Puluhan Kios Pasar Buah-Buahan Terbakar Di Denpasar, Bali

Puluhan Kios Pasar Buah-Buahan Terbakar Di Denpasar, Bali

Puluhan Kios Pasar Buah-Buahan Terbakar Di Denpasar, Bali

Puluhan Kios Di Pasar buah buahan di jalan Cargo,Batu Kandek, Denpasar, Bali, kebakaran membuat puluhan kios pedagang buah buahan terbesar di Bali tersebut ludes dilalap si jago merah pukul 13.00 WITA, Sabtu (11/8).

Keterangan  INDOPOS di lapangan, api diduga berasal dari korsleting listrik dari kios milik Mamat, salah seorang pedagang pisang di pasar tersebut, sehingga merembet ke puluhan kios lainnya hingga ke pasar bawah Batu Kandek.

Kepala BPDB Kota Denpasar, Ida Bagus Joni Ariwibawa, mengatakan ada 5 unit mobil pemadam kebakaran dam dibantu 2 unit mobil damkar milik Pemkab Badung.

“Belum diketahui penyebab awal kebakaran. Namun, api pertama kali muncul dari blok 3 bagian bawah pasar,” kata Joni di lokasi kejadian.

Informasi di lapangan, api berasal dari sebuah kios yang jualan buah pisang. Struktur bangunan semi permanen dan angin kencang membuat api semakin besar dan membakar puluhan kios lain.

Kios yang terbakar berjualan alat-alat upacara (sembahyang), buah dan lain-lain. Penyebab kebakaran belum diketahui karena kami masih fokus lakukan pemadaman.

Sejumlah mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Badung datang memadamkan api,namun karena besarnya api dan ditambah angin kencang, sehingga upaya pemadaman berlangsung alot. Hingga kini, kebakaran masih berlangsung dan sejumlah pedagang berusaha untuk menyelamatkan dagangan dari amukan si jago merah.

Jumlah BUMDes kini melebihi target hingga enam kali lipat

Jumlah BUMDes Melebihi Target RPJMN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah terbentuk hingga saat ini, kini mengalami pembengkakan dengan jumlah yang melebihi enam kali lipat dari target yang telah di tentukan menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sekretaris Jendral Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT Anwar Sanusi mengatakan bahwa Jumlah BUMDes kini maju dengan sangat pesat, dan ini di luar ekspektasi. Ia menjadi pembicara di Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Desa PDTT, di Bali 24 Juli 2018 kemarin.

BUMDes ditargetkan berdiri sejumlah 5.000 dalam RPJMN dengan jangka waktu lima tahun. Namun kini sudah membengkak dan terbentuk enam kali lipat, sekitar 35.000 BUMDes yang berdiri. BUMDes sendiri terlahir dengan spirit Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), dan memiliki kekuatan secara hukum.

Meski kini sudah berkembang, Anwar Sanusi mengatakan bahwa masih banyak beberapa desa yang belum mengerti arah dan tujuan BUMDes yang telah terbentuk ini. Sanusi pun tak ingin proses pembentukan BUMDes tersebut hanya menjadi wadah supaya dana desa disalurkan sesuai dengan program prioritas.

Anwar Sanusi ingin BUMDes ini menjadi ikon yang menandakan bahwa kebangkitan serta kemandirian desa ditopang oleh BUMDes yang ada di desa tersebut. Bahkan kini sudah banyak BUMDes yang keuntungannya sudah mencapai miliaran rupiah.

Mengingat mimimnya pemahaman desa tentang BUMDes, Kemendes PDTT sengaja mendirikan wadah pembelajaran online yang bisa diakses secara gratis oleBUMDesh seluruh elemen masyarakat melalui program Akademi Desa. Dari adanya Program tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tentang pengembangan kewirausahaan khususnya BUMDes.

Gaet Pemilih Milenial, Maka Demokrat Promosi #2019PemimpinMuda

Gaet Pemilih Milenial, Maka Demokrat Promosi #2019PemimpinMuda

Gaet Pemilih Milenial, Maka Demokrat Promosi #2019PemimpinMuda

Wakil Sekertaris Jenderal DPP Partai Demokrat Putu Supadma Rudana mengakui partainya menggencarkan hastag #2019pemimpinmuda sebagai langkah menggaet pemilih milenial di Pemilu 2019 karena potensinya sangat besar. Demokrat melihat kepemimpinan Indonesia ke depan kriterianya di kalangan milenial, karena 52 persen di masyarakat Indonesia bahkan lebih adalah kalangan milenial,” kata Putu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Putu menyadari bahwa kepemimpinan Indonesia ke depan merupakan sosok pemimpin yang berjiwa muda sehingga Indonesia membutuhkan pemimpin berjiwa muda, mengerti apa yang dinginkan masyarakat yaitu generasi muda. Dia menegaskan partainya tetap percaya diri mengusung hastag #2019PemimpinMuda meskipun di tengah maraknya hastag #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi.

