Soal Laporan Bawaslu Harus Teliti Oleh Ombudsman

Soal Laporan Bawaslu Harus Teliti Oleh Ombudsman

Soal Laporan Bawaslu Harus Teliti Oleh Ombudsman

Dari Partai Solidaritas Indonesia atau di sebut dengan ( PSI ) bahwa telah melaporkan kepada ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu )Abhan dan anggota Bawaslu Mochamad Affifudin ke Ombudsman. Keduanya dilaporkan terkait kasus dugaan pelanggaran kampanye PSI yang dilimpahkan Bawaslu ke Bareskrim Polri. PSI menilai Bawaslu tidak bersikap konsisten, tidak profesional, dan tidak berintegritas dalam melakukan kajian dan analisis atas ketentuan dalam UU Pemilu,” kata perwakilan Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas), Dini Purwono, di kantor Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis.

Jangkar Solidaritas datang ke Ombudsman untuk mewakili pelapor kasus, yakni Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen Satia Chandra Wiguna. PSI menganggap Bawaslu menyalahi prosedur dalam menangani kasus dugaan pelanggaran iklan kampanye PSI yang dimuat di koran Jawa Pos edisi 23 April 2018. PSI beranggapan definisi ‘kampanye pemilu’ sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Dan ‘materi kampanye’ adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 274, yaitu materi yang memuat visi, misi, dan program parpol.

Dini mengatakan materi polling PSI tidak memuat visi, misi, dan program partai. Jadi tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 UU Pemilu. Bahkan dalam iklan tersebut tidak ada satu pun foto pengurus atau kader PSI yang ditampilkan. Yang ada justru foto para elite partai lain. Logo dan nomor urut PSI ditampilkan dalam iklan tersebut semata-mata sebagai keterangan untuk menunjukkan kepada publik bahwa PSI adalah pihak yang menyusun dan menyelenggarakan polling.

Inisiatif PSI untuk melakukan polling tersebut adalah sejalan dengan tujuan dan fungsi PSI sebagai partai politik sebagaimana diatur dalam UU Parpol, yaitu meningkatkan partisipasi politik warga dan melakukan pendidikan politik warga, Dini. Dalam pelaporan ini, PSI meminta Ombudsman memberi rekomendasi agar Bawaslu bersikap konsisten, profesional, dan penuh integritas dalam melakukan kajian dan analisis atas ketentuan dalam UU Pemilu, serta bersikap adil terhadap semua partai politik.

Untuk berita yang lain, anda juga bisa baca di :
– Pilgub Jawa Timur El Clasico Unggul Tipis dari Khofifah
– Marhaen Ingin Pariwisata Ke Sumba Berefek Rakyat Kecil
– Gubernur NTT Dukung Dari Paket Yang Diberikan Marhaen

Pilgub Jawa Timur El Clasico Unggul Tipis dari Khofifah

Pilgub Jawa Timur El Clasico Unggul Tipis dari Khofifah

Pilgub Jawa Timur El Clasico Unggul Tipis dari Khofifah

Survei terbaru dari Pusat Kajian Pembangunan dan Pengelolaan Konflik (Puskep) FISIP Universitas Airlangga (Unair) merilis elektabilitas calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno atau Gus Ipul – Mbak Puti, berada di angka 47,25 persen. Itu masih lebih lebih baik ketimbang Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto sebesar 42,25 persen. Adapun yang belum menentukan pilihan sebesar 10,5 persen.

Pertarungan dua kandidat antara Bu Khofifah dan Gus Ipul memang ketat, meski saat ini Gus Ipul masih unggul. Pertarungan ini ibarat El Clasico di Liga Spanyol, selalu ketat dan mendebarkan sampai akhir laga,” ujar Direktur Puskep FISIP Unair Putu Aditya, dalam jumpa pers di Surabaya, Selasa. Dari sisi popularitas, Gus Ipul meraup 97,96 persen, sedangkan Khofifah sebesar 90,1 persen. Untuk posisi cawagub, perbedaan popularitas Emil Elestianto dan Puti Soekarno cukup tipis. Popularitas Emil 85,1 persen dibanding Puti 84,5 persen.

Dia menambahkan, dari aspek geografis, pemilih Gus Ipul – Mbak Puti terkonsentrasi di kawasan Arek (Surabaya dan sekitarnya serta Malang Raya), Tapak Kuda (Pasuruan ke arah timur Jatim), dan Mataraman dalam (kawasan barat Jatim). “Keunggulan terbesar pasangan nomor urut 2 ini ada di Tapal Kuda, Putu. Sementara pendukung Khofifah-Emil banyak berada di Mataraman pesisir (Tuban, Lamongan, Gresik) dan Madura. “Kontribusi suara dari Madura ke Khofifah sebesar 55,9 persen,” kata Putu.

Dia mengatakan, survei juga memotret penerimaan masyarakat terhadap program atau janji kerja kedua pasangan calon. Menurut survei tersebut, program Khofifah-Emil dinilai realistis oleh 37,6 persen responden, sedangkan 33,1 persen menyatakan tidak realistis. Sisanya menyatakan tidak tahu. Pada duet Gus Ipul-Puti, lanjut Putu, sebanyak 46,4 persen responden menyatakan program keduanya realistis untuk dilaksanakan, 30,4 persen menyatakan tidak realistis, dan sisanya menyatakan tidak tahu.

“Artinya penerimaan publik terhadap program Gus Ipul-Puti lebih bagus dibanding Khofifah-Emil. Hal ini terkait skema program Gus Ipul-Puti yang lebih simpel dan langsung menjawab masalah di lapangan. Berbeda dengan Khofifah-Emil yang mungkin secara retorika bagus, namun justru tidak dipahami dengan baik oleh publik karena dinilai mengawang-awang dan cenderung teoretis,” papar akademisi FISIP Unair tersebut. Dia menambahkan, meski saat ini Gus Ipul-Puti unggul, masih ada sisa waktu sekitar sebulan ke depan yang bisa dimanfaatkan oleh masing-masing kandidat.

“Momentum Ramadan dan Lebaran menjadi krusial sebagai titik tentu kemenangan, karena praktis pasca-Lebaran masyarakat sibuk dengan aktivitas keluarganya masing-masing, apalagi ada libur bersama yang lumayan panjang. Jadi strategi kedua kandidat selama Ramadan hingga Lebaran ini akan sangat menentukan,” ujarnya. Survei tersebut digelar 12-19 Mei 2018 di 38 kabupaten/kota seluruh Jatim dengan jumlah responden 800 orang. Survei ini memiliki margin of error 2 persen dengan tingkat kepercayaan 98 persen.

Baca juga berita yang lain :
– Marhaen Ingin Pariwisata Ke Sumba Berefek Rakyat Kecil
– Gubernur NTT Dukung Dari Paket Yang Diberikan Marhaen
– KPU Larang Bekas Napi Koruptor

Marhaen Ingin Pariwisata Ke Sumba Berefek Rakyat Kecil

Marhaen Ingin Pariwisata Ke Sumba Berefek Rakyat Kecil

Marhaen Ingin Pariwisata Ke Sumba Berefek Rakyat Kecil

Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emilia J Nomleni menyatakan, potensi wisata Pulau Sumba sangat besar. Apalagi pulau yang terdiri dari empat kabupaten itu sudah mendunia.

“Sumba memiliki banyak potensi pariwisata. Tak hanya soal alam, tapi juga budaya,” kata Emilia di sela-sela safari politiknya di Kabupaten Sumba Barat Daya, Sabtu.

Pesona Pulau Sumba kini sudah merambah mancanegara. Bahkan, Majalah Fokus terbitan Jerman menobatkan Sumba sebagai pulau terbaik dunia.

Di Sumba juga terdapat salah satu resort terbaik dunia. Pada 2016, Nihiwatu Resort di Kabupaten Sumba Barat dinobatkan sebagai hotel terbaik dunia versi Majalah Travel + Leisure terbitan New York.

Emilia menyatakan jika kelak dirinya terpilih memimpin NTT serius dalam pengembangkan potensi pariwisata di Sumba. “Kami akan mengembangkan potensi pariwisata berbasis kerakyatan,” kata cawagub NTT yang berpasangan dengan Marianus Sae itu.

Mama Emi -sapaan Emelia- menegaskan, pariwisata di Sumba harus berefek langsung pada perekonomian rakyat. Dia tak mau pariwisata di Sumba hanya menjadi industri yang tak mengangkat perekonomian rakyat.

“Rakyat merasa bahwa alam yang mereka miliki adalah sebuah anugerah. Bukan sebuah tempat yang disiapkan Tuhan di sekitar mereka, namun keuntungannya bukan untuk mereka. Itu tidak boleh terjadi,” jelasnya.

Karena itu duet Marianus – Emilia yang dikenal dengan sebutan Paket Marhaen bakal serius memperkuat perekonomian rakyat Sumba melalui pariwisata. “Untuk itu, jika diizinkan menjadi pemimpin, saya akan menata pariwisata, dengan mempertimbangkan keuntungan-keuntungan yang akan didapat masyarakat kecil yang hidup di sekitar destinasi pariwisata itu,” tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Selain itu, Emilia juga menyinggung pentingnya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat pariwisata di Sumba. Bukan hanya dilatih melayani wisatawan, tetapi juga mengembangkan diri.

“SDM perlu ditata. Mereka perlu disiapkan. Artinya, mereka perlu dilatih bagaimana melayani pengunjung, menguasai perekonomian di sekitar tempat pariwisata

Gubernur NTT Dukung Dari Paket Yang Diberikan Marhaen

Gubernur NTT Dukung Dari Paket Yang Diberikan Marhaen

Gubernur NTT Dukung Dari Paket Yang Diberikan Marhaen

Istri Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya, Lusia Adinda Lebu Raya mengajak warga di Kabupaten Sumba Tengah untuk mendukung duet Marianus Sae – Emilia J Nomleni pada pemilihan gubernur mendatang. Lusia menegaskan, program-program suaminya selama memimpin NTT akan diteruskan oleh duet yang beken dengan sebutan Paket Marhan itu.

Lusia mengatakan itu ketika bersama Emilia berkampanye di Desa Umburiri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Sabtu. Dalam kesempatan itu, Lusia menyampaikan ucapan terima kasihnya karena warga Sumba Tengah telah berkontribusi bagi kepemimpinan suaminya sehingga bisa dua periode menjadi gubernur NTT.

“Tentu dalam masa sepuluh tahun menjadi gubernur, banyak dukungan yang diberikan masyarakat Sumba Tengah. Terima kasih karena telah memilih dan mendukung Pak Frans selama ini,” kata Lusia.

Perempuan asal Kabupaten Sikka itu menambahkan, masih ada persoalan di NTT yang belum terselesaikan selama kepemimpinan Frans. Karena itu, kata Lusia, NTT membutuhkan pemimpin pengganti yang akan meneruskan program-program gubernur asal PDI Perjuangan itu.

“Dan penerus selanjutnya hanyalah Paket Marhaen,” tegasnya.

Lusia juga menepis anggapan yang menyebut suaminya tak mendukung Marianus-Emilia. Dia menegaskan, kehadirannya menjadi bukti bahwa Frans yang juga ketua DPD PDIP NTT mendukung penuh Paket Marhaen.

“Di belakang Marhaen ada gubernur NTT. Dan di belakang gubernur NTT ada banyak orang,” tegasnya.

Karena itu Lusia menduga ada pihak lain yang menebar fitnah karena takut kalah. Menurutnya, fitnah ke Paket Marhaen menjadi bukti bahwa duet yang diusung koalisi PDIP dan PKB itu ditakuti pihak lain.

Lusia juga meminta Emilia tegar dalam bersaing di Pilgub NTT meski Marianus kini sedang terkena kasus hukum. “Untuk Ibu Emi, saya harap tetap tegar dengan situasi yang terjadi sekarang ini.

KPU Larang Bekas Napi Koruptor

KPU Larang Bekas Napi Koruptor

KPU Larang Bekas Napi Koruptor

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang bekas narapidana korupsi maju menjadi calon anggote legislatif (caleg). “MAKI pasti dukung KPU,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Sabtu.

Boyamin menjelaskan, korupsi sudah pasti terkait uang penyelenggaraan negara, termasuklah perbuatan suap. Menurut dia, orang yang telah korupsi, maka dengan sadar sudah mengkhianati amanat rakyat untuk menjaga uang negara.

“Dengan demikian maka napi koruptor tidak layak untuk menjadi wakil rakyat karena dia sudah cacat,” ungkap Boyamin.

Menurut Boyamin, salah satu fungsi legislatif adalah melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan keuangan negara. Menurut dia, tentu publik akan sulit mempercayai mantan terpidana koruptor menjalankan tugas mengawasi keuangan negara. “Apa rakyat akan bisa percaya lagi dengan orang tersebut?” katanya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya tetap melarang mantan terpidana korupsi menjadi caleg. Dia mengatakan, pelarangan itu tetap akan dimasukkan dalam Peraturan KPU (PKPU).

“Kami pengin membersihkan legislator. Ini wujud tanggung jawab kami kepada bangsa dan negara,” kata Wahyu dalam diskusi Narapidana Koruptor jadi Calon Legislator? di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu.

Namun, sebelumnya, DPR memastikan tidak ada larangan dalam undang-undang soal narapidana korupsi maju caleg. Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan bahwa jika KPU membuat peraturan di luar UU maka berpotensi digugat. Dia mengingatkan dalam rapat dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu, Selasa, sudah diputuskan bahwa setiap aturan yang dibuat harus berlandaskan UU.

“Kemudian kalau KPU membuat yang di luar UU silakan, pasti ada yang menggugat,” kata Amali di gedung DPR, Jakarta, Rabu. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan bahwa sampai sejauh ini belum ada rencana merevisi UU Pemilu. Dia mengingatkan KPU jangan sampai menabrak UU

Mahathir Tidak Jabat PM Lebih Dari 2 Tahun

Mahathir Tidak Jabat PM Lebih Dari 2 Tahun

Mahathir Tidak Jabat PM Lebih Dari 2 Tahun

Perdana Menteri Malaysia yang baru terpilih, Mahathir Mohamad, diprediksi tak akan menjabat lebih dari dua tahun, sesuai dengan janji kampanyenya. Pakar politik Asia Tenggara, Sudarnoto Hakim, mengatakan alasan kesehatan dan tuntutan reformasi akan menjadi pertimbangan Mahathir untuk melepas jabatan sebagai perdana menteri.

Kalau lebih dua tahun ada pertimbangan kesehatan dan tuntutan reformasi. Saya kira nanti akan dilakukan proses percepatan reformasi dan demokratisasi,” ujar Sudarnoto dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Senin Menurut Sudarnoto, Mahathir akan langsung melakukan reformasi hukum dalam dua tahun ke depan. Langkah ini tak semata menargetkan Najib Razak, perdana menteri Malaysia sebelumnya yang diduga terjerat kasus korupsi.

Tapi memang dia mau menindak kasus-kasus korupsi dan menjadikan Malaysia negara yang berkedaulatan hukum,” katanya. Sudarnoto menilai langkah yang akan dilakukan Mahathir adalah perubahan politik luar biasa ketimbang kepemimpinan sebelumnya. Aspek ini yang sudah saya sebut sebagai pemerintahan transisional

Ia pun meyakini pemimpin defacto Pakatan Harapan Anwar Ibrahim akan mengambil alih posisi PM, sesuai perjanjian antara Mahathir dan koalisi yang mengusungnya dalam pemilu tersebut sebelumnya. Untuk dapat memenuhi janjinya, nantinya Mahathir akan menjadwalkan pemilu sela di parlemen Malaysia. Kalau pemilu sela dilakukan di distriknya (Anwar), pasti menang. Dua tahun itu hitungan saya (Mahathir menjabat.

