Prabowo Maju Jadi Pilpres 2024

Prabowo Maju Jadi Pilpres 2024

Prabowo Maju Jadi Pilpres 2024

Prabowo Maju Jadi Pilpres 2024

Prabowo Maju Jadi Pilpres 2024 , Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebutkan siap menjadi lagi capres pada Pemilihan presiden 2024 akan datang. Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju itu siap kembali lagi maju bila diharap oleh kader serta diinginkan oleh warga.

Bila kembali lagi maju, 2024 bisa menjadi pertempuran pemilihan presiden Prabowo keempat kalinya, mulai sejak kiprah di Pemilihan presiden 2009. Dalam empat palagan itu Prabowo tetap kalah bersama-sama pasangannya.

Kalah dalam empat pilpres tidak membuat namanya meredup. Nama Prabowo tetap menjadi diva, minimal berdasar hasil survey beberapa instansi yang dikeluarkan belakangan ini.

Hasil Survey Politik Indonesia

Diantaranya hasil survey Tanda Politik Indonesia pada 16-18 Mei 2020. Survey Tanda ajukan pertanyaan, Bila pemilu diselenggarakan saat ini, siapa yang akan diambil untuk presiden.

Hasilnya, Prabowo mendapatkan suara paling tinggi yaitu 14,1%. Walau turun dari survey yang dilaksanakan pada Februari, kepopuleran Prabowo itu menaklukkan beberapa nama lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sesaat hasil survey yang dikeluarkan serempak Februari lalu, dua instansi survey yaitu Indo Acuan serta Patokan Politik Indonesia-Politika Research and Consulting (PPI serta PPC) tempatkan Prabowo untuk calon calon presiden terkuat untuk Pemilihan presiden 2024.

Versus Indo Acuan, Prabowo unggul untuk calon presiden terkuat pada Pemilihan presiden 2024 dengan kepopuleran 22,5%, melewati minimal 22 nama elite terkenal di golongan warga. Survey Indo Acuan dilaksanakan dalam tenggang 9-15 Januari 2020.

Mengenai PPI serta PPC, kepopuleran Prabowo di tempat paling atas dengan sekitar 17,3%. Tetapi serangkaian hasil itu tidak langsung tentukan peluang Prabowo menang kalau maju di Pemilihan presiden 2024.

Perjalanan masih panjang, menurut Pemerhati Politik dari Kampus Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Masih besar kesempatan turun naik kepopuleran ke arah Pemilihan presiden 2024.

“Ada banyak unsur yang akan memengaruhi naik atau turunnya (kepopuleran) seorang calon presiden. Termasuk juga Prabowo yang tertinggi masih di bawah 15 %. Waktu iya kemenangan seorang calon presiden kepopulerannya 15 %”.

Rintangan Prabowo Maju Jadi Pilpres

Disamping itu, Prabowo akan hadapi rintangan yang tidak gampang kalau kembali lagi maju di Pemilihan presiden 2024. Di tahun itu, kata Ujang, Prabowo termasuk juga calon tua. Di lain sisi ia hadapi banyak pemilih muda.

Rintangan lain buat Prabowo ialah peluang pendukungnya berpaling. Ini dapat berlangsung sebab sikap Prabowo pilih masuk pemerintahan sesudah kalah berkompetisi dengan Jokowi di Pemilihan presiden kemarin.

“Oleh karenanya harus ada taktik untuk mengembalikan supaya bisa menarik kembali lagi pendukungnya. Mendekati mereka kembali lagi. Rajut kembali lagi pertemanan dengan mereka yang sedih,” kata Ujang.

Berkaitan dengan simpatisan yang sedih, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif pernah mengatakan jika ada hal yang susah dilalaikan oleh alumni 212 dari sikap Prabowo. Pada Pemilihan presiden 2019 lalu, PA 212 adalah simpatisan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

“Pemilihan presiden 2019 pengalaman sendiri buat kami serta untuk perjuangan kami ke depan, Prabowo telah finis. Diamkan sekarang ini Prabowo Subianto nikmati serta mengakhiri pekerjaannya untuk Menhan,” kata Slamet.

Sistem Kinerja Dari Menhan

Hadapi rintangan yang tidak gampang, Prabowo kantongi beberapa keuntungan yang dapat dioptimalkan. Ujang memiliki pendapat, kesempatan Prabowo untuk menang di 2024 dapat jadi besar bila performanya untuk Menteri Pertahanan memperlihatkan hasil yang baik. Sekarang ini, ia memandang performa Prabowo belum optimal.

