Kasus Suap Bupati Mojokerto

Kasus Suap Bupati Mojokerto Belum Tuntas

Kasus suap izin pembanguanan menara telekomunikasi dengan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) kini masih dalam penyidikan KPK. Sementara masa penahanan Mustofa hanya tersisa 20 hari lagi, dan hingga sampai saat ini kasus tersebut masih juga belum tuntas.

Berkas penyidikan perkara suap yang menjerat Bupati Mojokerto itu hingga hari ini belum lengkap (P21). Kuasa Hukum MKP Maryam Fatimah masih menanti tuntasnya penyidikan kasus yang menjerat kliennya.

Penyidik KPK mempunyai kewenangan untuk menahan Bupati MKP maksimal 120 hari. Penahanan awal selama 20 hari yang bisa diperpanjang hingga tiga kali, yakni 40, 30 dan 30 hari. Bupati yang dikenal sebagai pengusaha pemecah batu itu ditahan KPK sejak 30 April 2018. Penahanannya diperpanjang selama 40 hari mulai 20 Mei-28 Juni 2018. Sampai hari ini, MKP sudah menjalani masa penahanan selama 100 hari.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, penyidik KPK harus mengeluarkan MKP dari tahanan jika perkaranya tak juga dilimpahkan ke tahap penuntutan hingga masa penahanannya berakhir. Dikonfirmasi terkait perkembangan perkara Bupati MKP, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah belum memberikan jawabab. Pesan singkat yang dikirim detikcom, belum direspons oleh Febri.

KPK menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Dalam kasus itu, Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 itu disangka menerima Rp 2,7 miliar dari Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

MKP juga dijerat dalam sangkaan gratifikasi terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto bersama-sama Zainal Abidin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Mojokerto periode 2010-2015. Salah satunya proyek pembangunan jalan pada 2015. Nilai gratifikasi yang diterima keduanya Rp 3,7 miliar.

Seharusnya KPK melakukan penyidikan dengan tindakan yang cepat agar kasus-kasus semacam suap, dan korupsi dapat dituntaskan sebelum masa penahanan tersangkan habis. Hal ini harus diperhatikan oleh KPK, guna menghapuskan nepotisme dan kolusi yang menjamur di Indonesia.

KPK Kembali Tangkap Kepala Daerah

KPK Tangani Kasus Suap Bupati Lampung Selatan

Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan saat ini tengah ditetapkan menjadi tersangka terkait dengan dugaan suap proyek insfrastruktur. Kini KPK tengah mendalami kasus tersebut, dan Zainudin Hasan kini menjadi kepala daerah ke-98 yang ditangani KPK.

Dalam jumpa pers di gedung KPK pada hari Jumat 27 Juli 2018 hari ini, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa samapai saat ini, KPK sudah menangani kasus sebanyak 98 kepala daerah. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada kedisiplinan serta tanggung jawab para pejabat daerah tentang kewajiban yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya telah menyesalkan terulangnya kasus dugaan suap kepala daerah selama ini. “Sekali lagi KPK sangat menyayangkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus terulang,” begitu ucapanya.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK telah mengamankan barang bukti berupa uang dengan total Rp 600 juta. Uang tersebut didapat dari tangan Agus Bhakti Nugroho (ABN) yang diduga suap terkait fee proyek sebesar Rp 200 juta. Selanjutnya uang Rp 400 juta diamankan dari rumah Kadis PUPR Lampung Selatan, Anjar Asmara yang diduga terkait fee proyek dari rekan lain.

Uang sebesar Rp 200 juta yang diamankan dari tangan ABN, diduga terkait bagian permintaan Zainudin kepada Anjar Asmara sebesar Rp 400 juta. Uang Rp 200 juta tersebut diduga berasal dari pencairan uang muka, untuk 4 proyek senilai Rp 2,8 miliar.

Keempat proyek tersebut antara lain, Box Culvert Waysulan dan rehabilitasi ruang Jalan Banding Kantor Camat Rajabasa yang dimenangkan CV Langit Biru, proyek peningkatan ruas Jalan Kuncir Curug yang dimenangkan CV Menara 9, dan proyek peningkatan ruas Jalan Lingkar Dusun Tanah Luhur Batas Kota yang dimenangkan CV Laut Merah.

Selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan permaianan Bupati Lampung Selatan tersebut, KPK akan menindak lanjuti kasus perkara ini berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta untuk lebih serius melakukan pembenahan sistem Lapas

Sel Mewah Para Koruptor

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menghimbau kepada Menteri Hukum dan HAM, DirjenLapas, serta Sekjen Kemenkumham untuk serius melakukan pembenahan tentang sistem Lapas pada umumnya. Permintaan tersbut mucul saat KPK mengetahui adanya praktik jual beli fasilitas mewah didalam Lapas.

KPK sangat menyesalkan adanya praktik tersebut, pasalnya Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein telah memberikan izin kepada sejumlah narapidananya. Untuk itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly diminta KPK untuk merubah sistem di seluruh Lapas Sukamiskin.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari integritas tata peradilan terpadu (Integrated Criminal Justice System), serta akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan adalah satu rangkaian kesatuan dalam penegakan hukum pidana.

Dalam kasus ini, KPK menilai Kalapas Sukamiskin Wahid Husein telah memberikan izin kepada beberapa narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan fasilitas tertentu di dalam Lapas. Ini terbukti setelah pasukan penyidik dari KPK melakukan sejumlah pemeriksaan kedalam Lapas Sukamiskin, dan hasil OTT di Lapas Sukamiskin menemukan banyak fasilitas yang seharusnya tidak ada didalam sel.

KPK angkat bicara dan menyebut bahwa yang terjadi di Lapas Sukamiskin merupakan praktik suap yang dilakukan oleh narapidana kepada Kalapasnya, yakni Wahid Husein. Ditambah lagi, pelaku praktik jual beli fasilitas tersebut dilakukan oleh para narapidana korupsi. Peristiwa ini sudah pasti akan merusak mental dan semangat para pemberantas korupsi.

Hal ini sangat sulit untuk dibicara tentang efek jera dalam penanganan korupsi jika narapidananya mendapatkan fasilitas yang cukup mewah di dalam sel mereka. Kasus ini sepertinya sudah menjadi tradisi para narapida korupsi didalam sel.  Karena kasus seperti ini sudah sangat sering terjadi di beberapa Lapas lainnya, terkait dengan pemberian fasilitas mewah di dalam sel.