Mahmud MD

Alasan Mengapa Menteri Takut Cairkan Anggaran Covid-19

Mahmud MD
Mahmud MD

Alasan Mengapa Menteri Takut Cairkan Anggaran Covid-19

Alasan Mengapa Menteri Takut Cairkan Anggaran Covid-19 – Apabila kalau dilihat dengan kembali bahwa kemarahan dari bapak presiden jokowi beberapa waktu yang lalu. Di dalam sidang kabinet terhadap setiap menterinya merupakan salah satunya karena para menteri menggunakan anggaran penangganan covid-19 yang tentunya sangat minim.

Anggaran ini sudah ada tapi tidak digunakan untuk maksimalkan seperti dari membayar insentif bagian dari tenaga kerja medis. Dan banyak hal lainnya yang menjadi suatu kaitan dengan menangani covid-19. Menteri dari koordinator bagian dari bidang politik hukum dan setiap keamanan atau menkopolhukum mahmud MD , memberikan ungkapan yang berupa bahwa dengan banyaknya menteri yang tidak akan berani untuk mencairkan dana anggarannya. Hal ini tentu saja bisa disebabkan oleh takutnya terhadap bagian dari audit BPK.

Akan tetapi , ada juga tidak takut , takut kepada pihak dari BPK. Tentunya ini bisa mendatangkan ke dalam ketua BPK. Pak ini banyak sekali menteri yang takut untuk keluar kan dana anggaran uang sampai sampai kepada bapak presiden marah marah kenapa ya pak ? Ujar dari Mahmud MD di gedung Grahadi surabaya.

Alasan Mengapa Dana Anggaran Covid-19 Takut Untuk Di Cairkan

Ada juga kemungkinan hal besar lainnya kalau seorang penulis mencermati bisa juga untuk jadikan menteri tersebut beranggapan kalau anggaran ini belum perlu untuk waktu yang sekarang ini untuk di keluarkan.  Sudah cukup banyak sekali anggaran yang sebelumnya untuk membeli alat alat pelindung diri , ventilator dan alta kesehatan lainnya dan juga untuk memberikan bantuan sosial juga sudah cukup melalui anggaran dana yang sudah keluar sebelumnya.

Masalahnya pada waktu pencairan dana insentif tenaga medis juga. Mempunyai kemungkinan yang besar belum tepat waktu untuk dikeluarkan pada waktu yang sekarang ini. Atau juga bisa untuk menunggu waktu yang pastinya tepat. Dan ada juga dari penulis ini kalau dilihat dari penjelasannya Bapak Presiden Jokowi waktu lalu. Kalau menteri ini takut akan menggeluarkan dana anggaran covid-19.

Karena nantinya pasti akan ada oknum oknum yang menggunakan dana anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Bisa dilihat juga kalau dari bagaimana sebuah pemberitahuan pemotongan uang bantuan sosial terhadap masyarakat buat oknum oknum yang pastinya tidak bertanggung jawab nantinya.

Banyak Hal Yang Akan Terjadi

Jadi nantinya sudah pasti akan banyak hal yang terjadi dengan demikian. Bisa jadi akan ini terancam pribadi dari berbagai menteri yang mengeluarkan anggarannya tersebut. Dan ini akan bisa di berikan satu dugaan dengan melakukan suatu korupsi dengan alasan penangganan covid-19. Penulis ini juga diperlihat kan kearah sana yang memang sebenarnya juga pada merasa ketakutan kepada setiap para menteri dalam melakukan proses menggunakan uang anggarannya.

Memang akan sangat memungkinkan sekali buat para menteri tidak akan mampu memberikan perhitungan secara jelas. Kemana mana saja dana dana dari anggaran itu yang nantinya akan digunakan demi untuk memberikan satu tanggung jawab untuk kedepannya terhadap presiden maupun kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Pasti ada juga menteri yang masih akan merasa takut takut di duga dengan memberikan wewenang dana anggaran penanganan Covid-19. Padahal disini dia tidak akan berbuat demikian atau ada juga setiap menteri yang merasa kurang dalam memberikan management keuangan publik di dalamnya.

