Fahri Hamzah Suruh Presiden Jokowi Belajar Pidato

Fahri Hamzah Suruh Presiden Jokowi Belajar Pidato

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berkomentar soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait arahan Jokowi kepada relawannya agar ‘berani jika diajak berantem‘. Fahri juga menyampaikan agar Jokowi mulai belajar berpidato yang mencerminkan sikap kenegarawanan.

Menurut Fahri, pidato seorang pemimpin harus mampu membangun narasi tentang persatuan. Dia pun menyinggung gaya orasi presiden pertama RI Sukarno, yang dinilai mampu menyatukan Indonesia. Bukan malah menyuruh untuk melakukan tindak kekerasan.

“Pak Jokowi harus mulai pidato sebagai negarawan yang membuat kita semua terpukau. Kegagalan narasi pemerintahan ini dari awal itulah yang merusak bangsa Indonesia,” kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 6 Agustus 2018 tadi.

Narasi yang menyatukan, membangkitkan semangat kita, narasi yang membuat kita bangun dari keterpurukan, dari perasaan tidak mampu menjadi mampu, dari perasaan menggenggam dunia ini dan melakukan perubahan besar. Itu baru pemimpin seperti Bung Karno. Pidato yang mungkin menyebabkan bangsa ini, 17 ribu pulau menyatu di awal pada saat kita semua masih miskin.

Sementara itu, Fahri menyebut Jokowi tidak pernah menyampaikan pidato yang menarasikan persatuan. Ia mengatakan pidato Jokowi kerap mengandung pesan adu domba. Fahri juga mengatakan bahwa pidato Jokowi merupakan salah satu sifat adu domba antar rakyatnya sendiri, yang seperti Pisahkan agama dengan politik.

Arahan Jokowi untuk berani berantem ke relawan itu juga disebut Fahri berpotensi memecah belah rakyat. Hal ini juga menjadi masalah karena relawan merupakan massa yang tidak terorganisasi.

Kita tidak bisa menilai seseorang dari luarnya saja, karena setiap orang memiliki cara dan tujuan yang berbeda-beda. Selama itu masih berada di lingkaran positif, serta tidak keluar atau menjauh dari Pancasila, maka masih bisa disebut kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa berpengaruhnya, ucapan seseorang yang mempunyai jabatan.

Hakim KPK Cabut Tuntutan Nonaktif Bupati HST Abdul Latif

Hakim KPK Cabut Tuntutan Nonaktif Bupati HST Abdul Latif

Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif kini sudah dicabut dari hak politiknya selama 5 tahun. Dalam sidang, Jaksa KPK meminta majelis hakim untuk mencabut Abdul Latif dari jabatannya, dan tuntutan tersebut terlampir dalam tuntutan jaksa pada Abdul terkait kasus korupsi.

Jaksa KPK menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Selain itu, Abdul Latif juga dituntut selama 8 tahun kurungan penjara. Tuntutan tersebut tercantum dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat.

Keterangan Abdul yang tidak jelas menjadi salah satu pertimbangan jaksa memperberat hukuman Abdul dalam tuntutan. Sedangkan penyesalan Abdul disebut jaksa menjadi salah satu faktor yang meringankan.

Abdul dituntut hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa meyakini Abdul menerima suap Rp 3,6 miliar dari Direktur PT Menara Agung Pusaka Donny Witono.

Donny memberikan duit itu agar dimenangkan lelang proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri Barabai. Uang suap itu merupakan fee senilai 7,5 persen dari total nilai proyek Rp 54.451.927.000 atau setelah dipotong pajak menjadi Rp 48.016.699.263.

Seharusnya, Undang-undang di Indonesia tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus lebih diketatkan lagi. Seperti contoh, jika pelakuk tipokor dari kalangan politikus, harus dilakukan pencabutan atau memblacklist namanya dari daftar Parpol, dan dunia politik lainnya sehingga para mantan korupsi tidak dapat menjabat hingga mencalonkan diri sampai panggung DPR, DPRD, dan Caleg, capres cawapres. Sedangakan jika pelaku tipikor datang dari kalangan PNS, namanya juga harus di blacklist dari daftar PNS agar tidak dapat melakukan pendaftaran lagi untuk selamanya.

