Anies vs KASN

Usai Copot Pejabat, Anies Baswedan Akan Di Tuntut KASN

Berita Politik

Gurbernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera menjawab rekomendasi yang di luncurkan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait press relelase. Anies sempat merasa heran atas rekomendasi tersebut, karena menurutnya KASN bukanlah sebuah partai, bukan juga ormas, bukan pula organisasi politik yang tidak harus menggunakan pernyataan terbuka.

Anies menyatakan, tak akan menanggapi rekomendasi secara politis. Mantan Mendikbud itu akan menanggapinya secara profesional. “Kami akan menanggapinya profesional. Kami tidak akan menanggapi politis bahwa di sana dilakukan langkah-langkah yang non-administratif saja, bahkan ada langkah membuat press release dan lain-lain. Biarlah Ketua KASN menggunakan masalah ini untuk urusan-urusan di luar administratif, tapi kami akan jawab secara profesional, secara teknokrat,” tutur Anies.

Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan penggantian pejabatan di Pemprov DKI selama ini sudah sesuai ketentuan. “Menurut kami (pergantian pejabat) sudah sesuai ketentuan-ketentuan, tapi kita terima masukan lain dan kita akan mencari titik temu dan mudah-mudahan ini adalah pembelajaran bagi kita semua. Saya tidak mau berspekulasi (soal pengembalian pejabat yang dicopot). Kita diskusikan internal,” ujar Sandi.

Wali Kota Jakarta Barat yang dicopot Anies, Anas Effendi, memilih menunggu keputusan atau kebijakan lebih jauh dari pimpinan terkait rekomendasi itu. Hal senada disampaikan Eks Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menunggu tindaklanjut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rekomendasi KASN.

Sebelumnya KASN sudah pernah merekomdasikan kepada Anies Baswedan supaya segera mengaktifkan kembali posisi para pejabat pimpinan tinggi yang telah dipecat melalui surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1000 Tahun 2018, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1036 Tahun 2018.

Selanjutnya Ketua KASN Sofian Effendi juga mengancam kepada Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, jika rekomendasi tersebut tidak ditindak lanjuti, makan hal ini akan berpotensi akan pelanggaran Pasal 78 dan Pasal 61, 67, dan 76 Undang-Undang No 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah.