Jokowi Hanya Ingin Berprasangka Baik Dan Tidak Bermusuhan Hanya Karena Beda Pilihan Politik

Jokowi Hanya Ingin Berprasangka Baik Dan Tidak Bermusuhan Hanya Karena Beda Pilihan Politik

Jokowi Hanya Ingin Berprasangka Baik Dan Tidak Bermusuhan Hanya Karena Beda Pilihan Politik

Calon presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta politisi dan masyarakat luas tidak bermusuhan menjelang Pemilihan Presiden 2019. Dia meminta agar pilpres dijadikan sebagai ajang berdemokrasi dan mengadu ide.

Hal itu dia sampaikan usai menyerahkan berkas sebagai syarat maju sebagai capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di pesta demokrasi ini, Jokowi mengajak masyarakat Indonesia untuk menyambut demokrasi dengan penuh suka cita. Setiap orang yang merayakan harus bergembira.

“Saya ingin agar bersama-sama menjadikan proses pemilu ini benar- benar menjadi kegembiraan berdemokrasi. Demokrasi itu bukan perang atau permusuhan, tetapi ajang mengadu rekam jejak, ide dan prestasi,” ujar Jokowi di gedung KPU siang tadi.

Selain itu, Presiden pun mengingatkan agar masyarakat tidak gampang curiga atau berburuk sangka kepada orang lain. Karena, Presiden melanjutkan, itu bukanlah budaya dan etika bangsa Indonesia dan juga tidak diajarkan oleh Rasulullah.

Agar proses demokrasi selama pilpres bersuasana gembira, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengajak publik agar fokus ke adu gagasan dan ide. Ia pun mengingatkan jangan sampai tali silaturahmi putus hanya karena perbedaan pandangan politik.

Persatuan dan persaudaraan ini menjadi lebih penting untuk dijaga mengingat Indonesia akan memasuki tahun politik 2019 di mana Pemilihan Presiden akan dilaksanakan. Presiden pun berpesan agar masyarakat tetap rukun walaupun berbeda pilihan politik.

“Tiba-tiba karena pandangan politik yang berbeda kita menjadi bermusuhan. Antar tetangga kemudian tidak saling menyapa. Kita akhirnya kehilangan tali persaudaraan, sementara aset terbesar kita adalah persatuan dan kesatuan,” kata Jokowi. Aset itu perlu dijaga dan dirawat bersama.

Dalam pemberian keterangan persnya, Jokowi turut memuji pasangan lawannya, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Ia mengatakan pasangan calon tersebut merupakan putra-putra terbaik bangsa.

“Beliau juga sama seperti kami, ingin berjuang demi kemajuan bangsa ini. Sekali lagi sebarkan kegembiraan selama proses demokrasi. Mari lah kita menatap masa depan Indonesia dengan penuh optimisme, karena kita adalah bangsa yang besar,” kata mantan Wali Kota Solo itu.

Jokowi-Ma'ruf Amin Mendatangi RSPAD Gatot Subroto Untuk Tas Kesehatan

Jokowi-Ma’ruf Amin Mendatangi Rumah Sakit Gatot Subroto Untuk Tas Kesehatan

Jokowi-Ma’ruf Amin Mendatangi Rumah Sakit Gatot Subroto Untuk Tas Kesehatan

Usai pendaftaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon presiden dan calon wakil presiden sebagai tahap selanjutnya. Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin menjadi pasangan pertama yang mengikuti pemeriksaan hari ini, Minggu (12/8).

Persiapan dilakukan sejak pukul 06.00 WIB, sedangkan keduanya akan mulai diperiksa pada pukul 08.00 WIB. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari mengatakan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh calon presiden dan wakil presiden sebelum menjalani tes kesehatan.

KPU sebelumnya telah menentukan, pemeriksaan kesehatan bagi pasangan capres-cawapres akan dilakukan di Medical Check Up (MCU) RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Arief mengatakan tes kesehatan akan meliputi pemeriksaan mata, telinga, gigi, hingga organ dalam.

Salah satunya, menjalani puasa selama delapan jam sebelum akhirnya mereka mulai menjalani rangkaian tes pemeriksaan.

KPU tak memperbolehkan capres-cawapres melakukan pemeriksaan kesehatan sendiri. Pemeriksaan kesehatan hanya akan dilakukan sekali. Pada tahapan ini capres-cawapres akan diperiksa mata, telinga, gigi, hingga organ dalam. Selain itu juga akan ada pemeriksaan kejiwaan lewat psikotes serta bebas penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan aturan, capres dan cawapres harus sehat secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas. Standar pemeriksaan kesehatan ini ditentukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 pasal 28 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Aturan rinci terkait pemeriksaan tersebut terdapat pada SK KPU Nomor 1004 Tahun 2018 tentang Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Pemilu 2019.

Jokowi Dan Ma’ruf Tampak Bahagia Serta Kompak Diantar Anak Bungsu Ke RSPAD

Jokowi Dan Ma’ruf Tampak Bahagia Serta Kompak Diantar Anak Bungsu Ke RSPAD

Jokowi Dan Ma’ruf Tampak Bahagia Serta Kompak Diantar Anak Bungsu Ke RSPAD

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo dan Ma’ruf Amin tampak memasuki pelataran ruang medical check up RSPAD Gatot Soebroto sekira pukul 08.00, Minggu (12/8). Mereka dijadwalkan akan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Jokowi dan Ma’ruf tampak kompak mengenakan pakaian serba putih. Jokowi mengenakan kemeja putih yang menjadi ciri khasnya, sedangkan Ma’ruf tetap dengan identitasnya sebagai ulama.

Kompak Berpakaian Serba Putih

Jokowi dan Ma’ruf Amin melemparkan senyum dan menghampiri awak media. Mereka kompak mengenakan pakaian serba putih. Jokowi tampak memakai kemeja putih dengan corak warna terang bertuliskan “Bersih merakyat kerja nyata”. Sementara, Ma’ruf Amin memakai baju putih berlapis sorban putih, kacamata, dan songkok hitam.

Ditemani Putra-Putri Bungsu

Selain didampingi oleh parpol pendukung, Jokowi dan Ma’ruf Amin juga didampingi oleh putra-putri bungsu mereka. Tak lama setelah turun dari mobil, putra Jokowi, Kaesang Pangarep tampak menghampiri. Senada dengan ayahnya, dia mengenakan kaus berwarna putih.

Tak ada kalimat yang diucapkan, hanya melempar senyum pada awak media. Sementara, putri bungsu Ma’ruf Amin, Siti Haniatunnisa tampak menyempil di belakang Jokowi dan Ma’ruf Amin. Dia mengenakan baju dan jilbab berwarna krem.

Jokowi Dan Ma’ruf Amin Berpuasa 8 jam

Terkait persiapan, keduanya mengaku telah berpuasa sesuai ketentuan yang berlaku. “Persiapannya ya kami ikuti aturan saja. Ikut proses. Iya persiapannya puasa dari semalam. Belum (minum air putih),” ujar Jokowi sambil melempar senyum. Ma’ruf Amin juga menyatakan hal yang sama. “Puasa juga. Mengikuti proses yang ada. Saya didampingi putri bungsu,” kata Ma’ruf.

Setelah Bebas, Ahok Akan Ikut Kanpanye Bersama Jokowi Dan Ma’ruf Amin

Setelah Bebas, Ahok Akan Ikut Kanpanye Bersama Jokowi Dan Ma’ruf Amin

Setelah Bebas, Ahok Akan Ikut Kanpanye Bersama Jokowi Dan Ma’ruf Amin

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyebut telah saling berkirim surat dengan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terkait Pilpres 2019. Ahok disebut Luhut bakal mendukung dan akan ikut kampanye untuk Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ada yang bilang ke saya Pak Ahok marah (karena Jokowi pilih Ma’ruf Amin), kemarin beliau tulis surat ke saya bilang setelah saya keluar penjara saya pengin ikut kampanye capres-cawapres,” kata Luhut saat sambutan dalam deklarasi purnawirawan TNI tergabung dalam #Cakra19 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (12/8).

Mendengar pernyataan Luhut, para pendukung Ahok yang juga hadir di deklarasi dukungan purnawirawan TNI untuk Jokowi-Maruf bertepuk tangan. “Hore-hore,” sambut hadirin.

Luhut juga sebelumnya mengaku telah menerima surat dari Ahok terkait dukungannya untuk Jokowi dan Ma’ruf Amin. Jadi enggak ada Ahoker yang marah, saya pikir kemarin Amalia (Ayuningtyas) dan Singgih juga sudah bertemu dengan Pak Ahok, mereka mengatakan saya mendukung Pak Ma’ruf Amin.

