Pengakuan Andi Untuk Gulingkan Koalisi PASTI

Pengakuan Andi Untuk Gulingkan Koalisi PASTI

Pengakuan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief kini kembali menggemparkar Pilpres 2019. Dia mengaku bahwa ada suruhan dari Sandiago Uno menemui Andi untuk menggulingkan duet Prabowo dan Agus Harimurti (PASTI). Pengakuan Andi Arief kini menjadi pembahasan serius yang harus dilakukan oleh koalisi Partai Gerindra.

Keesokan harinya, Andi mengaku dipertemukan dengan Sandiaga Uno. Dia lalu melapor ke Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Saya sampaikan ke SBY, lalu SBY bilang, ‘Saya tak akan pernah khianati Prabowo,'” ungkapya.

Andi Arief mengatakan pengakuannya ini dibuat bukan karena kecewa terhadap duet Prabowo-Sandi. “Saya hanya ingin tweet ini didengar Prabowo bahwa orang yang akan menjadi cawapresnya adalah yang dua minggu lalu akan menggulingkannya,” ujar Andi.

Andi Arief sebelumnya menyebut Sandiaga membayar PKS dan PAN masing-masing Rp 500 miliar untuk menjadi cawapres. Andi kecewa lantaran Prabowo mementingkan materi.

Sebelumnya diberitakan, Sandiaga hanya mengelus dada saat ditanya terkait tudingan Andi Arief ini. “(Mengelus dada) thank you, thank you, thank you banget,” kata Sandi singkat saat dimintai konfirmasi soal mahar di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis 9 Agustus 2019.

Sebelumnya Andi ditemui oleh salah seorang yang mengaku sebagai utusan Sandiaga Uno, dan membawanya menemui Sandiaga dengan maksud ingin menggulingkan koalisi Gerindra-Partai Demokrat yang kini sudah dikuatkan dengan keputusan AHY yang dijadikan cawapres. Kemudian kabar tersebut masih belum ada respon dari koalisi Gerindra terkait pengakuan Andi Arief.

Keputusan BKN untuk PNS koruptor

PNS Terlibat Korupsi Tak Akan Bisa Daftar Lagi Selamanya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti terlibat Tipikor, akan langsung di berhentikan secara tidak hormat (dipecat) dan tidak akan dapat menjadi PNS lagi selamanya. Pegawai tersebut akan langsung di blacklist dari daftar PNS, dan tidak akan bisa mengikuti seleksi apapun dalam lingkungan PNS.

Sukamto menjelaskan, sejatinya aturan pemecatan PNS yang terlibat korupsi sudah dirancang sejak tahun 1974. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya jabatan, atau korupsi akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Baca juga : PNS Terlibat Tipikor, BKN Hanya Potong Gaji 50%

Di Pasal 23 tertera, PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan tetap atau inkracht. Kemudian tahun 79 dengan Peraturan Pemerintah (PP) 32 tahun 79 tentang pemberhentian PNS juga disebutkan dalam Undang-Undang.

Dengan acuan beleid tersebut, kata Sukamto, maka setiap PNS sudah harus mengetahui konsekuensi yang dihadapi bila tersangkut kasus Tipikor. Oleh sebab itu, dia mengimbau kepada seluruh PNS untuk bisa mengikuti kode etik PNS yang tertera dalam PP Nomor 42 Tahun 2004.

Jadi, keputusan tersebut sudah terangkum dan terbungkus di dalam Undang-Undang. Kesimpulannya, siapapun PNS yang melakukan tindakan korupsi nantinya akan dipecat dengan sangat tidak terhormat. Peraturan ini sudah sangat jelas, dan BKN tidak pernah bermain-main untuk menghapuskan penyakit korupsi di Indonesia.

Kabar PKS dengan Fahri Hamzah

Kasus Gugatan PKS Terhadap Fahri Hamzah Kian Memanas

Kasus tentang pengajuan pemecatan terhadap Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR) yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini malah berbalik posisi setelah ajuan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Fahri Hamzah mengajukan gugatan balik karena merasa tidak terima dengan gugatan yang dilakukan oleh PKS.

Tim Advokasi Hukum DPP PKS Zainudin Paru menyebut permohonan kasasi ini didaftarkan MA di dua kepaniteraan yang berbeda. Pertama di panitera muda perdata khusus MA (partai politik), dan kedua di perdata umum. Zainudin menjelaskan lebih lanjut soal registrasi kasasi di dua kepaniteraan MA tersebut.

