PNS Terlibat Tipikor, BKN Hanya Potong Gaji 50%

PNS Terlibat Tipikor, BKN Hanya Potong Gaji 50%

Berita Politik

Terdengan kabar dari Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, Nyoman Arsa bahwa selama ini masih ada beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah terbukti tersangkut kasus korupsi. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah lama mengetahui Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dilakukan sejumlah PNS, namun sampai saat ini masih belum ada keputusan terkait pemberhentian atau pemecatan dari instansi tempat berkerjanya.

Nyoman Arsa mengatakan ada beberapa alasan kenapa selama ini PNS yang terbukti tersangkut korupsi namun tidak langsung diberhentikan. Dia menilai, alasan utama ialah masalah psikologis, di mana ada kedekatan antara PNS yang terlibat Tipikor dengan instansinya.

“Memang kalau saya amati di daerah ada beban psikologis untuk jatuhkan sanksi ini utamanya terhadap PNS itu mungkin ada hubungan kekerabatan, yang notabene mau tidak mau, siap tidak siap, dia Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sendiri yang harus beri keputusan,” katanya di kantor pusat BKN, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Menurutnya, selain faktor psikologis, alasan belum diberhentikannya PNS yang tersangkut korupsi dari instansinya karena si pegawai memiliki kinerja yang baik dalam pekerjaan. Atau bahkan, kata dia, si PNS yang tersangkut korupsi tersebut berada dalam posisi yang tidak menguntungkan terkait kasusnya.

Di samping itu juga informasi yang kita dapat, misalnya PNS yang bersangkutan itu sama sekali tidak merugikan keuangan negara. Mereka tidak menikmati uang dari APBN sepeser pun. Tapi karena tugasnya, yang bersangkutan jadi bendaharawan, karena tugasnya ikut membayarkan, maka yang bersangkutan jadi tersangkut tindak pidana tersebut.

Selain yang sudah terbukti tersangkut kasus Tipikor, Nyoman mengatakan, PNS yang sedang menjalani pemeriksaan juga harus diberhentikan sementara dari pekerjaannya. Hal itu, guna mendukung kelancaran pemeriksaan dari pihak berwajib serta tidak mengganggu kinerja.

Nyoman Arsa mengatakan bahwa dia menjatuhkan konsekuensi dari pemberhentian sementara, dan gajinya dipotong. Pemotongan gaji tersebut dikurangi sebanyak 50% dari gaji normal mereka. Arsa juga mengimbau untuk BKN atau instansi lain yang terkait untuk lebih menguatkan peraturan, serta Nyoman Arsa juga sudah menyampaikan masalah ini ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika dirinya masih membutuhkan PNS yang terlibat kasus korupsi itu.