Puluhan Kios Pasar Buah-Buahan Terbakar Di Denpasar, Bali

Puluhan Kios Di Pasar buah buahan di jalan Cargo,Batu Kandek, Denpasar, Bali, kebakaran membuat puluhan kios pedagang buah buahan terbesar di Bali tersebut ludes dilalap si jago merah pukul 13.00 WITA, Sabtu (11/8).

Keterangan  INDOPOS di lapangan, api diduga berasal dari korsleting listrik dari kios milik Mamat, salah seorang pedagang pisang di pasar tersebut, sehingga merembet ke puluhan kios lainnya hingga ke pasar bawah Batu Kandek.

Kepala BPDB Kota Denpasar, Ida Bagus Joni Ariwibawa, mengatakan ada 5 unit mobil pemadam kebakaran dam dibantu 2 unit mobil damkar milik Pemkab Badung.

“Belum diketahui penyebab awal kebakaran. Namun, api pertama kali muncul dari blok 3 bagian bawah pasar,” kata Joni di lokasi kejadian.

Informasi di lapangan, api berasal dari sebuah kios yang jualan buah pisang. Struktur bangunan semi permanen dan angin kencang membuat api semakin besar dan membakar puluhan kios lain.

Kios yang terbakar berjualan alat-alat upacara (sembahyang), buah dan lain-lain. Penyebab kebakaran belum diketahui karena kami masih fokus lakukan pemadaman.

Sejumlah mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Badung datang memadamkan api,namun karena besarnya api dan ditambah angin kencang, sehingga upaya pemadaman berlangsung alot. Hingga kini, kebakaran masih berlangsung dan sejumlah pedagang berusaha untuk menyelamatkan dagangan dari amukan si jago merah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah terbentuk hingga saat ini, kini mengalami pembengkakan dengan jumlah yang melebihi enam kali lipat dari target yang telah di tentukan menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sekretaris Jendral Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT Anwar Sanusi mengatakan bahwa Jumlah BUMDes kini maju dengan sangat pesat, dan ini di luar ekspektasi. Ia menjadi pembicara di Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Desa PDTT, di Bali 24 Juli 2018 kemarin.

BUMDes ditargetkan berdiri sejumlah 5.000 dalam RPJMN dengan jangka waktu lima tahun. Namun kini sudah membengkak dan terbentuk enam kali lipat, sekitar 35.000 BUMDes yang berdiri. BUMDes sendiri terlahir dengan spirit Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), dan memiliki kekuatan secara hukum.

Meski kini sudah berkembang, Anwar Sanusi mengatakan bahwa masih banyak beberapa desa yang belum mengerti arah dan tujuan BUMDes yang telah terbentuk ini. Sanusi pun tak ingin proses pembentukan BUMDes tersebut hanya menjadi wadah supaya dana desa disalurkan sesuai dengan program prioritas.

Anwar Sanusi ingin BUMDes ini menjadi ikon yang menandakan bahwa kebangkitan serta kemandirian desa ditopang oleh BUMDes yang ada di desa tersebut. Bahkan kini sudah banyak BUMDes yang keuntungannya sudah mencapai miliaran rupiah.

Mengingat mimimnya pemahaman desa tentang BUMDes, Kemendes PDTT sengaja mendirikan wadah pembelajaran online yang bisa diakses secara gratis oleBUMDesh seluruh elemen masyarakat melalui program Akademi Desa. Dari adanya Program tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tentang pengembangan kewirausahaan khususnya BUMDes.

Gaet Pemilih Milenial, Maka Demokrat Promosi #2019PemimpinMuda

Wakil Sekertaris Jenderal DPP Partai Demokrat Putu Supadma Rudana mengakui partainya menggencarkan hastag #2019pemimpinmuda sebagai langkah menggaet pemilih milenial di Pemilu 2019 karena potensinya sangat besar. Demokrat melihat kepemimpinan Indonesia ke depan kriterianya di kalangan milenial, karena 52 persen di masyarakat Indonesia bahkan lebih adalah kalangan milenial,” kata Putu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Putu menyadari bahwa kepemimpinan Indonesia ke depan merupakan sosok pemimpin yang berjiwa muda sehingga Indonesia membutuhkan pemimpin berjiwa muda, mengerti apa yang dinginkan masyarakat yaitu generasi muda. Dia menegaskan partainya tetap percaya diri mengusung hastag #2019PemimpinMuda meskipun di tengah maraknya hastag #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi.

Hastag tersebut secara maksimal ingin berikan solusi bahwa kami akan memberikan calon pemimpin muda karena Rapimnas Partai Demokrat di Sentul, Bogor, semua kader merepresentasikan kepada Mas AHY untuk bisa kedepan dalam memberikan kontribusi dalam membangun bangsa ini dan mengabdi bagi bangsa dan negara,” ujarnya. Putu yang juga Deputi Media dan Humas Kogasma Partai Demokrat mengatakan saat ini tren pemimpin muda di dunia semakin menguat sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi di Indonesia di tahun 2019.