Hastag tersebut secara maksimal ingin berikan solusi bahwa kami akan memberikan calon pemimpin muda karena Rapimnas Partai Demokrat di Sentul, Bogor, semua kader merepresentasikan kepada Mas AHY untuk bisa kedepan dalam memberikan kontribusi dalam membangun bangsa ini dan mengabdi bagi bangsa dan negara,” ujarnya. Putu yang juga Deputi Media dan Humas Kogasma Partai Demokrat mengatakan saat ini tren pemimpin muda di dunia semakin menguat sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi di Indonesia di tahun 2019.

Dia menjelaskan kepemimpinan dunia sudah beralih dari generasi terdahulu ke generasi milenilal, misalnya Emmanuel Macron menjadi Presiden Prancis saat usia 39 tahun, Sebastian Kurz menjadi PM Austria pada usia 31 tahun. Trennya justru kalau melihat kedewasaan orang dari sisi umur, kayanya kurang tepat namun, dalam membangun bangsa perlunya adanya kerja tim bersama, jadi tidak mungkin satu orang pemimpin senior, muda atau tua paham semuanya. Karena membangun bangsa memerlukan sinergi dan kebersamaan,” katanya.

Dia menegaskan bahwa hastag #2019PemimpinMuda ingin mensinergikan semua kekuatan dan kemampuan generasi muda untuk memimpin negeri ini secara bersama-sama harapan kita tentunya mendapat restu dari generasi terdahulu. Putu yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu, menjelaskan bahwa pada 2019 adalah momentum generasi milenial, pemimpin muda karena sekitar 52 persen generasi milenial akan menjadi pemilih. Dia menilai pemimpin terbaik ke depan harus muda, mengerti konsep membangun bangsa, salah satunya konsep kepariwisataan yang baik sebagai sumber devisa negara terbesar

Bawaslu Dilaporkan ke DKPP Akibat Lambat Proses Laporan

Bawaslu Dilaporkan ke DKPP Akibat Lambat Proses Laporan

Bawaslu Dilaporkan ke DKPP Akibat Lambat Proses Laporan

Indonesia Election Watch (IEW) akhirnya melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jumat.Hal itu dilakukan menyusul lambatnya Bawaslu menindaklanjuti laporan IEW soal sebelas partai politik yang melanggar kampanye pemilu.

Pada 14 Mei, kami melaporkan sebelas parpol tentang pelanggaran kampanye sebelum memasuki masa kampanye. Kami sudah tiga kali pertemuan dengan Bawaslu. Tapi kami melihat Bawaslu sangat lambat, terkesan lalai menjalani tugasnya,” kata Koordinator Nasional IEW Rizki di Kantor DKPP. Bawaslu menurut dia, tidak maksimal memproses laporan tersebut. Padahal, kata dia, pihaknya sudah menyerahkan semua bukti terkait pelanggaran sebelas parpol kepada Bawaslu.

Sebelumnya Bawaslu berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan informasi. Itu harusnya jadi semangat Bawaslu bekerja. Tapi saat ada laporan, Bawaslu tidak melaksanakan tugasnya,” kata dia. Menurut Rizki, kasus ini sangat mudah untuk ditindaklanjuti. Terlebih kata dia, Bawaslu memiliki perwakilan di setiap daerah bahkan sampai di kecamatan.

Oleh karena itu, Rizki tidak menerima alasan Bawaslu bahwa pihaknya masih memverifikasi kasus ini di daerah hingga kini. “Bawaslu mestinya di zaman canggih seperti ini, bisalah diatasi. Tinggal diteruskan ke jajaran paling bawah, pasti semua bukti bisa dikumpulkan,” tandas Rizki. IEW melaporkan sebelas partai politik yang diduga melanggar UU Pemilu ke Bawaslu pada 14 Mei 2018 silam. Sebelas partai itu dianggap melakukan kampanye sebelum masa kampanye diberikan.

