Bawaslu Menelusuri Mahar Sandiaga Uno Ke-PAN-PKS

Bawaslu Menelusuri Mahar Sandiaga Uno Ke-PAN-PKS

Tudingan pemberian mahar Rp 500 M Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS kini telah ditelusuri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penelusuran terkait hal tersebut guna mencari kebenaran kabar yang beredar dari kalangan politikus parpol yang menyatakan akan kebenaran kasus mahar Sandiaga.

“Jadi berdasarkan apa yang ada Bawaslu akan melakukan penelusuran terhadap kebenaran berita tersebut apakah memang benar adanya dugaan seperti itu,” ujar Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis 9 Agustus 2018.

Fritz meminta pihak yang mengetahui hal tersebut dapat melaporkan pada Bawaslu. Sehingga menurutnya Bawaslu dapat mendapatkan informasi secara komprehensif.

“Kami kan dari Bawaslu mengharapkan kepada pihak yang mengetahui, apabila memang ada usaha dari parpol untuk menerima atau menerima imbalan dari seorang paslon untuk meminta dana atau imbalan kepada parpol. Apabila ada para pihak yang mengetahui kami sangat mengharapkan kehadirannya untuk ke Bawaslu,” kata Fritz.

“Sehingga saat di Bawaslu melakukan sebuah klarifikasi kami dapat mendapatkan sebuah informasi secara konprehensif,” sambungnya. Sebelumnya diberitakan, Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief menyebut Sandiaga menyetor Rp 500 miliar ke PAN-PKS untuk jadi cawapres Prabowo. “Sandi Uno yang sanggup membayar PAN dan PKS masing-masing Rp 500 M menjadi pilihannya untuk cawapres,” ujar Andi kepada wartawan.

Pernyataan tersebut kini tengah membuat Bawaslu untuk melakukan penyidikan, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta kini sedang menjadi incaran Bawaslu untuk dilakukan pemeriksaan secara garis hukum Undang-Undang yang berlaku. Jika memang terbukti akan kebenaran mahar tersebut, Bawaslu akan mengirimkan berkas kepada KPK untuk ditindak lanjuti lebih dalam sesuai hukum.

Polisi Jaga Ketat KPU

Polisi Lakukan Penjagaan Ketat Di KPU

Pasangan capres cawapres di pemilu 2019 akan melakukan pendaftaran ke KPU (Kantor Pemilihan Umum) pada hari Jumat, 10 Agustus 2018 besok. Dengan berlandaskan keamanan, polisi sudah menyiapja pengamanan ketat terkait proses pendaftaran tersebut. Terkait pengamanan Pemilu 2019, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono akan mengerahkan pasukannya untuk penjagaan di kantor KPU.

“Kita siapkan pengamanan Sabhara dan Brimob,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi, Kamis 9 Agustus 2018. Argo mengatakan personel yang akan dikerahkan berasal dari kesatuan Sabhara dan Brimob. Total anggota yang ditugaskan berjumlah 400 orang. “4 SSK (satuan setingkat kompi) Sabhara dan Brimob,” ujar dia.

Selain itu, Argo mengimbau pendukung pasangan capres-cawapres yang mengantar proses pendaftaran ke KPU untuk tetap menjaga kondusifitas. Dia berharap pesta demokrasi ini berjalan lancar.

Ya kita imbau supaya para pendukung untuk tetap menjaga ketertiban dan menjaga situasi tetap kondusif agar pesta demokrasi ini berjalan lancar,” ujar dia. Seperti diketahui, besok adalah hari terakhir pendaftaran capres-cawapres Pemilu 2019. Setidaknya ada dua pasangan yang dikabarkan akan mendaftar ke KPU.

Koalisi capres petahana Joko Widodo berencana untuk mendaftar Pilpres 2019 sebelum salat Jumat. Sedangkan koalisi capres Prabowo Subianto berencana mendaftar ke KPU setelah Salat Jumat.

