Hakim KPK Cabut Tuntutan Nonaktif Bupati HST Abdul Latif

Hakim KPK Cabut Tuntutan Nonaktif Bupati HST Abdul Latif

Berita Politik

Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif kini sudah dicabut dari hak politiknya selama 5 tahun. Dalam sidang, Jaksa KPK meminta majelis hakim untuk mencabut Abdul Latif dari jabatannya, dan tuntutan tersebut terlampir dalam tuntutan jaksa pada Abdul terkait kasus korupsi.

Jaksa KPK menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Selain itu, Abdul Latif juga dituntut selama 8 tahun kurungan penjara. Tuntutan tersebut tercantum dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat.

Keterangan Abdul yang tidak jelas menjadi salah satu pertimbangan jaksa memperberat hukuman Abdul dalam tuntutan. Sedangkan penyesalan Abdul disebut jaksa menjadi salah satu faktor yang meringankan.

Abdul dituntut hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa meyakini Abdul menerima suap Rp 3,6 miliar dari Direktur PT Menara Agung Pusaka Donny Witono.

Donny memberikan duit itu agar dimenangkan lelang proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri Barabai. Uang suap itu merupakan fee senilai 7,5 persen dari total nilai proyek Rp 54.451.927.000 atau setelah dipotong pajak menjadi Rp 48.016.699.263.

Seharusnya, Undang-undang di Indonesia tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus lebih diketatkan lagi. Seperti contoh, jika pelakuk tipokor dari kalangan politikus, harus dilakukan pencabutan atau memblacklist namanya dari daftar Parpol, dan dunia politik lainnya sehingga para mantan korupsi tidak dapat menjabat hingga mencalonkan diri sampai panggung DPR, DPRD, dan Caleg, capres cawapres. Sedangakan jika pelaku tipikor datang dari kalangan PNS, namanya juga harus di blacklist dari daftar PNS agar tidak dapat melakukan pendaftaran lagi untuk selamanya.