Bawaslu temukan 199 Bacaleg eks koruptor

Bawaslu Temukan 199 Bacaleg Eks Koruptor

Berita Politik

Reaksi Parpol Usai Temuan Bawaslu Terkait 199 Bacaleg Eks Koruptor

Pada pembahasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu tentang 199 bakal caleg eks koruptor, menimbulkan berbagai raksi serta respon dari para parpol-parpol mereka yang memberikan pembelaan. Pada hari Jumat 27 Juli 2018 kemarin, Bawaslu mengumumkan data para caleg tingkat provinsi dan kota atau kabupaten yang pernah mendapat gelar koruptor.

“Iya sementara (bacaleg eks napi korupsi) ditemukan sekitar 199,” ujar anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, Kamis 26 Juli 2018 lalu. Berikut adalah hasil temuan Bawaslu soal bacaleg yang terindentifikasi sebagai eks koruptor:

  • Gerindra sebanyak 27 orang
  • Golkar sebanyak 25 orang
  • NasDem sebanyak 17 orang
  • Berkarya sebanyak 16 orang
  • Hanura sebanyak 15 orang
  • PDIP sebanyak 13 orang
  • Demokrat sebanyak 12 orang
  • Perindo sebanyak 12 orang
  • PAN sebanyak 12 orang
  • PBB sebanyak 11 orang
  • PKB sebanyak 8 orang
  • PPP sebanyak 7 oran
  • PKPI sebanyak 7 orang
  • Garuda sebanyak 6 ornag
  • PKS sebanyak 5
  • Partai Sira sebanyak 1
  • PSI nihil 0
  • Partai Aceh tidak ada 0
  • Partai Daerah Aceh bersih
  • Partai Nanggroe Aceh tiak ada 0
  • dan yang terakhir tidak dijelaskan partainya (5).

Selanjutnya berikut tanggapan parpol-parpol saat pertemuan Bawaslu:

  1. Gerindra

    Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terbanyak mendaftarkan bacaleg eks koruptor. Gerindra mengaku ada ribuan caleg yang daftar sehingga terkadang sulit terdeteksi. Meski demikian, Gerindra akan mengevaluasi temuan Bawaslu.
    “Setelah Bawaslu keluarkan ini, pasti Gerindra akan mengambil tindakan tegas. Pasti dievaluasi. Ada tindakan internal,” ujar Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade

  2. Golkar

    Partai Golongan Karya (Golkar) mengaku telah mengimbau agar lebih ketat dalam melakukan proses rekrutmen. Namun, menurut Golkar, dengan alasan memiliki hak politik, para bacaleg eks napi korupsi tersebut tetap mendaftarkan diri. Apalagi, UU dan Pengadilan tak melarang.
    “Sebenarnya kita sudah imbau ke daerah-daerah agar lebih ketat melakukan rekrutmen,” ujar Wasekjen Golkar M Sarmuji.

  3. NasDem

    NasDem siap mengambil langkah pencopotan jika 17 bacaleg tersebut merupakan eks napi korupsi. Meski begitu, NasDem meminta bantuan Bawaslu menunjukkan bukti 17 bacalegnya eks koruptor.
    “Begitu menemukannya disampaikan kepada kami untuk diambil langkah yang tepat, karena nggak bisa kami berhentikan orang jika tidak didukung oleh data kan. Agar kami bisa mengambil langkah-langkah pemberhentian, penggantian, dan seterusnya dengan dasar yang tepat dan kuat,” kata Sekjen NasDem Johnny G Plate.

  4. Hanura

    Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengaku pihaknya padahal sudah mengimbau DPD (Dewan Pimpinan Daerah) tak menerima bacaleg eks napi korupsi. Hanura meminta Bawaslu membuka nama-nama bacaleg yang merupakan eks napi korupsi tersebut sehingga pihaknya bisa mengkroscek kebenarannya.
    “Sebaiknya dibuka saja nama-nama yang disebut tersebut valid atau tidak,” kata Waketum Hanura Gede Pasek Suardika.

