Tak Kecewa, Jokowi Dodo Memilih Ma’ruf Amin Sebagai Calon Wakil Presidennya

Tak Kecewa, Jokowi Dodo Memilih Ma’ruf Amin Sebagai Calon Wakil Presidennya

Tak Kecewa, Jokowi Dodo Memilih Ma’ruf Amin Sebagai Calon Wakil Presidennya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak kecewa dengan pilihan Joko Widodo atau Jokowi yang menunjuk Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presidennya. Ia tidak kecewa, kalau kaget sedikit karena telah mendapatkan calon wakil presiden baru.

Jokowi adalah pendobrak kebekuan tradisi politik lama yang puluhan tahun dimonopoli para ningrat politik nasional,” ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 Agustus 2018.

Adapun Mahfud MD dimata PSI adalah tokoh yang berpengalaman dalam memimpin, teruji secara integritas, dan merupakan salah satu tokoh agama yang bisa diterima semua kalangan.

Apalagi, Mahfud juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, anggota DPR, dan pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi.

“Pak Mahfud ini paket komplet, saya mengenal beliau sebagai orang yang tegas dan jujur,” ujar Grace. Meski akhirnya Mahfud MD tak dipilih sebagai cawapres, Grace menegaskan PSI akan tetap mendukung Jokowi.

Nama Mahfud MD sebagai cawapres Jokowi menguat di H-1 pendaftaran calon presiden. Mahfud bahkan sudah menyiapkan segala sesuatunya termasuk mengurus surat tak terkait masalah pidana di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

Bahkan Mahfud berada di lokasi yang tak jauh dari pertemuan ketua umum partai koalisi dengan Jokowi di restoran Plataran, Menteng. Namun nama yang keluar dari pertemuan itu rupanya Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin.

Grace mengatakan, PSI memahami situasi pelik yang dialami Jokowi pada detik-detik terakhir pengambilan keputusan soal calon wakil presidennya.

Politikus Partai Nasional Demokrat, Taufiqul Hadi, tidak menampik jika sosok Ma’ruf Amin mempunyai sisi lemah dalam menjaring dukungan pemilih milenial. Namun kelemahan itu bisa ditutupi oleh Jokowi. Partai koalisi, kata Taufiq akan bertumpu pada Jokowi untuk mendulang suara pemilih milenial. “Untuk suara milinial akan dicover oleh sosok Pak Jokowi,” ujar Taufiq.

Sebab, usia Jokowi masih tergolong muda untuk posisi kepala negara. Hal itu ditunjang penampilan Jokowi yang beberapa kali memakai jeans, bahkan sepeda motor modifikasi. Ia yakin penampilan Jokowi mampu menutupi sisi senioritas Ma’ruf Amin.

Ma'ruf Amin Tunggu Waktu Untuk Temui Jusuf Kalla

Ma’ruf Amin Tunggu Waktu Untuk Temui Jusuf Kalla

KH Ma’ruf Amin tengah menggelar pertemuan dengan PPP dan Golkar, setelah melakukan pendaftaran capres cawapres bersama Joko Widodo di Kantor Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat hari ini. Setelah pertemuan tersebut, Ma’ruf juga sudah berencana akan melakukan pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Pagi tadi, Joko Widodo bersama dengan KH Ma’ruf Amin sudah resmi mendaftarkan diri sebagai capres cawapres pilpres 2019. Dalam orasinya, Jokowi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menciptakan pemilu yang berlangsung dengan aman dan tertib.

Baca juga : Massa Pendukung Prabowo Teriakkan Ganti Presiden

“Ya saya nanti akan menemui beliau (JK),” kata Ma’ruf kepada wartawan di DPP Golkar, Jl. Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Jumat 10 Agustus 2018. Soal kapan waktu pertemuan, Ma’ruf menyebut jadwal segera diatur.

“Nanti diatur, siapa nanti ada yang mengatur, jangan sampai saya datang, beliaunya nggak ada lagi,” katanya. JK sedang mempertimbangkan untuk bergabung tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ya tentu sedang kita pertimbangkan segala hal, tapi saya tetap menjanjikan untuk membantu Pak Jokowi. Jadi sedang kita pertimbangkan bagaimana caranya,” kata JK di kantor Wapres.