Menurut Zainudin, surat pemberitahuan 6 Juni 2018 dari panitera muda perdata khusus MA menyebutkan bahwa permohonan kasasi PKS sudah diterima tanggal 2 April 2018 dan telah didaftar dengan nomor register 607 K/Pdt, Sus Parpol/2018.

Namun, pada tanggal 28 Juni 2018, diketahui bahwa register permohonan kasasi PKS soal Fahri Hamzah dipindahkan ke perdata umum. Hal itu diketahui dari surat pemberitahuan MA tertanggal 29 Juni 2018. Nomor register pun disebut Zainudin berubah menjadi 1876 K/PDT/2018. Menurut Zainudin, ada perlakuan khusus dari MA terkait sengketa ini.

Perkara ini sepertinya menjadi atensi lebih dari Mahkamah Agung ditengah banyaknya perkara kasasi atau kasus perdata umum yang diterima oleh Mahkamah Agung saat ini. Zainudin sempat terbesit tentang putusan kasasi yang sangat mengherankan baginya, “apakah kasus tersebut sangat istimewa karena sang penggugat adalah seoran Wakil Ketua DPR ?” ucap Zainudin. Pasalnya kasus yang kini sedang panas antara anggota dan wadah anggota, dimana keduanya saling menggugat ke Mahkamah Agung karena alasan yang tidak sah menurut MA.

Jokowi Batal mencabut alokasi DMO batu bara

Jokowi Batalkan Pencabutan Alokasi DMO Batu Bara

Sejumlah saham-saham emiten batu bara menjadi sentimen negatif kepada keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Jokowi telah membatalkan rencana pencabutan lokasi batu bara di dalam negeri (domestic market obligation/DMO).

Sebelumnya, saham-saham tersebut sangat kuat seiring dengan isu akan dicabutnya kebijakan DMO waktu itu. Namun kini pergerakan beberapa saham emiten batu bara tengah berakhir di teritori yang negatif.

Saham PT Adaro Energy Tbk (ADRO) misalnya, hari ini berakhir turun 8,85% ke posisi Rp 1.905. Padahal kemarin saham ADRO menguat 6,36% ke posisi Rp 2.090. Lalu ada saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) yang turun 5,08% ke posisi Rp 28.475. Di hari sebelumnya saham ITMG menguat 3,45%.

Saham PT Indika Energy Tbk (INDY) pun juga bernasib sama. Hari ini saham INDY turun 6,25% ke Rp 3.600 setelah kemarin meroket 8,78%. Sementara saham PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bernasib berbeda. Hari ini saham PTBA tercatat naik 2,75% ke Rp 4.480, kemarin saham PTBA malah turun 5,22%.

Dengan dicabutnya aturan DMO batu bara tersebut dapat mengakibatkan kerugian PLN hinggu Rp 30 Triliun. Kerugian tersebut berdasarkan pada harga batu bara yang sudah di tetapkan di bulan Juli dengan nominal sebesar US$ 104,65 per ton. Kemudian harga batu bara DMO di tetapkan dengan harga US$ 70 per tonnya. Jadi, PLN harus maun membeli batu bara sesuai dengan harga acuan tersebut.

PAN tidak hadiri undangan

PAN Tak Hadiri Undangan Presiden Jokowi

Dalam acara makan malam Presiden Joko Widodo bersama dengan sembilan sekjen parpol koalisi pendukungnya di Pilpres 2019, PAN tidak ikut menghadiri acara undangan Presiden tersebut. Ketidak hadiran PAN di acara makan malam tersebut mencuat sejuta tanda tanya.

Karena saat itu, para parpol yang menghadiri acara undangan Jokowi antara lain Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen NasDem Johnny G Plate, Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.

Sekjen NasDem Johnny G Plate menyebut sekjen-sekjen parpol yang diundang berasal dari partai yang sudah menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. PAN hingga kini belum menyatakan sikap resmi dan belakangan kerap berkomunikasi dengan kubu Gerindra-PKS.

Meski begitu, Johnny mengatakan hingga saat ini PAN masih berada di Kabinet Kerja. Terdapat satu kader PAN di kabinet pemerintahan Jokowi.