“Jika performanya bagus untuk menang ada kesempatan. Tetapi itu juga harus disaksikan kepopulerannya mendekati pemililihan,” kata Ujang.

Dia menjelaskan, salah satunya tanda untuk memandang seorang pas jadi calon presiden ialah performa yang baik di lembaga yang diperintahnya. Oleh karenanya, kecuali dengan pilih program serta calon wakil presiden yang dapat menggandeng suara golongan muda, merangkul kembali lagi simpatisan yang lari, Prabowo harus juga mengangkat performanya untuk Menhan dapat tingkatkan kesempatan Prabowo menang di 2024.

“Jika tidak kerja baik, karena itu rakyat akan sedih. Sebab ukuran seorang calon presiden itu diantaranya, performa yang bagus di lembaga yang diperintahnya,” sebutnya.

Sudah Melewati Masa nya

Hal tidak sama diutarakan oleh Pemerhati Politik LIPI Wasisto Rahardjo Jati. Menurut dia, bukan eranya lagi buat Prabowo untuk bertanding kembali lagi di Pemilihan presiden 2024.

“Aku pikirkan jika beliau maju lagi tidak jadi masalah, karenanya hak konstitusional, tetapi beliau telah melalui eranya, semakin lebih baik jadi king maker saja”. Jati memberikan tambahan tiap politikus mempunyai waktu semasing. Juga, hal itu berlaku buat Prabowo. Eranya dipandang sudah habis.

Wasis katakan Lebih bagus Prabowo memberikan jalan pada calon lain yang ingin bertanding. Ditambah lagi, di Pemilihan presiden 2024, akan menimbulkan calon-kandidat dari wilayah yang tidak kalah terkenal. Seperti profil Ganjar, Ridwan Kamil, atau jika di luar jawa itu Gubernur Sulawesi Selatan,” katanya.

Kecuali waktu yang telah melalui, dia menjelaskan sejauh ini Prabowo pun tidak mempunyai pangkal pemilih yang kompak di akar rumput. Dia memperbandingkan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang sempat 2 kali kalah dalam Penyeleksian Gubernur Jawa Timur.

Menurut Wasis, Khofifah dapat menang dalam peluang ketiganya sebab mempunyai massa kompak di golongan nahdliyin. “Jika kita banding dengan Khofifah yang jaga akar rumput, Prabowo tidak memiliki semacam itu”.

Antisipasi Penyebaran Corona Pada Lapas

Antisipasi Penyebaran Corona Pada Lapas

Saran Dari DPR Untuk Antisipasi Penyebaran Corona Pada Lapas

Ini 5 Fakta Mengerikan Lapas Nusakambangan, Rumah Baru 154 Napi ...

Antisipasi Penyebaran Corona Pada Lapas. Tentunya pada saat ini DPR membuka suara, untuk mencegahnya penyaki corona untuk orang – orang yang di lapas.

Kondisi dari Lembaga Permasyarakatan ( Lapas ) yang sudah over capacity sangat berpotensi sekali untuk menciptakan penularan dari Corona Covid – 19 dari antara warga binaan rupanya.

Maka dari itu Kementrian Hukan serta HAM di minta untuk segera duduk bersama DPR. Yang nantinya agar bisa mempercepat proses pembahasana dari Rancangan Undang – Undang ( RUU ). Untuk permasyarakatan yang nantinya akan di sahkan menjadi Undang – Undang ( UU ), gunanya untuk mengurangi permasalahan dari over kapasitas tersebut.

Warga bianaan merupakan manusia yang sama dengan kita yang memiliki hak asasi yang paling esensial yaitu hak untuk hidup. Kata yang di ucapkan dari Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Ahmad Sahroni.

Gunanya untuk mengakomodir hak warga binaan. Maka soslusi yang paling sangat tepat sera penting menurut Ahman Sahroni adalah pemerintahan bersama DPR. Yang nantinya akan segera merealisasikannya lewat pembahasan dan juga pengesahan RUU Pemasyarakatan menjadi UU.

