Tak Kecewa, Jokowi Dodo Memilih Ma’ruf Amin Sebagai Calon Wakil Presidennya

Tak Kecewa, Jokowi Dodo Memilih Ma’ruf Amin Sebagai Calon Wakil Presidennya

Tak Kecewa, Jokowi Dodo Memilih Ma’ruf Amin Sebagai Calon Wakil Presidennya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak kecewa dengan pilihan Joko Widodo atau Jokowi yang menunjuk Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presidennya. Ia tidak kecewa, kalau kaget sedikit karena telah mendapatkan calon wakil presiden baru.

Jokowi adalah pendobrak kebekuan tradisi politik lama yang puluhan tahun dimonopoli para ningrat politik nasional,” ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 Agustus 2018.

Adapun Mahfud MD dimata PSI adalah tokoh yang berpengalaman dalam memimpin, teruji secara integritas, dan merupakan salah satu tokoh agama yang bisa diterima semua kalangan.

Apalagi, Mahfud juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, anggota DPR, dan pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi.

“Pak Mahfud ini paket komplet, saya mengenal beliau sebagai orang yang tegas dan jujur,” ujar Grace. Meski akhirnya Mahfud MD tak dipilih sebagai cawapres, Grace menegaskan PSI akan tetap mendukung Jokowi.

Nama Mahfud MD sebagai cawapres Jokowi menguat di H-1 pendaftaran calon presiden. Mahfud bahkan sudah menyiapkan segala sesuatunya termasuk mengurus surat tak terkait masalah pidana di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

Bahkan Mahfud berada di lokasi yang tak jauh dari pertemuan ketua umum partai koalisi dengan Jokowi di restoran Plataran, Menteng. Namun nama yang keluar dari pertemuan itu rupanya Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin.

Grace mengatakan, PSI memahami situasi pelik yang dialami Jokowi pada detik-detik terakhir pengambilan keputusan soal calon wakil presidennya.

Politikus Partai Nasional Demokrat, Taufiqul Hadi, tidak menampik jika sosok Ma’ruf Amin mempunyai sisi lemah dalam menjaring dukungan pemilih milenial. Namun kelemahan itu bisa ditutupi oleh Jokowi. Partai koalisi, kata Taufiq akan bertumpu pada Jokowi untuk mendulang suara pemilih milenial. “Untuk suara milinial akan dicover oleh sosok Pak Jokowi,” ujar Taufiq.

Sebab, usia Jokowi masih tergolong muda untuk posisi kepala negara. Hal itu ditunjang penampilan Jokowi yang beberapa kali memakai jeans, bahkan sepeda motor modifikasi. Ia yakin penampilan Jokowi mampu menutupi sisi senioritas Ma’ruf Amin.

Jokowi Dodo Telah Menyiapkan 3 Desain Baju Untuk Kontestasi Pilpres 2019

Jokowi Dodo Telah Menyiapkan 3 Desain Baju Untuk Kontestasi Pilpres 2019

Jokowi Dodo Telah Menyiapkan 3 Desain Baju Untuk Kontestasi Pilpres 2019

Calon presiden Joko Widodo atau Jokowi tampil mencolok saat ia mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2019 di Gedung Joang 45, pagi tadi. Jokowi hadir mengenakan kemeja putih lengan panjang bertuliskan ‘Bersih, Merakyat, Kerja Nyata’.

Celana panjang hitam dan sneakers melengkapi penampilannya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung bercerita asal usul baju Jokowi itu. Ia menuturkan, desain baju termasuk pilihan kata-katanya itu berasal dari ide Jokowi.

Ya memang sepenuhnya dari presiden, jadi presiden minta misalnya beberapa alternatif dibuatkan ini, itu, tapi gagasannya seribu persen dari presiden,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018.

Selain itu, kata Pramono, pihaknya sengaja memunculkan baju model ini agar bisa menarik perhatian generasi muda. “Ini kan era milineal, jadi baju itu harus menarik bagi siapa saja,” kata dia. Pramono menuturkan pihaknya membuat tiga model baju untuk Jokowi. Ketiganya akan dipakai bergantian oleh Jokowi.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, pihaknya berharap baju ini bisa viral dan diikuti oleh masyarakat luas seperti saat Jokowi maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta dengan pakaian khasnya kemeja kotak-kotak.

