dalam lapas bila di berika jarak satu atau pun 2 meter itu juga tempatnya tidak akan cuku, mau taruh di mana lagi para narapidanan ?. Ujar lagi dari Ahmad Sahroni.

Memang pada saat ini kita sedang kebingunan sekali gara – gara timbulnya masalah karena virus covid 19 ini. Itulah penjelasan dari antisipasi penyebarannya corona untuk di lapas.

Semoga artikel yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.

Dicampakkan Koalisi Jokowi, Mahfud MD Akan Ditemui Sandi

22 Agustus 2018admin

Dicampakkan Koalisi Jokowi, Mahfud MD Akan Ditemui Sandi

Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno, atau yang akrab di sapa Sandi diam-diam rupanya ingin bertemu dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Maksud keinginan Sandi bertemu dengan Guru besar UII Yogyakarta yakni untuk silaturahmi.

“Tentunya iya (ingin bertemu dengan Mahfud MD), dan saya juga ingin bersilaturahmi,” terang Sandi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/8).

Menurut Sandi, nama Mahfud MD bukanlah sekedar seorang biasa, melainkan sudah menjadi seorang negarawan. Karenanya, mantan Wakil Gubenur DKI Jakarta itu ingin bertemu.

“Rencana malah kemaren pas ILC, tapi beliau datangnya slisiban (tidak berbarengan) dengan saya, jadi enggak sempat,” jelas pria kelahiran Pekanbaru, 1969 itu.

Ketika disinggung, jika diberi kesempatan bertemu dengan Mahfud MD apa yang akan di bicarakan, Sandi belum menjawab dengan jelas.

Untuk diketahui, nama Mahfud MD sempat mencuat sebagai sosok yang digadang-gadang Joko Widodo di Pilpres 2019. Namun di detik-detik terakhir nama Mahfud MD tenggelam begitu saja. Hal itu karena Jokowi lebih memilih Ketua MUI Maruf Amin sebagai pendampingnya.

Sebenarnya, nama Mahfud mulai terdengar secara nasional saat dia dipilih menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada periode 2000-2001. Mahfud juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM di masa jabatan Abdurrahman Wahid.

Setelah tidak menjadi eksekutif lagi, Mahfud melirik terjun ke dunia legislatif. Awalnya, dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), partai besutan Amien Rais, tapi akhirnya memilih mantap ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pertai yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid.

Pada pemilu 2004, Mahfud terbukti terpilih sebagai anggota legislatif dari PKB untuk periode 2004-2009. Di masa jabatannya berakhir di DPR, pada 2008, Mahfud mengikuti uji kelayakan calon hakim konstitusi. Ia lolos seleksi dan terpilih juga sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2008-2013.

Seperti dilansir dari situs MK, ketegasan, kelugasan, dan kejujuran Mahfud saat memimpin Mahkamah Konstitusi semakin membawa harum namanya dan lembaga yudikatif tersebut.

Bukan Fasilitator, Hanura Anggap KPU Layaknya Hakim

22 Agustus 2018admin

Bukan Fasilitator, Hanura Anggap KPU Layaknya Hakim

Koordinator tim hukum Partai Hanura, Sertafasius S Manek, menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meninggalkan fungsinya sebagai fasilitator.

Sertafasius menyebut, lembaga penyelenggara Pemilu justru beralih fungsi sebagai hakim dalam pendaftaran Caleg pada beberapa waktu lalu.

Dalam proses pendaftaran Caleg, hanya sembilan bacaleg Hanura yang mendapat status Memenuhi Syarat (MS). Sedangkan jumlah bacaleg yang didaftarkan mencapai 585 orang.

“KPU sudah seperti hakim, dia bukan fasilitator lagi,” kata Sertafasius usai menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan Komunitas Pewarta Pemilu (KPP) dan Bawaslu di Jakarta, Kamis (16/8).

Namun Sertafasius tak memungkiri kesalahan administrasi berkas Bacaleg Hanura sehingga KPU menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Menurutnya KPU seperti hakim karena menentukan langsung mencoret. Mestinya KPU hanya memberi tahu terkait kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta Pemilu ketika pendaftaran Caleg lalu.

“Ini kurang foto nih, tolong kasih fotonya. Ini kurang alamatnya, tolong tulis alamatnya. Tapi ini langsung, kamu tidak lolos kamu tidak boleh ikut. Makanya kita harus lawan,” kata Sertafasius.