Akan tetapi , dari apapun itu sebenarnya ini juga harus adanya keberanian dulu pastinya. Management keungan , sense of crisis terhadap beberapa penderitaan dan setiap kesulitan yang di rasakan oleh rakyat. Memang pada intinya dari rakyat yang membutuhkan suatu bantuan selama masa pandemi menyerang.

Maka dalam pikiran para rakyat ini hanya membutuhkan bantuan. Tanpa harus mempertimbangkan ketakutan buat para menteri dengan hal dari mengeluarkan anggaran penanganan covid-19. Tentu saja untuk harapannya beberapa waktu ini. Akan jadi perubahan sebelum isu isu dari reshuffle ini akan menjadi sebuah hal kenyataan. Kalau memang untuk menteridalam beberapa minggu ini atau beberapa bulan kinerjanya baik. Sangat bisa memungkinkan sekali reshuffle tidak akan bisa terjadi.

Baca Juga : Prabowo Maju Jadi Pilpres 2024

Mabuk dan Tak Pakai Helm, Adri Ditembak Oknum Polisi

Mabuk dan Tak Pakai Helm, Adri Ditembak Oknum Polisi

Mabuk dan Tak Pakai Helm, Adri Ditembak Oknum Polisi

Apes dialami AT alias Adri (45) warga Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala, Manado terkena tembakan peluru yang diduga pelakunya adalah oknum polisi, Minggu (26/4/2015).

Informasi yang tersiar sebelumnya korban (Adri) yang tengah mabuk minuman keras (miras) ugal-ugalan di jalan dan tak memakai helm.

Meski sudah beberapa kali diingatkan pada petugas patroli, namun Adri tak mendengar mengabaikan perintah petugas.

Mungkin berawal dari kejadian itu, salah satu oknum polisi patroli naik pitam dan menghadiakan timah panas pada punggung Adri.

Adapun TKP peristiwa tersebut di salah satu ruas jalan Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Manado.

Usai kejadian tersebut, korban dilarikan ke RS TNI Wolter Monginsidi Teling, dan pagi harinya Kapolresta Manado Kombes Pol Sunarto mengunjungi korban.

“Korban sudah dirujuk siang tadi ke RSUP Prof Dr RD Kandou Malalayang untuk menjalani operasi,” kata Sunarto melalui via handphone, Minggu, (26/4/2015).

Ditanyai apakah peristiwa ini ada keterlibatan oknum polisi Sunarto belum bisa memberikan kepastian. Menurutnya, hasilnya akan dilihat setelah korban menjalani operasi.

“Dari hasil operasinya nanti kita akan lihat. Apakah betul korban terkena tembakan polisi atau bukan, kami belum bisa pastikan,” jelas Sunarto.

Adapun satu luka korban yang diduga ada peluru bersarang itu, terdapat di bagian punggung. Tepatnya, sejajar dengan pusar korban.

Korban yang mengenakan, celana pendek bermotif berbagai perpaduan warna dan kaos dasar putih bergaris hitam dan merah kecil-kecil itu hanya terus merintih kesakitan terbaring di rumah sakit.

Hingga berita ini diturunkan, korban masih menunggu tim medis untuk menjalani operasi, demi mengungkit fakta, benda apa yang sebenarnya bersarang di dalam tubuh pria berambut panjang dan gondrong ini.

Oknum Polisi Majene Tertangkap Bawa Sabu Di Polman

Oknum Polisi Majene Tertangkap Bawa Sabu Di Polman

Oknum Polisi Majene Tertangkap Bawa Sabu Di Polman

Oknum anggota polisi non aktif yang baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan terkait kasus narkoba kembali ditangkap Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar (Polman) dalam kasus yang sama.

Dari tangan tersangka yang diketahui bernama Brigadir Sumarlin ini, polisi mengamankan satu paket sabu-sabu seberat 0,5 gram, serta uang tunai sebanyak Rp900 ribu.