Jika Jokowi memang kerap memakai pakaian yang sengaja ia buat sendiri, maka berbeda dengan calon wakil presidennya, Ma’ruf Amin, yang kerap mengenakan busana muslim seperti kopiah dan sarung. Menurut Pramono, pihaknya sudah mengantisipasi hal itu dengan membuat pin bertuliskan kata-kata yang sama dengan baju Jokowi.

4 Fakta menarik di Balik Pencalonan Prabowo-Sandiaga

4 Fakta menarik di Balik Pencalonan Prabowo-Sandiaga

4 Fakta menarik di Balik Pencalonan Prabowo-Sandiaga

Presiden petahana Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah memilih sosok cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2019. Mereka adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Sebelum keduanya terpilih, masing-masing partai pengusung Jokowi dan Prabowo menyodorkan beberapa nama.

Kubu mantan gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengerucut ke sembilan nama. Salah satunya ada nama Mahfud MD. Sementara, dari kubu mantan Danjen Kopassus Prabowo, beberapa nama sempat diusulkan oleh empat partai pengusungnya. Sebut saja Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat, Anies Baswedan, Sandiaga Uno dari Partai Gerindra, lalu ada Ustaz Abdul Somad hasil dari Ijtima Ulama.

Diakuinya, membangun suatu koalisi tidak mudah. Namun, akhirnya hati Prabowo mengatakan, Sandiaga Uno-lah orang yang tepat untuk mendampinginya sebagai cawapres di Pilpres mendatang.

Penolakan Demokrat

Demokrat sempat menolak pilihan Prabowo yang jatuh kepada Sandiaga. Pernyataan tersebut menyusul pertemuan antara mantan Danjen Kopassus itu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Kamis, 9 Agustus 2018. Satu hari jelang pendaftaran Pilpres di KPU ditutup. Dalam akun Twitternya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyebut alasan SBY menolak Wakil Anies Baswedan itu.

Sikap Partai Demokrat sampai pukul 22.30 malam ini adalah menolak pencawapresan Sandi Uno karena melanggar etik koalisi berasal dari partai Gerindra, sama dengan capres Prabowo dan belum menerima alasan Prabowo tidak menunjuk AHY karena PAN dan PKS menolak.

Sandi Diminta Keluar dari Gerindra

pemilihan Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo di Pilpres 2019 juga sempat terganjal oleh penolakan PAN sebagai partai pengusung. Bertempat di kediman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo mengungkapkan alasannya. Ganjalan PAN merestui Sandiaga adalah asal partainya. Drajad mengisyaratkan agar Sandiaga keluar dari Partai Gerindra jika ingin mendapatkan tiket cawapres mendampingi Prabowo.

Demokrat Bergabung

Meski sempat dikecewakan terhadap sikap atau pilihan Prabowo terhadap Sandiaga, Partai Demokrat besutan SBY akhirnya tetap mendukung Prabowo pada Pilpres 2019. Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, Demokrat sempat merasa kecewa.

Prabowo tak tinggal diam saat itu. Komunikasi politik terus menerus dilakukannya. Bahkan sampai sebelum deklarasi, Mantan Danjen Kopassus itu masih mengunjungi rumah SBY di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, hingga menjelang dini hari tadi kesediaan Demokrat untuk bergabung dalam koalisi tak kunjung diterima.

Didukung

Prabowo Subianto mengaku sangat tersanjung dengan keputusan yang telah diambil oleh Partai Demokrat untuk mendukung dirinya bersama Sandiaga Pilpres mendatang. Menurut mantan Danjen Kopassus itu, keputusan tersebut diambil oleh Partai Demokrat dan SBY, karena memiliki jiwa besar demi kemaslahatan bangsa Indonesia.

Beliau adalah panutan kita beliau adalah orang yang berjiwa besar sebagaimana kita ketahui saya kira Partai Demokrat tentu berharap kadernya AHY demikian PAN berharap Pak Zulhas atau Amien Rais, PKS juga berharap tokohnya, tapi mereka semua berkorban demi negara dan bangsa,” ujar Prabowo.

Chairul Tanjung Akan Masuk Tim Ekonomi Jokowi-Ma'ruf Amin

Chairul Tanjung Akan Masuk Tim Ekonomi Jokowi-Ma’ruf Amin

Chairul Tanjung Akan Masuk Tim Ekonomi Jokowi-Ma’ruf Amin

Politikus Nasdem Taufiqulhadi menyatakan, untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di Indonesia, dibutuhkan tim pendukung kerja pasangan Joko Widodo atau Jokowi-Ma’ruf Amin.