Untuk over kapasitas ini merupakan persoalan klasik yang selama ini menjadi permasalahan yang hampir si seluruh lapas Indonesia. Mari pada saat ini kita, pemerintahan serta DPR haru mengedapkan rasa dari kemanusiaan agar UU Permasyarakatan segera di sahka. Kata Ahmad Sahroni.

Cegah Penyebaran Corona, Lapas Palopo Bolehkan Napi Video Call ...

Langkah lain yang bisa di lakukan pemerintah untuk jangka yang sangat pendek ini menurut Ahmad Sahroni. Dengan mencabutnya PP 99 yang selama ini telah memasung dari hak – hak warga binaan atau pun terpidana.

Menurut Ahmad Sahroni juga selama ini PP 99 itu sudah mengasung hak – hak narapidana. Tentunya hal itu juga sangat berimbas dengan makin baanyaknya pehuni dari lapas mauapun rutan yang ada di Indonesia.

Ahmad Sahroni juga megucapkan ” Pemasungan itu kemudian menciptakan banyak masalah di lapas rupanya, mulai ari persoalan kelebihan muatan, pembinaan, fasilitas sampai hingga pendanaan.

Perlu di ketahui Ahmad Sahroni juga sangat khawatir, bila pemerintahan tidak akan daat menempuh langkah pencengahan. Serta dengan segera menyetujui pengesahaan UU Pemarsyarakatan serta bisa juga untuk mencabut PP 99. Maka bukan tidak mungkin lapas akan berubah menjadi ” neraka ” bagi para warga binaan.

Ahman Sahroni ini buka suara lagi ” Mengapa saya sebut dengan istilah neraka. Karena ancaman dari kematian yang begitu besar sekali bagi warga binaan yang telah terpapar Covid – 19.

Langkah – Langkah Pencegahan

Tentunya Ahmad Sahroni ini akan jauh lebih mengingatkan lagi jangan sampai pemerintah menjadi bagian dari kejahatan manuasia. Apabila lalai serta membiarkan persolanan dari over kapasitas di lapas menjadi sumber malapetaka bagi penghuninya.

Pada sebelumnya pengamat dari kebijakan publik, Trubus Rahdiansyah juga telah meminta kepada anggota DPR untuk segera bertindak dengan cepat. Untuk gerak lebih cepat lagi dalam mengesahkan UU di nilai yang akan bisa menyelamatkan ribuan dari narapidana yang ada di dalam lapas atau pun ruta.

Tentunya Mau tidak mau RUU pemasyarakatan harus segera disahkan, dan justru ini harus menjadi prioritas dan mendesak. Karena dengan adanya UU itu nantinya akan mencabut PP No .99 kata dari Ahmad Sahroni.

Telah di katakan Trubus, dari masalah RUU permasyarakatan ini sudah sangat mendesak semua untuk segera cepat di sahkan. Serta hal ini juga bukan hanya masalah dari over kapasitars, tapi masalah lainnya juga seperti Sumber Daya Alam Manusia ( SDM ) yang pastinya akan kekurangan.

Sudah pastinya dengan di sahkannya UU Pemasyarakatan Trubuh berharap hal itu berpenagruh sekali terhadap pencegahan atas covid 19. Pada pasalnya, instruksi terkait sosial distance sama sekali tak berjalan di lapas maupun di rutan.

Kebijakan dari sosial disntance pastinya akan berjalan lebih baik lagi, karena di dalam lapas bila di berika jarak satu atau pun 2 meter itu juga tempatnya tidak akan cuku, mau taruh di mana lagi para narapidanan ?. Ujar lagi dari Ahmad Sahroni.

Memang pada saat ini kita sedang kebingunan sekali gara – gara timbulnya masalah karena virus covid 19 ini. Itulah penjelasan dari antisipasi penyebarannya corona untuk di lapas.

Semoga artikel yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.

Baca juga menteri yang susah sekali untuk di temui wartawan.

Menteri Wishnutama Sulit Ditemui Oleh Wartawan

Menteri Wishnutama Sulit Ditemui Oleh Wartawan

Tentunya Sama Seperti Selebriti Menteri Wishnutama Sulit Ditemui Oleh Wartawan

Profil Singkat Wishnutama Kusubandio, Menteri Pariwisata dan ...

Menteri Wishnutama Sulit Ditemui Oleh Wartawan . Tentunya pada saat ini menteri kita yang satu ini sangat sulit sekali di temukan oleh para wartawan.