Terdengar cuatan yang kini tengah mewarnai pilpres 2019, Argo berfikir para pendukung parpol yang akan mendaftarkan diri sebagai capres cawapres tersebut berdampak ricuh. Karena sudah ada beberapa kabar yang memuat tentang perseteruan antara koalisi kardus kosong dengan koalisi tak tepat janji.

Prabowo Akan Menggelar Deklarasi Duet 'PASTI'

Prabowo Akan Menggelar Deklarasi Duet ‘PASTI’

Beberapa cawapres rekomendasi kini sudah menentukan jawabannya, yakni dengan cara menolak tawaran untuk menjadi cawapres di tahun depan. Usai Ustadz Abdul Somad yang melakukan penolakan menjadi cawapres Prabowo Subianto, kini PAN juga melakukan penolakan kepada Salim Segaf Aljufri. Saat ini masih ada koalisi yang terdiri dari Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN yang kini masih mencari salah satu partai alternatif.

Muncul sejumlah nama cawapres Prabowo digodok di internal sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Prabowo kembali bertemu untuk ketiga kalinya di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Situasi koalisi oposisi Jokowi ini begitu dinamis sampai akhirnya Rabu 8 Agustus 2018 malam tiba-tiba ada ‘geledek’ menyambar ketika petinggi Partai Demokrat Andi Arief menyerang Prabowo dengan kata ‘jenderal kardus’ bahkan juga menyebut adanya mahar Pilpres dari Sandiaga Uno. Tudingan ‘mahar Pilpres’ Rp 500 miliar untuk masing-masing parpol pengusung itu ditolak mentah-mentah oleh Sandiaga.

Nama AHY kemudian masuk dalam penggodokan sebagai salah satu cawapres Prabowo, bersama Ustaz Abdul Somad, Anies Baswedan, sampai Salim Segaf Aljufri. Di internal Demokrat pun muncul gerakan ‘kampanye’ duet PASTI yang kepanjangannya Prabowo-Agus Harimurti.

Belakangan diketahui Sandiaga Uno adalah cawapres pendamping Prabowo yang paling kuat saat ini. Sandiaga dikabarkan akan mundur dari kursi Gubernur DKI besok. Ia juga sudah mengurus persyaratan untuk maju mendampingi Prabowo di Pilpres 2019.

Duet antara Prabowo dengan Sandiaga kini terlihat semakin menguat untuk berkomitmen maju bersama. Dan pada saat deklarasi, mereka telah mengonfirmasikan kepada Elite Gerindra untuk mendeklarasikannya malam ini juga. Hashim berkata bahwa keduanya akan melakukan deklarasi paling cepat nanti sore.

Pertemuan ke-4 Kalinya Gerindra Dan Demokrat

Pertemuan ke-4 Koalisi Gerindra Dan Demokrat

Hingga saat ini, sudah terhitung sebanyak 4 kali pertemuan yang dilakukan oleh Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan yang terjadi kini telah menjajaki koalisi Partai Demokrat dengan Gerindra. Dimana dua kali pertemuannya telah digelar dalam suasana yang sangat meriah dan berakhir dengan konferensi pers bersama.

Hubungan koalisi PD-Gerindra bisa dibilang cukup dramatis. Banyak drama pengiring koalisi, kadang terlihat begitu mesra, kadang tampak berkelahi. Pertemuan pertama digelar di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu 18 Juli 2018. Pertemuan pertama ini dibingkai dengan istilah ‘terbuka peluang koalisi. Sementara dua pertemuan berikutnya terkesan sangat tertutup dan rahasia.

Baru pada pertemuan kedua pada 24 Juli 2018 di kediaman Prabowo, keduanya sepakat koalisi tanpa embel-embel nama cawapres. Namun demikian belakangan diketahui ‘cek kosong’ tersebut ternyata bertulis nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Nama AHY kemudian masuk dalam penggodokan sebagai salah satu cawapres Prabowo, bersama Ustaz Abdul Somad, Anies Baswedan, sampai Salim Segaf Aljufri. Di internal Demokrat pun muncul gerakan ‘kampanye’ duet PASTI yang kepanjangannya Prabowo-Agus Harimurti.