Dia menyebut nantinya tim Jokowi akan menggandeng pihak yang paham mengenai permasalahan ekonomi. “Misalnya untuk ekonomi umat ada cawapres Ma’ruf Amin, selain itu salah satu yang akan masuk menjadi tim Pak Jokowi adalah Pak Chairul Tanjung.

Namun, dia tidak menjelaskan secara terperinci peran CT sapaan Chairul Tanjung, dalam tim ekonomi tersebut.

Taufiqulhadi hanya menyatakan sosok Ma’ruf dapat melengkapi konsep ekonomi umat yang diusung Jokowi.

Tak hanya itu, dia menyebut permasalahan ekonomi yang akan digerakkan yakni ekonomi mikro umat. Konsep itu akan memudahkan masyarakat menengah ke bawah untuk mengakses perbankan.

“Ini peranan Ma’ruf Amin menjadi penting dalam upaya membangun ekonomi umat. Karena dia paham betul membangun ekonomi umat. Namun, Jokowi telah resmi menggandeng Rais Aam PBNU, Ma’ruf Amin sebagai calon wakil Presiden.

Bersama Ma’ruf, Jokowi akan memperkuat ekonomi umat apabila terpilih nanti di periode kedua pemerintahannya.

“Kita harus mengatasi masalah kemiskinan kesenjangan dengan memperkuat ekonomi umat,” kata Jokowi dalam pidatonya di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Jumat 10 Agustus.

Menurut Jokowi, Ma’ruf memiliki rekam jejak dan pengalaman yang lengkap. Tak hanya di pemerintahan, kata Jokowi, Ma’ruf Amin juga mengetahui tentang permasalahan ekonomi.

Ma'ruf Amin Tunggu Waktu Untuk Temui Jusuf Kalla

Ma’ruf Amin Tunggu Waktu Untuk Temui Jusuf Kalla

KH Ma’ruf Amin tengah menggelar pertemuan dengan PPP dan Golkar, setelah melakukan pendaftaran capres cawapres bersama Joko Widodo di Kantor Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat hari ini. Setelah pertemuan tersebut, Ma’ruf juga sudah berencana akan melakukan pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Pagi tadi, Joko Widodo bersama dengan KH Ma’ruf Amin sudah resmi mendaftarkan diri sebagai capres cawapres pilpres 2019. Dalam orasinya, Jokowi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menciptakan pemilu yang berlangsung dengan aman dan tertib.

Baca juga : Massa Pendukung Prabowo Teriakkan Ganti Presiden

“Ya saya nanti akan menemui beliau (JK),” kata Ma’ruf kepada wartawan di DPP Golkar, Jl. Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Jumat 10 Agustus 2018. Soal kapan waktu pertemuan, Ma’ruf menyebut jadwal segera diatur.

“Nanti diatur, siapa nanti ada yang mengatur, jangan sampai saya datang, beliaunya nggak ada lagi,” katanya. JK sedang mempertimbangkan untuk bergabung tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ya tentu sedang kita pertimbangkan segala hal, tapi saya tetap menjanjikan untuk membantu Pak Jokowi. Jadi sedang kita pertimbangkan bagaimana caranya,” kata JK di kantor Wapres.

Selanjutnya, Bakal calon wakil presiden (cawapres) KH Ma’ruf Amin akan menjalani tes kesehatan pada Minggu, 12 Agustus 2018. Ma’ruf mengaku tidak memiliki persiapan khusus. KPU memang telah menentukan jadwal tes kesehatan bagi pasangan capres dan cawapres. Untuk Jokowi dan Ma’ruf dijadwalkan pada Minggu, 18 Agustus 2018. “Nggak (persiapan). Pokoknya apa adanya saja,” ucap Ma’ruf di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.

Sedangkan untuk pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dijadwalkan pada Senin, 13 Agustus 2018. Tes kesehatan bakal digelar di RSPAD Gatot Soebroto. Standar pemeriksaan kesehatan itu disebut KPU ditentukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang kemudian diterjemahkan KPU dalam surat keputusan.