Untuk rincian parpol yang melakukan pelanggaran di media audio visual itu dua partai, Partai Golkar dan PDIP. Kemudian, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah melakukan kampanye partai politik lewat media cetak. Sementara pelanggaran media luar ruangan, terang dia, terdapat sembilan partai, yaitu Partai Demokrat, Gerindra, PDIP, NasDem, PPP, PBB, PKS, PAN dan PKB

5 Parpol Lolos Ke Senayan Setelah Di Survei

5 Parpol Lolos Ke Senayan Setelah Di Survei

5 Parpol Lolos Ke Senayan Setelah Di Survei

PDI Perjuangan masih jadi partai dengan elektabilitas tertinggi saat ini. Sedangkan di bawahnya ada Gerindra dan Golkar yang bersaing ketat memperebutkan posisi kedua. Demikian hasil survei Y-PUBLICA yang dirilis hari ini, Jumat. Menurut survei tersebut, elektabilitas PDIP kini berada di angka 25,3 persen.

PDIP 25,3 persen, kemudian Gerindra 11,1 persen, Golkar 10,3 persen kalau digabung hampir separuh suara yang ada,” ujar Direktur Eksekutif Y-PUBLICA, Rudi Hartono di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat. Klasemen menengah dihuni oleh Partai Demokrat dengan elektablitas 5,7 persen, dan PKB 5,1 persen. Lalu diikuti Nasdem dengan elektablitas 3,4 persen, PKS 3,2 persen, Perindo 3,1 persen, PPP 3,0 persen dan Hanura 1,9 persen.

Bagian bawah klasemen dihuni oleh partai-partai pendatang baru dan non-parlemen. Mereka adalah PSI dengan elektabilitas 1,3 persen, PBB 1 persen, PKPI 0,9 persen, Berkarya 0,5 persen, Garuda 0,4 persen. Sementara yang belum memutuskan sejauh ini masih di angka 18,1 persen. Mengacu survei tersebut, sebagian besar peserta pemilu tidak lolos ke Senayan, karena belum melampaui parliamentary treshold 4 persen. Hanya lima parpol yang sudah melampaui ambang batas tersebut.

Sedangkan, di antara empat partai baru yang ikut pemilu, dua tertinggi pilihan responden adalah Perindo dan PSI. Responden dalam kuisioner ini diberikan pertanyaan dari empat partai baru, mana yang paling disukai. Elektabilitas Perindo 30,7 persen, PSI 29,1 persen, sementara Berkarya 13,1 persen dan Garuda 9,8 persen. Tidak menjawab 17,3 persen.

Survei nasional ini dilaksanakan pada 2-12 Mei melalui wawancara tatap muka. Sebanyak 1200 responden diambil, menggunakan metode multistage random sampling, dari 120 desa di 34 Provinsi

Prabowo Presiden, Budi Gunawan Wapres

Prabowo Presiden, Budi Gunawan Wapres

Prabowo Presiden, Budi Gunawan Wapres

Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) menempatkan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungguli petahana Joko Widodo (Jokowi). Direktur Eksekutif IDM Bin Firman Tresnadi menjelaskan, saat disodorkan pertanyaan terbuka jika pemilu 2019 digelar hari ini siapa dari dua nama yang dipilih menjadi presiden, mayoritas responden menjawab Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto 50,1 persen dan Joko Widodo 29,8 persen. Sebanyak 20,1 persen responden tidak menjawab,” ungkap Bin Firman dalam jumpa pers di Menteng, Jakarta, Kamis. Sedangkan saat disodorkan pertanyaan sama dengan cara tertutup, pilihan responden tetap jatuh kepada mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat itu. Sebanyak 52,9 persen responden memilih Prabowo Subianto, dan 31,2 persen memilih Joko Widodo. Yang tidak memilih 15,9 persen,” katanya.

Survei digelar 28 April sampai dengan 18 Mei 2018 melibatkan 2450 responden. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling pada 400 kabupaten/kota di 33 provinsi di Indonesia. Adapun margin of error kurang lebih 1,98 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Firman menjelaskan Prabowo dianggap mampu menjaga konsituennya. Modal perolehan 62.576.444 suara di pilpres 2014, dan konsistensi menjadi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla serta keteguhan akan program-program perjuangan pada masa kampanye lalu menjadi modal utama Prabowo.