Keputusan BKN untuk PNS koruptor

PNS Terlibat Korupsi Tak Akan Bisa Daftar Lagi Selamanya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti terlibat Tipikor, akan langsung di berhentikan secara tidak hormat (dipecat) dan tidak akan dapat menjadi PNS lagi selamanya. Pegawai tersebut akan langsung di blacklist dari daftar PNS, dan tidak akan bisa mengikuti seleksi apapun dalam lingkungan PNS.

Sukamto menjelaskan, sejatinya aturan pemecatan PNS yang terlibat korupsi sudah dirancang sejak tahun 1974. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya jabatan, atau korupsi akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Baca juga : PNS Terlibat Tipikor, BKN Hanya Potong Gaji 50%

Di Pasal 23 tertera, PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan tetap atau inkracht. Kemudian tahun 79 dengan Peraturan Pemerintah (PP) 32 tahun 79 tentang pemberhentian PNS juga disebutkan dalam Undang-Undang.

Dengan acuan beleid tersebut, kata Sukamto, maka setiap PNS sudah harus mengetahui konsekuensi yang dihadapi bila tersangkut kasus Tipikor. Oleh sebab itu, dia mengimbau kepada seluruh PNS untuk bisa mengikuti kode etik PNS yang tertera dalam PP Nomor 42 Tahun 2004.

Jadi, keputusan tersebut sudah terangkum dan terbungkus di dalam Undang-Undang. Kesimpulannya, siapapun PNS yang melakukan tindakan korupsi nantinya akan dipecat dengan sangat tidak terhormat. Peraturan ini sudah sangat jelas, dan BKN tidak pernah bermain-main untuk menghapuskan penyakit korupsi di Indonesia.

PNS Terlibat Tipikor, BKN Hanya Potong Gaji 50%

PNS Terlibat Tipikor, BKN Hanya Potong Gaji 50%

Terdengan kabar dari Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, Nyoman Arsa bahwa selama ini masih ada beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah terbukti tersangkut kasus korupsi. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah lama mengetahui Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dilakukan sejumlah PNS, namun sampai saat ini masih belum ada keputusan terkait pemberhentian atau pemecatan dari instansi tempat berkerjanya.

Nyoman Arsa mengatakan ada beberapa alasan kenapa selama ini PNS yang terbukti tersangkut korupsi namun tidak langsung diberhentikan. Dia menilai, alasan utama ialah masalah psikologis, di mana ada kedekatan antara PNS yang terlibat Tipikor dengan instansinya.

“Memang kalau saya amati di daerah ada beban psikologis untuk jatuhkan sanksi ini utamanya terhadap PNS itu mungkin ada hubungan kekerabatan, yang notabene mau tidak mau, siap tidak siap, dia Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sendiri yang harus beri keputusan,” katanya di kantor pusat BKN, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Menurutnya, selain faktor psikologis, alasan belum diberhentikannya PNS yang tersangkut korupsi dari instansinya karena si pegawai memiliki kinerja yang baik dalam pekerjaan. Atau bahkan, kata dia, si PNS yang tersangkut korupsi tersebut berada dalam posisi yang tidak menguntungkan terkait kasusnya.

Di samping itu juga informasi yang kita dapat, misalnya PNS yang bersangkutan itu sama sekali tidak merugikan keuangan negara. Mereka tidak menikmati uang dari APBN sepeser pun. Tapi karena tugasnya, yang bersangkutan jadi bendaharawan, karena tugasnya ikut membayarkan, maka yang bersangkutan jadi tersangkut tindak pidana tersebut.

Selain yang sudah terbukti tersangkut kasus Tipikor, Nyoman mengatakan, PNS yang sedang menjalani pemeriksaan juga harus diberhentikan sementara dari pekerjaannya. Hal itu, guna mendukung kelancaran pemeriksaan dari pihak berwajib serta tidak mengganggu kinerja.