Jadi kita melihat dari positifnya semua mendukung, untuk kebaikan NKRI. NKRI itu harga mati,” tandasnya.  Kabar soal Ahok dan relawannya tak mendukung Jokowi di 2019 itu terkait kasus penistaan agama yang menimpa Ahok.

Ahok dinyatakan bersalah oleh pengadilan, setelah adanya fatwa MUI yang dipimpin Ma’ruf Amin bahwa Ahok pernyataan Al-Maidah ayat 51 salah. Ma’ruf juga pernah menjadi saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk meyakinkan bahwa Ahok bersalah.  Ahok saat ni masih menjalani hukuman 2 tahun penjara di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.

Ahok sendiri sudah dinyatakan bisa mendapat pembebasan bersyarat pada Agustus 2018. Namun, mantan orang nomor satu di DKI Jakarta itu ingin menjalani hukumannya sampai tuntas dan menolak pembebasan bersyaratnya.

 

Tak Kecewa, Jokowi Dodo Memilih Ma’ruf Amin Sebagai Calon Wakil Presidennya

Tak Kecewa, Jokowi Dodo Memilih Ma’ruf Amin Sebagai Calon Wakil Presidennya

Tak Kecewa, Jokowi Dodo Memilih Ma’ruf Amin Sebagai Calon Wakil Presidennya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak kecewa dengan pilihan Joko Widodo atau Jokowi yang menunjuk Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presidennya. Ia tidak kecewa, kalau kaget sedikit karena telah mendapatkan calon wakil presiden baru.

Jokowi adalah pendobrak kebekuan tradisi politik lama yang puluhan tahun dimonopoli para ningrat politik nasional,” ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 Agustus 2018.

Adapun Mahfud MD dimata PSI adalah tokoh yang berpengalaman dalam memimpin, teruji secara integritas, dan merupakan salah satu tokoh agama yang bisa diterima semua kalangan.

Apalagi, Mahfud juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, anggota DPR, dan pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi.

“Pak Mahfud ini paket komplet, saya mengenal beliau sebagai orang yang tegas dan jujur,” ujar Grace. Meski akhirnya Mahfud MD tak dipilih sebagai cawapres, Grace menegaskan PSI akan tetap mendukung Jokowi.

Nama Mahfud MD sebagai cawapres Jokowi menguat di H-1 pendaftaran calon presiden. Mahfud bahkan sudah menyiapkan segala sesuatunya termasuk mengurus surat tak terkait masalah pidana di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

Bahkan Mahfud berada di lokasi yang tak jauh dari pertemuan ketua umum partai koalisi dengan Jokowi di restoran Plataran, Menteng. Namun nama yang keluar dari pertemuan itu rupanya Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin.

Grace mengatakan, PSI memahami situasi pelik yang dialami Jokowi pada detik-detik terakhir pengambilan keputusan soal calon wakil presidennya.

Politikus Partai Nasional Demokrat, Taufiqul Hadi, tidak menampik jika sosok Ma’ruf Amin mempunyai sisi lemah dalam menjaring dukungan pemilih milenial. Namun kelemahan itu bisa ditutupi oleh Jokowi. Partai koalisi, kata Taufiq akan bertumpu pada Jokowi untuk mendulang suara pemilih milenial. “Untuk suara milinial akan dicover oleh sosok Pak Jokowi,” ujar Taufiq.

Sebab, usia Jokowi masih tergolong muda untuk posisi kepala negara. Hal itu ditunjang penampilan Jokowi yang beberapa kali memakai jeans, bahkan sepeda motor modifikasi. Ia yakin penampilan Jokowi mampu menutupi sisi senioritas Ma’ruf Amin.

Ma'ruf Amin Tunggu Waktu Untuk Temui Jusuf Kalla

Ma’ruf Amin Tunggu Waktu Untuk Temui Jusuf Kalla

KH Ma’ruf Amin tengah menggelar pertemuan dengan PPP dan Golkar, setelah melakukan pendaftaran capres cawapres bersama Joko Widodo di Kantor Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat hari ini. Setelah pertemuan tersebut, Ma’ruf juga sudah berencana akan melakukan pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Pagi tadi, Joko Widodo bersama dengan KH Ma’ruf Amin sudah resmi mendaftarkan diri sebagai capres cawapres pilpres 2019. Dalam orasinya, Jokowi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menciptakan pemilu yang berlangsung dengan aman dan tertib.

