Strategi Jokowi di Pilpres 2019

Jokowi Siapkan Sersan Di Pilpres 2019

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah sepakat untuk berkoalisi di Pilpres 2019 bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Terkait dengan perihal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah membentuk strategi sersan. Tidak seperti parpol yang dilatar belakangi militer, sersan yang tengah dibentuk oleh Jokowi disini merupakan kepanjanan dari “serius tapi santai”.

“Detail kan belum kita bicarakan, tetapi yang disampaikan Pak Jokowi tadi menyampaikan kesiapannya untuk berkontestasi. Kontestasinya harus serius tetapi tidak boleh tegang. Sersan-lah, serius tapi santai. Jadi harus ada ketawanya, harus ada ruang untuk saling berkomunikasi dengan enak,” kata Arsul seusai pertemuan 9 sekjen parpol dengan Jokowi di kafe Grand Garden, kompleks Kebun Raya Bogor, Selasa 31 Juli 2018.

Soal ketua tim sukses, Arsul mengatakan saat ini belum ada kesepakatan untuk menunjuk satu nama. Ketua timses akan dibicarakan lebih lanjut oleh Jokowi dengan ketua umum parpol koalisi. Timses itu nanti akan dibicarakan oleh Jokowi dengan para ketua umum. Tugas para sekjen nanti adalah menyediakan orang, sumber daya untuk timses level pelaksana.

Sebelumnya, Gerindra dan Demokrat sepakat berkoalisi. Prabowo mengatakan Gerindra dan PD akan membahas langkah ke depan dalam waktu dekat. Dia menegaskan Gerindra dan PD sepakat bekerja sama.

Prabowo akan mengajak partai-partai lain mengikatkan diri dalam koalisi. Pembicaraan dengan partai lain akan segera dijajaki untuk meresmikan koalisi.

Sebelumnya Jokowi sudah mengajak SBY untuk berkoalisi, namun penawaran tersebut tidak disetujui oleh SBY. Dan pada saat pertemuannya dengan Prabowo, SBY sempat mengutarakan bahwa “SBY bukan bawahan Jokowi, dan SBY bukan koalisi Jokowi”. Pernyataan tersebut diucapkan SBY dengan sangat tegas, dan kesimpulan dari semuanya adalah SBY membatasi parpol yang ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat.

AHY tak hadiri pertemuan SBY dengan PKS

AHY Tak Mau Hadiri Pertemuan SBY Dengan Ketua PKS

Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden PKS Shibul Iman di Hotel Grand Melia Kuningan Jakarta selatan pada hari Senin, 30 Juli 2018 malam terlihat ada sesuatu yang beda dari SBY. SBY tampaknya melakukan pertemuan tersebut tanpa seorang pendamping politiknya yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Anak pertama SBY yang kini juga ikut terjun kedunia politik ini tak terlihat media karena memang dirinya absen untuk mengikuti pertemuan Koalisinya. Sebelumnya, saat SBY bertamu di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Senin Siang, AHY juga tak hadir di pertemuan tersebut.

Justru adik AHY yang merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang menemani SBY dalam pertemuan tersebut.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan membeberkan alasan kenapa AHY tak mendampingi SBY di pertemuan itu. “Beliau sedang menjalankan tugas lain, berbagi tugas istilahnya,”ujar Hinca. Alasan terbut diberikan karena ada beberapa orang yang ikut menghadiri pertemuan tersebut bertanya tentang ketidak hadiran AHY.

Seperti diketahui AHY pada Senin siang menghadiri pertemuan deklarasi Relawan Cakra AHY di Gedung Djoang 45, Cikini, Jakarta Pusat. AHY sendiri, dalam acara di Gedung Djoang mengatakan ingin berbagi kebersamaan dengan para relawan dengan tujuan menggugah semangat bersama untuk perubahan.

Dalam pertemuannya, SBY tampak mengenakan pakaian motif songket berwarna krem sementara Sohibul Iman dan Salim Segaf Al Jufri mengenakan pakaian batik lengan panjang dengan warna biru.

Belum ada yang mengetahui tentang makna warna pakaian kedua Pemimpin partai tersebut. Ada beberapa yang mengatakan bahwa pakaian yang dikenakan saat pertemuan SBY, Sohibul, dan Salim merupakan simbol koalisi yang masih belum pasti.

Demokrat, PKS, Gerindra bentuk koalisi

Mardani Ali Sera Bentuk Koalisi Dengan Demokrat Dan Gerindra

Mardani Ali Sera selaku Ketua DPP PKS menyambut dengan hangat pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mardani berharap para Parpol yang hingga saat ini belum bersikap dalam Pilpres 2019, agar duduk bersama untuk membangun koalisi.

Saat berada di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada hari Rabu 25 Juli, pria yang menjabat sebagai Ketua DPP PKS ini berharap kepada Demokrat, PBB, dan Gerindra dapat duduk bersama untuk pembahasan tentang koalisi untuk mencari posisi di Pilpres 2019 ini.