Kemudian untuk koalisi Gerindra dengan PKS kini semakin jauh terlihat, karena Demokrat yang selalu mendekati Gerindra untuk dapat menge deal kan koalisi kepada keputusan yang mana AHY adalah cawapres Prabowo Subianto. Namun hingga saat ini KPU masih belum menerima berkas pendaftaran dari beberapa parpol atau gabungan parpol (koalisi).

Relawan Deklarasi Dukung Jokowi di Sabang sampai Merauke

Relawan Deklarasi Dukung Jokowi Dari Sabang Sampai Merauke

Relawan Pendukung Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 kini tengah menggelar acara deklarasi dukungan untuk Jokowi di 4 Pulau yang ada di Indonesia. Deklarasi tersebut melibatkan warga dari Sabang, Merauke, dan Rote.

Tema yang digunakan dari deklarasi tersebut adalah ‘Terima Kasih Jokowi’, yang diadakan oleh para relawan yang tergabung dalam Arus Bawah Jokowi (ABJ) yang bertajuk Deklarasi Empat Daerah Terluar Nusantara.

Umbas mengatakan Jokowi selama ini menjadikan Aceh sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dia menyinggung kedatangan Jokowi ke Sabang belum segenap setahun pemerintahannya.

“Presiden Jokowi sudah mengunjungi Sabang, untuk menyapa warga, sekalian memantau sendiri progres pembangunan di sana,” tambah Umbas. Selain di Sabang, ada tiga titik penjuru negeri yang melakukan aktifitas serupa yaitu di Miangas, Rote dan Merauke. Semuanya adalah daerah terdepan Indonesia.

Umbas mengatakan Jokowi adalah presiden RI pertama yang sudah berkunjung ke sana. Dia mengungkapkan, Presiden saat di Miangas menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan dari pulau terluar.

Umbas menjelaskan alasan deklarasi dilakukan di 4 daerah tersebut. Dia mengungkit prioritas Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran, bukan Jawa sentris melainkan Indonesia sentris.

Deklarasi ini merupakan momentum historis dan sekaligus membanggakan, karena rakyat di empat daerah yang telah menjadi ujung penjuru negeri ini sepakat untuk mendaulat kembali Jokowi di kursi Presiden 2019.

Megawati Soekarnoputri Berikan Wewenang Kepada Joko Widodo

Megawati Soekarnoputri Berikan Wewenang Kepada Joko Widodo

Di Pilpres 2019, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan wewenang sepenuhnya kepada Joko Widodo untuk penentuan cawapres tahun ini. Tak seperti pada pilpres 2014, dimana cawapres untuk Joko Widodo kala itu di tentukan oleh Megawati Soekarnoputri.

Tentu sebagai Ketua Umum partai pengusung Jokowi, Megawati punya arahan soal karakter cawapres ideal. Namun spesifik soal nama, Jokowi sendiri yang menentukan. Ini karena Jokowi dipandang Megawati sudah berpengalaman di bidang politik. Jokowi yang sekarang sudah tak seperti Jokowi jelang Pilpres 2014 dulu, karena kini Jokowi yang akan menentukan nama cawapres tahun ini.

“Hanya Pak Jokowi yang tahu yang dibutuhkan untuk menjadi pasangannya. Apalagi Pak Jokowi kan sudah pengalaman lima tahun, tentu pertimbangan kongruen (sama sebangun) dengan PDIP sebagai partai nasionalis Pancasila karena Jokowi kader asli PDIP,” tutur Eva Kusuma Sundari selaku Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP.