Selanjutnya, Bakal calon wakil presiden (cawapres) KH Ma’ruf Amin akan menjalani tes kesehatan pada Minggu, 12 Agustus 2018. Ma’ruf mengaku tidak memiliki persiapan khusus. KPU memang telah menentukan jadwal tes kesehatan bagi pasangan capres dan cawapres. Untuk Jokowi dan Ma’ruf dijadwalkan pada Minggu, 18 Agustus 2018. “Nggak (persiapan). Pokoknya apa adanya saja,” ucap Ma’ruf di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.

Sedangkan untuk pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dijadwalkan pada Senin, 13 Agustus 2018. Tes kesehatan bakal digelar di RSPAD Gatot Soebroto. Standar pemeriksaan kesehatan itu disebut KPU ditentukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang kemudian diterjemahkan KPU dalam surat keputusan.

Pendaftaran Capres cawapres hari tidak begitu ramai, namun sedikit memberikan aura panas di Pilpres 2019 kali ini. Rentetan deklarasi dan pendaftaran capres/cawapres 2019 oleh Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah usai. Masing-masing kubu memiliki warna-warna tersendiri saat deklarasi dan pendaftaran Pilpres di KPU. Usai melakukan orasi, kedua kubu saling melakukan rapatnya masing-masing untuk persiapan tes kesehatan yang sudah diberitakan oleh KPU

Hasto Kristiyanto : Akan Ada 10 Sekjen Koalisi Jokowi

Hasto Kristiyanto : Akan Ada 10 Sekjen Koalisi Jokowi

PDIP memberi isyarat bahwa akan ada partai baru yang merapat di koalisi Joko Widodo (Jokowi). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut akan ada 10 partai yang ada di koalisi Jokowi, sementara sekjen parpol koalisi Jokowi kini hanya berjumlah 9. Adanya parpol baru yang akan bergabung dengn koalisi Jokowi sepertinya sudah diketahui oleh PDIP.

Meski begitu, Hasto tak merinci lebih jauh soal ucapannya itu. Dia justru berbicara soal hasil kunjungan para sekjen koalisi Jokowi ke KPU untuk menanyakan mekanisme pendaftaran capres-cawapres menjelang penutupan, Jumat 10 Agustus 2018. Insyaallah kata teman-teman sekjen bisa jadi 10, kira-kira seperti itu,” ujar Hasto setelah bertandang ke KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Baca juga : Ali Mochtar Sebut Mulut Amien Rais Kaya Comberan

“Jadi penjelasan tadi sudah sangat gamblang. Kami pastikan kami akan berikan informasi lebih awal di dalam pendaftaran ini karena bagaimanapun juga kami telah bersepakat untuk mengusung Pak Jokowi. Tapi calon wakil presiden sementara calon wakil presidennya kita tunggu pada waktu dekat nanti juga akan disampaikan kepada publik karena ini merupakan satu kesatuan,” tuturnya.

Sinyal soal PAN akan masuk ke koalisi Jokowi juga sempat disinggung oleh Sekjen PKB Abdul Kadir Karding. Dia mempersilakan bila PAN memutuskan berada di koalisi Jokowi.

“Prinsipnya kami terbuka, untuk semua partai yang akan bergabung prinsipnya itu. Jadi kalau misalnya ada mau bergabung yang lain, misalnya teman-teman PAN, kita terbuka,” ujar Karding di lokasi yang sama.

Dia pun berbicara soal tim pemenangan Jokowi yang tengah disusun para sekjen. Timses gabungan ini berasal dari parpol pendukung, tokoh masyarakat, hingga relawan.

“Modelnya kan kolektif kolegial, pasti nanti ketuanya dipilih bersama, saya sih tentu persetujuan presiden atau paslon, siapa yang dikehendaki. Yang kedua, wakil-wakilnya dari partai-partai, lalu war room itu dari sekjen-sekjen, taruhlah kepala sukunya biar Pak Hasto kita support itu war room ya,” kata Karding.

Seperti diketahui, Hingga kini PAN belum memutuskan sikap resmi untuk maju ke Pilpres 2019. Sedangkan KPU sudah menentukan penutupan pendaftaran capres-cawapres 2019 akan berakhir besok Sabtu 11 Agustus 2018.

Ali Mochtar Sebut Mulut Amien Rais Kaya Comberan

Ali Mochtar Sebut Mulut Amien Rais Kaya Comberan

Ali Mochtar (Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP) kini sedang menolak PAN untuk bergabung di koalisi pendukung Joko Widodo, karena dirinya melihat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais selalu mengeritik pemerintahan yang sedang dijalankan Jokowi.

