KPU Perpanjang waktu pendaftaran capres cawapres

KPU Akan Memperpanjang Waktu Pendaftaran

Hingga hari ini, Selasa 7 Agustus 2018 belum ada parpol atau gabungan parti politik yang mendaftarkan pasangan capres dan cawapres. Sementara pendaftaran akan ditutup pada hari Jumat 10 Agustus 2018. Sebenarnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa memperpanjang masa pendaftaran capres cawapres, jika didapat hanya satu pasang calon tunggal yang maju.

Pada PKPU No 22 Tahun 2018 diatur mengenai perpanjangan waktu pendaftaran. Aturan ini berlaku jika hanya ada 1 pasangan calon yang lolos verifikasi. Berikut kutipan aturan tersebut:

BAB VI
PEMBUKAAN PENDAFTARAN KEMBALI

Pasal 35

  1.  Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan kebenaran persyaratan pencalonan dan persyaratan calon hanya terdapat 1(satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon selama 2 x 7 (dua kali tujuh) Hari.
  2.  Dalam hal telah dilaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat dari aturan ini, maka penetapan perpanjangan waktu pendaftaran baru bisa dilakukan setelah proses verifikasi selesai. Adapun lama proses verifikasi dokumen diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 18

KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 paling lama 4 (empat) Hari sejak diterimanya dokumen persyaratan.

KPU kemudian akan mengklarifikasi data dari dokumen persyaratan tersebut. Kemudian partai politik masih diberi kesempatan untuk memperbaiki apabila ada dokumen persyaratan yang masih kurang.

Partai politik diberi kesempatan memperbaiki dokumen selama 3 hari setelah menerima berita acara verifikasi dari KPU. Selanjutnya KPU akan memverifikasi kembali sesuai dengan Pasal 22.

Pasal 22

(1) KPU melakukan verifikasi dokumen hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen hasil perbaikan.

(2) KPU menolak dokumen selain dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

KPU akan menyampaikan hasil verifikasi perbaikan ini paling lambat 3 hari setelah dokumen perbaikan diterima. Sehari setelah verifikasi, KPU akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon.

Para partai politik sepertinya masih belum menentukan cawapres mereka, dan koalisi yang belum ada kepastian dari beberapa anggotanya. KPU akan memberi waktu tambahan pendaftaran, karena belum ada calon yang maju untuk mendaftarkan diri.

Ketentuan Pencalonan capres-cawapres

KPU Tetapkan Ketentuan Pencalonan Capres-Cawapres 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuka pendaftara untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2019. Selanjutnya untuk pasangan calon, didaftarkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol sebagai pengurusnya. Kemudian saat pendaftaran, para calon wajib mengikuti ketentuan-ketentuan pencalonan yang sudah ditetapkan KPU sebagaimana menjadi salah satu langkah utama untuk mencalonkan diri menjadi capres-cawapres.

Pendaftaran Capres dan Cawapres di buka pada hari Sabtu, 4 Agustus 2018 tepat pukul 08.00 WIB tadi, dan KPU akan menuntup pendaftaran pada hari Jumat 10 Agustus 2018 tepat pada pukul 24.00 WIB.

Kemudian dalam pendaftaran, KPU memberikan beberapa ketentuan saat mendaftar capres maupun cawapres. Berikut ketentuan pendaftaran capres-cawapres menurut Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 pasal 13 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden :

Pasal 13

  1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3.
  2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3.
  3. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
  4. Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau salah seorang bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Ketentuan-ketentuan tersebut sudah disampaikan oleh KPU kepada setiap parpol yang ingin mendaftarkan capres-cawapres, dan KPU berharap tidak ada kekurangan berkas saat melakukan pendaftaran atau pencalonan.

KPU : Pendaftaran Capres-Cawapres Dibuka Hari Ini

KPU : Pendaftaran Capres-Cawapres Dibuka Hari Ini

Pada hari ini, Sabtu 4 Agustus 2018 tepat pukul 08.00 WIB tadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuka pendaftara untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Selanjutnya untuk pasangan calon, didaftarkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol sebagai pengurusnya.

Selanjutnya, KPU akan menuntup pendaftaran pada hari Jumat 10 Agustus 2018 tepat pada pukul 24.00 WIB. Selain para calon, KPU juga meminta kepada para pimpinan parpol pengusung harus menghadiri sesi pendaftara capres dan cawapres karena ada beberapa syarat yang harus dibawa saat melakukan pendaftara.

“Syaratnya yakni bukti partai-partai ini yang memenuhi syarat kalau berkoalisi ya, misalkan 20 persennya maka masing-masing pimpinan parpol ketum dan sekjen kan membubuhkan tanda tangan dan cap partai di dokumen pencalonan, tanda tangan asli, stempel juga asli. itu yang paling penting,” kata Hasyim.

Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi yaitu syarat calon. Hasyim mengatakan syarat calon ini diisi dan ditanda tangani oleh capres dan cawapres yang akan mendaftar.

Kemudian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifudin meminta pendukung partai tidak menggunakan atribut provokatif. Bawaslu juga mengingatkan bahwa ini belum massa kampanye. Mengingat ini masih sesi pendaftaran dan belum memasuki masa kampanye, jadi ditegaskan kepada masa pendukung partai untuk tidak membawa atribut provokatif, karena nantinya akan memicu ketegangan antar pendukung parpol.