Kapolres Polman AKBP Agoeng Adi Koerniawan, mengatakan, tersangka Sumarlin ditangkap di wilayah Kecamatan Wonomulyo oleh anggotanya saat melakukan operasi.

Saat ditangkap satuan narkoba, oknum polisi ini sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Namun, upaya itu tidak berhasil dilakukan.

Kapolres menegaskan, kasus narkoba akan terus menjadi perhatian khusus agar peredarannya tak merajalela di daerah ini. Tak terkecuali apakah itu anggota kepolisian, ataupun siapa saja, pihaknya akan menindak tegas.

“Bahkan, jika oknum polisi yang kedapatan, justru akan mendapat sanksi lebih berat,” ujar Agoeng kepada wartawan di Polewali, Jumat (26/12/2014).

Diketahui, tersangka yang berdasarkan jejaknya terakhirnya bertugas di Polres Majene ini ini sebelumnya telah menjalani hukuman dengan kasus yang sama. Bahkan, tersangka kini dalam proses pemecatan dari kepolisian. Meski, tersangka telah mengajukan banding.

Tersangka Sumarlin diketahui baru keluar dari lembaga permasyarakatan pada bulan September lalu, usai menjalani hukuman dua tahun dalam kasus yang sama.

Pangkat terakhir tersangka saat bertugas di Polres Majene yakni Brigadir dan saat ini tersangka dalam proses pemecatan oleh kepolisian. Bahkan, kali ini tersangka terancam hukuman diatas 5 tahun penjara atas perbuatannya.

Tertembak, Brimob Dilarikan ke RSUD Poso

Tertembak, Brimob Dilarikan ke RSUD Poso

Tertembak, Brimob Dilarikan ke RSUD Poso

Seorang anggota Brimob dilarikan ke RSUD Poso, setelah tertembak, Selasa (24/2/2015). Brimob bernama Bharada Edy AN Siregar itu menderita luka tembak pada bagian tangan kanan dan kaki kanan.

Terlukanya anggota Brimob tersebut diduga karena letusan senjata api laras panjang milik rekannya sendiri saat rombongan anggota Brimob itu berada di atas truk polisi.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, peristiwa itu terjadi saat para anggota Brimob tersebut sedang berada di atas truk seusai mengisi bahan bakar minyak di SPBU Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (24/2/2015) pukul 09.50
WITA.

Truk yang bergerak tiba-tiba mengakibatkan senjata api laras panjang milik rekan Edy yang duduk di sampingnya meletus dan mengenai Bharada Edy.

Korban langsung dilarikan ke Puskesmas Tambarana untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun, 20 menit kemudian korban langsung dirujuk ke RSUD Poso.

Kedatangan anggota Brimob yang terluka itu terpantau mendapatkan pengawalan ketat dari anggota Brimob lainnya yang kemudian menghalang-halangi bahkan mengusir seluruh wartawan media cetak dan elektonik yang sedang melakukan peliputan di RSUD Poso.

Hingga laporan ini disusun, pihak kepolisian di Poso belum memberikan keterangan resmi terkait insiden itu.

Di Poso, saat ini setidaknya terdapat 1.000 personel Brimob yang kebanyakan merupakan BKO dari Brimob Kelapa Dua. Mereka mendukung Operasi Camar Maleo yang telah digelar sejak tanggal 26 Januari 2015 terkait keberadaan kelompok bersenjata yang pada 15 Januari silam menewaskan tiga warga Desa Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan.

Wakapolsek Gunungpati Ancam Bunuh Kapolsek

Wakapolsek Gunungpati Ancam Bunuh Kapolsek

Wakapolsek Gunungpati Ancam Bunuh Kapolsek

Insiden memalukan mencoreng Korps Bhayangkara kembali terjadi di Semarang. Diduga dalam kondisi mabuk, Wakapolsek Gunungpati AKP H mengancam membunuh Kapolsek Gunungpati dengan gobang, merusak ruang piket intel, dan merusak mobil Kapolsek.

