Prabowo Akan Menggelar Deklarasi Duet 'PASTI'

Prabowo Akan Menggelar Deklarasi Duet ‘PASTI’

Beberapa cawapres rekomendasi kini sudah menentukan jawabannya, yakni dengan cara menolak tawaran untuk menjadi cawapres di tahun depan. Usai Ustadz Abdul Somad yang melakukan penolakan menjadi cawapres Prabowo Subianto, kini PAN juga melakukan penolakan kepada Salim Segaf Aljufri. Saat ini masih ada koalisi yang terdiri dari Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN yang kini masih mencari salah satu partai alternatif.

Muncul sejumlah nama cawapres Prabowo digodok di internal sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Prabowo kembali bertemu untuk ketiga kalinya di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Situasi koalisi oposisi Jokowi ini begitu dinamis sampai akhirnya Rabu 8 Agustus 2018 malam tiba-tiba ada ‘geledek’ menyambar ketika petinggi Partai Demokrat Andi Arief menyerang Prabowo dengan kata ‘jenderal kardus’ bahkan juga menyebut adanya mahar Pilpres dari Sandiaga Uno. Tudingan ‘mahar Pilpres’ Rp 500 miliar untuk masing-masing parpol pengusung itu ditolak mentah-mentah oleh Sandiaga.

Nama AHY kemudian masuk dalam penggodokan sebagai salah satu cawapres Prabowo, bersama Ustaz Abdul Somad, Anies Baswedan, sampai Salim Segaf Aljufri. Di internal Demokrat pun muncul gerakan ‘kampanye’ duet PASTI yang kepanjangannya Prabowo-Agus Harimurti.

Belakangan diketahui Sandiaga Uno adalah cawapres pendamping Prabowo yang paling kuat saat ini. Sandiaga dikabarkan akan mundur dari kursi Gubernur DKI besok. Ia juga sudah mengurus persyaratan untuk maju mendampingi Prabowo di Pilpres 2019.

Duet antara Prabowo dengan Sandiaga kini terlihat semakin menguat untuk berkomitmen maju bersama. Dan pada saat deklarasi, mereka telah mengonfirmasikan kepada Elite Gerindra untuk mendeklarasikannya malam ini juga. Hashim berkata bahwa keduanya akan melakukan deklarasi paling cepat nanti sore.

LIPI : SARA berpotensi menghambat Pemilu 2019

LIPI : SARA Berpotensi Menghambat Pemilu 2019

Berdasarkan survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Penyelenggaraan Pemilu 2019 akan ada hambatan yang disebabkan oleh sejumlah potensi yang dilakukan oleh politisi SARA. Potensi ini sangat mempengaruhi jalannya pemilihan umum yang kini sudah dalam masa pendaftaran sejumlah perpol.

Potensi ini diperoleh berdasarkan survei LIPI yang dilakukan kepada 145 para ahli dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Survei digelar pada April-Juli 2018 di 11 provinsi, yakni Sumbar, Lampung, Jakarta, Jatim, Kaltim, Bali, Sulawesi Tengah, NTB, NTT, Maluku, dan Papua. Survei menggunakan teknik non-probability sampling, di mana sampel ahli dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

Koordinatir survei ahli LIPI Esty Ekawati mengatakan bahwa ada potensi yang bisa menghambat penyelenggaraan pemilu. Paling tinggi politisasi SARA dan identitas mencapai 23,6 persen. Kedua, konflik horizontal antarpendukung 12,3 persen, gangguan keamanan 10,4 persen, kurang siap penyelenggara pemilu 6,6 persen, ketidaknetralan penyelenggara pemilu 5,7 persen.

Esty mengatakan solusi untuk menghindari politisasi SARA adalah harus ada penegakan hukum, edukasi politik, reformasi partai politik, dan analisis potensi konflik. Selain kondisi politik, LIPI melakukan survei kondisi sosial budaya menjelang Pemilu 2019 kepada para ahli. Hasil survei menyebutkan kondisi toleransi masyarakat dalam 5 tahun terakhir buruk dengan angka 55,2 persen.