Mardani juga sedang melakukan pendekatan untuk partainya, agar dapat berkomunikasi secara intens dengan partai-partai yang lain. Dalam pembahasaannya tersebut, PKS akan menggelar pertemuan dengan partai Demokrat dalam satu atau dua hari kedepan nanti. Ia berharap, pertemuannya dengan kedua pemimpin partai terebut akan menjadi sebuah komitmen yang sangat harmonis.

Ketua DPP PKS ini meyakini bahwa dengan semakin banyaknya partai yang bergabung di luar koalisi pemerintahan, maka akan ada peluang untuk memenangkan Pilpres periode 2019 nanti. Sangat banyak mesin partai yang akan ikut bekerja, namun dengan catatan haru tetap menjaga kesolidan.

Ekspektasinya, dengan bergabungnya PKS, Demokrat, dan Gerindra, mereka yakin akan dapat mengganti presiden di tahun 2019 nanti. Mardani sangat yakin dalam pernyataan tersebut, karena Demokrat dan Gerindra kini juga sudah bertekat untuk maju kembali di Pilpres periode 2019 ini.

Joko Widodo sudah punya satu nama Cawapres

Presiden Sudah Kantongi Satu Nama Cawapres

Keputusan Presiden Joko Widodo dalam menentukan nama wakil presiden sebagai pendamping sudah ditentukan. Pertemuan antara Joko Widodo dengan enam ketua umum partai koalisi tentang pembahasan wakil presiden sudah disepakati, dan ditentukan saat makan malam bersama di Istana Kepresidenan Bogor.

Enam ketua umum partai tersebut yaitu Romahurmuziy (Ketua Umum PPP), Megawati Soekarno Putri (Ketua Umum PDIP), Airlangga Hartarto (Ketua Umum Golkar), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), Surya Paloh (Ketua Umum Nasdem), dan OSO.

Meraka sudah memastikan dan sepakat untuk menentukan pilihan calon wakil presiden, yang kemudian Joko Widodo yang akan mengumumkan siapa nama yang terpilih untuk menjadi wakil presiden selanjutnya. Lalu, untuk sementara waktu, mereka masih merahasiakan nama seorang yang akan dipilih menjadi wakil presiden nanti.

Hal itu terkait dengan salah satu strategi politik untuk setiap koalisi, dan setiap koalisi memiliki cara penyampaian yang berbeda kepada publik. Tampaknya Joko Widodo dan keenam ketua umum partai sudah bulat dalam keputusannya, dalam menentukan cawapres.

Pertemuan makan malam bersama antara Presiden Jokowi dengan keenam pimpinan partai tersebut tidak hanya membahas tentang pemilihan cawapres. Dalam pertemuannya, mereka membahas tentang Putusan MK yang melarang pengurus parpol untuk menjadi anggota DPD dan kondisi nasional mutakhir di bidang ekonomi. Selain itu juga ada pembahasan terkait politik, penegakan hukum, serta kesejahteraan rakyat.

Pertemuan SBY dengan Prabowo membahas tentang Koalisi Pilpres 2019

Ini Pembahasan SBY Dengan Prabowo

Pada pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, merupakan pembahasan yang mengerucut tentang arah koalisi Pilpres 2019 mendatang.

Seperti yang diketahui, pertemuan antara SBY dengan Prabowo berlangsung selama kurang lebih dua jam di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan. Mereka bertemu pada hari Selasa, 24 Juli 2018 pukul 19.30 WIB sampai 21.30. Pernyataan tersebut diucapkan oleh SBY dengan tiga hal penjabaran yang kemungkinan besar akan terjadi koalisi antara kedua partai tersebut.

Pernyataan SBY yang pertama yakni untuk menjaga komitmen keduanya agar pemilu berlangsung secara damai, jujur, dan adil. Kedua partai tersebut bersepakat untuk berupaya untuk kelangsungan pemilu pilpres. Kemudian SBY juga menekankan tentang koalisi ini, yaitu mencegah agar politik identitas dan politik SARA secara ekstrem mendominasi pemilu.

Mantan Presiden yang menjabat dua periode ini menegaskan agar negara, pemerintah, TNI-Polri, dan inteligen netral dan tidak berpihak dalam pemilu 2019. Selanjutnya SBY juga berharap supaya negara menjamin kebebasan untuk berbicara, sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan undang-undang negara selama berlangsungnya kampanye pemilu nanti.

Mengingat kebebasan berbicara itu sangat penting dalam kampanye pemilu, namun tetap ada batasan-batasan dalam berbicara dalam kampanye. Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya sedikit menekankan tentang siapapun yang akan menjadi pemenang dalam pemilu 2019 nanti, rakyat harus dan wajib mengakui serta menerima keputusannya.