Tentunya menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Menparekraf ) Wishnutama dinilai tidak memiliki ‘ sense of crisis ‘ yang seharusnya dilakukan ketika virus Corona CoVID 19 mewabah hingga memukul sektor industri pariwisata.

Sikap dari Wishnutama itu secara nyata telah di pelihatkan kepada para wartawan tentunya. Contohnya seperti blogger maupun influencer pada lingkunga di Kemenparekraf.

Tentunya kita semua tidak mengetahui. Apakah ketidak mampuan atau mungkin ketidak mauan pejabat publik sekelas menteri ini untuk berkomunikasi dengan wartawan. Yang paling terutama telah tergabung di Forum Pewarat Pariwisata ( Forwapar ) tentunya sangat bertolak belakang dengan semangat dari pejabat terdahulu. Yang nantinya akan mengedpankan aspek dari komunikasi dengan para media.

Sudah pastinya banyak sekali pertanyaan yang muncul akibat sifat dari ” Mas Menteri “. Yang sampai 3 bulan kepemimpinannya di Kemenparekfraf ini tidak menunjuki sikap bersahabat dengan wartawan yang berada di Gedung Sapta Pesona. Tepatnya gedung tersebut berada di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Perlu di ketahui juga Bapak Menteri yang bernama Wishnutama ini memang sangat di kenal sebagai orang televisi. Yang pastinya mempunyai banyak akses bahkan kebijakan yang memungkinkan dirinya punya kepercayaan diri untuk hanya melibatkan media – media yang berada di bawah kendalinya tersebut.

Hingga sampai saat ini. Bapak Menteri Wishnutama merupakan salah satu menteri yang paling sangat di cari oleh wartawan pariwisata tentunya. Perlu kalian ketahui di cari utnuk di mintai tanggapannya serta kebijakannya yang terkait dengan isu seputar dari dunia pariwisata serta ekonomi yang sangat kreatif itu.

Tentunya sangat blunder sekali sikap dari Menparekraf itu sebenarnya bukan yang pertama kali. Semenjak dari sejak di lantiknya oleh Presiden Joko Widodo, beberapa kali Wishnutama membuat pernyataan yang membuat gaduh sekali.

Contohnya seperti dia menyebut nama Gedung Sapta Pesona seperti ruangan ” karaoke “, sangat kaku sekali serta tidak mencerminkan sekali kantor dari sebuah instasi pariwisata.

Berikuntya juga, Bapak Menteri kita yaitu Wishnutama lebih parah lagi menyebutkan daerah – daerah tertentu di Indonesia yang telah terkait dengan wisata halal. Upayanya wartawan untuk menggali lagi informasi langsung dari menteri yang telah melahirkan logo baru dari Kemenparekraf itu.

Menteri Wishnutama Sulit Ditemui Oleh Wartawan

Tentunya tersendat serta nyaris tersesat karena komunikasi yang hanya satu arah yang telah di lakukan oleh pihak kementrian. Hanya melalui siaran pres yang secara rutin dikirim oleh Humas melalui Grup WA. Menemui serta bertanya langsung kepada Mas Menteri sangatlah mewah bagi Forwapar.

Tentu saja hal tersebut sudah terjadi sebelum Corona mewaban, sehingga ketika virus ini pandemik, ada alasan Kemenparekraf melakukan teleconference dengan wartawan. Menghindari pertemuan fisik.

Yang membuat unik saat upaya bertemu ini secara virtual itu wartawan hanya di berikan kesempatan mengirim pertanyaan tertulis. Pertanyaan tersebut akan di kirim melalui Humas Kemenparekraf untuk disampaikan ke Wishnutama, yang ternyata kemudian Mas Menteri asik sendiri membuat pernyataan via YouTube, yang disebutnya sebagai ” siaran pers virtual ”  pekan lalu.

Tentunya Forwapar di dalam rapat internal melalui aplikasi dari Zoom Conference telah menyatakan, terdapar 2 isu yang sangat besar sekali. Yang pastinya telah di hadapi oleh pemerintahan pada saat ini yaitu secara umum krisis nasioal berkenaan. Tidak lupa juga dengan Covid – 19, serta secara khusus krisis di sektor pariwisata dari dampak Covid-19.

