Soal Laporan Bawaslu Harus Teliti Oleh Ombudsman

Soal Laporan Bawaslu Harus Teliti Oleh Ombudsman

Badan Politik

Soal Laporan Bawaslu Harus Teliti Oleh Ombudsman

Dari Partai Solidaritas Indonesia atau di sebut dengan ( PSI ) bahwa telah melaporkan kepada ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu )Abhan dan anggota Bawaslu Mochamad Affifudin ke Ombudsman. Keduanya dilaporkan terkait kasus dugaan pelanggaran kampanye PSI yang dilimpahkan Bawaslu ke Bareskrim Polri. PSI menilai Bawaslu tidak bersikap konsisten, tidak profesional, dan tidak berintegritas dalam melakukan kajian dan analisis atas ketentuan dalam UU Pemilu,” kata perwakilan Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas), Dini Purwono, di kantor Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis.

Jangkar Solidaritas datang ke Ombudsman untuk mewakili pelapor kasus, yakni Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen Satia Chandra Wiguna. PSI menganggap Bawaslu menyalahi prosedur dalam menangani kasus dugaan pelanggaran iklan kampanye PSI yang dimuat di koran Jawa Pos edisi 23 April 2018. PSI beranggapan definisi ‘kampanye pemilu’ sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Dan ‘materi kampanye’ adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 274, yaitu materi yang memuat visi, misi, dan program parpol.

Dini mengatakan materi polling PSI tidak memuat visi, misi, dan program partai. Jadi tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 UU Pemilu. Bahkan dalam iklan tersebut tidak ada satu pun foto pengurus atau kader PSI yang ditampilkan. Yang ada justru foto para elite partai lain. Logo dan nomor urut PSI ditampilkan dalam iklan tersebut semata-mata sebagai keterangan untuk menunjukkan kepada publik bahwa PSI adalah pihak yang menyusun dan menyelenggarakan polling.

Inisiatif PSI untuk melakukan polling tersebut adalah sejalan dengan tujuan dan fungsi PSI sebagai partai politik sebagaimana diatur dalam UU Parpol, yaitu meningkatkan partisipasi politik warga dan melakukan pendidikan politik warga, Dini. Dalam pelaporan ini, PSI meminta Ombudsman memberi rekomendasi agar Bawaslu bersikap konsisten, profesional, dan penuh integritas dalam melakukan kajian dan analisis atas ketentuan dalam UU Pemilu, serta bersikap adil terhadap semua partai politik.

Untuk berita yang lain, anda juga bisa baca di :
– Pilgub Jawa Timur El Clasico Unggul Tipis dari Khofifah
– Marhaen Ingin Pariwisata Ke Sumba Berefek Rakyat Kecil
– Gubernur NTT Dukung Dari Paket Yang Diberikan Marhaen