Pengakuan Andi Untuk Gulingkan Koalisi PASTI

Pengakuan Andi Untuk Gulingkan Koalisi PASTI

Pengakuan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief kini kembali menggemparkar Pilpres 2019. Dia mengaku bahwa ada suruhan dari Sandiago Uno menemui Andi untuk menggulingkan duet Prabowo dan Agus Harimurti (PASTI). Pengakuan Andi Arief kini menjadi pembahasan serius yang harus dilakukan oleh koalisi Partai Gerindra.

Keesokan harinya, Andi mengaku dipertemukan dengan Sandiaga Uno. Dia lalu melapor ke Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Saya sampaikan ke SBY, lalu SBY bilang, ‘Saya tak akan pernah khianati Prabowo,'” ungkapya.

Andi Arief mengatakan pengakuannya ini dibuat bukan karena kecewa terhadap duet Prabowo-Sandi. “Saya hanya ingin tweet ini didengar Prabowo bahwa orang yang akan menjadi cawapresnya adalah yang dua minggu lalu akan menggulingkannya,” ujar Andi.

Andi Arief sebelumnya menyebut Sandiaga membayar PKS dan PAN masing-masing Rp 500 miliar untuk menjadi cawapres. Andi kecewa lantaran Prabowo mementingkan materi.

Sebelumnya diberitakan, Sandiaga hanya mengelus dada saat ditanya terkait tudingan Andi Arief ini. “(Mengelus dada) thank you, thank you, thank you banget,” kata Sandi singkat saat dimintai konfirmasi soal mahar di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis 9 Agustus 2019.

Sebelumnya Andi ditemui oleh salah seorang yang mengaku sebagai utusan Sandiaga Uno, dan membawanya menemui Sandiaga dengan maksud ingin menggulingkan koalisi Gerindra-Partai Demokrat yang kini sudah dikuatkan dengan keputusan AHY yang dijadikan cawapres. Kemudian kabar tersebut masih belum ada respon dari koalisi Gerindra terkait pengakuan Andi Arief.

Fahri Hamzah Suruh Presiden Jokowi Belajar Pidato

Fahri Hamzah Suruh Presiden Jokowi Belajar Pidato

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berkomentar soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait arahan Jokowi kepada relawannya agar ‘berani jika diajak berantem‘. Fahri juga menyampaikan agar Jokowi mulai belajar berpidato yang mencerminkan sikap kenegarawanan.

Menurut Fahri, pidato seorang pemimpin harus mampu membangun narasi tentang persatuan. Dia pun menyinggung gaya orasi presiden pertama RI Sukarno, yang dinilai mampu menyatukan Indonesia. Bukan malah menyuruh untuk melakukan tindak kekerasan.

“Pak Jokowi harus mulai pidato sebagai negarawan yang membuat kita semua terpukau. Kegagalan narasi pemerintahan ini dari awal itulah yang merusak bangsa Indonesia,” kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 6 Agustus 2018 tadi.

Narasi yang menyatukan, membangkitkan semangat kita, narasi yang membuat kita bangun dari keterpurukan, dari perasaan tidak mampu menjadi mampu, dari perasaan menggenggam dunia ini dan melakukan perubahan besar. Itu baru pemimpin seperti Bung Karno. Pidato yang mungkin menyebabkan bangsa ini, 17 ribu pulau menyatu di awal pada saat kita semua masih miskin.

Sementara itu, Fahri menyebut Jokowi tidak pernah menyampaikan pidato yang menarasikan persatuan. Ia mengatakan pidato Jokowi kerap mengandung pesan adu domba. Fahri juga mengatakan bahwa pidato Jokowi merupakan salah satu sifat adu domba antar rakyatnya sendiri, yang seperti Pisahkan agama dengan politik.

Arahan Jokowi untuk berani berantem ke relawan itu juga disebut Fahri berpotensi memecah belah rakyat. Hal ini juga menjadi masalah karena relawan merupakan massa yang tidak terorganisasi.

Kita tidak bisa menilai seseorang dari luarnya saja, karena setiap orang memiliki cara dan tujuan yang berbeda-beda. Selama itu masih berada di lingkaran positif, serta tidak keluar atau menjauh dari Pancasila, maka masih bisa disebut kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa berpengaruhnya, ucapan seseorang yang mempunyai jabatan.