Baca juga : Massa Pendukung Prabowo Teriakkan Ganti Presiden

“Ya saya nanti akan menemui beliau (JK),” kata Ma’ruf kepada wartawan di DPP Golkar, Jl. Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Jumat 10 Agustus 2018. Soal kapan waktu pertemuan, Ma’ruf menyebut jadwal segera diatur.

“Nanti diatur, siapa nanti ada yang mengatur, jangan sampai saya datang, beliaunya nggak ada lagi,” katanya. JK sedang mempertimbangkan untuk bergabung tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ya tentu sedang kita pertimbangkan segala hal, tapi saya tetap menjanjikan untuk membantu Pak Jokowi. Jadi sedang kita pertimbangkan bagaimana caranya,” kata JK di kantor Wapres.

Selanjutnya, Bakal calon wakil presiden (cawapres) KH Ma’ruf Amin akan menjalani tes kesehatan pada Minggu, 12 Agustus 2018. Ma’ruf mengaku tidak memiliki persiapan khusus. KPU memang telah menentukan jadwal tes kesehatan bagi pasangan capres dan cawapres. Untuk Jokowi dan Ma’ruf dijadwalkan pada Minggu, 18 Agustus 2018. “Nggak (persiapan). Pokoknya apa adanya saja,” ucap Ma’ruf di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.

Sedangkan untuk pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dijadwalkan pada Senin, 13 Agustus 2018. Tes kesehatan bakal digelar di RSPAD Gatot Soebroto. Standar pemeriksaan kesehatan itu disebut KPU ditentukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang kemudian diterjemahkan KPU dalam surat keputusan.

Pendaftaran Capres cawapres hari tidak begitu ramai, namun sedikit memberikan aura panas di Pilpres 2019 kali ini. Rentetan deklarasi dan pendaftaran capres/cawapres 2019 oleh Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah usai. Masing-masing kubu memiliki warna-warna tersendiri saat deklarasi dan pendaftaran Pilpres di KPU. Usai melakukan orasi, kedua kubu saling melakukan rapatnya masing-masing untuk persiapan tes kesehatan yang sudah diberitakan oleh KPU

Hasto Kristiyanto : Akan Ada 10 Sekjen Koalisi Jokowi

Hasto Kristiyanto : Akan Ada 10 Sekjen Koalisi Jokowi

PDIP memberi isyarat bahwa akan ada partai baru yang merapat di koalisi Joko Widodo (Jokowi). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut akan ada 10 partai yang ada di koalisi Jokowi, sementara sekjen parpol koalisi Jokowi kini hanya berjumlah 9. Adanya parpol baru yang akan bergabung dengn koalisi Jokowi sepertinya sudah diketahui oleh PDIP.

Meski begitu, Hasto tak merinci lebih jauh soal ucapannya itu. Dia justru berbicara soal hasil kunjungan para sekjen koalisi Jokowi ke KPU untuk menanyakan mekanisme pendaftaran capres-cawapres menjelang penutupan, Jumat 10 Agustus 2018. Insyaallah kata teman-teman sekjen bisa jadi 10, kira-kira seperti itu,” ujar Hasto setelah bertandang ke KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Baca juga : Ali Mochtar Sebut Mulut Amien Rais Kaya Comberan

“Jadi penjelasan tadi sudah sangat gamblang. Kami pastikan kami akan berikan informasi lebih awal di dalam pendaftaran ini karena bagaimanapun juga kami telah bersepakat untuk mengusung Pak Jokowi. Tapi calon wakil presiden sementara calon wakil presidennya kita tunggu pada waktu dekat nanti juga akan disampaikan kepada publik karena ini merupakan satu kesatuan,” tuturnya.

Sinyal soal PAN akan masuk ke koalisi Jokowi juga sempat disinggung oleh Sekjen PKB Abdul Kadir Karding. Dia mempersilakan bila PAN memutuskan berada di koalisi Jokowi.

“Prinsipnya kami terbuka, untuk semua partai yang akan bergabung prinsipnya itu. Jadi kalau misalnya ada mau bergabung yang lain, misalnya teman-teman PAN, kita terbuka,” ujar Karding di lokasi yang sama.

Dia pun berbicara soal tim pemenangan Jokowi yang tengah disusun para sekjen. Timses gabungan ini berasal dari parpol pendukung, tokoh masyarakat, hingga relawan.