Informasi yang dihimpun dari sumber KORAN SINDO, insiden itu terjadi Selasa lalu sekira pukul 20.00 di Mapolsek Gunungpati.

Insiden berawal sekira pukul 16.00 ketika AKP H bersama dua SPG rokok berkaraoke di sebuah kafe di daerah Nongko Sawit, Gunungpati.

Pukul 19.30, seorang karyawan kafe melaporkan AKP H mengamuk dan menyekap salah satu SPG. Atas insiden ini, Kapolsek Kompol Ahmadi memerintahkan Aiptu Mian untuk mengecek lokasi dan mengajak AKP H kembali ke Mapolsek Gunungpati.

Namun, Aiptu Mian justru dimarahi. “Mengatakan, Kapolsek disuruh aja ke sini. Kamu masih bintara, aku ini AKP dan Wakapolsek,” kata salah satu sumber KORAN SINDO.

Ternyata, tak lama kemudian AKP H datang ke Mapolsek membawa sajam jenis gobang. Kapolsek justru kena marah oleh Wakapolsek. Bahkan, Wakapolsek mengancam menggorok leher Kapolsek.

Kapolsek yang ketakutan menyelamatkan diri. AKP H terus mencari-cari Kapolsek dan Aiptu Mian. Karena tidak ketemu, AKP H bahkan mengancam membunuh tiga polisi di sana.

Dia lalu merusak ruang piket intel dan merusak mobil Karimun milik Kapolsek. Setelah mengamuk di Mapolsek, AKP H pergi bersama SPG dan pemilik kafe. Informasi yang dihimpun, hingga saat ini AKP H masih buron.

Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Tengah Kombes Pol Hendra Supriatna, mengatakan hingga Selasa (24/2/2015) siang dia belum mendapat laporan AKP H sudah diamankan.

“Sampai sekarang saya belum dapat laporan (DPO). Saya sudah perintahkan agar dia diamankan dan dibawa ke Mapolda,” ungkapnya saat dikonfirmasi KORAN SINDO via telepon seluler, Selasa (24/2/2015) siang.

Terkait perusakan ruang Unit Intel, mengancam membunuh Kapolsek, dan merusak mobil, Hendra Supriatna menyebut pihaknya mendorong agar itu diproses pidana dulu.

“Setelah itu, baru diproses internal. Itu bisa kode etik, ancaman terberatnya PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) alias pecat. Dia (AKP H) belum dimutasi ke Polda,” lanjutnya.

Terpisah, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Djihartono mengatakan bawahannya itu sudah tidak layak menjabat.

“Mutasi dan sanksi internal tentu akan menyusul. Itu harus diproses,” ungkapnya di Mapolrestabes Semarang.

Saat ditanyakan status Wakapolsek itu menjadi DPO alias buron, Djihartono mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu kalau buron.

Mabuk Rusuh, Wakapolsek Gunungpati Diburu Polisi se Semarang

Mabuk Rusuh, Wakapolsek Gunungpati Diburu Polisi se Semarang

Mabuk Rusuh, Wakapolsek Gunungpati Diburu Polisi se Semarang

Sikap Wakapolsek Gunungpati AKP Hadi yang mabuk di tempat karaoke dan membuat rusuh di tengah masyarakat, sangat memalukan jajaran Polrestabes Semarang.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Djihartono mengatakan, pihaknya masih melakukan pengejaran kepada AKP Hadi yang telah melarikan diri. Segenap jajaran kepolisian dibawah komando Polrestabes Semarang pun dikerahkan menangkap AKP Hadi.

“Tunggu ya, tim masih bekerja,” katanya, kepada wartawan, Rabu (25/2/2015).

Ditambahkan dia, pihak telah memanggil pimpinan AKP Hadi ke Semarang untuk mengetahui sebab mengamuknya AKP Hadi di tempat karaoke dan kantor kepolisian. Namun begitu, dia tidak merinci pembahasan dan hasil pertemuan tersebut.

