KPU DKI Jakarta Tolak pendaftaran Mantan Koruptor

KPU DKI Jakarta Tolak Berkas Pendaftaran Mantan Koruptor

Berita Politik

Terkait tentang pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) 2019 yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik telah dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, karena status pendaftaran tersebut tidak memenuhi syarat yang berlaku.

Setelah melakukan verifikasi pada hari Kamis 02 Agustus 2018, Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos telah mengembalikan berkas pendaftaran Muhammad Taufik karena tidak lengkap. Proses pengembalian berkas tersebut kini tengah dilakukan sebelum tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).

Bukan hanya KPU DKI Jakarta saja yang mengembalikan berkas bacaleg yang tidak memenuhi syarat pencalonan. KPU Mojokerto juga menerima beberapa berkas pendaftaran bacaleg yang tidak memenuhi syarat. Namun KPU Mojokerto langsung mencoret beberapa bacaleg yang dianggap tidak bisa memenuhi syarat yang ditentukan oleh KPU.

Dokumen pendaftaran Taufik sebelumnya sempat dikembalikan KPU DKI Jakarta karena tidak melampirkan bukti eks napi korupsi. Lalu pada masa perbaikan telah mengirimkan ulang berkas pendaftaran bakal caleg kepada KPU. Berkas tersebut menyertakan keterangannya sebagai orang yang pernah dihukum karena kasus korupsi.

Terkait pencalegan, Taufik menggugat aturan KPU yang mengatur eks napi korupsi tak bisa nyaleg ke Mahkamah Agung (MA). Dalam website MA, gugatan Taufik teregister dengan nomor 43 P/HUM/2018 tertanggal 10 Juli 2018.

Padahal sudah ada peraturan tentang dilarangnya mantan napi korupsi yang ingin mencalonkan dirinya sebagai caleg. Hal tersebut sudah disepakati oleh presiden Joko Widodo, agar dapat mengurangi kasus korupsi yang kini masih sangat marak di beberapa negara termasuk Indonesia.