Sementara itu, diketahui Sekjen PAN Eddy Soeparno, di saat yang sama, sedang ikut pertemuan bersama Gerindra-PAN-PKS di kediaman Maher Algadri di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan. Ketum PAN Zulkifli Hasan juga hadir dalam pertemuan yang membahas koalisi itu.

Eddy sempat menyatakan dirinya tak diundang dalam pertemuan Jokowi dengan sekjen-sekjen parpol koalisi. Pernyataan tersebut sempat dijawab oleh beberapa paropol lain yang hadir, karena memang saat itu sudah ada surat undangan untuk hadir.

PAN tidak menghadiri, sedangkan sejumlah parpol datang memenuhi panggilan Jokowi untuk makan malam di Grand Garden Cafe, kompleks Kebun Raya Bogor, Selasa 31 Juli 2018 malam.

Jokowi Tetap Di Kursi Negara

Sekjen PDIP Pastikan Jokowi Tetap Di Kursi Negara

Dalam Pilpres 2019, hampir sekitar 190 ribua calon legislatif (Caleg) dari Indonesia yang akan dikerahkan untuk memenangkan Joko Widodo (Jokowi). Caleg tersebut terdiri dari sembilan parpol yang mengikuti kontestaasi pemilihan presiden tahun ini.

Seperti yang dikatakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa ada sembilan parpol koalisi yang mengerahkan kemampuan untuk menjadikan Jokowi ke Pilpres 2019. Parpol yang memberikan dukungan untuk kemenangan Jokowi tersebut melibatkan kekuatan langit dan juga darat.

Selasa, 31 Juli 2018 malam saat di Restoran Grand Garden Bogor, Hasto mengungkapkan bahwa bergabungnya partai politik tersebut sudah sudah mencapai persentasi 62% di DP. Sehingga R menopang secara efektiv dalam jalannya pemerintahan ke depan untuk lebih maju dalam pertumbuhan ekonomi.

Saat ini ada Golkar, PKPI, PPP, PSI, NasDem, Hanura dan Perindo. Ini merupakan gabungan yang khusus. Kekuatan langitan, kekuatan media sangat kuat. Kekuatan darat semua punya caleg mencapai sekitar 21 ribu. Per partai 21 ribu.

Jika satu partai memiliki kekuatan 21 ribu caleg dikalikan dengan sembilan parpol yang berkoalisi mendukung Jokowi, ada sekitar 189 ribu caleg yang siap memenangi Jokowi di Pilpres 2019. Hasto mengatakan, para sekjen di masing-masing partai akan menyampaikan tugas dukungan tersebut kepada tiap caleg. Mereka akan mensosialisasikan kebijakan dan program Jokowi kepada masyarakat.

Pertemuan Jokowi dengan sekjen parpol koalisi berlangsung di Grand Garden Resto & Cafe, kompleks Kebun Raya Bogor. Sekjen parpol yang hadir adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, dan Sekjen NasDem Johnny G Plate.

Tak lupa juga dihadiri Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.

Dari pertemuan tersebut, sejumlah parpol akan mengerahkan Jokowi untuk tetap duduk di kursi negara untuk melanjutkan tugasnya. Indonesia hanya butuh orang yang jujur, bukan orang yang pintar. Karena belajar dari eks presiden yang pintar, orang jujur hampir tidak ada di kursi para petinggi pada waktu itu.

Prabowo Subianto-Salim Segaf Al Jufri Kawin Politik

Prabowo Subianto-Salim Segaf Al Jufri Kawin Politik

Akhirnya Ijtima Ulama (IU) mengumumkan hasil dukungan mereka kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, untuk menjadi calon presiden 2019. Sedangkan untuk cawapresnya, Ijtima Ulama memiliki dua nama yakni Ustadz Abdul Somad, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Alasan Prabowo, “saya pikir ulama nggak berperan ulama saja, ulama punya peran kapasitas lebih namun ulama memang istikamah dalam berdakwah dan menyampaikan apa yang harus disampaikan, tapi keterwakilan umat Islam nggak pernah diakomodir, maka dari itu ijtima mengusulkan kedua cawapares dua-duanya yang punya ketokohan sebagai ulama,” kata Ketum GNPF-U Yusuf Martak saat konferensi pers di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Minggu 29 Juli 2018.