Perkiraan jumlah DPT (daftar pemilih tetap) 2019 yang meningkat dari 133.574.277 menjadi 196.545.636 jiwa akan menjadi ladang tambahan suara bagi Prabowo. Selain capres, IDM juga melakukan survei terhadap tokoh yang dianggap pantas menduduki posisi wakil presiden (cawapres). Firman menjelaskan, berdasarkan hasil survei Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo dipilih 5,7 persen responden, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini 7,4 persen, Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani 9,6 persen.

Kemudian, Ketua Umum PPP Romahurmuziy 1,2 persen, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 8,7 persen, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh 2,3 persen responden. Berikutnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dipilih 4,2 persen responden, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan 7,8 persen, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 7,9 persen, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 11,8 persen, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan paling tinggi dibandingkan tokoh lain dengan 12,6 persen.

Tingkat elektabilitas yang tinggi dari Budi Gunawan menjawab isu-isu negatif yang secara personal kepadanya selama ini. Dan masyarakat justru menilai Budi Gunawan sebagai korban kampanye politik negatif selama ini.

Bandara Kertajati Sudah Selesai Di Bangun

Bandara Kertajati Sudah Selesai Di Bangun

Bandara Kertajati Sudah Selesai Di Bangun

Calon Gubernur Jawa Barat (Cagub Jabar) TB Hasanuddin mengaku optimistis dengan prospek Bandara Kertajati di Majalengka yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo. Kang Hasan -panggilan akrabnya- meyakini pelabuhan udara yang lebih dikenal dengan sebutan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) itu akan mendongkrak perekonomian wilayah Majalengka dan sekitarnya seperti Cirebon, Kuningan dan Indramayu.

Sektor perdagangan pasti meningkat. Sektor jasa akan dibutuhkan, industri otomatis akan berkembang,” ujar Kang Hasan usai melakukan safari politik di Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Purwakarta, Kamis. Mantan tentara dengan pangkat terakhir mayor jenderal itu menambahkan, BIJB juga akan menopang pengembangan pariwisata Jabar. Sebagai contoh, objek-objek wisata menarik di Majalengka dan sekitarnya juga akan makin mudah dijangkau.

Hasanuddin menegaskan, Majalengka punya potensi wisata alam kelas dunia. Tinggal kita tunjang infrastrukturnya,” ungkap pria kelahiran Majalengka itu. Bahkan, Hasanuddin yang berpasangan dengan Anton Charliyan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar sudah menyiapkan konsep pengembangan infrastruktur pendukung di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia itu. Duet yang dikenal dengan sebutan Hasanah itu menawarkan gagasan tentang konektivitas yang menghubungkan wilayah-wilayah Jabar melalui pembangunan infrastruktur.

Hasanuddin mengaku telah menyusun konsep Jalur Rel Kereta Api dan Jalan Jabar Lintas (Jalur Rajawali). “Inikan Pak Jokowi sudah serius membangun Kertajati. Tentu gubernurnya harus serius juga,” tegasnya. Jalur Rajawali, kata Hasanuddin, akan menghubungkan kabupaten/kota di Jabar dengan jalur kereta dan jalan raya. Dia mengaku optimistis Jalur Rajawali akan mengurangi kesenjangan wilayah antara Jabar bagian utara dengan sebelah selatan. Saya yakin dengan Jalur Rajawali ini kesenjangan di selatan akan kami kikis,

RUU PDP Harus Menjadi Prioritas

RUU PDP Harus Menjadi Prioritas

RUU PDP Harus Menjadi Prioritas

Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan masalah perlindungan data pribadi harus segera diselesaikan, agar masyarakat bisa tenang.

Menurutnya, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) harus menjadi prioritas, dikarenakan Indonesia belum memiliki regulasi yang melindungi data pribadi masyarakat Indonesia.

Dalam rapat kerja lanjutan antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Kominfo (Menkominfo) terkait penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu. Rapat ini sekaligus menyelesaikan rapat yang sebelumnya diselenggarakan pada 19 Maret lalu, karena Menkominfo telah mendapatkan hasil investigasi mengenai penyalahgunaan NIK itu.

“Saya mengapresiasi kinerja Pak Menkominfo, karena telah berhasil berangsur-angsur menyelesaikan masalah ini. Sebelumnya ada perbedaan data yang cukup besar antara Kominfo dengan Dukcapil. Setelah ditelusuri, ternyata salah satunya adalah ketika di Dukcapil terdaftar, tapi di sistem registrasi operator gagal tersimpan,” jelas Andreas.

