Soal Laporan Bawaslu Harus Teliti Oleh Ombudsman

Dari Partai Solidaritas Indonesia atau di sebut dengan ( PSI ) bahwa telah melaporkan kepada ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu )Abhan dan anggota Bawaslu Mochamad Affifudin ke Ombudsman. Keduanya dilaporkan terkait kasus dugaan pelanggaran kampanye PSI yang dilimpahkan Bawaslu ke Bareskrim Polri. PSI menilai Bawaslu tidak bersikap konsisten, tidak profesional, dan tidak berintegritas dalam melakukan kajian dan analisis atas ketentuan dalam UU Pemilu,” kata perwakilan Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas), Dini Purwono, di kantor Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis.

Jangkar Solidaritas datang ke Ombudsman untuk mewakili pelapor kasus, yakni Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen Satia Chandra Wiguna. PSI menganggap Bawaslu menyalahi prosedur dalam menangani kasus dugaan pelanggaran iklan kampanye PSI yang dimuat di koran Jawa Pos edisi 23 April 2018. PSI beranggapan definisi ‘kampanye pemilu’ sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Dan ‘materi kampanye’ adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 274, yaitu materi yang memuat visi, misi, dan program parpol.

Dini mengatakan materi polling PSI tidak memuat visi, misi, dan program partai. Jadi tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 UU Pemilu. Bahkan dalam iklan tersebut tidak ada satu pun foto pengurus atau kader PSI yang ditampilkan. Yang ada justru foto para elite partai lain. Logo dan nomor urut PSI ditampilkan dalam iklan tersebut semata-mata sebagai keterangan untuk menunjukkan kepada publik bahwa PSI adalah pihak yang menyusun dan menyelenggarakan polling.

Inisiatif PSI untuk melakukan polling tersebut adalah sejalan dengan tujuan dan fungsi PSI sebagai partai politik sebagaimana diatur dalam UU Parpol, yaitu meningkatkan partisipasi politik warga dan melakukan pendidikan politik warga, Dini. Dalam pelaporan ini, PSI meminta Ombudsman memberi rekomendasi agar Bawaslu bersikap konsisten, profesional, dan penuh integritas dalam melakukan kajian dan analisis atas ketentuan dalam UU Pemilu, serta bersikap adil terhadap semua partai politik.

Untuk berita yang lain, anda juga bisa baca di :
– Pilgub Jawa Timur El Clasico Unggul Tipis dari Khofifah
– Marhaen Ingin Pariwisata Ke Sumba Berefek Rakyat Kecil
– Gubernur NTT Dukung Dari Paket Yang Diberikan Marhaen

Pilgub Jawa Timur El Clasico Unggul Tipis dari Khofifah

Survei terbaru dari Pusat Kajian Pembangunan dan Pengelolaan Konflik (Puskep) FISIP Universitas Airlangga (Unair) merilis elektabilitas calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno atau Gus Ipul – Mbak Puti, berada di angka 47,25 persen. Itu masih lebih lebih baik ketimbang Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto sebesar 42,25 persen. Adapun yang belum menentukan pilihan sebesar 10,5 persen.

Pertarungan dua kandidat antara Bu Khofifah dan Gus Ipul memang ketat, meski saat ini Gus Ipul masih unggul. Pertarungan ini ibarat El Clasico di Liga Spanyol, selalu ketat dan mendebarkan sampai akhir laga,” ujar Direktur Puskep FISIP Unair Putu Aditya, dalam jumpa pers di Surabaya, Selasa. Dari sisi popularitas, Gus Ipul meraup 97,96 persen, sedangkan Khofifah sebesar 90,1 persen. Untuk posisi cawagub, perbedaan popularitas Emil Elestianto dan Puti Soekarno cukup tipis. Popularitas Emil 85,1 persen dibanding Puti 84,5 persen.

Dia menambahkan, dari aspek geografis, pemilih Gus Ipul – Mbak Puti terkonsentrasi di kawasan Arek (Surabaya dan sekitarnya serta Malang Raya), Tapak Kuda (Pasuruan ke arah timur Jatim), dan Mataraman dalam (kawasan barat Jatim). “Keunggulan terbesar pasangan nomor urut 2 ini ada di Tapal Kuda, Putu. Sementara pendukung Khofifah-Emil banyak berada di Mataraman pesisir (Tuban, Lamongan, Gresik) dan Madura. “Kontribusi suara dari Madura ke Khofifah sebesar 55,9 persen,” kata Putu.