Keputusan BKN untuk PNS koruptor

PNS Terlibat Korupsi Tak Akan Bisa Daftar Lagi Selamanya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti terlibat Tipikor, akan langsung di berhentikan secara tidak hormat (dipecat) dan tidak akan dapat menjadi PNS lagi selamanya. Pegawai tersebut akan langsung di blacklist dari daftar PNS, dan tidak akan bisa mengikuti seleksi apapun dalam lingkungan PNS.

Sukamto menjelaskan, sejatinya aturan pemecatan PNS yang terlibat korupsi sudah dirancang sejak tahun 1974. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya jabatan, atau korupsi akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Baca juga : PNS Terlibat Tipikor, BKN Hanya Potong Gaji 50%

Di Pasal 23 tertera, PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan tetap atau inkracht. Kemudian tahun 79 dengan Peraturan Pemerintah (PP) 32 tahun 79 tentang pemberhentian PNS juga disebutkan dalam Undang-Undang.

Dengan acuan beleid tersebut, kata Sukamto, maka setiap PNS sudah harus mengetahui konsekuensi yang dihadapi bila tersangkut kasus Tipikor. Oleh sebab itu, dia mengimbau kepada seluruh PNS untuk bisa mengikuti kode etik PNS yang tertera dalam PP Nomor 42 Tahun 2004.

Jadi, keputusan tersebut sudah terangkum dan terbungkus di dalam Undang-Undang. Kesimpulannya, siapapun PNS yang melakukan tindakan korupsi nantinya akan dipecat dengan sangat tidak terhormat. Peraturan ini sudah sangat jelas, dan BKN tidak pernah bermain-main untuk menghapuskan penyakit korupsi di Indonesia.

KPU : Pendaftaran Capres-Cawapres Dibuka Hari Ini

KPU : Pendaftaran Capres-Cawapres Dibuka Hari Ini

Pada hari ini, Sabtu 4 Agustus 2018 tepat pukul 08.00 WIB tadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuka pendaftara untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Selanjutnya untuk pasangan calon, didaftarkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol sebagai pengurusnya.

Selanjutnya, KPU akan menuntup pendaftaran pada hari Jumat 10 Agustus 2018 tepat pada pukul 24.00 WIB. Selain para calon, KPU juga meminta kepada para pimpinan parpol pengusung harus menghadiri sesi pendaftara capres dan cawapres karena ada beberapa syarat yang harus dibawa saat melakukan pendaftara.

“Syaratnya yakni bukti partai-partai ini yang memenuhi syarat kalau berkoalisi ya, misalkan 20 persennya maka masing-masing pimpinan parpol ketum dan sekjen kan membubuhkan tanda tangan dan cap partai di dokumen pencalonan, tanda tangan asli, stempel juga asli. itu yang paling penting,” kata Hasyim.

Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi yaitu syarat calon. Hasyim mengatakan syarat calon ini diisi dan ditanda tangani oleh capres dan cawapres yang akan mendaftar.

Kemudian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifudin meminta pendukung partai tidak menggunakan atribut provokatif. Bawaslu juga mengingatkan bahwa ini belum massa kampanye. Mengingat ini masih sesi pendaftaran dan belum memasuki masa kampanye, jadi ditegaskan kepada masa pendukung partai untuk tidak membawa atribut provokatif, karena nantinya akan memicu ketegangan antar pendukung parpol.

Afif mengatakan salah satu provokatif yakni dengan adanya penggunaan tagar-tagar yang nantinya akan membuat panas suasana area pendaftaran. Diharapkan hal-hal seperti demikian tidak dilakukan saat ini untuk menghindari ketegangan.

Kabar PKS dengan Fahri Hamzah

Kasus Gugatan PKS Terhadap Fahri Hamzah Kian Memanas

Kasus tentang pengajuan pemecatan terhadap Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR) yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini malah berbalik posisi setelah ajuan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Fahri Hamzah mengajukan gugatan balik karena merasa tidak terima dengan gugatan yang dilakukan oleh PKS.