Pendaftaran Capres cawapres hari tidak begitu ramai, namun sedikit memberikan aura panas di Pilpres 2019 kali ini. Rentetan deklarasi dan pendaftaran capres/cawapres 2019 oleh Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah usai. Masing-masing kubu memiliki warna-warna tersendiri saat deklarasi dan pendaftaran Pilpres di KPU. Usai melakukan orasi, kedua kubu saling melakukan rapatnya masing-masing untuk persiapan tes kesehatan yang sudah diberitakan oleh KPU

Hasto Kristiyanto : Akan Ada 10 Sekjen Koalisi Jokowi

Hasto Kristiyanto : Akan Ada 10 Sekjen Koalisi Jokowi

PDIP memberi isyarat bahwa akan ada partai baru yang merapat di koalisi Joko Widodo (Jokowi). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut akan ada 10 partai yang ada di koalisi Jokowi, sementara sekjen parpol koalisi Jokowi kini hanya berjumlah 9. Adanya parpol baru yang akan bergabung dengn koalisi Jokowi sepertinya sudah diketahui oleh PDIP.

Meski begitu, Hasto tak merinci lebih jauh soal ucapannya itu. Dia justru berbicara soal hasil kunjungan para sekjen koalisi Jokowi ke KPU untuk menanyakan mekanisme pendaftaran capres-cawapres menjelang penutupan, Jumat 10 Agustus 2018. Insyaallah kata teman-teman sekjen bisa jadi 10, kira-kira seperti itu,” ujar Hasto setelah bertandang ke KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Baca juga : Ali Mochtar Sebut Mulut Amien Rais Kaya Comberan

“Jadi penjelasan tadi sudah sangat gamblang. Kami pastikan kami akan berikan informasi lebih awal di dalam pendaftaran ini karena bagaimanapun juga kami telah bersepakat untuk mengusung Pak Jokowi. Tapi calon wakil presiden sementara calon wakil presidennya kita tunggu pada waktu dekat nanti juga akan disampaikan kepada publik karena ini merupakan satu kesatuan,” tuturnya.

Sinyal soal PAN akan masuk ke koalisi Jokowi juga sempat disinggung oleh Sekjen PKB Abdul Kadir Karding. Dia mempersilakan bila PAN memutuskan berada di koalisi Jokowi.

“Prinsipnya kami terbuka, untuk semua partai yang akan bergabung prinsipnya itu. Jadi kalau misalnya ada mau bergabung yang lain, misalnya teman-teman PAN, kita terbuka,” ujar Karding di lokasi yang sama.

Dia pun berbicara soal tim pemenangan Jokowi yang tengah disusun para sekjen. Timses gabungan ini berasal dari parpol pendukung, tokoh masyarakat, hingga relawan.

“Modelnya kan kolektif kolegial, pasti nanti ketuanya dipilih bersama, saya sih tentu persetujuan presiden atau paslon, siapa yang dikehendaki. Yang kedua, wakil-wakilnya dari partai-partai, lalu war room itu dari sekjen-sekjen, taruhlah kepala sukunya biar Pak Hasto kita support itu war room ya,” kata Karding.

Seperti diketahui, Hingga kini PAN belum memutuskan sikap resmi untuk maju ke Pilpres 2019. Sedangkan KPU sudah menentukan penutupan pendaftaran capres-cawapres 2019 akan berakhir besok Sabtu 11 Agustus 2018.

Ali Mochtar Sebut Mulut Amien Rais Kaya Comberan

Ali Mochtar Sebut Mulut Amien Rais Kaya Comberan

Ali Mochtar (Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP) kini sedang menolak PAN untuk bergabung di koalisi pendukung Joko Widodo, karena dirinya melihat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais selalu mengeritik pemerintahan yang sedang dijalankan Jokowi.

Padahal PAN termasuk partai koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Selain itu, ada perwakilan PAN di Kabinet Kerja. Kali ini Ngabalin menolak PAN dengan nada keras.

“Dari awal kan kayak Pak Amien Rais, ngomong-nya kayak comberan. Hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Kalau Anda sebut pemerintah itu tidak benar, berarti Anda kirim orang salah. Kan pemerintahan itu ada wakilnya PAN. Jadi sudah deh, nggak usah,” ujar Ngabalin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 7 Agustus 2018.

Ngabalin mengatakan tak ada masalah bila PAN tak bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Menurutnya, para relawan sudah siap memperjuangkan Jokowi kembali menjabat pada periode 2019-2024.

“Bahkan mungkin orang-orang yang selama ini mendukung Pak Jokowi malah berhenti mendukung. Sudah deh, tutup pintu, cukup. Kami nggak ada masalah di sini. Relawan semua siap mendukung Jokowi dua periode. Makanya kami bilang, lanjutkan. Kalau mereka beringas, kami akan lawan. Kalau masih bandel, kami libas,” ungkapnya.

