Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah terbentuk hingga saat ini, kini mengalami pembengkakan dengan jumlah yang melebihi enam kali lipat dari target yang telah di tentukan menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Sekretaris Jendral Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT Anwar Sanusi mengatakan bahwa Jumlah BUMDes kini maju dengan sangat pesat, dan ini di luar ekspektasi. Ia menjadi pembicara di Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Desa PDTT, di Bali 24 Juli 2018 kemarin.
BUMDes ditargetkan berdiri sejumlah 5.000 dalam RPJMN dengan jangka waktu lima tahun. Namun kini sudah membengkak dan terbentuk enam kali lipat, sekitar 35.000 BUMDes yang berdiri. BUMDes sendiri terlahir dengan spirit Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), dan memiliki kekuatan secara hukum.
Meski kini sudah berkembang, Anwar Sanusi mengatakan bahwa masih banyak beberapa desa yang belum mengerti arah dan tujuan BUMDes yang telah terbentuk ini. Sanusi pun tak ingin proses pembentukan BUMDes tersebut hanya menjadi wadah supaya dana desa disalurkan sesuai dengan program prioritas.
Anwar Sanusi ingin BUMDes ini menjadi ikon yang menandakan bahwa kebangkitan serta kemandirian desa ditopang oleh BUMDes yang ada di desa tersebut. Bahkan kini sudah banyak BUMDes yang keuntungannya sudah mencapai miliaran rupiah.
Mengingat mimimnya pemahaman desa tentang BUMDes, Kemendes PDTT sengaja mendirikan wadah pembelajaran online yang bisa diakses secara gratis oleBUMDesh seluruh elemen masyarakat melalui program Akademi Desa. Dari adanya Program tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tentang pengembangan kewirausahaan khususnya BUMDes.