Mahathir, yang pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 1981 hingga 2003, kembali memimpin negeri itu setelah memenangkan pemilu ke-14 pada 9 Mei lalu. Dalam janji kampanyenya, Mahathir memang menekankan bahwa ia hanya akan menjabat paling lama dua tahun sebelum menyarahkan takhtanya kepada Anwar. Namun, sejumlah pengamat khawatir Mahathir akan ingkar janji. Meski demikian, Anwar sendiri yakin Mahathir akan memegang teguh janjinya dan melakukan agenda reformasi penuh

Demokrat Akan Perkenalkan hastag Di Tahun 2019

Demokrat Akan Perkenalkan hastag Di Tahun 2019

Demokrat Akan Perkenalkan hastag Di Tahun 2019

Untuk perkataan hastag #2019gantipresiden dan #diasibukkerja ini akhirnya telah memunculkan kata Hastag terbaru di indonesia yaitu #2019pemimpinmuda. Hastag baru tersebut akan di munculkan di negara indonesia pada tanggal 2019 yang akan datang sebagai politikus demokrat Putu Supadma Rudana di diskusi survei indo barometer bertajuk Evaluasi 20 tahun reformasi di jakarta.

Saat menjelaskan mengenai generasi milenial, tiba-tiba Putu berdiri dan membuka jaketnya di hadapan wartawan dan narasumber acara lainnya. Putu pun memamerkan tulisan #2019pemimpinmuda di kausnya kepada wartawan. Menurut Putu hastag tersebut merupakan cerminan transformasi Indonesia di 2019 nanti.

Setelah ada reformasi / revolusi selama 20 tahun ini sudah saatnya kita ganti nama menjadi era transformasi 30 tahun ke depan menuju Indonesia Emas. Marilah kita sebut tahun 2019 ke depan sebagai tahun dimulainya era Transformasi, Indonesia tinggal landas. Marilah sama-sama kita menuju ke Indonesia emas dengan pilar utamanya pembangunan bidang ekonomi, suprastruktur, dan terlebih khusus bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif ucap Putu.

Putu juga menjelaskan pada 2019 adalah momentumnya generasi milenial, pemimpin muda, di mana sekitar 52 persen generasi milenial akan menjadi pemilih. Pemimpin terbaik ke depan haruslah muda, mengerti konsep membangun bangsa salah satunya adalah konsep kepariwisatan yang baik sebagai sumber devisa negara terbesar.

Selain itu, harus pula memahami sektor ekonomi kreatif yang potensinya sangat besar dengan menghargai kearifan lokal tanpa terfokus kepada penjualan komoditi. Kepemimpinan dunia sudah beralih dari generasi terdahulu ke generasi milenilal, contohnya Emmanuel Macron Presiden Prancis berusia 39 tahun, lalu Sebastian Kurz PM Austria berusia 31 tahun, dan masih banyak lagi lainnya.

Dengan kecakapan, kerja keras, integritas, kapasitas, intelektualitas serta memahami kondisi negara dan kondisi geopolitik regional maupun international, mari kita mulai bagi generasi muda di 2019 nanti,” ucap wasekjen Demokrat tersebut. Tagar #2019PemimpinMuda tentu saja dikaitkan dengan Ketua Kogasma Pemenangan Pemilu Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang saat ini berusia 39 tahun.

Yang ada sekarang bakal capres dan bakal cawapres. Saat menyebut capres dan cawapres harus mendapat dukungan 20 persen dari partai politik dalam bentuk rekomendasi tertulis. Belum ada itu capres dan cawapres, termasuk Pak Jokowi dan Pak Prabowo

Meluncurkan Kartu Sakti Di Pulau NTT OLeh Benny Harman

Meluncurkan Kartu Sakti Di Pulau NTT OLeh Benny Harman

Meluncurkan Kartu Sakti Di Pulau NTT OLeh Benny Harman

Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Benny K Harman dan Benny Litelnoni terus melakukan yang terbaik untuk masyarakat NTT. Pasangan ini tidak hanya berkomitmen dalam pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah NTT bilamana dipercaya menjadi gubernur, pasangan nomor urut tiga ini kembali membuat gebrakan yakni meluncurkan program Kartu Petani Sejahtera (KPS).

Pasangan yang diusung Partai Demorkat, PKS dan PKPI ini secara resmi meluncurkan resmi meluncurkan kartu sakti yakni Kartu Petani Sejahtera (KPS) bertempat di Wewewa, Sumba Barat Daya, Jumat. Menurut Benny Harman, KPS sangat bermanfaat bagi masyarakat NTT khususnya masyarakat petani. Karena KPS merupakan jawaban atas persoalan kemiskinan yang membelenggu masyarakat NTT,” tegas Benny K Harman di hadapan ribuan warga Sumba Barat Daya.