Namun Ijtima Ulama tak menyebut nama Habib Rizieq Syihab sebagai capres atau cawapres. menurut mereka, justru Habib Rizieq yang mengusulkan nama Prabowo. “Habib Rizieq itu pendukungnya sangat banyak sekali, tapi rekomendasinya Habib Rizieq semalam, rekomendasinya pasangan Prabowo dan Salim Segaf dan Prabowo-Ustaz Somad, kalau orang biasa cukup nggak cukup dipaksain itulah bedanya,” ungkap Yusuf Martak.

“Prabowo-Habib Salim pasangan tawazun (seimbang) antara ketegasan tentara dan kelembutan ulama, Jawa non-Jawa, nasionalis-religius, plus barokah darah nabi dalam diri Habib Salim,” kata Ustaz Abdul Somad.

Ustaz Somad lebih memilih untuk fokus di dunia pendidikan dan berdakwah. Dia akan tetap memberi masukan positif untuk Prabowo maupun Salim Segaf. Sementara Salim Segaf belum menanggapi rekomendasi para ulama ini. Namun Ketua DPP PKS Ledia Hanifah berterima kasih atas perhatian paa ulama mencalonkan Salim Segaf.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno juga memuji masukan para ulama tersebut. Menurutnya sosok Salim Segaf punya pengalaman banyak.

Sekanjutnya, apakan Prabowo dan Salim Segaf akan mampu maju hingga ke kursi yang mereka dambakan ? Lalu bagaimana dengan rencana dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ?

Sofian Effendi (Ketua KASN)

Ketua KASN Akan Urus Anies

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kini tengah dituding oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa Sofian Effendi sedang berpolitik. Tudingan tersebut ditujukan kepada Ketua KASN karena Anies geram dengan pernyataan yang dikluarkan dari KASN.

Anies keberatan KASN menggelar jumpa pers soal rekomendasi tentang perombakan pejabat Pemprov DKI. KASN merekomendasikan Anies untuk mengaktifkan kembali pejabat-pejabat yang sudah dicopot. Anies keberatan hal itu diumumkan terbuka, keran menurut Anies itu adalah privasi.

Jawaban Anies sangat tidak masuk akal. Sofian mengatakan, Jika sesuatu hal terkait dengan para pejabat adalah privasi, mengapa saat pemecatan pejabat di umumkan ? Giliran sekarang diminta mengaktifkan, tidak mau diadakan jumpa pers. Apakan Anies ingin menang sendiri ???

Sofian menepis tudingan Anies. Dia menegaskan tak ada maksud politik. Cara yang sama pernah diterapkannya di zaman eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun, Anies seolah tak percaya. Dimintai tanggapan mengenai pembelaan Sofian. Anies makin kencang menduga Sofian berpolitik.

“Selalu surat kami kirimkan dan disusul dengan rilis secara lisan atau tertulis. Kami lakukan yang sama pada Ahok, (yang pernah menjabat menjadi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terbaik) dan para PPK yang lakukan pelanggaran. Jadi, memang tugas KASN untuk mengawasi agar pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pegawai dan pejabat ASN dilakukan secara objektif,” kata Ketua KASN Sofian Effendi kepada detikcom, Sabtu 28 Juli 2018 malam.

Anies mengatakan, seharusnya, KASN tak perlu secara terbuka menyampaikan rekomendasi tersebut. KASN, kata Anies, hanya perlu berkirim surat ke Pemprov DKI.

Masalah kirim surat maupun berbicara dalam satu acara jumpa pers sebenarnya bukan masalah yang haru dibahas hingga seperti ini. Tudingan Anies kepada Sofian Effendi tentang KASN berpolitik tersebut akan diperpanjang, dan akan dinaikkan agar para pejabat negara tidak semena-mena berbicara dan berperilaku.

Mirisnya Pertumbuhan Politik Di Indonesia

Mirisnya Pertumbuhan Politik Di Indonesia

Di tahun 2018 yang makin berkembang, banyak politisi-politisi yang bermunculan di Indonesia. Berdasarkan perkembangan situasi politik nasional dan lokal, Presiden Joko Widodo mengaku sangat miris melihat perkembangan politik saat ini.

Jika diperhatikan, politik yang berkembang di Indonesia saat ini sudah melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Para politisi membangun komunikasi yang hanya bersifat kepentingan sementara, dan kepentingan semu yang tidak dapat mencerdaskan bangsa.  Para politisi di Indonesia terlihat sangat berambisi dalam mencari ”kursi”, demi kepentingan pribadi dan bukan demi kesejahteraan umum.