Megawati hanya menyodorkan kriteria ideal cawapres ke Jokowi. Kriteria cawapres Jokowi menurut Megawati adalah paham Pancasila dan mau bekerja demi Indonesia. Cawapres Jokowi juga harus toleran dengan keberagaman di negara ini.

Kriteria Cawapres dari Megawati yakni yang paham dengan Indonesia Raya, visioner, Pancasilais, Pro keberagaman, dan bekerja demi Indonesia. Sementara untuk bocoran cawapres yang akan dipilih Jokowi hingga sampai saat ini masih belum ada kabar yang menggambarkan sosok cawapres pilihan Presiden RI tahun ini.

Jokowi gelar rapat malam ini

Jokowi & Koalisinya Gelar Rapat Malam Ini

Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat pematangan nama calon wakil presiden (cawapres) 2019 malam ini bersama dengan partai politik (parpol) koalinya. Pemberitaan ini diucapkan oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.

Untuk lokasi dan waktu pastinya, Romy belum bisa memastikan. “Belum tahu, tergantung jadwal beliau (Jokowi),” katanya.Meski demikian, Romy memastikan rapat tersebut bukan untuk mengumumkan nama cawapres Jokowi. Untuk pengumuman, Romy mengatakan akan dilakukan pada besok hari.

Sementara untuk pendaftaran capres dan cawapres Jokowi ke KPU, Romy mengatakan akan dilakukan pada hari Jumat,10 Agustus 2018 nanti. Lain dari penge-deal-an nama cawapres dari kubu Jokowi, Prabowo kini belum memiliki nama cawapres yang nantinya akan dijadikan pasangannya di Pilpres 2019.

Lantaran Prabowo sudah menggelar pertemuan dengan SBY tekait pembahasan capres cawapres, kini PKS dan Ijtma Ulama harus tertinggal dari koalisi Prabowo. Kala itu PKS menyarankan kepada Prabowo untuk menggunakan salah satu dari dua nama rekomendasi Ijtma Ulama.

Kini koalisi Jokowi sudah membulatkan keputusan dalam satu suara untuk menentukan nama cawapres di pemilu 2019 nanti. Gelaran rapat yang akan dilakukan  Jokowi bersama dengan koalinya malam nanti akan menjadi pertemuan terakhir untuk pembahasan nama cawapres, visi, dan misi Pilpres 2019 karena pada hari Jumat 10 Agustus besok, Jokowi akan memasukkan berkas pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ada dua nama cawapres yang sudah ada dalam kantong Jokowi, dan pastinya rapat yang akan digelar malam ini hanya satu nama yang akan disebutkan oleh Jokowi dan semua koalisinya.

Hasil pertemuan Prabowo & SBY

7 Poin Hasil Pertemuan Prabowo & SBY

Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kini sudah membuahkan hasil sejumlah poin, dimana salah satunya yang akan di dalukan SBY dalam berkomitmen untuk turun langsung kampanye untuk Prabowo. Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief memaparkan hasil pertemuan kedua pimpinan partai tersebut bahwa ada 7 poin yang disimpulkan. Banyak hal yang telah dibicarakan dalam pertemuan tersebut, namun hanya beberapa saja yang dapat disimpulkan bahwa Partai Demokrat sudah deal dengan keputusan Prabowo.