Tentunya pada saat ini penderita dari postif Covid – 19 ini telah membus angka dari 1.000 kasus penularan dengan tingkat kematian di atas 8%. Ini menjadi perhatian semua sektor di Indonesia juga di dunia. Bagi pariwisata, pandemi ini telah dan akan menjadi pukulan yang telak, karena krisis berpotensi membuat industri jasa ini berhenti denyutnya secara total.

Pastinya juga Forwaparekraf ini meminta Kemenparekraf segera menjalani fungsi – fungsi dari komunikasi krisis di sektor pariwisata. Untuk langkah dari komunikasi tersebut diharapkan bisa mengelola isu di tengah krisis. Agar membangun pengertian hingga dukungan publik terhadap kebijakan dan langkah-langkah khususnya yang dilakukan oleh Kemenparekraf.

Itulah penjelasan dari Mas Menteri yang susah sekali di hubungi. Semoga artikel yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.

Baca juga antisipasi pencegahan virus corona di lapas.

Bawaslu Menelusuri Mahar Sandiaga Uno Ke-PAN-PKS

Bawaslu Menelusuri Mahar Sandiaga Uno Ke-PAN-PKS

Tudingan pemberian mahar Rp 500 M Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS kini telah ditelusuri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penelusuran terkait hal tersebut guna mencari kebenaran kabar yang beredar dari kalangan politikus parpol yang menyatakan akan kebenaran kasus mahar Sandiaga.

“Jadi berdasarkan apa yang ada Bawaslu akan melakukan penelusuran terhadap kebenaran berita tersebut apakah memang benar adanya dugaan seperti itu,” ujar Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis 9 Agustus 2018.

Fritz meminta pihak yang mengetahui hal tersebut dapat melaporkan pada Bawaslu. Sehingga menurutnya Bawaslu dapat mendapatkan informasi secara komprehensif.

“Kami kan dari Bawaslu mengharapkan kepada pihak yang mengetahui, apabila memang ada usaha dari parpol untuk menerima atau menerima imbalan dari seorang paslon untuk meminta dana atau imbalan kepada parpol. Apabila ada para pihak yang mengetahui kami sangat mengharapkan kehadirannya untuk ke Bawaslu,” kata Fritz.

“Sehingga saat di Bawaslu melakukan sebuah klarifikasi kami dapat mendapatkan sebuah informasi secara konprehensif,” sambungnya. Sebelumnya diberitakan, Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief menyebut Sandiaga menyetor Rp 500 miliar ke PAN-PKS untuk jadi cawapres Prabowo. “Sandi Uno yang sanggup membayar PAN dan PKS masing-masing Rp 500 M menjadi pilihannya untuk cawapres,” ujar Andi kepada wartawan.

Pernyataan tersebut kini tengah membuat Bawaslu untuk melakukan penyidikan, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta kini sedang menjadi incaran Bawaslu untuk dilakukan pemeriksaan secara garis hukum Undang-Undang yang berlaku. Jika memang terbukti akan kebenaran mahar tersebut, Bawaslu akan mengirimkan berkas kepada KPK untuk ditindak lanjuti lebih dalam sesuai hukum.

KPU Perpanjang waktu pendaftaran capres cawapres

KPU Akan Memperpanjang Waktu Pendaftaran

Hingga hari ini, Selasa 7 Agustus 2018 belum ada parpol atau gabungan parti politik yang mendaftarkan pasangan capres dan cawapres. Sementara pendaftaran akan ditutup pada hari Jumat 10 Agustus 2018. Sebenarnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa memperpanjang masa pendaftaran capres cawapres, jika didapat hanya satu pasang calon tunggal yang maju.

Pada PKPU No 22 Tahun 2018 diatur mengenai perpanjangan waktu pendaftaran. Aturan ini berlaku jika hanya ada 1 pasangan calon yang lolos verifikasi. Berikut kutipan aturan tersebut:

BAB VI
PEMBUKAAN PENDAFTARAN KEMBALI

Pasal 35

  1.  Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan kebenaran persyaratan pencalonan dan persyaratan calon hanya terdapat 1(satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon selama 2 x 7 (dua kali tujuh) Hari.
  2.  Dalam hal telah dilaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat dari aturan ini, maka penetapan perpanjangan waktu pendaftaran baru bisa dilakukan setelah proses verifikasi selesai. Adapun lama proses verifikasi dokumen diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 18

KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 paling lama 4 (empat) Hari sejak diterimanya dokumen persyaratan.