Dia mengatakan, survei juga memotret penerimaan masyarakat terhadap program atau janji kerja kedua pasangan calon. Menurut survei tersebut, program Khofifah-Emil dinilai realistis oleh 37,6 persen responden, sedangkan 33,1 persen menyatakan tidak realistis. Sisanya menyatakan tidak tahu. Pada duet Gus Ipul-Puti, lanjut Putu, sebanyak 46,4 persen responden menyatakan program keduanya realistis untuk dilaksanakan, 30,4 persen menyatakan tidak realistis, dan sisanya menyatakan tidak tahu.

“Artinya penerimaan publik terhadap program Gus Ipul-Puti lebih bagus dibanding Khofifah-Emil. Hal ini terkait skema program Gus Ipul-Puti yang lebih simpel dan langsung menjawab masalah di lapangan. Berbeda dengan Khofifah-Emil yang mungkin secara retorika bagus, namun justru tidak dipahami dengan baik oleh publik karena dinilai mengawang-awang dan cenderung teoretis,” papar akademisi FISIP Unair tersebut. Dia menambahkan, meski saat ini Gus Ipul-Puti unggul, masih ada sisa waktu sekitar sebulan ke depan yang bisa dimanfaatkan oleh masing-masing kandidat.

“Momentum Ramadan dan Lebaran menjadi krusial sebagai titik tentu kemenangan, karena praktis pasca-Lebaran masyarakat sibuk dengan aktivitas keluarganya masing-masing, apalagi ada libur bersama yang lumayan panjang. Jadi strategi kedua kandidat selama Ramadan hingga Lebaran ini akan sangat menentukan,” ujarnya. Survei tersebut digelar 12-19 Mei 2018 di 38 kabupaten/kota seluruh Jatim dengan jumlah responden 800 orang. Survei ini memiliki margin of error 2 persen dengan tingkat kepercayaan 98 persen.

Baca juga berita yang lain :
– Marhaen Ingin Pariwisata Ke Sumba Berefek Rakyat Kecil
– Gubernur NTT Dukung Dari Paket Yang Diberikan Marhaen
– KPU Larang Bekas Napi Koruptor

Marhaen Ingin Pariwisata Ke Sumba Berefek Rakyat Kecil

Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emilia J Nomleni menyatakan, potensi wisata Pulau Sumba sangat besar. Apalagi pulau yang terdiri dari empat kabupaten itu sudah mendunia.

“Sumba memiliki banyak potensi pariwisata. Tak hanya soal alam, tapi juga budaya,” kata Emilia di sela-sela safari politiknya di Kabupaten Sumba Barat Daya, Sabtu.

Pesona Pulau Sumba kini sudah merambah mancanegara. Bahkan, Majalah Fokus terbitan Jerman menobatkan Sumba sebagai pulau terbaik dunia.

Di Sumba juga terdapat salah satu resort terbaik dunia. Pada 2016, Nihiwatu Resort di Kabupaten Sumba Barat dinobatkan sebagai hotel terbaik dunia versi Majalah Travel + Leisure terbitan New York.

Emilia menyatakan jika kelak dirinya terpilih memimpin NTT serius dalam pengembangkan potensi pariwisata di Sumba. “Kami akan mengembangkan potensi pariwisata berbasis kerakyatan,” kata cawagub NTT yang berpasangan dengan Marianus Sae itu.

Mama Emi -sapaan Emelia- menegaskan, pariwisata di Sumba harus berefek langsung pada perekonomian rakyat. Dia tak mau pariwisata di Sumba hanya menjadi industri yang tak mengangkat perekonomian rakyat.

“Rakyat merasa bahwa alam yang mereka miliki adalah sebuah anugerah. Bukan sebuah tempat yang disiapkan Tuhan di sekitar mereka, namun keuntungannya bukan untuk mereka. Itu tidak boleh terjadi,” jelasnya.

Karena itu duet Marianus – Emilia yang dikenal dengan sebutan Paket Marhaen bakal serius memperkuat perekonomian rakyat Sumba melalui pariwisata. “Untuk itu, jika diizinkan menjadi pemimpin, saya akan menata pariwisata, dengan mempertimbangkan keuntungan-keuntungan yang akan didapat masyarakat kecil yang hidup di sekitar destinasi pariwisata itu,” tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Selain itu, Emilia juga menyinggung pentingnya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat pariwisata di Sumba. Bukan hanya dilatih melayani wisatawan, tetapi juga mengembangkan diri.