“Toleransi indikatornya politisasi SARA paling tinggi, kemudian stigmatisasi saling tidak percaya, diskriminasi terhadap minoritas dan persekusi, konflik sosial, dan lain-lain,” kata Esty. Meski demikian, kebebasan sipil dalam berpolitik disebut dalam dalam kondisi baik. Hak warga negara negara untuk memilih dan dipilih sudah baik, tapi pengawasannya masih buruk.

Meski demikian, kebebasan sipil dalam berpolitik disebut dalam dalam kondisi baik. Hak warga negara negara untuk memilih dan dipilih sudah baik, tapi pengawasannya masih buruk.

Selantujnya peneliti LIPI Syarif Hidayat memaparkan bahwa harus berhati-hati dengan hasil survei para ahli, khususnya terkait isu SARA yang dapat menghambat pemilu 2019 nanti. Karena isu-isu semacam ini hanya akan mengendalikan para elite untuk memanipulasi isu SARA ini. Potensi tersebut hingga kini belum terlihat adanya hambatan Pemilu yang serius.

FPI Minta ganti presiden

Jokowis Minta Masukan, FPI Minta Ganti Presiden

Dalam sesi penyusunan visi dan misi rencana Pilpres 2019 nanti, koalisi Joko Widodo juga berencana untuk meminta masukan kepada ormas-ormas keagamaan. Salah satu ormas yang akan dimintai masukan, satu diantaranya yaitu FPI. Juru bicara FPI Slamet Maarif menyatakan kesediaan untuk berdialeg soal kepentingan bangsa.

Slamet mengatakan belum ada komunikasi dari pihak koalisi Jokowi yang diterima FPI. Baginya memberi masukan soal visi-misi bukan berarti secara langsung mendukung. Slamet menyatakan FPI bersedia jika menerima undangan dari pihak koalisi Jokowi. Hanya saja, menurutnya, yang terpenting pada Pilpres 2019 nanti ada pemimpin baru pengganti Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, koalisi Jokowi berencana meminta masukan dari ormas-ormas keagamaan di Indonesia. Hal ini dilakukan setelah PP Muhammadiyah memberi masukan 6 poin untuk Nawacita Jokowi yang akan dipakai sebagai pegangan jika kembali terpilih di 2019.

“Itulah makanya tadi kan kesepakatannya visi dan misi ini kami akan datang ke semua ormas keagamaan. Ormas keagamaan itu misalnya di Islam MUI, selain NU dan Muhammadiyah. Kita juga akan bicara. Tadi sepakat juga misalnya kita juga mendengar dari teman-teman misalnya FPI dan sebagainya. Tadi ada usul seperti itu,” kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 6 Agustus 2018.

Beberapa ormas keagamaan bersedia untuk berdialog dengan Presiden Jokowi soal Pilpres 2019, sementara untuk arah dan kesimpulan dari rencana ini tidak bukan tidak lain adalah permintaan ormas FPI untuk pergantian Presiden di 2019 nanti.

Prabowo Minta Koalinya Merapat Besok

Prabowo Minta Koalinya Merapat Besok

Sejumlah sekjen parpol koalisi Prabowo Subianto kini sedang mematangkan rencana yang akan dibawa saat pendaftaran Pilpres 2019 nanti. Rapat antara Prabowo dengan sekjen parpol koalisinya bisa dibilang hampir setiap hari, namun belum juga mendapatkan kepastian.

Gerindra, Demokrat, PAN, PKS terus mematangkan koalisi, meski PAN hingga kini menyatakan belum mengambil sikap resmi terkait Pilpres 2019. Andre menyebut, para pimpinan partai itu ditargetkan akan berkumpul besok Rabu, 8 Agustus 2018.

Forum Sekjen terus bertemu. Menurut info, sudah sekitar 80% visi dan misi sudah hampir selesai. Harapannya hari ini bisa selesai, ungkap anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade. Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon. Dia menyebut para ketum Koalisi Prabowo bersiap bertemu untuk mematangkan kerja sama.

“Kan forum sekjennya sudah rutin bertemu nih. Nanti kalau hal-hal yang menjadi tanggung jawab forum sekjen itu sudah selesai, maka pasti akan melaporkan ke ketua umum masing-masing. Barulah nanti kemudian antar ketua umum bertemu,” jelas Jansen di Restoran Raden Bahari, Jalan Buncit Raya No 135, Mampang, Jakarta Selatan, Senin 6 Agustus 2018 tadi.

