Kasus Suap Bupati Mojokerto

Kasus Suap Bupati Mojokerto Belum Tuntas

Kasus suap izin pembanguanan menara telekomunikasi dengan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) kini masih dalam penyidikan KPK. Sementara masa penahanan Mustofa hanya tersisa 20 hari lagi, dan hingga sampai saat ini kasus tersebut masih juga belum tuntas.

Berkas penyidikan perkara suap yang menjerat Bupati Mojokerto itu hingga hari ini belum lengkap (P21). Kuasa Hukum MKP Maryam Fatimah masih menanti tuntasnya penyidikan kasus yang menjerat kliennya.

Penyidik KPK mempunyai kewenangan untuk menahan Bupati MKP maksimal 120 hari. Penahanan awal selama 20 hari yang bisa diperpanjang hingga tiga kali, yakni 40, 30 dan 30 hari. Bupati yang dikenal sebagai pengusaha pemecah batu itu ditahan KPK sejak 30 April 2018. Penahanannya diperpanjang selama 40 hari mulai 20 Mei-28 Juni 2018. Sampai hari ini, MKP sudah menjalani masa penahanan selama 100 hari.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, penyidik KPK harus mengeluarkan MKP dari tahanan jika perkaranya tak juga dilimpahkan ke tahap penuntutan hingga masa penahanannya berakhir. Dikonfirmasi terkait perkembangan perkara Bupati MKP, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah belum memberikan jawabab. Pesan singkat yang dikirim detikcom, belum direspons oleh Febri.

KPK menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Dalam kasus itu, Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 itu disangka menerima Rp 2,7 miliar dari Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

MKP juga dijerat dalam sangkaan gratifikasi terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto bersama-sama Zainal Abidin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Mojokerto periode 2010-2015. Salah satunya proyek pembangunan jalan pada 2015. Nilai gratifikasi yang diterima keduanya Rp 3,7 miliar.

Seharusnya KPK melakukan penyidikan dengan tindakan yang cepat agar kasus-kasus semacam suap, dan korupsi dapat dituntaskan sebelum masa penahanan tersangkan habis. Hal ini harus diperhatikan oleh KPK, guna menghapuskan nepotisme dan kolusi yang menjamur di Indonesia.

Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho

Tindak Lanjut KPK Kepada Mantan Gubernur Sumut

Dua anggota DPRD Sumatera Utara tengah dipanggil oleh KPK guna pemeriksaan sebagai tersangka, terkait dugaan suap dari mantan Gubernur Sumut yakni Gatot Pujo Nugroho. Dua tersangka kasus suap terhadap beberapa anggota DPDR Sumatera Utara tersebut dijadwalkan akan diperiksa hari ini, Senin 16 Juli 2018.

Kedua tersangka tersebut adalah Rahmianna Delima Pulungan, dan Biller Pasaribu seperti yang telah ditetapkan oleh Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Sebelumnya, KPK sudah mengirimkan surat panggilan terhadap tiga tersangka lainnya yang absen pada hari Jumat 13 Juli lalu. Tiga nama yang akan dijadwalkan ulang untuk dilakukan pemeriksaan yaitu DTM Abdul Hasan Maturidi, Richard Eddy Marsaut lingga, dan Syafrida Fitrie.

Pihak KPK berharap agar tersangka memenuhi kewajiban hukum yang sudah diatur oleh Undang-Undang, untuk hadir saat panggilan pemeriksaan mendatang. Dari catatan yang ada, terdapat beberapa anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2019 yang menjadi tersangka.

Namun bab perkara ini, KPK sudah menetapkan sebanyak 38 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka. Dari data tersebut, KPK kini sudah menahan sembilan anggota DPRD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan diduga menerima duit suapan Gatot Pujo sebanyak Rp 300 hingga 350 juta perorang.

Kasus suap yang dilakukan oleh Gatot Pujo diduga terkait persetujuan laporan pertanggung jawaban atas Pemprov Sumatera Utara 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumatera Utara 2013 dan 2014, penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumatera Utara tahun 2015, serta Pengesahan APBD Pemprov Sumatera Utara 2013 dan 2014.

Selanjutnya pada pemeriksaan yang sudah dilakukan dari sejumlah tersangkan kasus suap tersebut, KPK telah menyita barang bukti berupa uang. Beberapa anggota DPRD Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai tersangka, sudah mengembalikan uang sejumlah Rp 5,47 milar.