Padahal PAN termasuk partai koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Selain itu, ada perwakilan PAN di Kabinet Kerja. Kali ini Ngabalin menolak PAN dengan nada keras.

“Dari awal kan kayak Pak Amien Rais, ngomong-nya kayak comberan. Hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Kalau Anda sebut pemerintah itu tidak benar, berarti Anda kirim orang salah. Kan pemerintahan itu ada wakilnya PAN. Jadi sudah deh, nggak usah,” ujar Ngabalin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 7 Agustus 2018.

Ngabalin mengatakan tak ada masalah bila PAN tak bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Menurutnya, para relawan sudah siap memperjuangkan Jokowi kembali menjabat pada periode 2019-2024.

“Bahkan mungkin orang-orang yang selama ini mendukung Pak Jokowi malah berhenti mendukung. Sudah deh, tutup pintu, cukup. Kami nggak ada masalah di sini. Relawan semua siap mendukung Jokowi dua periode. Makanya kami bilang, lanjutkan. Kalau mereka beringas, kami akan lawan. Kalau masih bandel, kami libas,” ungkapnya.

Jika PAN masih ingin bergabung, Ngabalin meminta partai itu bersikap tegas untuk mendukung. Selain itu, dia meminta Amien tidak terus-menerus menyerang Jokowi. “Makanya itu dari awal harus tegas. Bilang dong sama Amien Rais, PAN itu kan pendukung Presiden, kenapa hari-hari ngomong-nya kayak comberan begitu,” tutur Ngabalin.

Terkait hal ini, PAN tak mau serius menanggapi pernyataan Ngabalin. Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo justru balik mempertanyakan siapa yang sebenarnya menginginkan PAN bergabung.

“Silakan Bang Ali tanya Presiden, yang pengin sekali PAN bergabung sebenarnya siapa,” ujar Dradjad kepada wartawan, Selasa 7 Agustus 2018. “Biarkan saja Bang Ali mau bicara apa pun. Kami cuekin saja. Pak Amien dan sahabat-sahabatnya seperti saya tidak mau menanggapi hal-hal yang tidak substansial seperti itu,” sambungnya.

Dradjad menilai kritik dari Amien memiliki manfaat bagi bangsa. “Karena jika Pak Amien mengkritik, itu tentang sesuatu yang substansial, yang penting dan bermanfaat bagi Indonesia, serta dasarnya kuat,” ucapnya.

Sejauh ini, PAN memang cenderung ke arah koalisi Prabowo Subianto bersama Gerindra cs. Namun sore ini, Ketum PAN Zulkifli Hasan diketahui diam-diam merapat ke Istana Kepresidenan. Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengungkap isi pertemuan Zulkifli dengan Jokowi.

Yandri tak menampik soal isi pertemuan kedua tokoh itu menyinggung Pilpres 2019. Selain itu, dimungkinkan Zulkifli menyampaikan arah sikap PAN yang tak lagi berada dalam koalisi pendukung Jokowi. Pada Kamis (9/8) nanti, PAN akan menggelar rakernas untuk memutuskan sikap pada Pilpres 2019.

Hanafi Tarik Posisi Kadernya

Hanafi Tarik Posisi Kadernya

Sekretariat Nasional (Seknas) meminta PAN agar menarik kadernya yang bernama Asman Abnur dari posisi Menpan RB. Sementara Waketum PAN Hanafi Rais mengatakan bahwa keberadaan kader partainya di kabinet pemerintahan tersebut dianggap sebagai wakaf politik.

Pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti sikap PAN di Pilpres 2019 yang mendukung Prabowo Subianto. Mereka meminta PAN untuk menarik kadernya, Asman Abnur yang saat ini menjabat sebagai Menpan-RB. Dia mengatakan semestinya Asman sudah mundur sejak lama karena sikap PAN yang menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla). Mereka meminta PAN untuk tak ambil keuntungan karena Jokowi tak melakukan reshuffle.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas, mengatakan sikap politik PAN tak etis. Sikap PAN tersebut, kata Umbas, memalukan. Sikap politik PAN yang ambigu dan bermain ‘dua kaki’ jelas tidak menjunjung etika politik dan sesungguhnya memalukan dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu sekali lagi kami mendesak segera menarik Asman Abnur dari kabinet kerja.

“Ketika ada menteri dari PAN masuk kabinet ini, itu kita istilahkan sebagai wakaf politik. Artinya itu sudah bukan lagi dimiliki sepenuhnya oleh partai, tapi tergantung penilaian presiden,” kata Hanafi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).