KPU kemudian akan mengklarifikasi data dari dokumen persyaratan tersebut. Kemudian partai politik masih diberi kesempatan untuk memperbaiki apabila ada dokumen persyaratan yang masih kurang.

Partai politik diberi kesempatan memperbaiki dokumen selama 3 hari setelah menerima berita acara verifikasi dari KPU. Selanjutnya KPU akan memverifikasi kembali sesuai dengan Pasal 22.

Pasal 22

(1) KPU melakukan verifikasi dokumen hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen hasil perbaikan.

(2) KPU menolak dokumen selain dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

KPU akan menyampaikan hasil verifikasi perbaikan ini paling lambat 3 hari setelah dokumen perbaikan diterima. Sehari setelah verifikasi, KPU akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon.

Para partai politik sepertinya masih belum menentukan cawapres mereka, dan koalisi yang belum ada kepastian dari beberapa anggotanya. KPU akan memberi waktu tambahan pendaftaran, karena belum ada calon yang maju untuk mendaftarkan diri.

Ferdinand Hutahaean Serang Jokowi Di Pilpres 2019

Ferdinand Hutahaean Serang Jokowi Di Pilpres 2019

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean sangat menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ‘berani jika diajak berantem’ yang disampaikan kepada para relawannya saat acara Rapat Relawan Jokowi di SICC Sentul Bogor, Jawa Barat, Sabtu 4 Agustus 2018 kemarin.

Terlepas dari apa pun alasannya, Partai Demokrat (PD) menilai pernyataan Jokowi tidak patut. PD menyarankan Dewan Perwaklan Rakyat (DPR) memanggil Jokowi soal arahannya itu. “Sungguh ini tak layak, tak patut dan tidak etis. Saya pikir DPR harus memanggil presiden dan menegurnya karena ini bibit perang saudara,” cetusnya.

Selain itu, Jokowi didesak menarik kata-katanya. “Presiden juga harus menarik kata-katanya, minta maaf salah diksi dan menganjurkan persaudaraan bukan perpecahan. Presiden kok mengamjurkan perkelahian? Ini salah dan harus ditegur,” jelas Ferdinand.

Saat acara, wartawan diminta keluar di tengah-tengah pidato Jokowi. Namun, video potongan pidato Jokowi itu kemudian beredar luas di media sosial yaitu saat Jokowi meminta relawan berani jika diajak berantem.

Ketua Umum PROJO, Budi Arie Setiadi menegaskan arahan Jokowi itu bukan berarti memerintahkan relawannya untuk berkelahi. Budi Arie lalu memberi versi lain dari potongan arahan Jokowi tersebut.

Berikut penggalannya:

Jangan bangun permusuhan, jangan membangun ujaran kebencian, jangan membangun fitnah fitnah, tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang. Tapi kalau diajak berantem juga berani.

Disinyalir, penyebaran video editan tersebut merupakan salah satu bentuk kebencian salah orang wartawan yang tidak suka dengan Jokowi sehingga mengambil kesempatan untuk menjatuhkan nama baik serta memperburuk keadaan di Pilpres periode 2019 ini.

KPU coret bacaleg mojokerto

KPU Coret 28 Bacaleg Mojokerto

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mojokerto sudah sudah mengumumkan puluhan Bacaleg Mojokerto yang gagal maju ke Pileg 2019 karena tidak dapat melengkapi syarat calon. Jumlah Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2019 kini berkurang 28 orang. Hal ini difaktori oleh ketidak lengkapan syarat-syarat para calon, serta sulitnya mencari pengganti para caleg-caleg yang ada di Mojokerto.

Sebanyak 28 bacaleg yang sudah dicoret berasal dari 6 partai, dan sekitar 9 bacaleg yang berasal dari Partai Gerindra juga tercoret. Selanjutnya ada 10 bacaleg yang dicoret, berasal dari Partai Hanura. 5 bacaleg dari Partai Berkarya, 2 dari PSI, dan 2 bacaleg yang berasal dari PPP dan PBB juga sudah dicoret karena tidak memenuhi syarat.