Nyoman Arsa mengatakan bahwa dia menjatuhkan konsekuensi dari pemberhentian sementara, dan gajinya dipotong. Pemotongan gaji tersebut dikurangi sebanyak 50% dari gaji normal mereka. Arsa juga mengimbau untuk BKN atau instansi lain yang terkait untuk lebih menguatkan peraturan, serta Nyoman Arsa juga sudah menyampaikan masalah ini ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika dirinya masih membutuhkan PNS yang terlibat kasus korupsi itu.

Kunjungan Sekjen Demokrat Kerumah Prabowo

Kunjungan Sekjen Demokrat Kerumah Prabowo

Setelah kedatangan Ketuta Umum PAN Amien Rais yang berkunjung ke rumah Prabowo Subianto, kini giliran Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan yang datang di kediaman Ketua Umum Gerindra tersebut Jumat 3 Agustus 2018 dua hari yang lalu.

Hinca merapat dirumah Prabowo dengan menggunakan sebuah mobil Nissan Elgrand, bernomor polisi B-948-RIL. Telihat ada kehadiran dari beberapa elite Partai Gerindra di rumah Prabowo seperti Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiyono dan Rachmawati Soekarnoputri.

Seperti diketahui, hingga saat ini koalisi Prabowo memang belum sepakat mengenai cawapres. PKS mendorong Prabowo berpasangan dengan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri, sementara PAN meng-endorse Ustaz Abdul Somad. Demokrat memang menyatakan tidak menuntut jatah cawapres, tapi nama kadernya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), diusulkan jadi cawapres Prabowo.

Informasi yang dihimpun, salah satu partai dikabarkan mengancam akan keluar dari koalisi bila jagoannya tak jadi pendamping eks Danjen Kopassus itu. Meski begitu, Gerindra selalu menyatakan empat partai ini solid untuk maju bersama melawan koalisi pendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Kedatangan Hinca kerumah Prabowo merupakan salah satu langkah untuk memastikan siapa yang akan duduk di kursi cawapres 2019 nanti. Mengingat penutupan pendaftaran capres dan cawapres kurang lima hari lagi yakni hari Jumat, 10 Agustus 2018 tepat pada pukul 24.00 WIB, maka Sekjen Demokrat sengaja datang untuk deal kan cawapres. Sebelum kedatangannya, Hinca sudah rapat dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait hubungan koalisinya dengan Gerindra.

Ketentuan Pencalonan capres-cawapres

KPU Tetapkan Ketentuan Pencalonan Capres-Cawapres 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuka pendaftara untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2019. Selanjutnya untuk pasangan calon, didaftarkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol sebagai pengurusnya. Kemudian saat pendaftaran, para calon wajib mengikuti ketentuan-ketentuan pencalonan yang sudah ditetapkan KPU sebagaimana menjadi salah satu langkah utama untuk mencalonkan diri menjadi capres-cawapres.

Pendaftaran Capres dan Cawapres di buka pada hari Sabtu, 4 Agustus 2018 tepat pukul 08.00 WIB tadi, dan KPU akan menuntup pendaftaran pada hari Jumat 10 Agustus 2018 tepat pada pukul 24.00 WIB.

Kemudian dalam pendaftaran, KPU memberikan beberapa ketentuan saat mendaftar capres maupun cawapres. Berikut ketentuan pendaftaran capres-cawapres menurut Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 pasal 13 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden :

Pasal 13

  1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3.
  2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3.
  3. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
  4. Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau salah seorang bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Ketentuan-ketentuan tersebut sudah disampaikan oleh KPU kepada setiap parpol yang ingin mendaftarkan capres-cawapres, dan KPU berharap tidak ada kekurangan berkas saat melakukan pendaftaran atau pencalonan.