Salah seorang pengamat politik di Indonesia juga menjelaskan bahwa nilai Pancasila saat ini sudah sangat jauh dari pribadi para petinggi bangsa. Mereka lupa akan semangat kebersamaan dan persatuan seperti yang sudah tertulis di Pancasila. Hal ini terlihat ketika seseorang menyebar kebaikan demi satu ambisi kedudukan tinggi, serta menjalankan sesuatu yang berlandaskan upah.

Kemudian dengan adanya sikap transaksional, justru akan sangat mengganggu situasi nasionalisme saat ini. Sedangkan dengan keadaan perekonomian di Indonesia yang mana kesenjangan antara si kaya dengan si miskin sudah semakin jauh. Rasio ini juga sudah menjauh dari implementasi Pancasila.

Seharusnya, semua harus berporos dan bermuara di Pancasila. Namun, saat ini yang sedang terjadi di Indonesia adalah kondisi politik yang makin menjauh dari Pancasila. Hal ini justru akan memperburuk keadaan yang kini sedang berjalan.

Bawaslu temukan 199 Bacaleg eks koruptor

Bawaslu Temukan 199 Bacaleg Eks Koruptor

Reaksi Parpol Usai Temuan Bawaslu Terkait 199 Bacaleg Eks Koruptor

Pada pembahasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu tentang 199 bakal caleg eks koruptor, menimbulkan berbagai raksi serta respon dari para parpol-parpol mereka yang memberikan pembelaan. Pada hari Jumat 27 Juli 2018 kemarin, Bawaslu mengumumkan data para caleg tingkat provinsi dan kota atau kabupaten yang pernah mendapat gelar koruptor.

“Iya sementara (bacaleg eks napi korupsi) ditemukan sekitar 199,” ujar anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, Kamis 26 Juli 2018 lalu. Berikut adalah hasil temuan Bawaslu soal bacaleg yang terindentifikasi sebagai eks koruptor:

  • Gerindra sebanyak 27 orang
  • Golkar sebanyak 25 orang
  • NasDem sebanyak 17 orang
  • Berkarya sebanyak 16 orang
  • Hanura sebanyak 15 orang
  • PDIP sebanyak 13 orang
  • Demokrat sebanyak 12 orang
  • Perindo sebanyak 12 orang
  • PAN sebanyak 12 orang
  • PBB sebanyak 11 orang
  • PKB sebanyak 8 orang
  • PPP sebanyak 7 oran
  • PKPI sebanyak 7 orang
  • Garuda sebanyak 6 ornag
  • PKS sebanyak 5
  • Partai Sira sebanyak 1
  • PSI nihil 0
  • Partai Aceh tidak ada 0
  • Partai Daerah Aceh bersih
  • Partai Nanggroe Aceh tiak ada 0
  • dan yang terakhir tidak dijelaskan partainya (5).

Selanjutnya berikut tanggapan parpol-parpol saat pertemuan Bawaslu:

  1. Gerindra

    Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terbanyak mendaftarkan bacaleg eks koruptor. Gerindra mengaku ada ribuan caleg yang daftar sehingga terkadang sulit terdeteksi. Meski demikian, Gerindra akan mengevaluasi temuan Bawaslu.
    “Setelah Bawaslu keluarkan ini, pasti Gerindra akan mengambil tindakan tegas. Pasti dievaluasi. Ada tindakan internal,” ujar Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade

  2. Golkar

    Partai Golongan Karya (Golkar) mengaku telah mengimbau agar lebih ketat dalam melakukan proses rekrutmen. Namun, menurut Golkar, dengan alasan memiliki hak politik, para bacaleg eks napi korupsi tersebut tetap mendaftarkan diri. Apalagi, UU dan Pengadilan tak melarang.
    “Sebenarnya kita sudah imbau ke daerah-daerah agar lebih ketat melakukan rekrutmen,” ujar Wasekjen Golkar M Sarmuji.

  3. NasDem

    NasDem siap mengambil langkah pencopotan jika 17 bacaleg tersebut merupakan eks napi korupsi. Meski begitu, NasDem meminta bantuan Bawaslu menunjukkan bukti 17 bacalegnya eks koruptor.
    “Begitu menemukannya disampaikan kepada kami untuk diambil langkah yang tepat, karena nggak bisa kami berhentikan orang jika tidak didukung oleh data kan. Agar kami bisa mengambil langkah-langkah pemberhentian, penggantian, dan seterusnya dengan dasar yang tepat dan kuat,” kata Sekjen NasDem Johnny G Plate.