Jika PAN masih ingin bergabung, Ngabalin meminta partai itu bersikap tegas untuk mendukung. Selain itu, dia meminta Amien tidak terus-menerus menyerang Jokowi. “Makanya itu dari awal harus tegas. Bilang dong sama Amien Rais, PAN itu kan pendukung Presiden, kenapa hari-hari ngomong-nya kayak comberan begitu,” tutur Ngabalin.

Terkait hal ini, PAN tak mau serius menanggapi pernyataan Ngabalin. Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo justru balik mempertanyakan siapa yang sebenarnya menginginkan PAN bergabung.

“Silakan Bang Ali tanya Presiden, yang pengin sekali PAN bergabung sebenarnya siapa,” ujar Dradjad kepada wartawan, Selasa 7 Agustus 2018. “Biarkan saja Bang Ali mau bicara apa pun. Kami cuekin saja. Pak Amien dan sahabat-sahabatnya seperti saya tidak mau menanggapi hal-hal yang tidak substansial seperti itu,” sambungnya.

Dradjad menilai kritik dari Amien memiliki manfaat bagi bangsa. “Karena jika Pak Amien mengkritik, itu tentang sesuatu yang substansial, yang penting dan bermanfaat bagi Indonesia, serta dasarnya kuat,” ucapnya.

Sejauh ini, PAN memang cenderung ke arah koalisi Prabowo Subianto bersama Gerindra cs. Namun sore ini, Ketum PAN Zulkifli Hasan diketahui diam-diam merapat ke Istana Kepresidenan. Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengungkap isi pertemuan Zulkifli dengan Jokowi.

Yandri tak menampik soal isi pertemuan kedua tokoh itu menyinggung Pilpres 2019. Selain itu, dimungkinkan Zulkifli menyampaikan arah sikap PAN yang tak lagi berada dalam koalisi pendukung Jokowi. Pada Kamis (9/8) nanti, PAN akan menggelar rakernas untuk memutuskan sikap pada Pilpres 2019.

Hanafi Tarik Posisi Kadernya

Hanafi Tarik Posisi Kadernya

Sekretariat Nasional (Seknas) meminta PAN agar menarik kadernya yang bernama Asman Abnur dari posisi Menpan RB. Sementara Waketum PAN Hanafi Rais mengatakan bahwa keberadaan kader partainya di kabinet pemerintahan tersebut dianggap sebagai wakaf politik.

Pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti sikap PAN di Pilpres 2019 yang mendukung Prabowo Subianto. Mereka meminta PAN untuk menarik kadernya, Asman Abnur yang saat ini menjabat sebagai Menpan-RB. Dia mengatakan semestinya Asman sudah mundur sejak lama karena sikap PAN yang menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla). Mereka meminta PAN untuk tak ambil keuntungan karena Jokowi tak melakukan reshuffle.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas, mengatakan sikap politik PAN tak etis. Sikap PAN tersebut, kata Umbas, memalukan. Sikap politik PAN yang ambigu dan bermain ‘dua kaki’ jelas tidak menjunjung etika politik dan sesungguhnya memalukan dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu sekali lagi kami mendesak segera menarik Asman Abnur dari kabinet kerja.

“Ketika ada menteri dari PAN masuk kabinet ini, itu kita istilahkan sebagai wakaf politik. Artinya itu sudah bukan lagi dimiliki sepenuhnya oleh partai, tapi tergantung penilaian presiden,” kata Hanafi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).

Dia mengatakan, PAN tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. PAN menyerahkan keputusan pertimbangan untuk mundur kepada Asman Abnur. “Saya tidak terlalu mempersoalkan itu. Tapi kalau menteri yang bersangkutan punya pertimbangan lain mau mundur, ya silakan saja,” ujarnya.

Hanafi menegaskan partainya tak akan intervensi persoalan tersebut. “Tapi namanya sudah wakaf untuk bangsa ya kita tak intervensi. Itu juga tergantung presiden karena sudah menjadi anak buah presiden,” kata Hanafi.

Padahal PAN termasuk partai koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Selain itu, ada perwakilan PAN di Kabinet Kerja. Kali ini Ngabalin menolak PAN dengan nada keras.

Sebagaimana diketahui, di Pilpres 2019, PAN memutuskan untuk berada di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. PAN berkoalisi dengan Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat mengusung Prabowo-Sandiaga Uno.

