Anggota Polri Gagal Jaga Keamanan Negara Indonesia

Anggota Polri Gagal Jaga Keamanan Negara Indonesia

Anggota Polri

Anggota Polri Gagal Jaga Keamanan Negara Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, mengkritik kinerja Polri yang dinilainya gagal menjaga kemanan dan ketertiban negara pasca terjadinya rentetan peristiwa, mulai kerusuhan di Rutan Kompleks Mako Brimob, bom di tiga gereja Surabaya dan pengeboman di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur.

“Apa yang terjadi adalah aparat keamanan gagal menjaga keamanan, bahkan di markas pasukan elit Polri seperti Mako Brimob pun terjadi kerusuhan. Itu bukan kelalaian, namun kegagalan dalam mengatasi keadaan. di karenakan di kota surabaya sudah berulang kali terjadinya ledakan bom bunuh diri di gereja dan juga kantor polisi surabaya. Wakil Ketua DPR RI Fadli mengatakan bahwa sangat kecewa sekali ketika melihat kepolisian menjaga tidak terlalu ketat dan wakil DPR menilai polri gagal total dengan keamanan masyarakat.

Dia menilai dalam sejarah bangsa Indonesia, baru kali ini kerusuhan di dalam Rutan yang berada di kompleks pasukan elit aparat keamanan terjadi hingga melibatkan 155 napi. Karena itu dia meminta pihak keamanan bertanggung jawab atas rentetan kejadian teror tersebut dan harus mengungkap apakah semua kejadian tersebut merupakan rangkaian atau tidak.

Karena itu harus diungkap apa yang sebenarnya terjadi di Mako Brimob. Apakah memang karena kelalaian? Kalau lalai lalu kenapa mereka bisa ‘live’ di Instagram, apakah karena makanan atau ada sebab lain? Dia menilai seharusnya kejadian di Mako Brimob tidak perlu terjadi, karena di tempat tersebut merupakan markas pasukan elit Kepolisian karena dijaga ketat namun masih bisa kebobolan.

Menurut dia, harus diusut tuntas apakah kejadian pengeboman di tiga gereja di Surabaya dan di Polrestabes Surabaya terkait dengan kejadian di Mako Brimob. Karena itu perlu diteliti agar tidak terulang lagi kejadian serupa karena merugikan dari semua aspek, katanya Fadli menilai kepemimpinan aparat keamanan harus dievaluasi untuk menanggulangi keadaan yang terjadi di Indonesia karena selama ini anggaran keamanan sudah cukup. Dia menegaskan permasalahan di Mako Brimob tidak ada urusannya dengan DPR karena Polri tinggal melaksanakan UU yang ada dengan prosedur pengamanan yaitu “maksimum security”.