Alasan meluncurkan kartu tersebut, menurut Benny, sebanyak 85 persen dari total 1,2 juta orang miskin di NTT adalah petani dan berada di desa-desa. Untuk menompang kehidupan perkonomian petani sehingga perlunya dibuatkan program khusus petani salah satunya dengan KPS. Apalagi KPS merupakan kartu multifungsi yang dapat digunakan oleh para petani untuk membangun hidup dan ekonomi keluarga. Kartu ini juga memiliki 6 keunggulan, yang bermuara pada kesejahteraan petani,” papar Benny.

Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan manfaat KPS di antaranya menyediakan bantuan modal usaha paling banyak Rp 10 juta untuk keluarga miskin. Kedua, bantuan pupuk dan bibit agar produktivitas panen meningkat. Ketiga, pemerintah bersama BUMD akan membeli produk petani sesuai harga yang layak dan berkeadilan.

Keempat petani diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pelatihan keterampilan bekerja melalui pengadaan Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu mengadakan asuransi gagal panen. Program ini untuk membantu petani yang tanamanya diserang hama, bencana longsor, banjir bandang, puting beliung, dan lain-lain, jelas Benny.

Selain itu, KPS berfungsi menyediakan beasiswa khusus bagi anak-anak petani yang berprestasi sehingga bisa melanjutkan sekolah. Jadi semua itu dilakukan untuk kesejahtraan masyarakat NTT. Kita berharap dengan KPS masyarakat NTT tidak kesulitan dan tetap mempunyai semangat dalam mencari nafkah,” ujar Benny

Penambah Staf Khusus Untuk Bertugas Bantu Kinerja Presiden Jokowi

Penambah Staf Khusus Untuk Bertugas Bantu Kinerja Presiden Jokowi

Penambah Staf Khusus Untuk Bertugas Bantu Kinerja Presiden Jokowi

Penambah empat staf khusus yang bertugas membantu kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak perlu dan justru menimbulkan pemborosan anggaran bahkan dikhawatirkan bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Alasannya, saat ini lembaga-lembaga kepresidenan yang ada sudah terlalu “gemuk”. Mulai dari Sekretaris Kabinet (Seskab), Sekretaris Negara (Sesneg), hingga Kepala Staf Presiden (KSP). Saat ini sudah terlalu gemuk. Sebenarnya KSP itu juga nomenklaturnya berlebihan. Coba kita lihat di dalam UU Kementerian Negara, portofolio KSP itu tidak ada. KSP itu harusnya dibubarkan karena itu menambah anggaran negara.

Dan itu saya dengar urusannya untuk kepentingan menampung orang-orang yang menjadi relawan (Presiden), itu bisa kategorinya abuse of power karena menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi presiden, bukan lembaga presiden, Menurutnya, peran Sesneg dan Sekkab sudah cukup dan itu seharusnya menjadi pilar yang penting. “KSP ini tidak jelas. Apalagi ditambah staf khusus presiden Inikah kepentingannya untuk tahun-tahun politik. Itu nanti kerja buat negara atau kerja untuk calon presiden. Gitu lho. Bubarin saja KSP itu.

Sebelumnya, Jokowi menambah empat staf khusus yang bertugas membantu kerja presiden di lapangan. Seskab Pramono Anung mengatakan, penambahan staf khusus dilakukan sesuai dengan kebutuhan mengingat saat ini banyak persoalan yang tengah dihadapi Presiden.

Nantinya, empat staf khusus yang baru ini akan bertugas membantu presiden di lapangan. “Harapannya staf khusus bisa membantu Presiden karena yang dipilih secara operasional membantu di lapangan,” kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 15 Mei 2018. Pramono mengatakan, empat staf khusus Presiden yang ditunjuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) itu sudah efektif bekerja di Istana Kepresidenan. Pramono menuturkan, secara manajerial, empat staf khusus presiden ini berada di bawah Seskab. Keppres sudah ditandatangani dan berlaku. Nggak perlu dilantik, sudah mulai kerja. Kemarin koordinasi dengan Mensesneg dan saya,” kata Pramono.