Terpisah, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Tengah Kombes Pol Hendra Supriatna mengatakan, pihaknya juga sudah memerintahkan anggotanya mencari keberadaan AKP Hadi. Hingga kini, AKP Hadi masih belum ditemukan.

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang oknum polisi yang diketahui menjabat sebagai Wakapolsek Gunungjati AKP Hadi, mabuk di tempat karaoke sambil menggandeng dua orang wanita yang diketahui sebagai Sales Promotion Girl (SPG) rokok.

Tidak hanya mabuk-mabukan, dia mengamuk di tempat karaoke dan kantor polisi tempatnya berdinas. Bahkan, dia juga sempat mengancam akan membunuh kapolsek yang menjadi atasannya, dan tiga orang polisi yang ada saat itu.

Hingga berita ini diturunkan, AKP Hadi telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) karena sikapnya yang telah sangat meresahkan masyarakat.

Sandiaga Dituduh Memberikan Mahar Rp. 500 Miliar, PSI Bawaslu Harus Usut

Sandiaga Dituduh Memberikan Mahar Rp. 500 Miliar, PSI Bawaslu Harus Usut

Sandiaga Dituduh Memberikan Mahar Rp. 500 Miliar, PSI Bawaslu Harus Usut

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut berkomentar mengenai kabar yang disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief, soal mahar Rp500 Milliar yang diberikan Sandiaga Uno ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanan Nasional (PAN).

Mahar tersebut diberikan Sandiaga agar bisa maju mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. PSI mendesak Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut pernyataan tersebut. Grace Natalie selaku Ketua Umum PSI mengaku prihatin jika pernyataan yang dilontarkan Andi Arief terbukti benar. Dia pun berharap Pemilu yang akan datang tidak ada praktek politik uang.

“Jika pernyataan itu benar, tentu sangat memprihatinkan. Seharusnya untuk pemilihan jabatan publik, tidak ada money politic. Ini merupakan pendidikan politik yang buruk sekaligus pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu,” katanya melalui rilis yang IDN Times.

Grace mengatakan, Pasal 228 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 jelas melarang praktek penyuapan seperti yang dituduhkan tersebut. “Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,” kata mantan jurnalis itu.

Karena itu, Grace melanjutkan, Bawaslu dan penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran hukum itu. “Ini tuduhan serius. Pihak Partai Demokrat harus bisa menjelaskan apakah tuduhan itu didasarkan bukti atau sekadar ungkapan kemarahan semata,” imbuhnya.

Menurut Grace, seharusnya partai politik memilih calon wakil presiden yang memiliki integritas dan kapabilitas, bukan karena setoran uang. “Rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang berintegritas dan cakap, Bukan yang sekadar bisa membagi-bagi uang atau yang bersedia menerima suap,” tutupnya.

Berita politik, berita gosip terkini, berita terbaru, berita politik terbaru, berita politik terbaru, berita politik terkini, Berita Politik Indonesia, berita tanah air, calon presiden, Calon presiden baru, calon wakil presiden, Cawapres 2019, Cawapres Jokowi, Ma’ruf, Pilpres 2019, Profesor Kiai Haji Ma’ruf Amin, Hots gosip, gosip tanah air, gosip seluruh dunia, cerita gosip politik,

Jokowi Hanya Ingin Berprasangka Baik Dan Tidak Bermusuhan Hanya Karena Beda Pilihan Politik

Jokowi Hanya Ingin Berprasangka Baik Dan Tidak Bermusuhan Hanya Karena Beda Pilihan Politik

Jokowi Hanya Ingin Berprasangka Baik Dan Tidak Bermusuhan Hanya Karena Beda Pilihan Politik

Calon presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta politisi dan masyarakat luas tidak bermusuhan menjelang Pemilihan Presiden 2019. Dia meminta agar pilpres dijadikan sebagai ajang berdemokrasi dan mengadu ide.