Forum sekjen Koalisi Prabowo bertugas untuk membahas persoalan teknis dan administrasi. Pertemuan para sekjen parpol pendukung Prabowo itu kini dilakukan diam-diam tanpa diketahui lokasinya. Sebelumnya diberitakan, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkap kandidat cawapres Prabowo mengerucut ke dua nama. Namun dia tak mengungkap kedua nama tersebut.

Kini sudah ada dua nama cawapres yang akan dipilih untuk menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2019 nanti. Sepertinya kali ini Ketua Umum Partai Gerindra sudah mengerucutkan soal pemilihan cawapresnya di rapat yang akan dilakukan besok Rabu.

Kehadiran Jokowi Di Pembekalan Caleg PDIP

Kehadiran Jokowi Di Pembekalan Caleg PDIP

Kehadiran Joko Widodo (Jokowi) di acara pembekalan calon Legislatif (caleg) DPR yang digelar oleh PDIP disambut dengan sangat meriah oleh para kader PDIP, yang diselanggarakan di Hotel Mercure Ancol Jakarta Pusat pada hari Minggu 5 Agustus 2018 pukul 14.19 WIB.

Jokowi memasuki ruangan bersama dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, menteri-menteri yang berasal dari PDIP seperti Seskab Pramono Anung, Menko PMK Puan Maharani, dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Hadir pula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menhub Budi Karya Sumadi.

Jokowi pun menyalami pimpinan sidang. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengenalan bacaleg sekaligus pengarahan secara tertutup. Sebelumnya, Mega sudah membuka acara ini dan memberikan pembekalan. Para bacaleg diberi pembekalan soal konsep Trisakti Bung Karno.

Tadi selain Mega, ada Puan juga. Mega berita apa sih PDIP, nilai-nilai perjuangan yang diemban PDIP. Sambil menceritakan sejarah PDIP dan pengalaman beliau dan nilai yang dikembangkan kader PDIP, termasuk Trisakti Bung Karno.

Acara tersebut merupakan persiapan PDIP untuk melangkah di Pilpres cawapres 2019 nanti, serta salah satu pertemuan untuk memperkuat koalisi Jokowi dalam menghadapi Gerindra di Pemilu 2019. Kehadiran Jokowi terlihat mengenakan kemeja batik berwarna coklat. Pembahasan terkait cawapres pendamping Jokowi di tahun ini tidak terdengar di acara tersebut, sepertinya Jokowi memang sudah mempunyai nama cawapres yang akan dijadikan partner kerjanya. Selanjutnya, para kader juga sangat antusias dengan kehadiran Jokowi yang terdengar teriakan ‘Jokowi, Jokowi, Jokowi’ sangat meriah menghiasi acara tersebut.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade

Gerindra Tuding Jokowi Provokator Tindak Kekerasan

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menganggap arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di saat Rapat Relawan Jokowi Jumat 3 Agustus 2018 merupakan salah satu dorongan untuk melakukan kekerasan. Menurut Andre, pernyataan Jokowi menganjurkan para relawannya beradu fisik dengan relawan Prabowo. Menurutnya, secara tidak langsung Jokowi sudah menyuruh relawannya untuk melakukan kekerasan di Pilpres 2019 nanti.

Andre mengatakan bahwa Pemilu seharusnya jadi festival adu gagasan, bukan festival adu otot. Dengan pidato itu, menurut Andre, Jokowi secara tidak langsung menyarankan relawannya untuk melakukan tindak kekerasan. “Yang kita sayangkan seorang presiden incumbent menganjurkan kepada relwaan untuk tidak takut berantem, berarti mendorong ada kekerasan,” ujarnya.

Baca juga : Ferdinand Hutahaean Serang Jokowi Di Pilpres 2019

Sebelumnya diberitakan, arahan itu disampaikan Jokowi saat Rapat Umum Relawan Jokowi di SICC Sentul Bogor, Jawa Barat, pada hari Sabtu 4 Agustus 2018. Jokowi awalnya meminta relawan untuk bersatu, militan, dan kerja keras.