Seperti diketahui, Kominfo memiliki data pelanggan kartu SIM sekitar 304 juta, sementara Ditjen Dukcapil memiliki data sebesar 350 juta. Selama ini, perbedaan selisih angka yang sangat signifikan tersebut dapat dipastikan adalah karena adanya kesalahan yang dilakukan pelanggan dalam melakukan registrasi kartu SIM.

Selain adanya kesalahan tersebut, kegagalan sistem dalam melaksanakan registrasi dinyatakan sebagai permasalahan perbedaan data pelanggan tersebut.

“Kominfo telah memastikan akan melakukan pemblokiran mandiri terhadap nomor-nomor yang diindikasikan diregistrasi secara tidak benar dan tanpa hak. Sementara untuk RUU PDP juga sedang disiapkan dan sedang dalam proses harmonisasi,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Dua Mantan Kekasih Pangeran Harry di Pesta Pernikahan

Dua Mantan Kekasih Pangeran Harry di Pesta Pernikahan

Dua Mantan Kekasih Pangeran Harry di Pesta Pernikahan

Dua mantan kekasih Pangeran Harry, Chelsy Davy dan Cressida Bonas ternyata hadir di antara tamu undangan pesta pernikahan Harry dengan Meghan Markle, di Kastel Windsor, Sabtu. Keduanya tampil elegan dengan pilihan gaya busana yang berbeda. Gaya elegan ditampilkan Davy dalam balutan gaun pendek berwarna biru navy. Meski gaun memiliki aksen berupa cape, tapi bentuk torsonya masih terlihat. Dikutip dari Express, Davy melengkapi penampilannya dengan fascinator bergaya avant garde berwarna senada. Selain itu, ia juga menenteng tas hitam Chanel dengan rantai berwarna emas.

Davy melenggang santai dengan mengenakan sepatu hak tinggi berwarna nude. Heels model stiletto ini memiliki detail berupa bulatan baik di pergelangan kaki maupun pada bagian ujung. Dilaporkan Telegraph, Davy merupakan mantan kekasih yang paling lama menjalin hubungan dengan Harry. Hubungan ‘putus-nyambung’ mereka jalin antara 2004-2011. Mereka bertemu di Cape Town, Afrika Selatan. Harry sempat menyebut Davy sebagai ‘yang terpilih’.

Perpisahannya dengan Harry disebabkan oleh rasa tidak nyaman Davy akan sorotan media. Kini ia diketahui masih melajang pasca putus dengan pengusaha perhiasan, Charles Goode. Sementara itu, Cressida Bonas tampil penuh warna. Ia mengenakan dress A-line yang colourful. Seperti Davy, ia juga mengenakan fascinator berwarna rose pink yang simpel. Sepatu nude pink mampu mengimbangi dress yang penuh warna dan motif ini. Yang unik, pada bagian lengan memiliki detail berupa patchwork dengan aksen rumbai-rumbai. Dilansir dari People, hubungan Harry dengan Bonas tak jauh berbeda dengan hubungannya terdahulu bersama Davy. Mereka melakoni hubungan ‘putus-nyambung’ antara 2012-2014. Persoalannya pun mirip, Bonas tak menyukai sorotan media padanya selama menjalin hubungan dengan Harry.

Para mantan datang kondangan, artinya pihak Harry sengaja mengundang mereka berdua. Lalu mengapa Harry melakukannya? Alasan di balik kedatangan kedua mantan adalah baik Chelsy maupun Cressida berada di lingkaran sosial yang sama dengan dirinya. Dikutip dari People, Cressida merupakan teman dekat sepupu Harry yakni, Princess Eugenie. Akan tetapi, rupanya tradisi mengundang mantan ke acara pernikahan sudah bukan hal asing bagi keluarga kerajaan. Saat meminang Kate Middleton pada 2011 silam, Pangeran William mengundang deretan mantan kekasihnya yakni, Jecca Craig, Rose Farquhar, Olivia Hunt, Arabella Musgrave dan Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe.

Hal ini pun juga dilakukan sang ayah, Pangeran Charles. Kala pernikahannya dengan Putri Diana, ia mengundang perempuan yang kini menjadi istrinya, Camilla Parker-Bowles. Selain itu, ia juga mengundang Lady Sarah McCorquodale, kakak Diana.