Tim Advokasi Hukum DPP PKS Zainudin Paru menyebut permohonan kasasi ini didaftarkan MA di dua kepaniteraan yang berbeda. Pertama di panitera muda perdata khusus MA (partai politik), dan kedua di perdata umum. Zainudin menjelaskan lebih lanjut soal registrasi kasasi di dua kepaniteraan MA tersebut.

Menurut Zainudin, surat pemberitahuan 6 Juni 2018 dari panitera muda perdata khusus MA menyebutkan bahwa permohonan kasasi PKS sudah diterima tanggal 2 April 2018 dan telah didaftar dengan nomor register 607 K/Pdt, Sus Parpol/2018.

Namun, pada tanggal 28 Juni 2018, diketahui bahwa register permohonan kasasi PKS soal Fahri Hamzah dipindahkan ke perdata umum. Hal itu diketahui dari surat pemberitahuan MA tertanggal 29 Juni 2018. Nomor register pun disebut Zainudin berubah menjadi 1876 K/PDT/2018. Menurut Zainudin, ada perlakuan khusus dari MA terkait sengketa ini.

Perkara ini sepertinya menjadi atensi lebih dari Mahkamah Agung ditengah banyaknya perkara kasasi atau kasus perdata umum yang diterima oleh Mahkamah Agung saat ini. Zainudin sempat terbesit tentang putusan kasasi yang sangat mengherankan baginya, “apakah kasus tersebut sangat istimewa karena sang penggugat adalah seoran Wakil Ketua DPR ?” ucap Zainudin. Pasalnya kasus yang kini sedang panas antara anggota dan wadah anggota, dimana keduanya saling menggugat ke Mahkamah Agung karena alasan yang tidak sah menurut MA.

Mekanisme Harga batu bara masih sama

Mekanisme Harga DMO Batu Bara Masih Sama

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membatalkan rencana pencabutan alokasi batu bara untuk domestik (Domestik Market Obligation /DMO). Awalnya, Jokowi sudah merencarakan untuk merubah ketentuan DMO baru bara untuk menekankan ekspor.

Jokowi memutuskan bahwa kini tidak ada perubahan, tidak ada pencabutan DMO batu bara, dan tidak ada PP baru terkait DMO Batu Bara. Sementara ketentuan harga yang digunakan saat ini yakni masih tetap menggunakan aturan lama yang berharga US$ 70 perton.

Mekanisme harga masih sama, dan tidak ada penghapusan. “DMO itu undang-undang, mandat dari UU 4/2009 Minerba. Nah besarannya diatur oleh Menteri. Kalau price cap US$ 70 itu diatur oleh PP,  jadi, harga masih tetap sama dengan harga yang sudah lama ditentukan.

Ketentuan DMO batu bara juga masih sesuai aturan yang lama, yaitu 25%. Ketentuan ini untuk mengakomodasi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk pembangkit listrik.

Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena memang sudah tidak jadi di cabut oleh presiden. Dengan pembatalan pencabutan DMO batu bara ini, tentunya juga akan berpengaruh positif untuk masyarakat Indonesia.

Hal ini dapat memicu pada turunnya harga Listrik, turunnya harga bahan bakar karena DMO mengikuti kebutuhan nasional yang sudah dikalkulasi demi kepentingan bersama. Langkah Jokowi ini membuat sejumlah saham-saham berterima kasih atas pembatalan pencabutan alokasi DMO batu bara tersebut.

Strategi Jokowi di Pilpres 2019

Jokowi Siapkan Sersan Di Pilpres 2019

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah sepakat untuk berkoalisi di Pilpres 2019 bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Terkait dengan perihal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah membentuk strategi sersan. Tidak seperti parpol yang dilatar belakangi militer, sersan yang tengah dibentuk oleh Jokowi disini merupakan kepanjanan dari “serius tapi santai”.

“Detail kan belum kita bicarakan, tetapi yang disampaikan Pak Jokowi tadi menyampaikan kesiapannya untuk berkontestasi. Kontestasinya harus serius tetapi tidak boleh tegang. Sersan-lah, serius tapi santai. Jadi harus ada ketawanya, harus ada ruang untuk saling berkomunikasi dengan enak,” kata Arsul seusai pertemuan 9 sekjen parpol dengan Jokowi di kafe Grand Garden, kompleks Kebun Raya Bogor, Selasa 31 Juli 2018.

