Warga Indonesia Mendukung Eks Koruptor Menjadi Caleg

Warga Indonesia Mendukung Eks Koruptor Menjadi Caleg

Berita Politik

Warga Indonesia Mendukung Eks Koruptor Menjadi Caleg

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengapresiasi keteguhan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tetap melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif.

Menurut Lucius, PKPU ini sekaligus menjadi koreksi serius atas pembentukan legislasi oleh DPR dan pemerintah yang cenderung permisif pada isu sangat mendasar seperti pemberantasan korupsi.

Lucius menilai pembuatan legislasi terkait isu politik selama ini memang sangat elitis. DPR dan pemerintah rela bekerja ngebut untuk membahas RUU politik.

“Sangat berbeda jika RUU lain yang tak ada kaitan langsung dengan kepentingan politik, DPR dan pemerintah akan cenderung lamban, seperti RUU Antiterorisme,” kata Lucius, Selasa (29/5).

Dia menambahkan proses pembahasan RUU paket politik juga cenderung tidak partisipatif. Sumbangsih saran dan pikiran melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) cenderung hanya formalitas belaka.

Hasilnya paling kentara pada ketentuan mengenai syarat jadi caleg. “UU Pemilu masih nampak permisif terhadap pelaku korupsi yang sudah terbukti bersalah bahkan telah mendapatkan sanksi pidana,” ujarnya.

Sikap politik DPR dan pemerintah dalam RUU Pemilu tersebut bisa dianggap sebagai bentuk pengingkaran kedua lembaga tersebut pada komitmen pemberantasan korupsi.

“Keduanya patut dianggap sebagai penanggung jawab atas sistemiknya korupsi di negara ini,” katanya.

Dia sangat heran sekali dengan pemisifnya tersebut ketika di bela oleh DPR, Pemerintah dan juga dengan Bawaslu yang seolah-olah menampilkan diri sebagai pihak yang taat hukum atau aturan.

Dengan berlindung di balik slogan taat hukum, mereka terus melawan kengototan KPU yang tetap menginginkan adanya peraturan yang tegas untuk melarang napi koruptor dicalonkan menjadi caleg.

Dia menambahkan kengototan KPU nampaknya mewakili kebanyakan publik yang menginginkan adanya sikap tegas dan tanpa basa-basi terhadap napi koruptor.

“Publik yang sudah gerah dengan perilaku elite yang tanpa kenal jera terlibat dalam aksi korup tentu akan menjadi penyokong misi KPU membuat peraturan tersebut,” kata Lucius.

Dia menambahkan dukungan terhadap KPU ini sekaligus tamparan bagi DPR, pemerintah dan partai politik yang bukannya jujur dalam menyerap suara publik dalam menyusun aturan.

Mereka malah cenderung memolitisasi aspirasi publik dengan kamuflase aturan menggunakan batasan waktu, bukan substansi persoalan korupsi.

“Dengan demikian KPU justru sekaligus mengoreksi cara DPR dan pemerintah dalam membuat peraturan yang selama ini cenderung elitis,” ungkapnya.

Dia menilai cara DPR dan pemerintah hanya membaca kemauan elite yang ingin agar kesempatannya meraih kekuasaan tidak dihalang-halangi sekalipun sebelumnya sudah terbukti melakukan kejahatan luar biasa dalam kasus korupsi.

Berita politik yang lain anda bisa membaca di :
– Soal Laporan Bawaslu Harus Teliti Oleh Ombudsman
– Pilgub Jawa Timur El Clasico Unggul Tipis dari Khofifah
– Marhaen Ingin Pariwisata Ke Sumba Berefek Rakyat Kecil