Hal itu dia sampaikan usai menyerahkan berkas sebagai syarat maju sebagai capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di pesta demokrasi ini, Jokowi mengajak masyarakat Indonesia untuk menyambut demokrasi dengan penuh suka cita. Setiap orang yang merayakan harus bergembira.

“Saya ingin agar bersama-sama menjadikan proses pemilu ini benar- benar menjadi kegembiraan berdemokrasi. Demokrasi itu bukan perang atau permusuhan, tetapi ajang mengadu rekam jejak, ide dan prestasi,” ujar Jokowi di gedung KPU siang tadi.

Selain itu, Presiden pun mengingatkan agar masyarakat tidak gampang curiga atau berburuk sangka kepada orang lain. Karena, Presiden melanjutkan, itu bukanlah budaya dan etika bangsa Indonesia dan juga tidak diajarkan oleh Rasulullah.

Agar proses demokrasi selama pilpres bersuasana gembira, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengajak publik agar fokus ke adu gagasan dan ide. Ia pun mengingatkan jangan sampai tali silaturahmi putus hanya karena perbedaan pandangan politik.

Persatuan dan persaudaraan ini menjadi lebih penting untuk dijaga mengingat Indonesia akan memasuki tahun politik 2019 di mana Pemilihan Presiden akan dilaksanakan. Presiden pun berpesan agar masyarakat tetap rukun walaupun berbeda pilihan politik.

“Tiba-tiba karena pandangan politik yang berbeda kita menjadi bermusuhan. Antar tetangga kemudian tidak saling menyapa. Kita akhirnya kehilangan tali persaudaraan, sementara aset terbesar kita adalah persatuan dan kesatuan,” kata Jokowi. Aset itu perlu dijaga dan dirawat bersama.

Dalam pemberian keterangan persnya, Jokowi turut memuji pasangan lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Ia mengatakan pasangan calon tersebut merupakan putra-putra terbaik bangsa.

“Beliau juga sama seperti kami, ingin berjuang demi kemajuan bangsa ini. Sekali lagi sebarkan kegembiraan selama proses demokrasi. Mari lah kita menatap masa depan Indonesia dengan penuh optimisme, karena kita adalah bangsa yang besar,” kata mantan Wali Kota Solo itu.

Soal Laporan Bawaslu Harus Teliti Oleh Ombudsman

Soal Laporan Bawaslu Harus Teliti Oleh Ombudsman

Soal Laporan Bawaslu Harus Teliti Oleh Ombudsman

Dari Partai Solidaritas Indonesia atau di sebut dengan ( PSI ) bahwa telah melaporkan kepada ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu )Abhan dan anggota Bawaslu Mochamad Affifudin ke Ombudsman. Keduanya dilaporkan terkait kasus dugaan pelanggaran kampanye PSI yang dilimpahkan Bawaslu ke Bareskrim Polri. PSI menilai Bawaslu tidak bersikap konsisten, tidak profesional, dan tidak berintegritas dalam melakukan kajian dan analisis atas ketentuan dalam UU Pemilu,” kata perwakilan Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas), Dini Purwono, di kantor Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis.

Jangkar Solidaritas datang ke Ombudsman untuk mewakili pelapor kasus, yakni Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen Satia Chandra Wiguna. PSI menganggap Bawaslu menyalahi prosedur dalam menangani kasus dugaan pelanggaran iklan kampanye PSI yang dimuat di koran Jawa Pos edisi 23 April 2018. PSI beranggapan definisi ‘kampanye pemilu’ sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Dan ‘materi kampanye’ adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 274, yaitu materi yang memuat visi, misi, dan program parpol.

Dini mengatakan materi polling PSI tidak memuat visi, misi, dan program partai. Jadi tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 UU Pemilu. Bahkan dalam iklan tersebut tidak ada satu pun foto pengurus atau kader PSI yang ditampilkan. Yang ada justru foto para elite partai lain. Logo dan nomor urut PSI ditampilkan dalam iklan tersebut semata-mata sebagai keterangan untuk menunjukkan kepada publik bahwa PSI adalah pihak yang menyusun dan menyelenggarakan polling.