KPU : Pendaftaran Capres-Cawapres Dibuka Hari Ini

KPU : Pendaftaran Capres-Cawapres Dibuka Hari Ini

Pada hari ini, Sabtu 4 Agustus 2018 tepat pukul 08.00 WIB tadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuka pendaftara untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Selanjutnya untuk pasangan calon, didaftarkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol sebagai pengurusnya.

Selanjutnya, KPU akan menuntup pendaftaran pada hari Jumat 10 Agustus 2018 tepat pada pukul 24.00 WIB. Selain para calon, KPU juga meminta kepada para pimpinan parpol pengusung harus menghadiri sesi pendaftara capres dan cawapres karena ada beberapa syarat yang harus dibawa saat melakukan pendaftara.

“Syaratnya yakni bukti partai-partai ini yang memenuhi syarat kalau berkoalisi ya, misalkan 20 persennya maka masing-masing pimpinan parpol ketum dan sekjen kan membubuhkan tanda tangan dan cap partai di dokumen pencalonan, tanda tangan asli, stempel juga asli. itu yang paling penting,” kata Hasyim.

Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi yaitu syarat calon. Hasyim mengatakan syarat calon ini diisi dan ditanda tangani oleh capres dan cawapres yang akan mendaftar.

Kemudian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifudin meminta pendukung partai tidak menggunakan atribut provokatif. Bawaslu juga mengingatkan bahwa ini belum massa kampanye. Mengingat ini masih sesi pendaftaran dan belum memasuki masa kampanye, jadi ditegaskan kepada masa pendukung partai untuk tidak membawa atribut provokatif, karena nantinya akan memicu ketegangan antar pendukung parpol.

Afif mengatakan salah satu provokatif yakni dengan adanya penggunaan tagar-tagar yang nantinya akan membuat panas suasana area pendaftaran. Diharapkan hal-hal seperti demikian tidak dilakukan saat ini untuk menghindari ketegangan.

Demokrat Sindir Prabowo Terkait Cawapres

Demokrat Sindir Prabowo Terkait Cawapres

Hingga hari ini, koalisi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih juga belum ada kepastian terkait nama yang akan duduk di kursi cawapres. Kemudian Partai Demokrat meminta kepada partai-partai pendukung Prabowo untuk tidak memaksakan kehendak memilih salah satu tokoh sebagai pendamping Prabowo. Pasalnya sebelumnya Prabowo sudah berkoalisi dengan Demokrat untuk menawarkan Kader Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres Prabowo.

Hingga saat ini, koalisi Prabowo memang belum deal mengenai cawapres. PKS mendorong Prabowo berpasangan dengan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri, sementara PAN meng-endorse Ustaz Abdul Somad. Demokrat memang menyatakan tidak menuntut jatah cawapres, namun nama kadernya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), diusulkan jadi cawapres Prabowo.

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum PD Ferdinand menyebut pihaknya menyerahkan soal cawapres kepada Prabowo. Dia meminta partai koalisi yang lain melakukan hal yang sama. Informasi yang dihimpun, salah satu partai dikabarkan mengancam akan keluar dari koalisi bila jagoannya tak jadi pendamping eks Danjen Kopassus itu. Meski begitu, Gerindra selalu menyatakan empat partai ini solid untuk maju bersama melawan koalisi pendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Hanya, PAN menyatakan belum memutuskan sikap meski kerap melangsungkan pertemuan dengan Gerindra cs. PAN masih menunggu hasil rakernas yang akan digelar awal pekan depan.

PAN melihat Prabowo masih meragukan semua anggota koalisinya, sehingga dia belum memberikan kepastian tentang nama cawapres yang akan dipilih di Pilpres Cawapres 2019 ini. Karena menurutnya, Prabowo terlalu banyak menwarkan ke satu-satu parpol di koalisinya untuk dijadikan cawapresnya nanti.

Tifatul Sembiring Minta Ketegasan Prabowo

Tifatul Sembiring Minta Ketegasan Prabowo Terkait Cawapres

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring meminta kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menyebut penentuan cawapres dengan mengikuti rekomendasi Ijtima Ulama, serta meminta ketegasan Prabowo untuk segera menyebut salah satu nama cawapresnya.