Dia mengatakan, PAN tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. PAN menyerahkan keputusan pertimbangan untuk mundur kepada Asman Abnur. “Saya tidak terlalu mempersoalkan itu. Tapi kalau menteri yang bersangkutan punya pertimbangan lain mau mundur, ya silakan saja,” ujarnya.

Hanafi menegaskan partainya tak akan intervensi persoalan tersebut. “Tapi namanya sudah wakaf untuk bangsa ya kita tak intervensi. Itu juga tergantung presiden karena sudah menjadi anak buah presiden,” kata Hanafi.

Padahal PAN termasuk partai koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Selain itu, ada perwakilan PAN di Kabinet Kerja. Kali ini Ngabalin menolak PAN dengan nada keras.

Sebagaimana diketahui, di Pilpres 2019, PAN memutuskan untuk berada di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. PAN berkoalisi dengan Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat mengusung Prabowo-Sandiaga Uno.

Sohibul Iman : Gerindra Akan Beri Kursi DKI-2 Untuk PKS

Sohibul Iman : Gerindra Akan Beri Kursi DKI-2 Untuk PKS

Dalam masa pendaftarannya untuk maju menjadi cawapres 2019, Sandiaga Uno tengah mengajukan surat pengunduran diri dari posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dari keputusan itu, PKS yakin bahwa Gerindra akan memberikan kursi DKI-2 yang kini ditinggalkan Sandiaga Uno.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama dengan Sandiago Uno telah resmi mendaftarakan diri untuk menjadi capers cawapes ke Kantor Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat tadi setelah shalat Jumat. Prabowo juga meminta izin saat berpidato, bahwa dia ingin berkuasa atas nama rakyat.

Sohibul mengungkit posisi cawapres yang diisi Sandiaga, kader Gerindra yang kini telah mundur. PKS diyakini akan mendapat jatah kursi wagub. “Dari PKS memberikan posisi wakil presiden, tentu mereka memberikan hak prioritas kepada PKS untuk menjadi wagub,” ujarnya.

Saat dimunculkan nama Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Sohibul mengaku belum tahu. “(Mardani) itu belum tahu,” sebutnya. Meski begitu, ia mengungkapkan, nama pengganti Sandiaga akan diputuskan dalam waktu dekat.

“Tentu karena pengusungnya dari gerindra dan PKS, ya nanti mungkin calon wakil gubernurnya pengganti Pak Sandi itu sesuai kesepakatan dari pengusung itu dari PKS,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (10/8/2018)

Ditanya soal siapa saja nama-nama yang mungkin mengisi pos yang ditinggalkan Sandi, Fadli mempersilakan media bertanya langsung ke PKS. Termasuk soal apakah ada nama Mardani Ali Sera.

Sebelumnya Ketum PKS Sohibul Iman meyakini Gerindra akan memberi kursi DKI-2 yang ditinggalkan Sandiaga. Saat dimunculkan nama Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Sohibul mengaku belum tahu.

“Secara aturan, yang bisa ganti Pak Sandi itu kan dari PKS dan Gerindra, karena dulu yang ngusung dari dua partai itu,” kata Sohibul di KPU di Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat 10 Agustus 2018.

Hal ini akan menjadi ajang perebutan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno, kala dirinya mendaftarkan diri sebagai cawapres 2019 untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Pasangan Capres Cawapres Akan Tes Kesehatan

Pasangan Capres Cawapres Akan Tes Kesehatan

Dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sudah resmi mendaftar ke Kantor Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat Jumat 10 Agustus 2018 tadi. Selanjutnya mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan unuk berlaga dalam pilpres 2019 nanti.

Joko Widodo sudah memilih KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres pendampingnya. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga memutuskan untuk maju bersama dengan Sandiaga Uno yang sebagai cawapres. Kemudian, kedua cawapres 2019 sama-sama memiliki kemampuan yang bisa dibilang berbeda.

“Mulai dari luar mata, telinga, gigi, dan di (organ) dalam,” kata komisioner KPU Hasyim Asyari di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018). Tak hanya fisik, pemeriksaan kejiwaan juga bakal dilakukan. Berdasar pada aturan, capres dan cawapres harus sehat secara jasmani maupun rohani dalam menjalankan tugasnya.

“Termasuk kemampuan rohani, ada psikotes. UU kan menentukan syaratnya mampu secara jasmani dan rohani,” ucap Hasyim.

Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin mendapat giliran tes kesehatan pada Minggu, 12 Agustus 2018. Disusul keesokan harinya pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Senin, 13 Agustus 2018.

Standar pemeriksaan kesehatan itu disebut Hasyim ditentukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang kemudian diterjemahkan KPU dalam surat keputusan. Pemeriksaan kesehatan nantinya dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto.

“Itu yang menentukan adalah Ikatan Dokter Indonesia, itu kemudian dijadikan bahan SK (Surat Keputusan) oleh KPU (sebagai) petunjuk teknis standar kesehatan,” imbuh Hasyim. Karena untuk menjadi seorang pemimpin negara harus memiliki lahir dan batin yang sehat. Hal ini sudah ada diperaturan yang disampaikan KPU dan ada di dalam Undang-Undang.

“Berdasarkan indikator yang telah ditentukan, itu nanti dijadikan bahan rapat oleh tim dokter dari hasil tersebut. Apakah mampu atau tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan,” imbuh Hasyim.

Aturan rinci terkait pemeriksaan tersebut terdapat pada SK KPU Nomor 1004 Tahun 2018 Tentang Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Pemilu 2019.

Keunggulan Cawapres Jokowi Dan Prabowo Di Mata Eko

Keunggulan Cawapres Jokowi Dan Prabowo Di Mata Eko

Joko Widodo sudah memilih KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres pendampingnya. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga memutuskan untuk maju bersama dengan Sandiaga Uno yang sebagai cawapres. Kemudian, kedua cawapres 2019 sama-sama memiliki kemampuan yang bisa dibilang berbeda.

KH Ma’ruf Amin mempunyai kemampuan dalam bidang ekonomi syariah yang akan diterapkan di posisinya nanti. Sedangkan Sandiaga Uno hanya mempunyai pengalaman sebagai pengusaha.

“Kan harus berkaca pada data ya, data 4 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita hanya 5 persenan saja, sehingga butuh akselerasi. Nah akselerasi itu kan butuh memang salah satunya pengalaman. Saya rasa dari sisi itu pak Sandi lebih unggul,” kata Ekonom INDEF Eko Listiyanto, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Sementara sosok Ma’ruf yang religius juga dianggap penting buat perekonomian, khususnya ekonomi syariah. “Tapi yang di sisi lainnya kalau kemudian arahnya kalau ekonomi keumatan dan kemudian itu ekonomi Islam, arahnya berbeda, karena dia anti bunga, itu juga penting,” kata Eko.

Menurutnya, ekonomi syariah di Indonesia cukup tertinggal, padahal potensinya sangat besar untuk dikembangkan. Hal ini sudah banyak dipelajari oleh Ma’ruf sebelum dirinya dipilih oleh Jokowi untuk mendampinginya di kursi negara.

Sedangkan Ma’ruf punya peluang untuk merangkul dunia usaha di lingkungan masyarakat kecil. Caranya lewat ekonomi syariah yang menyentuh ekonomi kerakyatan.

“Kita nggak tahu, masyarakat bawah kan juga bukan investor gede gede. Itu mungkin punya peluang penting. Kalau memang nanti pak Jokowi dengan timnya bisa menyodorkan platfrom ekonomi keumatan yang bisa dorong sektor UMKM, dan lain lain itu punya nilai plus kepada pasangan ini,” tambahnya.

Sementara menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani, pasangan Joko Widodo sebagai cawapres 2019 yang bernama KH Ma’ruf Amin memahami seluk belum perekonomian. Roeslani mengatakan seperti itu dikarenakan dirinya sudah pernah berdiskusi dengan Ma’ruf terkait perekonomian Indonesia.

Ma'ruf Amin Paham Tentang Itu

Ma’ruf Amin Paham Tentang Itu

Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani, pasangan Joko Widodo sebagai cawapres 2019 yang bernama KH Ma’ruf Amin memahami seluk belum perekonomian. Roeslani mengatakan seperti itu dikarenakan dirinya sudah pernah berdiskusi dengan Ma’ruf terkait perekonomian Indonesia.

Dari pertemuan yang berlangsung pada April tahun ini, Rosan menyimpulkan Ma’ruf paham ekonomi. “Jadi agak salah sih kalau banyak yang meragukan beliau mengenai pemahaman perekonomian. Menurut saya sih agak salah ya, karena saya sudah berdiskusi mengenai hal itu,” Jakarta, Jumat (10/8/2018).