Saat acara, wartawan diminta keluar di tengah-tengah pidato Jokowi. Namun, video potongan pidato Jokowi itu kemudian beredar luas di media sosial yaitu saat Jokowi meminta relawan berani jika diajak berantem.

Ketua Umum PROJO, Budi Arie Setiadi menegaskan arahan Jokowi itu bukan berarti memerintahkan relawannya untuk berkelahi. Budi Arie lalu memberi versi lain dari potongan arahan Jokowi tersebut.

Berikut penggalannya:

Jangan bangun permusuhan, jangan membangun ujaran kebencian, jangan membangun fitnah fitnah, tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang. Tapi kalau diajak berantem juga berani.

Pilpres 2019 terlihat semakin ketat dengan munculnya para politisi-politisi baru yang memperkeruh keadaan politik di Indonesia. Hal tersebut merupakan gagasan positif dari beberapa relawan Jokowi tentang tanggapan negatif yang di terima oleh sejumlah anggota parpol di Indonesia.

Ferdinand Hutahaean Serang Jokowi Di Pilpres 2019

Ferdinand Hutahaean Serang Jokowi Di Pilpres 2019

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean sangat menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ‘berani jika diajak berantem’ yang disampaikan kepada para relawannya saat acara Rapat Relawan Jokowi di SICC Sentul Bogor, Jawa Barat, Sabtu 4 Agustus 2018 kemarin.

Terlepas dari apa pun alasannya, Partai Demokrat (PD) menilai pernyataan Jokowi tidak patut. PD menyarankan Dewan Perwaklan Rakyat (DPR) memanggil Jokowi soal arahannya itu. “Sungguh ini tak layak, tak patut dan tidak etis. Saya pikir DPR harus memanggil presiden dan menegurnya karena ini bibit perang saudara,” cetusnya.

Selain itu, Jokowi didesak menarik kata-katanya. “Presiden juga harus menarik kata-katanya, minta maaf salah diksi dan menganjurkan persaudaraan bukan perpecahan. Presiden kok mengamjurkan perkelahian? Ini salah dan harus ditegur,” jelas Ferdinand.

Saat acara, wartawan diminta keluar di tengah-tengah pidato Jokowi. Namun, video potongan pidato Jokowi itu kemudian beredar luas di media sosial yaitu saat Jokowi meminta relawan berani jika diajak berantem.

Ketua Umum PROJO, Budi Arie Setiadi menegaskan arahan Jokowi itu bukan berarti memerintahkan relawannya untuk berkelahi. Budi Arie lalu memberi versi lain dari potongan arahan Jokowi tersebut.

Berikut penggalannya:

Jangan bangun permusuhan, jangan membangun ujaran kebencian, jangan membangun fitnah fitnah, tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang. Tapi kalau diajak berantem juga berani.

Disinyalir, penyebaran video editan tersebut merupakan salah satu bentuk kebencian salah orang wartawan yang tidak suka dengan Jokowi sehingga mengambil kesempatan untuk menjatuhkan nama baik serta memperburuk keadaan di Pilpres periode 2019 ini.

Rapat Umum Relawan Jokowi

Usai Rapat Umum Relawan, Jokowi Dapat Serangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menghebohkan media sosial karena arahannya kepada relawan Jokowi soal “Berani jika diajak berantem“. Kalimat tersebut kini menjadi polemik, sehingga beberapa parpol sempat beranggapan bahwa Jokowi sudah dorong kekerasan.

Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid yakin kalau Jokowi tidak memiliki maksud yang buruk terkait arahan tersebut. Jazilul tidak mau berpikir negatif terkait pernyataan Jokowi tersebut. Ia mengajak kepada pihak pengkritik untuk tidak memanaskan situasi.

Sebelumnya diberitakan, arahan itu disampaikan Jokowi saat Rapat Umum Relawan Jokowi di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 4 Agustus 2018. Jokowi awalnya meminta relawan untuk bersatu, militan, dan kerja keras.

Saat acara, wartawan diminta keluar di tengah-tengah pidato Jokowi. Namun, video potongan pidato Jokowi itu kemudian beredar luas di media sosial yaitu saat Jokowi meminta relawan berani jika diajak berantem.