“Pak Prabowo belum jawab-jawab. Dulu kan mau dijawab sebelum ramadan, ditunda ramadan biar bulan baik. Kita nunggu, habis itu habis lebaran, pilkada, sudah selesai pilkada. Kita minta Pak Prabowo ketegasan, jadi apa nggak? bukan minta sedekah ini,” kata Tifatul saat dihubungi Sabtu 4 Agustus 2018 tadi.

PKS menurut Tifatul sudah menunggu cukup lama terkait keputusan cawapres Prabowo. PKS juga mengiyakan keinginan sejumlah pihak untuk lebih dulu menanyakan ke ulama soal cawapres. Karena itu, Tifatul ingin Prabowo mengambil keputusan segera. Sebab waktu pendaftaran capres-cawapres di KPU sudah mulai dibuka hari ini hingga 10 Agustus pekan depan. Jika tidak ada kepastian dari Prabowo, PKS yang akan lebih dulu keluar dari koalisi Gerindra.

Bila Prabowo memutuskan cawapres di luar rekomendasi ijtimak ulama, PKS akan menindaklanjutinya. Karena menurut Tifatul, Prabowo sudah sering menanyakan kepada Ijtima Ulama terkait nama-nama cawapres. Namun Prabowo tidak tegas dalam memilih cawapresnya.

Hal ini yang membuat Tifatul Sembiring geram, karena tidak ada kepastian dari pilihan Prabowo untuk cawapres pendampingnya. Jika pada akhirnya Prabowo tidak memilih salah satu dari rekomendasi Ijtima Ulama, Tifatul akan membawa pernyataan tersebut menjadi perkara politik.

Dua Napi Sukamiskin Ancam Yasonna

Dua Napi Kakap Sukamiskin Ancam Yasonna

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly kini tengah mendapat ancaman dari dua orang terpidana yang kini masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin(LP Sukamiskin) Bandung. Yasonna tidak mau menyebutkan nama kedua narapidana yang telah mengancam dirinya. Namun dipasti ancaman tersebut muncul terkait dengan upaya dia bersama dengan para stafnya yang membernahi berbagai penyimpangan, yang sudah terjadi di dalam LP Sukamiskin.

Penjara rupanya tidak sepenuhnya membuat seorang narapidana jera dan berhenti melakukan pelanggaran hukum. Pasalnya, Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin bukanlah penjaara yang memberi rasa jera bagi penghuninyan melainkan memberi kemewahan fasilitas sel yang tak akan membuat para narapidana yang tinggal disana jera atau kapok dengan kesalahan yang sudah dibuatnya.

Dari hasil sidak Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Utami kemudian patut diduga dua narapidana yakni Setya Novanto dan M. Nazarudin menempati sel palsu untuk mengelabui petugas dan masyarakat. Yasonna pun bertindak. Selain mencopot Wahid Husein, dia juga mencopot atau memutasikan para staf di bawahnya.

Untuk memeriksa kemungkinan masih adanya pelanggaran, Yasonna juga menerjunkan Inspektur Jenderal Kemenkumham ke Sukamiskin. Namun rupanya semua langkah itu mendapat perlawanan yang berujung negatif. Dengan kata lain, narapidana yang berada di Lapas Sukamiskin ini masih belum cukup jera singgah di penjara.

Sebenarnya lebih baik para narapidana pengedar sabu langsung dijatuhi hukuman mati meskipun dia bersikukuh tidak akan mengulanginya. Karena dengan dihukum mati, akan menjadi cerminan semua masyarakat jika menjadi pengedar akan dihukum mati. Selanjutnya bagi para koruptor, hingga pejabat tinggi sekalipun harusnya dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan atau ketempat terpencil sekalipun. Langkah tersebut terdengar sangat sadis dan kejam, namun bukankah penjara adalah tempat untuk memberi pelajaran para narapidana yang dapat membuatnya jera ?