Sohibul Iman : Gerindra Akan Beri Kursi DKI-2 Untuk PKS

Sohibul Iman : Gerindra Akan Beri Kursi DKI-2 Untuk PKS

Dalam masa pendaftarannya untuk maju menjadi cawapres 2019, Sandiaga Uno tengah mengajukan surat pengunduran diri dari posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dari keputusan itu, PKS yakin bahwa Gerindra akan memberikan kursi DKI-2 yang kini ditinggalkan Sandiaga Uno.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama dengan Sandiago Uno telah resmi mendaftarakan diri untuk menjadi capers cawapes ke Kantor Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat tadi setelah shalat Jumat. Prabowo juga meminta izin saat berpidato, bahwa dia ingin berkuasa atas nama rakyat.

Sohibul mengungkit posisi cawapres yang diisi Sandiaga, kader Gerindra yang kini telah mundur. PKS diyakini akan mendapat jatah kursi wagub. “Dari PKS memberikan posisi wakil presiden, tentu mereka memberikan hak prioritas kepada PKS untuk menjadi wagub,” ujarnya.

Saat dimunculkan nama Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Sohibul mengaku belum tahu. “(Mardani) itu belum tahu,” sebutnya. Meski begitu, ia mengungkapkan, nama pengganti Sandiaga akan diputuskan dalam waktu dekat.

“Tentu karena pengusungnya dari gerindra dan PKS, ya nanti mungkin calon wakil gubernurnya pengganti Pak Sandi itu sesuai kesepakatan dari pengusung itu dari PKS,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (10/8/2018)

Ditanya soal siapa saja nama-nama yang mungkin mengisi pos yang ditinggalkan Sandi, Fadli mempersilakan media bertanya langsung ke PKS. Termasuk soal apakah ada nama Mardani Ali Sera.

Sebelumnya Ketum PKS Sohibul Iman meyakini Gerindra akan memberi kursi DKI-2 yang ditinggalkan Sandiaga. Saat dimunculkan nama Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Sohibul mengaku belum tahu.

“Secara aturan, yang bisa ganti Pak Sandi itu kan dari PKS dan Gerindra, karena dulu yang ngusung dari dua partai itu,” kata Sohibul di KPU di Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat 10 Agustus 2018.

Hal ini akan menjadi ajang perebutan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno, kala dirinya mendaftarkan diri sebagai cawapres 2019 untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Pasangan Capres Cawapres Akan Tes Kesehatan

Pasangan Capres Cawapres Akan Tes Kesehatan

Dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sudah resmi mendaftar ke Kantor Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat Jumat 10 Agustus 2018 tadi. Selanjutnya mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan unuk berlaga dalam pilpres 2019 nanti.

Joko Widodo sudah memilih KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres pendampingnya. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga memutuskan untuk maju bersama dengan Sandiaga Uno yang sebagai cawapres. Kemudian, kedua cawapres 2019 sama-sama memiliki kemampuan yang bisa dibilang berbeda.

“Mulai dari luar mata, telinga, gigi, dan di (organ) dalam,” kata komisioner KPU Hasyim Asyari di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018). Tak hanya fisik, pemeriksaan kejiwaan juga bakal dilakukan. Berdasar pada aturan, capres dan cawapres harus sehat secara jasmani maupun rohani dalam menjalankan tugasnya.

“Termasuk kemampuan rohani, ada psikotes. UU kan menentukan syaratnya mampu secara jasmani dan rohani,” ucap Hasyim.

Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin mendapat giliran tes kesehatan pada Minggu, 12 Agustus 2018. Disusul keesokan harinya pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Senin, 13 Agustus 2018.

Standar pemeriksaan kesehatan itu disebut Hasyim ditentukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang kemudian diterjemahkan KPU dalam surat keputusan. Pemeriksaan kesehatan nantinya dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto.

“Itu yang menentukan adalah Ikatan Dokter Indonesia, itu kemudian dijadikan bahan SK (Surat Keputusan) oleh KPU (sebagai) petunjuk teknis standar kesehatan,” imbuh Hasyim. Karena untuk menjadi seorang pemimpin negara harus memiliki lahir dan batin yang sehat. Hal ini sudah ada diperaturan yang disampaikan KPU dan ada di dalam Undang-Undang.

“Berdasarkan indikator yang telah ditentukan, itu nanti dijadikan bahan rapat oleh tim dokter dari hasil tersebut. Apakah mampu atau tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan,” imbuh Hasyim.

Aturan rinci terkait pemeriksaan tersebut terdapat pada SK KPU Nomor 1004 Tahun 2018 Tentang Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Pemilu 2019.