  1. SBY menyarankan pendaftaran capres-cawapres tepat waktu agar rakyat ikut terlibat menyimak dan menyaksikan dari Sabang sampai Merauke bahwa koalisi yang dipimpin Prabowo dalam Pilpres ini koalisi yang disiplin dan patuh pada aturan KPU. Tidak elok kalau sampai ada penambahan waktu seperti yang dibuka opsinya dalam PKPU selama 14 hari itu. Kalau pasangan capres-cawapres lain melakukan itu, biar nanti rakyat yang menilai sendiri.
  2. Prabowo dan SBY tidak berbicara soal siapa wapres dan kapan diumumkan. SBY konsisten pada pakem koalisi bahwa capres yang berhak menunjuk. Bukan hanya mempertimbangkan menang saja, tetapi juga harus dipastikan bahwa seorang cawapres adalah memiliki tugas membantu menjalankan program presiden secara bersama dan setia pada presidennya sesuai aturan yang ada. Memang cawapres ikut dipilih rakyat, tapi konstitusi mengatur bahwa semua keputusan berada di tangan Presiden dan tanggung jawabnya pada negara. Wapres bukan ban serep, namun semua tugasnya adalah membantu kesuksesan presiden menjalankan tugas negara.
  3. SBY senang bahwa Pak Prabowo sudah mempersiapkan visi-misinya secara serius dan garis besarnya mengutamakan rakyat. SBY yakin Prabowo akan mampu menjalankan visi dan misi yang dibuatnya bersama wapresnya jika terpilih.
  4. Soal kawan koalisi lainnya, SBY menyerahkan sepenuhnya pada Prabowo. Koalisi yang besar tentu lebih baik. Namun jangan lupakan bahwa yang paling menentukan juga koalisi bersama rakyat.
  5. Prabowo dan SBY juga sepakat tidak membicarakan bagi-bagi kursi tidak elok jika dibicarakan sekarang. Sambil berupaya memenangkan pilpres, Pak Prabowo-lah yang punya hak sepenuhnya menentukan menterinya. SBY dan Demokrat bukan hanya tidak memaksakan kadernya menjadi wapres, tetapi juga tidak akan memaksakan jatah menteri. Silakan saja nanti jika ditakdirkan menang kalau Pak prabowo menganggap ada kader yang cakap dan mumpuni, Demokrat siap melepas kader ke kabinet. Tetapi itu nanti dibicarakan, bukan sekarang.
  6. KOMITMEN SBY akan turun gunung berkampanye buat Pak Prabowo dan cawapresnya. Seluruh struktur partai dan kader akan menyatu dan mendukung tanpa kecuali setelah pasangan didaftarkan ke KPU.
  7. Sekali lagi, SBY berharap semua sabar menunggu dan berharap dengan pikiran jernih dan matang serta mempertimbangkan banyak hal positif lainnya Pak Prabowo pada waktunya dalam dua hari ini didoakan mendapat figur yang tepat untuk mendampinginya.

Namun hingga kini, Prabowo bersama koalinya belum memasukkan berkas pendaftaran Capres cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara koalinya bersama Partai Demokrat sudah sampai ke titik deal. Sepertinya Prabowo tidak lagi mengadakan peremuan dengan parpol koalisi yang lain untuk membahas rekomendasi Ijtma Ulama terkait nama cawapres.

LIPI : SARA berpotensi menghambat Pemilu 2019

LIPI : SARA Berpotensi Menghambat Pemilu 2019

Berdasarkan survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Penyelenggaraan Pemilu 2019 akan ada hambatan yang disebabkan oleh sejumlah potensi yang dilakukan oleh politisi SARA. Potensi ini sangat mempengaruhi jalannya pemilihan umum yang kini sudah dalam masa pendaftaran sejumlah perpol.

Potensi ini diperoleh berdasarkan survei LIPI yang dilakukan kepada 145 para ahli dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Survei digelar pada April-Juli 2018 di 11 provinsi, yakni Sumbar, Lampung, Jakarta, Jatim, Kaltim, Bali, Sulawesi Tengah, NTB, NTT, Maluku, dan Papua. Survei menggunakan teknik non-probability sampling, di mana sampel ahli dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

Koordinatir survei ahli LIPI Esty Ekawati mengatakan bahwa ada potensi yang bisa menghambat penyelenggaraan pemilu. Paling tinggi politisasi SARA dan identitas mencapai 23,6 persen. Kedua, konflik horizontal antarpendukung 12,3 persen, gangguan keamanan 10,4 persen, kurang siap penyelenggara pemilu 6,6 persen, ketidaknetralan penyelenggara pemilu 5,7 persen.