  5. PDIP

    Terkait 13 bacaleg eks koruptor yang terdaftar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan pihaknya sudah sangat selektif mencari caleg-caleg. Sikap PDIP tegas tidak mencalonkan mantan narapidana koruptor.
    “Kami sudah sangat selektif. Instruksi kami ke DPD dan DPC sudah jelas. Ternyata masih ada bacaleg yang lolos, yang rekam jejaknya tidak terdeteksi. Sebelumnya, beberapa yang sudah terdeteksi secara persuasif kami minta untuk mundur,” jelas Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.

  6. Demokrat

    Partai Demokrat sudah menerima 12 nama bacaleg eks koruptor dari Bawaslu. Demokrat segera menggelar rapat tingkat DPP untuk mencopot 12 nama tersebut.
    “Kami sudah menerima laporan itu dan nanti akan segera kami bahas di pimpinan pusat karena akan kami perintahkan DPD dan DPC yang memasukkan nama-nama tersebut untuk mengganti sesuai dengan aturan KPU yang ada,” terang Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean.

  7. Perindo

    Perindo akan mengeluarkan 12 eks napi koruptor itu dari daftar bacaleg. “Jadi itu sesuatu barang haram, dan dalam banyak kesempatan ketika konsolidasi provinsi kabupaten/kota juga kita melarang keras,” ujar Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

  8. PKB

    PKB menilai proses pencalegan ini menjadi tantangan bagi partai peserta Pemilu 2019, terutama yang selama ini berteriak soal antikorupsi.
    Wasekjen PKB Daniel Johan menyebut pihaknya baru mengetahui ada caleg eks korupsi. Sebab ada banyak yang mendaftar ke PKB, sehingga ada yang terlewat untuk di daerah.
    “Itupun karena kita nggak paham karena begitu banyak yang daftar,” ujar Daniel.

  9. Garuda

    Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) akan mengganti 6 bacaleg eks koruptor yang terdaftar. Garuda tengah mengecek 6 orang yang teridentifikasi sebagai eks napi koruptor tersebut.”Pasti (diganti), dari awal itu sudah kami ikrarkan,” kata Sekjen Garuda Abdullah Mansyuri.

  10. PKPI

    Bawaslu mencatat terdapat tujuh eks napi korupsi yang didaftarkan PKPI sebagai bacaleg di Pileg 2019. PKPI mengatakan akan mengecek nama tersebut.
    “Saya dapat info tersebut dari media massa. Namun saya sudah perintahkan Sekjen untuk follow up dengan para ketua DPP (dewan pimpinan provinsi),” kata Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono.

  11. PSI

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai yang ‘zero’ bakal caleg eks napi korupsi alias tak mendaftarkan caleg eks koruptor pada Pileg 2019. PSI pun membanggakan diri.
    “Kami bangga bahwa PSI adalah satu-satunya partai politik yang di dalam daftar calegnya tidak ada mantan napi korupsi,” ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie.

  12. Berkarya

    Partai Berkarya mengaku kecolongan mendaftarkan 16 bacaleg eks koruptor. Dalam peraturan organisasi soal pencalegan internal, Berkarya disebutnya sudah tegas mengharamkan bacaleg yang terindikasi sebagai mantan koruptor.
    “Jujur kami kecolongan. Jauh hari sudah ada di AD/ART Partai Berkarya salah satu tujuan partai adalah memberantas korupsi,” ujar Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang.

    Dari sejumlah deretan parpol yang melakukan pembelaan terhadap 199 eks korupsi, merupakan salah satu penilaian Bawaslu dan juga seluruh masyarakat untuk dapat lebih jeli dalam memilih pemimpin negara ditahun 2019 nanti. Jawaban tersebut adalah tolak ukur serta mengingatkan para parpol untuk tidak mengulangi perilaku biadap (korupsi) di negaranya sendiri.