Soal ketua tim sukses, Arsul mengatakan saat ini belum ada kesepakatan untuk menunjuk satu nama. Ketua timses akan dibicarakan lebih lanjut oleh Jokowi dengan ketua umum parpol koalisi. Timses itu nanti akan dibicarakan oleh Jokowi dengan para ketua umum. Tugas para sekjen nanti adalah menyediakan orang, sumber daya untuk timses level pelaksana.

Sebelumnya, Gerindra dan Demokrat sepakat berkoalisi. Prabowo mengatakan Gerindra dan PD akan membahas langkah ke depan dalam waktu dekat. Dia menegaskan Gerindra dan PD sepakat bekerja sama.

Prabowo akan mengajak partai-partai lain mengikatkan diri dalam koalisi. Pembicaraan dengan partai lain akan segera dijajaki untuk meresmikan koalisi.

Sebelumnya Jokowi sudah mengajak SBY untuk berkoalisi, namun penawaran tersebut tidak disetujui oleh SBY. Dan pada saat pertemuannya dengan Prabowo, SBY sempat mengutarakan bahwa “SBY bukan bawahan Jokowi, dan SBY bukan koalisi Jokowi”. Pernyataan tersebut diucapkan SBY dengan sangat tegas, dan kesimpulan dari semuanya adalah SBY membatasi parpol yang ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat.

KPK Kembali Tangkap Kepala Daerah

KPK Tangani Kasus Suap Bupati Lampung Selatan

Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan saat ini tengah ditetapkan menjadi tersangka terkait dengan dugaan suap proyek insfrastruktur. Kini KPK tengah mendalami kasus tersebut, dan Zainudin Hasan kini menjadi kepala daerah ke-98 yang ditangani KPK.

Dalam jumpa pers di gedung KPK pada hari Jumat 27 Juli 2018 hari ini, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa samapai saat ini, KPK sudah menangani kasus sebanyak 98 kepala daerah. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada kedisiplinan serta tanggung jawab para pejabat daerah tentang kewajiban yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya telah menyesalkan terulangnya kasus dugaan suap kepala daerah selama ini. “Sekali lagi KPK sangat menyayangkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus terulang,” begitu ucapanya.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK telah mengamankan barang bukti berupa uang dengan total Rp 600 juta. Uang tersebut didapat dari tangan Agus Bhakti Nugroho (ABN) yang diduga suap terkait fee proyek sebesar Rp 200 juta. Selanjutnya uang Rp 400 juta diamankan dari rumah Kadis PUPR Lampung Selatan, Anjar Asmara yang diduga terkait fee proyek dari rekan lain.

Uang sebesar Rp 200 juta yang diamankan dari tangan ABN, diduga terkait bagian permintaan Zainudin kepada Anjar Asmara sebesar Rp 400 juta. Uang Rp 200 juta tersebut diduga berasal dari pencairan uang muka, untuk 4 proyek senilai Rp 2,8 miliar.

Keempat proyek tersebut antara lain, Box Culvert Waysulan dan rehabilitasi ruang Jalan Banding Kantor Camat Rajabasa yang dimenangkan CV Langit Biru, proyek peningkatan ruas Jalan Kuncir Curug yang dimenangkan CV Menara 9, dan proyek peningkatan ruas Jalan Lingkar Dusun Tanah Luhur Batas Kota yang dimenangkan CV Laut Merah.

Selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan permaianan Bupati Lampung Selatan tersebut, KPK akan menindak lanjuti kasus perkara ini berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Amien Rais ingin PT Freepot ditutup

Amin Rais CS Serang PT Freepot Indonesia

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengucapkan meminta agar PT Freeport Indonesia (PTFI) ditutup, karena Freeport sudah melakukan kejahatan yakni tentang pembayaran pajak yang tidak masuk akal. Politikus senior ini mengaku bahwa ia pernah ke tambang Freeport, dan informasi terkait pembayaran pajak tersebut didapat dari sejumlah insinyur yang bekerja di sana.