Inisiatif PSI untuk melakukan polling tersebut adalah sejalan dengan tujuan dan fungsi PSI sebagai partai politik sebagaimana diatur dalam UU Parpol, yaitu meningkatkan partisipasi politik warga dan melakukan pendidikan politik warga, Dini. Dalam pelaporan ini, PSI meminta Ombudsman memberi rekomendasi agar Bawaslu bersikap konsisten, profesional, dan penuh integritas dalam melakukan kajian dan analisis atas ketentuan dalam UU Pemilu, serta bersikap adil terhadap semua partai politik.

Untuk berita yang lain, anda juga bisa baca di :
– Pilgub Jawa Timur El Clasico Unggul Tipis dari Khofifah
– Marhaen Ingin Pariwisata Ke Sumba Berefek Rakyat Kecil
– Gubernur NTT Dukung Dari Paket Yang Diberikan Marhaen

Gaet Pemilih Milenial, Maka Demokrat Promosi #2019PemimpinMuda

Gaet Pemilih Milenial, Maka Demokrat Promosi #2019PemimpinMuda

Gaet Pemilih Milenial, Maka Demokrat Promosi #2019PemimpinMuda

Wakil Sekertaris Jenderal DPP Partai Demokrat Putu Supadma Rudana mengakui partainya menggencarkan hastag #2019pemimpinmuda sebagai langkah menggaet pemilih milenial di Pemilu 2019 karena potensinya sangat besar. Demokrat melihat kepemimpinan Indonesia ke depan kriterianya di kalangan milenial, karena 52 persen di masyarakat Indonesia bahkan lebih adalah kalangan milenial,” kata Putu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Putu menyadari bahwa kepemimpinan Indonesia ke depan merupakan sosok pemimpin yang berjiwa muda sehingga Indonesia membutuhkan pemimpin berjiwa muda, mengerti apa yang dinginkan masyarakat yaitu generasi muda. Dia menegaskan partainya tetap percaya diri mengusung hastag #2019PemimpinMuda meskipun di tengah maraknya hastag #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi.

Hastag tersebut secara maksimal ingin berikan solusi bahwa kami akan memberikan calon pemimpin muda karena Rapimnas Partai Demokrat di Sentul, Bogor, semua kader merepresentasikan kepada Mas AHY untuk bisa kedepan dalam memberikan kontribusi dalam membangun bangsa ini dan mengabdi bagi bangsa dan negara,” ujarnya. Putu yang juga Deputi Media dan Humas Kogasma Partai Demokrat mengatakan saat ini tren pemimpin muda di dunia semakin menguat sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi di Indonesia di tahun 2019.

Dia menjelaskan kepemimpinan dunia sudah beralih dari generasi terdahulu ke generasi milenilal, misalnya Emmanuel Macron menjadi Presiden Prancis saat usia 39 tahun, Sebastian Kurz menjadi PM Austria pada usia 31 tahun. Trennya justru kalau melihat kedewasaan orang dari sisi umur, kayanya kurang tepat namun, dalam membangun bangsa perlunya adanya kerja tim bersama, jadi tidak mungkin satu orang pemimpin senior, muda atau tua paham semuanya. Karena membangun bangsa memerlukan sinergi dan kebersamaan,” katanya.

Dia menegaskan bahwa hastag #2019PemimpinMuda ingin mensinergikan semua kekuatan dan kemampuan generasi muda untuk memimpin negeri ini secara bersama-sama harapan kita tentunya mendapat restu dari generasi terdahulu. Putu yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu, menjelaskan bahwa pada 2019 adalah momentum generasi milenial, pemimpin muda karena sekitar 52 persen generasi milenial akan menjadi pemilih. Dia menilai pemimpin terbaik ke depan harus muda, mengerti konsep membangun bangsa, salah satunya konsep kepariwisataan yang baik sebagai sumber devisa negara terbesar