“Modelnya kan kolektif kolegial, pasti nanti ketuanya dipilih bersama, saya sih tentu persetujuan presiden atau paslon, siapa yang dikehendaki. Yang kedua, wakil-wakilnya dari partai-partai, lalu war room itu dari sekjen-sekjen, taruhlah kepala sukunya biar Pak Hasto kita support itu war room ya,” kata Karding.

Seperti diketahui, Hingga kini PAN belum memutuskan sikap resmi untuk maju ke Pilpres 2019. Sedangkan KPU sudah menentukan penutupan pendaftaran capres-cawapres 2019 akan berakhir besok Sabtu 11 Agustus 2018.

Ali Mochtar Sebut Mulut Amien Rais Kaya Comberan

Ali Mochtar Sebut Mulut Amien Rais Kaya Comberan

Ali Mochtar (Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP) kini sedang menolak PAN untuk bergabung di koalisi pendukung Joko Widodo, karena dirinya melihat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais selalu mengeritik pemerintahan yang sedang dijalankan Jokowi.

Padahal PAN termasuk partai koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Selain itu, ada perwakilan PAN di Kabinet Kerja. Kali ini Ngabalin menolak PAN dengan nada keras.

“Dari awal kan kayak Pak Amien Rais, ngomong-nya kayak comberan. Hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Kalau Anda sebut pemerintah itu tidak benar, berarti Anda kirim orang salah. Kan pemerintahan itu ada wakilnya PAN. Jadi sudah deh, nggak usah,” ujar Ngabalin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 7 Agustus 2018.

Ngabalin mengatakan tak ada masalah bila PAN tak bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Menurutnya, para relawan sudah siap memperjuangkan Jokowi kembali menjabat pada periode 2019-2024.

“Bahkan mungkin orang-orang yang selama ini mendukung Pak Jokowi malah berhenti mendukung. Sudah deh, tutup pintu, cukup. Kami nggak ada masalah di sini. Relawan semua siap mendukung Jokowi dua periode. Makanya kami bilang, lanjutkan. Kalau mereka beringas, kami akan lawan. Kalau masih bandel, kami libas,” ungkapnya.

Jika PAN masih ingin bergabung, Ngabalin meminta partai itu bersikap tegas untuk mendukung. Selain itu, dia meminta Amien tidak terus-menerus menyerang Jokowi. “Makanya itu dari awal harus tegas. Bilang dong sama Amien Rais, PAN itu kan pendukung Presiden, kenapa hari-hari ngomong-nya kayak comberan begitu,” tutur Ngabalin.

Terkait hal ini, PAN tak mau serius menanggapi pernyataan Ngabalin. Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo justru balik mempertanyakan siapa yang sebenarnya menginginkan PAN bergabung.

“Silakan Bang Ali tanya Presiden, yang pengin sekali PAN bergabung sebenarnya siapa,” ujar Dradjad kepada wartawan, Selasa 7 Agustus 2018. “Biarkan saja Bang Ali mau bicara apa pun. Kami cuekin saja. Pak Amien dan sahabat-sahabatnya seperti saya tidak mau menanggapi hal-hal yang tidak substansial seperti itu,” sambungnya.

Dradjad menilai kritik dari Amien memiliki manfaat bagi bangsa. “Karena jika Pak Amien mengkritik, itu tentang sesuatu yang substansial, yang penting dan bermanfaat bagi Indonesia, serta dasarnya kuat,” ucapnya.

Sejauh ini, PAN memang cenderung ke arah koalisi Prabowo Subianto bersama Gerindra cs. Namun sore ini, Ketum PAN Zulkifli Hasan diketahui diam-diam merapat ke Istana Kepresidenan. Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengungkap isi pertemuan Zulkifli dengan Jokowi.

Yandri tak menampik soal isi pertemuan kedua tokoh itu menyinggung Pilpres 2019. Selain itu, dimungkinkan Zulkifli menyampaikan arah sikap PAN yang tak lagi berada dalam koalisi pendukung Jokowi. Pada Kamis (9/8) nanti, PAN akan menggelar rakernas untuk memutuskan sikap pada Pilpres 2019.

Hanafi Tarik Posisi Kadernya

Hanafi Tarik Posisi Kadernya

Sekretariat Nasional (Seknas) meminta PAN agar menarik kadernya yang bernama Asman Abnur dari posisi Menpan RB. Sementara Waketum PAN Hanafi Rais mengatakan bahwa keberadaan kader partainya di kabinet pemerintahan tersebut dianggap sebagai wakaf politik.

Pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti sikap PAN di Pilpres 2019 yang mendukung Prabowo Subianto. Mereka meminta PAN untuk menarik kadernya, Asman Abnur yang saat ini menjabat sebagai Menpan-RB. Dia mengatakan semestinya Asman sudah mundur sejak lama karena sikap PAN yang menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla). Mereka meminta PAN untuk tak ambil keuntungan karena Jokowi tak melakukan reshuffle.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas, mengatakan sikap politik PAN tak etis. Sikap PAN tersebut, kata Umbas, memalukan. Sikap politik PAN yang ambigu dan bermain ‘dua kaki’ jelas tidak menjunjung etika politik dan sesungguhnya memalukan dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu sekali lagi kami mendesak segera menarik Asman Abnur dari kabinet kerja.

“Ketika ada menteri dari PAN masuk kabinet ini, itu kita istilahkan sebagai wakaf politik. Artinya itu sudah bukan lagi dimiliki sepenuhnya oleh partai, tapi tergantung penilaian presiden,” kata Hanafi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).

Dia mengatakan, PAN tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. PAN menyerahkan keputusan pertimbangan untuk mundur kepada Asman Abnur. “Saya tidak terlalu mempersoalkan itu. Tapi kalau menteri yang bersangkutan punya pertimbangan lain mau mundur, ya silakan saja,” ujarnya.

Hanafi menegaskan partainya tak akan intervensi persoalan tersebut. “Tapi namanya sudah wakaf untuk bangsa ya kita tak intervensi. Itu juga tergantung presiden karena sudah menjadi anak buah presiden,” kata Hanafi.

Padahal PAN termasuk partai koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Selain itu, ada perwakilan PAN di Kabinet Kerja. Kali ini Ngabalin menolak PAN dengan nada keras.

Sebagaimana diketahui, di Pilpres 2019, PAN memutuskan untuk berada di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. PAN berkoalisi dengan Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat mengusung Prabowo-Sandiaga Uno.

Sohibul Iman : Gerindra Akan Beri Kursi DKI-2 Untuk PKS

Sohibul Iman : Gerindra Akan Beri Kursi DKI-2 Untuk PKS

Dalam masa pendaftarannya untuk maju menjadi cawapres 2019, Sandiaga Uno tengah mengajukan surat pengunduran diri dari posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dari keputusan itu, PKS yakin bahwa Gerindra akan memberikan kursi DKI-2 yang kini ditinggalkan Sandiaga Uno.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama dengan Sandiago Uno telah resmi mendaftarakan diri untuk menjadi capers cawapes ke Kantor Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat tadi setelah shalat Jumat. Prabowo juga meminta izin saat berpidato, bahwa dia ingin berkuasa atas nama rakyat.

Sohibul mengungkit posisi cawapres yang diisi Sandiaga, kader Gerindra yang kini telah mundur. PKS diyakini akan mendapat jatah kursi wagub. “Dari PKS memberikan posisi wakil presiden, tentu mereka memberikan hak prioritas kepada PKS untuk menjadi wagub,” ujarnya.

Saat dimunculkan nama Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Sohibul mengaku belum tahu. “(Mardani) itu belum tahu,” sebutnya. Meski begitu, ia mengungkapkan, nama pengganti Sandiaga akan diputuskan dalam waktu dekat.

“Tentu karena pengusungnya dari gerindra dan PKS, ya nanti mungkin calon wakil gubernurnya pengganti Pak Sandi itu sesuai kesepakatan dari pengusung itu dari PKS,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (10/8/2018)

Ditanya soal siapa saja nama-nama yang mungkin mengisi pos yang ditinggalkan Sandi, Fadli mempersilakan media bertanya langsung ke PKS. Termasuk soal apakah ada nama Mardani Ali Sera.

Sebelumnya Ketum PKS Sohibul Iman meyakini Gerindra akan memberi kursi DKI-2 yang ditinggalkan Sandiaga. Saat dimunculkan nama Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Sohibul mengaku belum tahu.

“Secara aturan, yang bisa ganti Pak Sandi itu kan dari PKS dan Gerindra, karena dulu yang ngusung dari dua partai itu,” kata Sohibul di KPU di Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat 10 Agustus 2018.

Hal ini akan menjadi ajang perebutan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno, kala dirinya mendaftarkan diri sebagai cawapres 2019 untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.