PKS Dukung Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg

PKS Dukung Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg

Berita Politik

PKS Dukung Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg

Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera setuju dengan sikap tegas Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan koruptor maju sebagai calon anggota legislatif. Penggagas gerakan #2019GantiPresiden itu mengatakan, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga memiliki wewenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mencapai tujuan pesta demokrasi berkualitas.

Fraksi PKS merupakan pendukung sikap KPU menolak mantan koruptor jadi caleg di Pileg 2019 untuk mendukung kualitas parlemen dari hulu,” kata Mardani, Kamis. Sikap kami ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang mendukung tidak ada lagi caleg mantan koruptor, ujarnya. Mardani mengapresiasi sikap Ketua KPU Arief Budiman dan jajarannya yang menegaskan larangan mantan koruptor mendaftar sebagai caleg tersebut.

Meskipun usulan itu sebelumnya mendapatkan banyak penolakan, termasuk dari DPR, pemerintah maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Saya mengapresiasi Pak Arief Budiman dan teman yang lainnya berasal dari KPU mempertahankan usulan aturan ini termasuk berani mengatakan tidak pada Presiden, ujarnya.

Dia mengatakan, aturan ini akan berdampak positif dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kualitas elite yang terpilih jadi sedikit lebih baik dengan tidak adanya eks pesakitan dalam perkara korupsi yang bisa terpilih lagi. Dia mengajak partai lain ikut mendukung KPU. “Saya mengajak partai lain mendukung peraturan ini untuk kepentingan bangsa Indonesia yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPU beralasan pasal 169 huruf d dalam UU nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu, menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden ialah orang yang tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. KPU menilai semestinya hal yang sama juga diberlakukan kepada caleg yang akan menduduki parlemen. DPR, pemerintah, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak usulan KPU tersebut dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR terkait penyusunan PKPU, Senin.

Untuk berita yang lainnya, anda juga bisa baca di :
– KPU Akan Di Nyatakan Bersalah oleh Bawaslu
– Warga Indonesia Mendukung Eks Koruptor Menjadi Caleg
– Soal Laporan Bawaslu Harus Teliti Oleh Ombudsman