Dengan begitu, lanjut Arif, jumlah bacaleg di Kabupaten Mojokerto tersisa 419 orang. PKB, Partai Demokrat, PDIP, Partai Golkar dan NasDem masing-masing 50 bacaleg. Partai Berkarya 13 bacaleg, PKS 40, Partai Perindo 17, PPP 47, 10 bacaleg dari PSI, 48 bacaleg dari PAN, PBB 10 bacaleg, PKPI 3 bacaleg, Partai Gerindra 41 bacaleg, serta 40 bacaleg dari Partai Hanura.

Menurut dia, 419 bacaleg sudah melengkapi kekurangan syarat calon di masa perbaikan 22-31 Juli 2018. Hanya saja pihaknya menemukan sejumlah keraguan terkait keabsahan syarat calon. Oleh sebab itu, mulai hari ini hingga 7 Agustus nanti, KPU akan meneliti syarat para Bacaleg.

Selanjutnyam, terkait jumlah Bacaleg yang meragukan keabsahan ijazahnya, Arif masih belum bisa memberi kepastian. Pasalnya, verifikasi syarat Bacaleg masih berjalan hingga 7 Agustus 2018 mendatang. Namun jika hasilnya tidak memenuhi syarat yang berlaku, KPU akan lakukan pencoretan dari penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS).

Jumlah bacaleg yang mendaftar ke KPU Kabupaten Mojokerto mencapai 547 orang. Mereka berasal dari 15 partai politik. Namun, seluruh Bacaleg itu dinyatakan belum memenuhi syarat lantaran ada kekurangan pada syarat calon yang diajukan.

Setelah KPU Mojokerto melakukan verifikasi, ada sebanyak 547 bacaleg yang belum melengkapi syarat administrasi pencalonannya. Syarat-syarat yang dilengkapi hanya administrasi yang berhubungan dengan instansi luar seperti surat SKCK, Surat Keterangan Pengadilan (SKP), Ijazah yang sudah diegalisir, Surat keterangan sehat jasmani dan bebas Napza. Untuk syarat yang lain memang masih belum dilengkapi, oleh karena itu beberapa bacaleg dicoret oleh KPU dengan alasan belum memenuhi syarat yang sudah berlaku.

PAN tidak hadiri undangan

PAN Tak Hadiri Undangan Presiden Jokowi

Dalam acara makan malam Presiden Joko Widodo bersama dengan sembilan sekjen parpol koalisi pendukungnya di Pilpres 2019, PAN tidak ikut menghadiri acara undangan Presiden tersebut. Ketidak hadiran PAN di acara makan malam tersebut mencuat sejuta tanda tanya.

Karena saat itu, para parpol yang menghadiri acara undangan Jokowi antara lain Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen NasDem Johnny G Plate, Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.

Sekjen NasDem Johnny G Plate menyebut sekjen-sekjen parpol yang diundang berasal dari partai yang sudah menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. PAN hingga kini belum menyatakan sikap resmi dan belakangan kerap berkomunikasi dengan kubu Gerindra-PKS.

Meski begitu, Johnny mengatakan hingga saat ini PAN masih berada di Kabinet Kerja. Terdapat satu kader PAN di kabinet pemerintahan Jokowi.

Sementara itu, diketahui Sekjen PAN Eddy Soeparno, di saat yang sama, sedang ikut pertemuan bersama Gerindra-PAN-PKS di kediaman Maher Algadri di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan. Ketum PAN Zulkifli Hasan juga hadir dalam pertemuan yang membahas koalisi itu.

Eddy sempat menyatakan dirinya tak diundang dalam pertemuan Jokowi dengan sekjen-sekjen parpol koalisi. Pernyataan tersebut sempat dijawab oleh beberapa paropol lain yang hadir, karena memang saat itu sudah ada surat undangan untuk hadir.

PAN tidak menghadiri, sedangkan sejumlah parpol datang memenuhi panggilan Jokowi untuk makan malam di Grand Garden Cafe, kompleks Kebun Raya Bogor, Selasa 31 Juli 2018 malam.

Strategi Jokowi di Pilpres 2019

Jokowi Siapkan Sersan Di Pilpres 2019

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah sepakat untuk berkoalisi di Pilpres 2019 bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Terkait dengan perihal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah membentuk strategi sersan. Tidak seperti parpol yang dilatar belakangi militer, sersan yang tengah dibentuk oleh Jokowi disini merupakan kepanjanan dari “serius tapi santai”.