Amien Rais yakin dengan apa yang dia ucapkan terkait dengan pembayaran pajak, bahwa Freeport membayar pajak tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Kecilnya pajak yang dibayar Freeport merupakan salah satu kejahatan, karena pajak Freeport lebih kecil dibandingkan dengan produsen rokok Djarum dan Gudang Garam.

Saat di gedung DPR Jakarta, Kamis 26 Juli 2018, Amien Rais mengucapkan alasannya terkait ingin menutup Freeport. PT Freeport Indonesia (PTFI) telah melakukan sejumlah kejahatan saat menambang di Papua Nugini. Amien Rais bercerita, dirinya pernah mengunjungi lokasi penambangan Freeport.

Dia mengatakan mendapat informasi tentang kecilnya biaya pajak yang dikeluarkan Freeport dari beberapa insinyur yang berkecimpung di PT Freeport Indonesia.

“Saya diberitahu oleh para insinyur muda dari UI, UGM, dan ITB, bahwa Freeport memasukkan alat-alat berat pertambangan kebutuhan Freeport berupa mesin-mesin, dan semuanya bebas pajak karena Freeport merasa seperti negara kecil di atas Indonesia,” ujarnya.

Dari informasi itu, Amien Rais langsung menuliskan laporannya didalam koran. Menurutnya, Freeport pasti mengemplang pajak karena pajak yang dibayarkan lebih kecil dibanding pajak yang dibayarkan oleh produsen rokok Djarum dan Gudang Garam.

“Feeport pasti ngemplang pajak karena pajak karena pajak yang diterima Indonesia lebih kecil dari yang dibayar Djarum atau Gudang Garam maka tahun berikutnya Freeport jadi pembayar pajak terbesar,” tutupnya.

Hal tersebut membuatnya geram, dan menganggap PT Feeport sedang melakukan manipulasi pembayaran pajak dan tidak tertib dalam pembayar pajak. Feeport adalah PT besar yang harus membayar pajak dengan jumlah yang sudah ditentukan, sedangkan produsen rokok Djarum dan Gudan Garam adalah PT yang seharusnya membayar pajak lebih kecil dibandingkan dengan Freeport.

Jawaban tegas SBY terkait hubungannya dengan Presiden Joko Widodo

Jawaban SBY Terkait Hubungannya Dengan Jokowi

SBY tidak harus pamit dengan beliau (Joko Widodo), SBY bukan bawahan Jokowi, dan partai Demokrat bukan koalisinya Presiden Pak Jokowi“. Kalimat tersebut diucapkan SBY saat ditanya oleh salah seorang wartawan yang hadir di kediaman SBY, usai acara pertemuannya dengan Zulkifli Hasan, Rabu 25 Juli 2018.

Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, telah melakukan sebuah pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada hari Rabu 25 Juli 2018 dua hari lalu. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas terkait nasib koalisi antara kedua partai pada Pilpres 2018 nanti.

Usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kediaman, SBY menanggapi sejumlah pertanyaan dari para wartawan-wartawan tanah air erkait Pilpres 2019. SBY menegaskan tentang kendala koalisinya yang dikabarkan muncul dari Presiden Joko Widodo, dan ia juga menyinggung tentang hubungan dirinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memang masih berjarak.

Mantan Presiden RI periode tahun 2004 – 2014 ini juga sempat ditanya apakah ada keinginan untuk bertemu dengan Megawati guna menyelesaikan permasalahan yang membuat jarak selama ini. SBY menyatakan bahwa ia sudah berusaha untuk menjalin komunikasi kembali dengan Megawati dalam 10 tahun terakhir ini.

Begitu juga dengan suami Megawati yang juga berusaha memulihkan hubungan keduanya. Almarhum Taufiq Kiemas semasa hidupnya juga berusaha untuk memperbaiki silaturahim antara Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pertemuan itu, SBY sempat ditanya soal “tidak pamit” saat pertmuannya dengan Joko Widodo bersama anaknya yang akrab di panggil AHY. SBY menjawab dengan sedikit emosi, bahwa partai Demokrat bukan koalisinya Jokowi. Namun SbY juga menyampaikan bahwa Demokrat siap jika Presiden Joko Widodo memintanya untuk berada di dalam pemerintahan.