Seperti diketahui, dari 575 bacaleg Partai Hanura, KPU sebelumnya hanya meloloskan 9 orang saja. Namun kemudian angka itu berubah setelah dilakukan perbaikan. Dari 9 orang nama, KPU akhirnya meloloskan sebanyak 282 nama bacaleg ke DCS.

Masuk Timses Jokowi, JK dan Sri Mulyani Akan Picu Hujatan Dari Publik

22 Agustus 2018admin

Masuk Timses Jokowi, JK dan Sri Mulyani Akan Picu Hujatan Dari Publik

Koalisi Indonesia Kerja (KIK) secara mengejutkan memasukkan sejumlah nama pejabat Kabinet Kerja dalam tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Tercatat tujuh pejabat Kabinet Kerja yang masuk dalam 150 nama TKN yang didaftarkan KIK ke KPU. Dari tujuh nama itu, terdapat Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Dewan Pengarah TKN.

Tak pelak, munculnya dua nama di atas menjadi persoalan tersendiri. Jusuf Kalla misalnya, merupakan seseorang yang akan mengepalai pemerintahan saat Joko Widodo sedang sibuk kampanye.

Sementara, Sri Mulyani menjadi sorotan lantaran bidang ekonomi masih menjadi problematika tersendiri bagi pemerintahan Jokowi-JK.

Kedua nama itu pun diprediksi akan menjadi bulan-bulanan lantaran akan memicu hujatan dan kritik bagi pesaingnya, yakni kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Hal ini pun diakui sendiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding. Menurut Karding, pihaknya akan tetap menerima hujatan dan kritik dari banyak pihak meskipun tidak mencantumkan JK dan SMI sebagai Dewan Pengarah TKN.

“Pasti diserang, pasti tidak ada celah,” katanya saat ditemui di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (20/8) kemarin.

Namun, ia berdalih jika masuknya JK dan SMI sebagai Dewan Pengarah TKN tak sedikitpun mengganggu jalannya roda pemerintahan lantaran hanya merupakan simbol dari kebijakan pemerintah.

JK dan SMI, kata Karding, hanya memeberikan arahan kepada tim teknis saja tanpa turun tangan langsung di lapangan.

“(Kinerja pemerintah) Tidak akan terganggu karena memang pekerjaannya cuma kumpul sebentar sehari, setengah hari, sejam sudah laksanakan. Ibaratnya itu pemberi rekomendasi, pertimbangan apa yang dilakukan. Tidak ada urusan dengan energi, waktu beliau,” jelas Karding.

Diketahui, selain JK dan SMI, ada juga nama lain yang masih aktif di pemerintahan seperti Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko yang bertindak sebagai salah satu wakil ketua tim, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai salah satu dewan penasihat, Menko PMK Puan Maharani, dan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi.

Pengamat, Prabowo Akan Kembali Berpeluang Unggul di Sumbar

22 Agustus 2018admin

Pengamat, Prabowo Akan Kembali Berpeluang Unggul di Sumbar

Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal, memperkirakan pada pilpres 2019 calon presiden Prabowo Subianto kembali berpeluang unggul di Sumatera Barat sebagaimana hasil perolehan suara pada pilpres 2014.

“Potensi terjaganya perolehan suara Prabowo tetap lebih besar sejauh ini ditambah dukungan cawapres Sandiaga Uno,” kata dia di Padang, Selasa (21/8).

Menurutnya dibandingkan Jokowi yang memilih Ma’ruf Amin sebagai wakil, efek positif dari elemen kejutan yang dibawa wakil Prabowo yaitu Sandi di Sumbar maupun bagi perantau Minang akan terasa lebih besar.

“Saya kira tetap berat bagi Jokowi bisa menang di Sumbar, memang ada potensi tambahan suara dibanding pilpres 2014 lalu terkait kerja nyata yang sudah dilakukannya selama ini,” kata dia.

Ia menerangkan preferensi pemilih Sumbar yang khas baik secara ideologis maupun psikologis tetap masih kuat tampaknya yaitu bukan capres yang diusung PDI Perjuangan.

Selain itu secara sosiologis pasangan Jokowi yakni Ma’ruf Amin yang lebih menonjolkan simbol NU cenderung juga kurang sesuai dengan afiliasi mayoritas Islam di Ranah Minang yang identik dengan Muhammadiyah dan lainnya.