Keempat staf khusus Presiden yang baru yakni Abdul Ghofarruzin, staf khusus presiden bidang acara keagamaan yang bertugas mendampingi Presiden saat berkunjung ke pondok pesantren. Berikutnya, Siti Dhzu Hayatin, staf khusus presiden bidang keagamaan internasional; Adita Irawati, staf khusus presiden bidang komunikasi ke kementerian dan lembaga; dan Ahmad Erani Yustika, staf khusu presiden bidang ekonomi yang bertugas membantu presiden mengenai pengelolaan dana desa.

Cara Potensi Generasi Milenial Indonesia

Cara Potensi Generasi Milenial Indonesia

Cara Potensi Generasi Milenial Indonesia

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) punya cara tersendiri untuk mengawal potensi generasi milenial. Caranya adalah dengan meluncurkan program Literasi Generasi Muda Milenial. Program ini dibuat demi mendampingi generasi muda atau milenial agar bisa menikmati kecanggihan teknologi masa kini dengan cara yang tepat.

Tantangan dunia di era banjir informasi seperti saat ini membuat pemuda kita harus mendapatkan pendampingan dengan cara yang tepat dalam menikmat canggihnya teknologi dan informasi yang ada. Ini menjadi salah satu cara kita mengawal potensi pemuda zaman now yang sangat besar dan beragam. ujar Menteri Pemuda

Ia mengatakan hal ini di acara peluncuran program Literasi Generasi Muda Milenial di halaman Kantor Kemenpora, Ia berharap program yang diluncurkan ini akan semakin mendekatkan Kemenpora dengan para stakeholder-nya, dalam hal ini generasi muda milenial.
Sejak awal kita selalu ingin menjadi rumah dari tempat anak-anak muda berkumpul dan berkegiatan. Setiap kegiatan yang kita rancang, kita upayakan mengikuti apa yang menjadi minat dan keinginan anak-anak muda. Kita sesuaikan program kepemudaan yang selama ini kita miliki dengan tuntutan dan perkembangan zaman. paparnya.

Ia turut mengungkapkan program ini merupakan hasil kerja sama antara Kemenpora melalui Deputi Pengembangan Pemuda dengan PT Pegadaian (Persero). Nantinya, program ini akan dilaksanakan di 15 titik antara lain Jakarta, Tangerang, Palembang, Depok, Sumedang, Pekanbaru, Makassar, Semarang, Kudus, Aceh, Manado, Kediri, Surabaya, Pontianak, Madura, dan Bali.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Asrorun Niam Sholeh menjelaskan sejumlah agenda yang dilakukan dalam program ini meliputi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, Pengembangan Kepramukaan, Pemantapan Organisasi Kepemudaan, Literasi Keuangan bagi Generasi Muda Milenial, serta Literasi Pemanfaatan Media Sosial dan Inovasi serta Diskusi Milenial.

Untuk memanfaatkan momentum Piala Dunia 2018, kegiatan Literasi Generasi Muda Milenial ini disertai dengan nonton bareng Piala Dunia 2018 yang melibatkan komunitas pemuda dari setiap titik yang ada. Sebelum nonton bareng, ada kegiatan pelatihan dan coaching bagi pemuda. Asrorun berharap program ini diminati milenial sehingga upaya Kemenpora yang menggandeng PT Pegadaian (Persero) yang memiliki jaringan luas dan tersebar di banyak kota di Indonesia selaras dengan Nawacita Presiden Joko Widodo yang menyatakan negara hadir bagi semua kalangan, khususnya anak muda.

Acara peluncuran Program Literasi Milenial dimeriahkan dengan penampilan kreasi musik dan tari dari pelajar dan pemuda binaan Kemenpora serta komunitas anak-anak muda kreatif lainnya. Turut hadir pada acara ini di antaranya pejabat Eselon 1 dan 2 di Lingkungan Kemenpora, jajaran direksi, staf PT Pegadaian (Persero), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), GP Ansor, PP BKPRMI, dan organisasi-organisasi kepemudaan lainnya.