Baca juga : Ferdinand Hutahaean Serang Jokowi Di Pilpres 2019

Ketua Umum PROJO, Budi Arie Setiadi menegaskan arahan Jokowi itu bukan berarti memerintahkan relawannya untuk berkelahi. Budi Arie lalu memberi versi lain dari potongan arahan Jokowi tersebut.

Jangan bangun permusuhan, jangan membangun ujaran kebencian, jangan membangun fitnah-fitnah, tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang. Tapi kalau diajak berantem juga berani. Kalimat tersebut yang kini tengah menjadi bahan serangan sejumlah parpol kepada Jokowi di ketatnya politik di Indonesia.

Terlebih sudah memasukin masa pendaftaran capres dan cawapres 2019, menambah beberapa pesaing yang menggunakan kesalahan sebagai alat untuk menjatuhkan lawannya. Hal seperti ini sudah tidak asing lagi di duni politik Indonesia, karena yang mereka tuju bukanlah demi negeri, melainkan kepentingan pribadi semata.

Ketentuan Pencalonan capres-cawapres

KPU Tetapkan Ketentuan Pencalonan Capres-Cawapres 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuka pendaftara untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2019. Selanjutnya untuk pasangan calon, didaftarkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol sebagai pengurusnya. Kemudian saat pendaftaran, para calon wajib mengikuti ketentuan-ketentuan pencalonan yang sudah ditetapkan KPU sebagaimana menjadi salah satu langkah utama untuk mencalonkan diri menjadi capres-cawapres.

Pendaftaran Capres dan Cawapres di buka pada hari Sabtu, 4 Agustus 2018 tepat pukul 08.00 WIB tadi, dan KPU akan menuntup pendaftaran pada hari Jumat 10 Agustus 2018 tepat pada pukul 24.00 WIB.

Kemudian dalam pendaftaran, KPU memberikan beberapa ketentuan saat mendaftar capres maupun cawapres. Berikut ketentuan pendaftaran capres-cawapres menurut Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 pasal 13 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden :

Pasal 13

  1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3.
  2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3.
  3. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
  4. Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau salah seorang bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Ketentuan-ketentuan tersebut sudah disampaikan oleh KPU kepada setiap parpol yang ingin mendaftarkan capres-cawapres, dan KPU berharap tidak ada kekurangan berkas saat melakukan pendaftaran atau pencalonan.

KPU : Pendaftaran Capres-Cawapres Dibuka Hari Ini

KPU : Pendaftaran Capres-Cawapres Dibuka Hari Ini

Pada hari ini, Sabtu 4 Agustus 2018 tepat pukul 08.00 WIB tadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuka pendaftara untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Selanjutnya untuk pasangan calon, didaftarkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol sebagai pengurusnya.

Selanjutnya, KPU akan menuntup pendaftaran pada hari Jumat 10 Agustus 2018 tepat pada pukul 24.00 WIB. Selain para calon, KPU juga meminta kepada para pimpinan parpol pengusung harus menghadiri sesi pendaftara capres dan cawapres karena ada beberapa syarat yang harus dibawa saat melakukan pendaftara.

“Syaratnya yakni bukti partai-partai ini yang memenuhi syarat kalau berkoalisi ya, misalkan 20 persennya maka masing-masing pimpinan parpol ketum dan sekjen kan membubuhkan tanda tangan dan cap partai di dokumen pencalonan, tanda tangan asli, stempel juga asli. itu yang paling penting,” kata Hasyim.

Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi yaitu syarat calon. Hasyim mengatakan syarat calon ini diisi dan ditanda tangani oleh capres dan cawapres yang akan mendaftar.

Kemudian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifudin meminta pendukung partai tidak menggunakan atribut provokatif. Bawaslu juga mengingatkan bahwa ini belum massa kampanye. Mengingat ini masih sesi pendaftaran dan belum memasuki masa kampanye, jadi ditegaskan kepada masa pendukung partai untuk tidak membawa atribut provokatif, karena nantinya akan memicu ketegangan antar pendukung parpol.

Afif mengatakan salah satu provokatif yakni dengan adanya penggunaan tagar-tagar yang nantinya akan membuat panas suasana area pendaftaran. Diharapkan hal-hal seperti demikian tidak dilakukan saat ini untuk menghindari ketegangan.