“SDM perlu ditata. Mereka perlu disiapkan. Artinya, mereka perlu dilatih bagaimana melayani pengunjung, menguasai perekonomian di sekitar tempat pariwisata

Gubernur NTT Dukung Dari Paket Yang Diberikan Marhaen

Istri Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya, Lusia Adinda Lebu Raya mengajak warga di Kabupaten Sumba Tengah untuk mendukung duet Marianus Sae – Emilia J Nomleni pada pemilihan gubernur mendatang. Lusia menegaskan, program-program suaminya selama memimpin NTT akan diteruskan oleh duet yang beken dengan sebutan Paket Marhan itu.

Lusia mengatakan itu ketika bersama Emilia berkampanye di Desa Umburiri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Sabtu. Dalam kesempatan itu, Lusia menyampaikan ucapan terima kasihnya karena warga Sumba Tengah telah berkontribusi bagi kepemimpinan suaminya sehingga bisa dua periode menjadi gubernur NTT.

“Tentu dalam masa sepuluh tahun menjadi gubernur, banyak dukungan yang diberikan masyarakat Sumba Tengah. Terima kasih karena telah memilih dan mendukung Pak Frans selama ini,” kata Lusia.

Perempuan asal Kabupaten Sikka itu menambahkan, masih ada persoalan di NTT yang belum terselesaikan selama kepemimpinan Frans. Karena itu, kata Lusia, NTT membutuhkan pemimpin pengganti yang akan meneruskan program-program gubernur asal PDI Perjuangan itu.

“Dan penerus selanjutnya hanyalah Paket Marhaen,” tegasnya.

Lusia juga menepis anggapan yang menyebut suaminya tak mendukung Marianus-Emilia. Dia menegaskan, kehadirannya menjadi bukti bahwa Frans yang juga ketua DPD PDIP NTT mendukung penuh Paket Marhaen.

“Di belakang Marhaen ada gubernur NTT. Dan di belakang gubernur NTT ada banyak orang,” tegasnya.

Karena itu Lusia menduga ada pihak lain yang menebar fitnah karena takut kalah. Menurutnya, fitnah ke Paket Marhaen menjadi bukti bahwa duet yang diusung koalisi PDIP dan PKB itu ditakuti pihak lain.

Lusia juga meminta Emilia tegar dalam bersaing di Pilgub NTT meski Marianus kini sedang terkena kasus hukum. “Untuk Ibu Emi, saya harap tetap tegar dengan situasi yang terjadi sekarang ini.

KPU Larang Bekas Napi Koruptor

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang bekas narapidana korupsi maju menjadi calon anggote legislatif (caleg). “MAKI pasti dukung KPU,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Sabtu.

Boyamin menjelaskan, korupsi sudah pasti terkait uang penyelenggaraan negara, termasuklah perbuatan suap. Menurut dia, orang yang telah korupsi, maka dengan sadar sudah mengkhianati amanat rakyat untuk menjaga uang negara.

“Dengan demikian maka napi koruptor tidak layak untuk menjadi wakil rakyat karena dia sudah cacat,” ungkap Boyamin.

Menurut Boyamin, salah satu fungsi legislatif adalah melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan keuangan negara. Menurut dia, tentu publik akan sulit mempercayai mantan terpidana koruptor menjalankan tugas mengawasi keuangan negara. “Apa rakyat akan bisa percaya lagi dengan orang tersebut?” katanya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya tetap melarang mantan terpidana korupsi menjadi caleg. Dia mengatakan, pelarangan itu tetap akan dimasukkan dalam Peraturan KPU (PKPU).

“Kami pengin membersihkan legislator. Ini wujud tanggung jawab kami kepada bangsa dan negara,” kata Wahyu dalam diskusi Narapidana Koruptor jadi Calon Legislator? di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu.

Namun, sebelumnya, DPR memastikan tidak ada larangan dalam undang-undang soal narapidana korupsi maju caleg. Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan bahwa jika KPU membuat peraturan di luar UU maka berpotensi digugat. Dia mengingatkan dalam rapat dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu, Selasa, sudah diputuskan bahwa setiap aturan yang dibuat harus berlandaskan UU.

“Kemudian kalau KPU membuat yang di luar UU silakan, pasti ada yang menggugat,” kata Amali di gedung DPR, Jakarta, Rabu. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan bahwa sampai sejauh ini belum ada rencana merevisi UU Pemilu. Dia mengingatkan KPU jangan sampai menabrak UU

  • 1
  • 2