“Detail kan belum kita bicarakan, tetapi yang disampaikan Pak Jokowi tadi menyampaikan kesiapannya untuk berkontestasi. Kontestasinya harus serius tetapi tidak boleh tegang. Sersan-lah, serius tapi santai. Jadi harus ada ketawanya, harus ada ruang untuk saling berkomunikasi dengan enak,” kata Arsul seusai pertemuan 9 sekjen parpol dengan Jokowi di kafe Grand Garden, kompleks Kebun Raya Bogor, Selasa 31 Juli 2018.

Soal ketua tim sukses, Arsul mengatakan saat ini belum ada kesepakatan untuk menunjuk satu nama. Ketua timses akan dibicarakan lebih lanjut oleh Jokowi dengan ketua umum parpol koalisi. Timses itu nanti akan dibicarakan oleh Jokowi dengan para ketua umum. Tugas para sekjen nanti adalah menyediakan orang, sumber daya untuk timses level pelaksana.

Sebelumnya, Gerindra dan Demokrat sepakat berkoalisi. Prabowo mengatakan Gerindra dan PD akan membahas langkah ke depan dalam waktu dekat. Dia menegaskan Gerindra dan PD sepakat bekerja sama.

Prabowo akan mengajak partai-partai lain mengikatkan diri dalam koalisi. Pembicaraan dengan partai lain akan segera dijajaki untuk meresmikan koalisi.

Sebelumnya Jokowi sudah mengajak SBY untuk berkoalisi, namun penawaran tersebut tidak disetujui oleh SBY. Dan pada saat pertemuannya dengan Prabowo, SBY sempat mengutarakan bahwa “SBY bukan bawahan Jokowi, dan SBY bukan koalisi Jokowi”. Pernyataan tersebut diucapkan SBY dengan sangat tegas, dan kesimpulan dari semuanya adalah SBY membatasi parpol yang ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Jokowi Tetap Di Kursi Negara

Sekjen PDIP Pastikan Jokowi Tetap Di Kursi Negara

Dalam Pilpres 2019, hampir sekitar 190 ribua calon legislatif (Caleg) dari Indonesia yang akan dikerahkan untuk memenangkan Joko Widodo (Jokowi). Caleg tersebut terdiri dari sembilan parpol yang mengikuti kontestaasi pemilihan presiden tahun ini.

Seperti yang dikatakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa ada sembilan parpol koalisi yang mengerahkan kemampuan untuk menjadikan Jokowi ke Pilpres 2019. Parpol yang memberikan dukungan untuk kemenangan Jokowi tersebut melibatkan kekuatan langit dan juga darat.

Selasa, 31 Juli 2018 malam saat di Restoran Grand Garden Bogor, Hasto mengungkapkan bahwa bergabungnya partai politik tersebut sudah sudah mencapai persentasi 62% di DP. Sehingga R menopang secara efektiv dalam jalannya pemerintahan ke depan untuk lebih maju dalam pertumbuhan ekonomi.

Saat ini ada Golkar, PKPI, PPP, PSI, NasDem, Hanura dan Perindo. Ini merupakan gabungan yang khusus. Kekuatan langitan, kekuatan media sangat kuat. Kekuatan darat semua punya caleg mencapai sekitar 21 ribu. Per partai 21 ribu.

Jika satu partai memiliki kekuatan 21 ribu caleg dikalikan dengan sembilan parpol yang berkoalisi mendukung Jokowi, ada sekitar 189 ribu caleg yang siap memenangi Jokowi di Pilpres 2019. Hasto mengatakan, para sekjen di masing-masing partai akan menyampaikan tugas dukungan tersebut kepada tiap caleg. Mereka akan mensosialisasikan kebijakan dan program Jokowi kepada masyarakat.

Pertemuan Jokowi dengan sekjen parpol koalisi berlangsung di Grand Garden Resto & Cafe, kompleks Kebun Raya Bogor. Sekjen parpol yang hadir adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, dan Sekjen NasDem Johnny G Plate.

Tak lupa juga dihadiri Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.

Dari pertemuan tersebut, sejumlah parpol akan mengerahkan Jokowi untuk tetap duduk di kursi negara untuk melanjutkan tugasnya. Indonesia hanya butuh orang yang jujur, bukan orang yang pintar. Karena belajar dari eks presiden yang pintar, orang jujur hampir tidak ada di kursi para petinggi pada waktu itu.