“Karena itu saya kira tetap cukup berat bagi Jokowi untuk bisa naik dari perolehan pilpres 2014 lalu,” ujarnya.

Ia memberi contoh saat Prabowo yang dulu pernah berpasangan dengan Megawati pada Pilpres 2009 juga kurang mendapatkan suara di Sumbar.

“Selagi diusung PDI Perjuangan sebagai parpol utama berat untuk meraup suara secara signifikan di Sumbar,” katanya.

Pada pilpres 2014 di Sumbar pasangan Prabowo-Hatta Rajasa memperoleh 1.797.505 suara atau 76,92 persen dan Jokowi-Jusuf Kalla 539.308 suara atau 23,08 persen.

236 Anggota MPR Hadir Dalam Sidang Tahunan

22 Agustus 2018admin

236 Anggota MPR Hadir Dalam Sidang Tahunan

Sebanyak 236 anggota MPR RI tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR 2018 hingga Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyampaikan pidato pembukaan pada acara yang berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Kamis (16/8).

Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional menyebutkan dari tanda tangan kehadiran anggota MPR pada acara tahunan itu, terdapat 453 dari 689 anggota MPR yang telah hadir.

Keanggotaan MPR RI merupakan gabungan dari anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Keanggotaan MPR RI periode 2014-2019 terdapat 692 orang terdiri atas 560 anggota DPR RI dan 132 anggota DPD RI.

Ketidakhadiran 236 anggota MPR pada acara itu membuat deretan kursi anggota banyak yang terlihat kosong.

Sidang Tahunan MPR RI itu mengagendakan penyampaian pidato Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo Hadir pula pada acara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla, termasuk para menteri anggota Kabinet Kerja.

Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, dan Wakil Presiden ke-11 RI Boediono juga tampak hadir.

Zulkifli Hasan meminta para hadirin untuk memberikan applaus atas kehadiran Megawati, yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, dan sembari mengatakan kalau Megawati tidak hadir maka sepi acara itu.

Pimpinan lembaga-lembaga negara juga hadir. Selain Zulkifli Hasan, hadir pula Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Moermahadi Soerja Djanegara, Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial RI Aidul Fitriciada Azhari.

Mensos Akan Menaikan Phk Bukan Untuk Elektabilitas Jokowi

22 Agustus 2018admin

Mensos Akan Menaikan Phk Bukan Untuk Elektabilitas Jokowi

Menteri Sosial, Idrus Marham membantah kenaikan nilai program keluarga harapan (PKH) pada Rancangan APBN 2019 untuk menaikan elektabilitas Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

“Bukan itu, jadi PKH untuk menekan angka kemiskinan. Ini tuntutan untuk menekan kemiskinan dan salah satu yang disiasati agar lebih efekttif dengan menambah anggaran. Saya kira begini, kalau kita lihat ini Pak Jokowi ‘incumbent’,” kata Idrus di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (17/8).

Pemerintah meningkatkan anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2019 menjadi Rp381 triliun, atau naik dibandingkan 2018 sebesar Rp287,7 triliun.

Kenaikan tersebut menyebabkan anggaran bantuan sosial PKH turut meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp34,4 triliun dibandingkan pada 2018 yang hanya Rp17 triliun.

“Kenapa dinaikkan? Salah satu pertimbangannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Idrus.

“Otomatis menekan angka kemiskinan, PKH adalah salah satu instrumen yang paling efektif dan ada keluasaan untuk menggunakan dan menginspirasi untuk memandirikan rakyat,” tambahnya.

Dengan jumlah anggaran tersebut, setiap keluarga penerima PKH akan memperoleh bantuan sebesar Rp3,1 juta dari sebelumnya Rp1,7 juta.

“Jumlah penerima tetap 10 juta, tetapi indeks penerimaan dari penerima manfaat itu kita naikan,” ungkap Idrus.

Pada 2019, jumlah penerima PKH ditargetkan bisa mencapai 10 juta keluarga. Meski jumlahnya masih relatif sama dengan target tahun ini, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan.

Sejak 2015 hingga 2016 jumlah penerima bantuan naik secara bertahap dari 3,5 juta keluarga di 2015, naik menjadi 6 juta keluarga di 2016 dan 6,2 juta keluarga pada 2017.

Selain PKH, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp20,8 triliun kepada 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bantuan pangan non-tunai (BPNT).