Nasib Wiranto dan Prabowo Usai Soeharto Tumbang Yang Berbeda

Nasib Wiranto dan Prabowo Usai Soeharto Tumbang Yang Berbeda

Nasib Wiranto dan Prabowo Usai Soeharto Tumbang Yang Berbeda

Sehari pasca penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti, Rabu pada 13 Mei 1998, Jakarta mulai membara. Penjarahan dan pembakaran toko-toko meluas di sudut-sudut kota. Masuk ke Jakarta adalah hal yang sukar. Sebab, kerumunan massa tumpah ke jalan dan tentara memblokade jalan-jalan utama ibu kota. Dewan Pakar The Habibie Center Indria Samego mengatakan pagi itu ia bersama sejumlah rekannya memenuhi undangan diskusi di Mabes ABRI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis. Kabar meletusnya kerusuhan di Jakarta didapat Indria saat diskusi tersebut tengah berlangsung.

Hadir dalam diskusi di Mabes TNI Cilangkap itu sejumlah akademisi, tokoh masyarakat, dan sejumlah jenderal. Yakni, Salim Said, Nurcholis Madjid, Ryaas Rasyid, Eep Saifullah, Letnan Jenderal Hari Sabarno, dan Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Diskusi kami di Cilangkap itu berhenti, Jakarta membara. Saya enggak jadi ke tempatnya Fadli Zon di Jalan Suwiryo, karena Jakarta tertutup oleh massa. Tentara juga menutup, kenang Indriya.

Salah satu pembicaraan yang ia ingat dalam diskusi itu adalah pernyataan SBY yang menyatakan bahwa Presiden Soeharto mempercayakan kewenangan tertentu kepada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Jenderal Wiranto sesuai prosedur yang ada. Jadi ada kompromi tentara tidak mengambil tindakan represif kalau gerakan mahasiswa tidak menuju istana, kalau di DPR saja enggak apa-apa, Kalau masuk [jalan] Sudirman-Thamrin akan bahaya, kata dia. Kerusuhan kala itu sudah tak terbendung. Di saat yang bersamaan, Soeharto sedang berada di Kairo, Mesir, untuk pertemuan KTT G-15, 13-14 Mei. Tak diketahui secara pasti keberadaan Jenderal Wiranto kala itu.

Sore harinya, sejumlah tokoh menyambangi Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Makostrad), Gambir. Para tokoh yang hadir di antaranya (almarhum) Adnan Buyung Nasution, (almarhum) WS Rendra, Setiawan Djodi, Bambang Widjojanto yang saat itu menjabat Direktur YLBHI, dan tokoh lainnya. Kehadiran mereka untuk menanyakan situasi Ibu Kota yang dilanda kerusuhan. ernyata di Makostrad itu sudah ada tokoh-tokoh, berkumpul di situ mau mendiskusikan bagaimana keadaan. Nah saya hadir di dalam pertemuan sore hari itu,” ungkap Fadli Zon. Ketika itu, ia merupakan Direktur Eksekutif Center for Policy and Development Studies (CPDS).

Fadli mengatakan pada hari itu dirinya berencana membuat diskusi yang membahas agenda reformasi. Ia mengaku mengundang Indria. Namun, diskusi batal digelar lantaran kerusuhan terus meluas. Menurut Fadli, tokoh Reformasi Amien Rais saat itu sempat datang ke kantornya. Fadli memutuskan berangkat ke Makostrad menemui Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad. Ia mengaku bahkan harus menumpang panser lantaran kendaraan yang dirinya tumpangi turut terkena imbas kerusuhan di Cawang. Prabowo sendiri datang belakangan ke Makostrad. Menurut dia, Prabowo saat itu tengah bersama Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin dan Fahmi Idris serta Mari Elgadri tengah berkeliling Jakarta meninjau titik kerusuhan. Fadli menyebut pertemuan baru digelar selepas Magrib.

Tak ada hasil dalam pertemuan itu. Menurut Fadli, pertemuan itu hanya ingin mengonfirmasi soal kerusuhan yang pecah di Jakarta kepada Prabawo, yang dianggap para tokoh sebagai figur sentral di militer. Mereka yang datang itu enggak ada janjian, tidak diundang. Mereka mau nanya ini keadaan gimana. Enggak ada hasil, itu kayak nerima tamu aja, ngobrol biasa. Itu bukan pertemuan yang diagendakan, yang menginisasi ini bang Buyung,” ujarnya. Bambang Widjojanto membenarkan adanya pertemuan dengan Prabowo di Makostrad saat kerusuhan ketika itu. Pria yang disapa BW itu mengatakan pertemuan dengan Prabowo untuk menanyakan kerusuhan yang melanda Ibu Kota dan menyampaikan harus ada yang bertanggung jawab.