Afif mengatakan salah satu provokatif yakni dengan adanya penggunaan tagar-tagar yang nantinya akan membuat panas suasana area pendaftaran. Diharapkan hal-hal seperti demikian tidak dilakukan saat ini untuk menghindari ketegangan.

KPU coret bacaleg mojokerto

KPU Coret 28 Bacaleg Mojokerto

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mojokerto sudah sudah mengumumkan puluhan Bacaleg Mojokerto yang gagal maju ke Pileg 2019 karena tidak dapat melengkapi syarat calon. Jumlah Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2019 kini berkurang 28 orang. Hal ini difaktori oleh ketidak lengkapan syarat-syarat para calon, serta sulitnya mencari pengganti para caleg-caleg yang ada di Mojokerto.

Sebanyak 28 bacaleg yang sudah dicoret berasal dari 6 partai, dan sekitar 9 bacaleg yang berasal dari Partai Gerindra juga tercoret. Selanjutnya ada 10 bacaleg yang dicoret, berasal dari Partai Hanura. 5 bacaleg dari Partai Berkarya, 2 dari PSI, dan 2 bacaleg yang berasal dari PPP dan PBB juga sudah dicoret karena tidak memenuhi syarat.

Dengan begitu, lanjut Arif, jumlah bacaleg di Kabupaten Mojokerto tersisa 419 orang. PKB, Partai Demokrat, PDIP, Partai Golkar dan NasDem masing-masing 50 bacaleg. Partai Berkarya 13 bacaleg, PKS 40, Partai Perindo 17, PPP 47, 10 bacaleg dari PSI, 48 bacaleg dari PAN, PBB 10 bacaleg, PKPI 3 bacaleg, Partai Gerindra 41 bacaleg, serta 40 bacaleg dari Partai Hanura.

Menurut dia, 419 bacaleg sudah melengkapi kekurangan syarat calon di masa perbaikan 22-31 Juli 2018. Hanya saja pihaknya menemukan sejumlah keraguan terkait keabsahan syarat calon. Oleh sebab itu, mulai hari ini hingga 7 Agustus nanti, KPU akan meneliti syarat para Bacaleg.

Selanjutnyam, terkait jumlah Bacaleg yang meragukan keabsahan ijazahnya, Arif masih belum bisa memberi kepastian. Pasalnya, verifikasi syarat Bacaleg masih berjalan hingga 7 Agustus 2018 mendatang. Namun jika hasilnya tidak memenuhi syarat yang berlaku, KPU akan lakukan pencoretan dari penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS).

Jumlah bacaleg yang mendaftar ke KPU Kabupaten Mojokerto mencapai 547 orang. Mereka berasal dari 15 partai politik. Namun, seluruh Bacaleg itu dinyatakan belum memenuhi syarat lantaran ada kekurangan pada syarat calon yang diajukan.

Setelah KPU Mojokerto melakukan verifikasi, ada sebanyak 547 bacaleg yang belum melengkapi syarat administrasi pencalonannya. Syarat-syarat yang dilengkapi hanya administrasi yang berhubungan dengan instansi luar seperti surat SKCK, Surat Keterangan Pengadilan (SKP), Ijazah yang sudah diegalisir, Surat keterangan sehat jasmani dan bebas Napza. Untuk syarat yang lain memang masih belum dilengkapi, oleh karena itu beberapa bacaleg dicoret oleh KPU dengan alasan belum memenuhi syarat yang sudah berlaku.

Paslon Pilpres ditetapkan bulan September

Paslon Pilpres Berakhir di Bulan September

Dalam pertemuannya dengan Pimpinan Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas tentang mekanisme pencalonan capres dan cawapres dalam Pilpres 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Semptember 2018. Saat di kantor KPU RI, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan puncak atau akhir pendaftaran parpol peserta capres cawapres 2019 adalah 20 Sepetember 2018.

Selanjutnya, Hasyim mengungkapkan bahwa pada hari berikutnya di tanggal 21 September 2018 akan dilakukan penetapan nomor urut bagi para paslon peserta pilpres 2019. Ia juga menegaskan, per tanggal 20 September 2018, tahapan-tahapan pencapresan resmi berjalan.

Ia mengatakan KPU juga akan mengundang kembali para pimpinan parpol pada 4 Agustus 2018. Pertemuan tersebut dikatakan oleh Hasyim dengan maksud untuk menyampaikan penjelasan yang lebih teknis dari pelaksanaan Pemilu Serentak di tahun 2019 ini.

“Dalam jangka waktu sebelum memasuki 4 Agustus ini, mungkin pekan depan kita akan undang pimpinan parpol untuk mendengar penjelasan yang lebih teknis,” ujar Hasyim Asy’ari.

Pada pertemuan tersebut terlihat hadir Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Ketua DPP Partai Bulan Bintang Sukmo Harsono, dan Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang. Sedangkan pimpinan partai lain yang tak hadir diwakili oleh liaison officer.

Pertemuan yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan peserta Pilpres 2019 merupakan waktu akhir pencalonan atau pendaftaran para peserta capres cawapres 2019. Pertemuan tersebut diadakan di kantor KPU RI Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2018 tadi.