Esty mengatakan solusi untuk menghindari politisasi SARA adalah harus ada penegakan hukum, edukasi politik, reformasi partai politik, dan analisis potensi konflik. Selain kondisi politik, LIPI melakukan survei kondisi sosial budaya menjelang Pemilu 2019 kepada para ahli. Hasil survei menyebutkan kondisi toleransi masyarakat dalam 5 tahun terakhir buruk dengan angka 55,2 persen.

“Toleransi indikatornya politisasi SARA paling tinggi, kemudian stigmatisasi saling tidak percaya, diskriminasi terhadap minoritas dan persekusi, konflik sosial, dan lain-lain,” kata Esty. Meski demikian, kebebasan sipil dalam berpolitik disebut dalam dalam kondisi baik. Hak warga negara negara untuk memilih dan dipilih sudah baik, tapi pengawasannya masih buruk.

Meski demikian, kebebasan sipil dalam berpolitik disebut dalam dalam kondisi baik. Hak warga negara negara untuk memilih dan dipilih sudah baik, tapi pengawasannya masih buruk.

Selantujnya peneliti LIPI Syarif Hidayat memaparkan bahwa harus berhati-hati dengan hasil survei para ahli, khususnya terkait isu SARA yang dapat menghambat pemilu 2019 nanti. Karena isu-isu semacam ini hanya akan mengendalikan para elite untuk memanipulasi isu SARA ini. Potensi tersebut hingga kini belum terlihat adanya hambatan Pemilu yang serius.

KPU Perpanjang waktu pendaftaran capres cawapres

KPU Akan Memperpanjang Waktu Pendaftaran

Hingga hari ini, Selasa 7 Agustus 2018 belum ada parpol atau gabungan parti politik yang mendaftarkan pasangan capres dan cawapres. Sementara pendaftaran akan ditutup pada hari Jumat 10 Agustus 2018. Sebenarnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa memperpanjang masa pendaftaran capres cawapres, jika didapat hanya satu pasang calon tunggal yang maju.

Pada PKPU No 22 Tahun 2018 diatur mengenai perpanjangan waktu pendaftaran. Aturan ini berlaku jika hanya ada 1 pasangan calon yang lolos verifikasi. Berikut kutipan aturan tersebut:

BAB VI
PEMBUKAAN PENDAFTARAN KEMBALI

Pasal 35

  1.  Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan kebenaran persyaratan pencalonan dan persyaratan calon hanya terdapat 1(satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon selama 2 x 7 (dua kali tujuh) Hari.
  2.  Dalam hal telah dilaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat dari aturan ini, maka penetapan perpanjangan waktu pendaftaran baru bisa dilakukan setelah proses verifikasi selesai. Adapun lama proses verifikasi dokumen diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 18

KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 paling lama 4 (empat) Hari sejak diterimanya dokumen persyaratan.

KPU kemudian akan mengklarifikasi data dari dokumen persyaratan tersebut. Kemudian partai politik masih diberi kesempatan untuk memperbaiki apabila ada dokumen persyaratan yang masih kurang.

Partai politik diberi kesempatan memperbaiki dokumen selama 3 hari setelah menerima berita acara verifikasi dari KPU. Selanjutnya KPU akan memverifikasi kembali sesuai dengan Pasal 22.

Pasal 22

(1) KPU melakukan verifikasi dokumen hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen hasil perbaikan.

(2) KPU menolak dokumen selain dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

KPU akan menyampaikan hasil verifikasi perbaikan ini paling lambat 3 hari setelah dokumen perbaikan diterima. Sehari setelah verifikasi, KPU akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon.

Para partai politik sepertinya masih belum menentukan cawapres mereka, dan koalisi yang belum ada kepastian dari beberapa anggotanya. KPU akan memberi waktu tambahan pendaftaran, karena belum ada calon yang maju untuk mendaftarkan diri.