  4. Hanura

    Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengaku pihaknya padahal sudah mengimbau DPD (Dewan Pimpinan Daerah) tak menerima bacaleg eks napi korupsi. Hanura meminta Bawaslu membuka nama-nama bacaleg yang merupakan eks napi korupsi tersebut sehingga pihaknya bisa mengkroscek kebenarannya.
    “Sebaiknya dibuka saja nama-nama yang disebut tersebut valid atau tidak,” kata Waketum Hanura Gede Pasek Suardika.

  5. PDIP

    Terkait 13 bacaleg eks koruptor yang terdaftar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan pihaknya sudah sangat selektif mencari caleg-caleg. Sikap PDIP tegas tidak mencalonkan mantan narapidana koruptor.
    “Kami sudah sangat selektif. Instruksi kami ke DPD dan DPC sudah jelas. Ternyata masih ada bacaleg yang lolos, yang rekam jejaknya tidak terdeteksi. Sebelumnya, beberapa yang sudah terdeteksi secara persuasif kami minta untuk mundur,” jelas Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.

  6. Demokrat

    Partai Demokrat sudah menerima 12 nama bacaleg eks koruptor dari Bawaslu. Demokrat segera menggelar rapat tingkat DPP untuk mencopot 12 nama tersebut.
    “Kami sudah menerima laporan itu dan nanti akan segera kami bahas di pimpinan pusat karena akan kami perintahkan DPD dan DPC yang memasukkan nama-nama tersebut untuk mengganti sesuai dengan aturan KPU yang ada,” terang Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean.

  7. Perindo

    Perindo akan mengeluarkan 12 eks napi koruptor itu dari daftar bacaleg. “Jadi itu sesuatu barang haram, dan dalam banyak kesempatan ketika konsolidasi provinsi kabupaten/kota juga kita melarang keras,” ujar Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

  8. PKB

    PKB menilai proses pencalegan ini menjadi tantangan bagi partai peserta Pemilu 2019, terutama yang selama ini berteriak soal antikorupsi.
    Wasekjen PKB Daniel Johan menyebut pihaknya baru mengetahui ada caleg eks korupsi. Sebab ada banyak yang mendaftar ke PKB, sehingga ada yang terlewat untuk di daerah.
    “Itupun karena kita nggak paham karena begitu banyak yang daftar,” ujar Daniel.

  9. Garuda

    Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) akan mengganti 6 bacaleg eks koruptor yang terdaftar. Garuda tengah mengecek 6 orang yang teridentifikasi sebagai eks napi koruptor tersebut.”Pasti (diganti), dari awal itu sudah kami ikrarkan,” kata Sekjen Garuda Abdullah Mansyuri.

  10. PKPI

    Bawaslu mencatat terdapat tujuh eks napi korupsi yang didaftarkan PKPI sebagai bacaleg di Pileg 2019. PKPI mengatakan akan mengecek nama tersebut.
    “Saya dapat info tersebut dari media massa. Namun saya sudah perintahkan Sekjen untuk follow up dengan para ketua DPP (dewan pimpinan provinsi),” kata Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono.

  11. PSI

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai yang ‘zero’ bakal caleg eks napi korupsi alias tak mendaftarkan caleg eks koruptor pada Pileg 2019. PSI pun membanggakan diri.
    “Kami bangga bahwa PSI adalah satu-satunya partai politik yang di dalam daftar calegnya tidak ada mantan napi korupsi,” ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie.

  12. Berkarya

    Partai Berkarya mengaku kecolongan mendaftarkan 16 bacaleg eks koruptor. Dalam peraturan organisasi soal pencalegan internal, Berkarya disebutnya sudah tegas mengharamkan bacaleg yang terindikasi sebagai mantan koruptor.
    “Jujur kami kecolongan. Jauh hari sudah ada di AD/ART Partai Berkarya salah satu tujuan partai adalah memberantas korupsi,” ujar Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang.

    Dari sejumlah deretan parpol yang melakukan pembelaan terhadap 199 eks korupsi, merupakan salah satu penilaian Bawaslu dan juga seluruh masyarakat untuk dapat lebih jeli dalam memilih pemimpin negara ditahun 2019 nanti. Jawaban tersebut adalah tolak ukur serta mengingatkan para parpol untuk tidak mengulangi perilaku biadap (korupsi) di negaranya sendiri.