“Jadi beliau sih sangat mengerti dan mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terutama mengenai perekonomian syariah, perekonomian umat,” lanjutnya. Dia sebagai pengusaha pun menyambut baik konsep ekonomi syariah yang dimiliki Ma’ruf.

“Kita sebetulnya menyambut sangat baik. Kalau kami kan melihatnya sebagai salah satu alternatif pembiayaan juga, dan pengembangan perekonomian ini, dan di negara-negara maju pun malah perbankan syariah sudah berjalan sangat baik ya di London, di New York,” sebutnya.

Menurutnya, ekonomi syariah di Indonesia cukup tertinggal, padahal potensinya sangat besar untuk dikembangkan. Hal ini sudah banyak dipelajari oleh Ma’ruf sebelum dirinya dipilih oleh Jokowi untuk mendampinginya di kursi negara.

“Nah kalau menurut saya sih kita ketinggalan. Potensi yang sangat besar di Indonesia ini belum digali mengenai perkembangan perekonomian syariah. Oleh karena itu dengan adanya Ma’ruf Amin, bisa mendorong perekonomian syariah untuk terus berkembang, dan dicari terobosan terobosan baru,” terangnya.

Pertemuan Rosan dengan Ma’ruf Amin terjadi pada April 2018 di kediaman Ma’ruf, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam pertemuan itu, Rosan memastikan tidak disinggung soal pencalonan Ma’ruf sebagai cawapres yang baru saja dideklarasikan Kamis 9 Agustus 2018 kemaren.

“Oh tidak sama sekali, tidak sama sekali. Ini kita hanya bicara saja mengenai perekonomian, sama sekali tidak menyinggung itu, sama sekali,” tambahnya. Pendaftaran capres cawapres baru saja berlangsung hari ini. Kemudian KPU akan menutup pendaftaran di hari ini juga, karena menurutnya sudah cukup untuk waktu pendaftaran ini diselenggarakan.

JK Serang Cawapres Jokowi

JK Serang Cawapres Jokowi

Kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kediaman Megawati Soekarnoputri, Teuku Umar berjalan sangat singkat. Jusuf Kalla kemudian meninggalkan rumah Megawati dengan buru-buru. Kunjungan tersebut terlihat pada Jumat 10 Agustus 2018 tadi, tepat saat pendaftaran Jokowi bersama dengan KH Ma’ruf Amin.

Sebelumnya JK sampai di rumah Mega sekitar pukul 16.40 WIB. Tak diketahui apa maksud kunjungan JK ke rumah Mega sore ini. Seperti diketahui, JK menyatakan diundang untuk menghadiri deklarasi Jokowi dan Ma’ruf Amin pada Kamis 9 Agustus 2018 kemarin. Namun JK memutuskan tak hadir karena menganggap itu merupakan ‘panggung’ para Ketum.

Baca juga : Tak Dampingi Jokowi, Jusuf Kalla Sambangi Megawati

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap cawapres yang nantinya terpilih dapat memanfaatkan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China. JK menyarankan wapres ke depan mengambil peluang dari ekonomi dunia yang memanas.

“Jadi kita harus pandai-pandai mengambil kesempatan dalam pertarungan dua orang yang berkelahi. Yang butuh pasti sama dengan China, kalau pasar China holtikulturanya atau permesinannya akan mahal, tapi dari negara negara Indonesia (ke AS) bisa lebih murah. Jadi kita harus bisa mengambil keuntungan dari kedua belah pihak,” ujar JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

JK sebelumnya ditanya soal visi yang sebaiknya dimiliki cawapres, khususnya di bidang ekonomi. JK menyebut keadaan ekonomi dunia saat ini tengah memanas dan di luar kebiasaan. “Ada perang dagang, ada perubahan sistem. Seperti saya pernah katakana AS sebagai negara kapitalis, dia proteksionis. China sebagai negara sosialis atau komunis, dia liberal, ini terbalik semua,” katanya.

Panasnya ekonomi dunia saat ini menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dan proteksi dari AS dan China. Perang dagang tersebut dapat menguntungkan bagi Indonesia, dan dapat juga merugikan.

“Berlanjut terus, ujungnya trade war. Trade war itu bagi Indonesia ada merugikan ada menguntungkan. Artinya kalau barang China di AS dikenakan bea, maka barang Indonesia bisa lebih murah dari barang China nanti di AS. Garmen atau apa sepatu atau barang lain yang kita ekspor ke AS,” tuturnya.