Dia menjelaskan kepemimpinan dunia sudah beralih dari generasi terdahulu ke generasi milenilal, misalnya Emmanuel Macron menjadi Presiden Prancis saat usia 39 tahun, Sebastian Kurz menjadi PM Austria pada usia 31 tahun. Trennya justru kalau melihat kedewasaan orang dari sisi umur, kayanya kurang tepat namun, dalam membangun bangsa perlunya adanya kerja tim bersama, jadi tidak mungkin satu orang pemimpin senior, muda atau tua paham semuanya. Karena membangun bangsa memerlukan sinergi dan kebersamaan,” katanya.

Dia menegaskan bahwa hastag #2019PemimpinMuda ingin mensinergikan semua kekuatan dan kemampuan generasi muda untuk memimpin negeri ini secara bersama-sama harapan kita tentunya mendapat restu dari generasi terdahulu. Putu yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu, menjelaskan bahwa pada 2019 adalah momentum generasi milenial, pemimpin muda karena sekitar 52 persen generasi milenial akan menjadi pemilih. Dia menilai pemimpin terbaik ke depan harus muda, mengerti konsep membangun bangsa, salah satunya konsep kepariwisataan yang baik sebagai sumber devisa negara terbesar

Bawaslu Dilaporkan ke DKPP Akibat Lambat Proses Laporan

Indonesia Election Watch (IEW) akhirnya melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jumat.Hal itu dilakukan menyusul lambatnya Bawaslu menindaklanjuti laporan IEW soal sebelas partai politik yang melanggar kampanye pemilu.

Pada 14 Mei, kami melaporkan sebelas parpol tentang pelanggaran kampanye sebelum memasuki masa kampanye. Kami sudah tiga kali pertemuan dengan Bawaslu. Tapi kami melihat Bawaslu sangat lambat, terkesan lalai menjalani tugasnya,” kata Koordinator Nasional IEW Rizki di Kantor DKPP. Bawaslu menurut dia, tidak maksimal memproses laporan tersebut. Padahal, kata dia, pihaknya sudah menyerahkan semua bukti terkait pelanggaran sebelas parpol kepada Bawaslu.

Sebelumnya Bawaslu berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan informasi. Itu harusnya jadi semangat Bawaslu bekerja. Tapi saat ada laporan, Bawaslu tidak melaksanakan tugasnya,” kata dia. Menurut Rizki, kasus ini sangat mudah untuk ditindaklanjuti. Terlebih kata dia, Bawaslu memiliki perwakilan di setiap daerah bahkan sampai di kecamatan.

Oleh karena itu, Rizki tidak menerima alasan Bawaslu bahwa pihaknya masih memverifikasi kasus ini di daerah hingga kini. “Bawaslu mestinya di zaman canggih seperti ini, bisalah diatasi. Tinggal diteruskan ke jajaran paling bawah, pasti semua bukti bisa dikumpulkan,” tandas Rizki. IEW melaporkan sebelas partai politik yang diduga melanggar UU Pemilu ke Bawaslu pada 14 Mei 2018 silam. Sebelas partai itu dianggap melakukan kampanye sebelum masa kampanye diberikan.

Untuk rincian parpol yang melakukan pelanggaran di media audio visual itu dua partai, Partai Golkar dan PDIP. Kemudian, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah melakukan kampanye partai politik lewat media cetak. Sementara pelanggaran media luar ruangan, terang dia, terdapat sembilan partai, yaitu Partai Demokrat, Gerindra, PDIP, NasDem, PPP, PBB, PKS, PAN dan PKB

5 Parpol Lolos Ke Senayan Setelah Di Survei

PDI Perjuangan masih jadi partai dengan elektabilitas tertinggi saat ini. Sedangkan di bawahnya ada Gerindra dan Golkar yang bersaing ketat memperebutkan posisi kedua. Demikian hasil survei Y-PUBLICA yang dirilis hari ini, Jumat. Menurut survei tersebut, elektabilitas PDIP kini berada di angka 25,3 persen.

PDIP 25,3 persen, kemudian Gerindra 11,1 persen, Golkar 10,3 persen kalau digabung hampir separuh suara yang ada,” ujar Direktur Eksekutif Y-PUBLICA, Rudi Hartono di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat. Klasemen menengah dihuni oleh Partai Demokrat dengan elektablitas 5,7 persen, dan PKB 5,1 persen. Lalu diikuti Nasdem dengan elektablitas 3,4 persen, PKS 3,2 persen, Perindo 3,1 persen, PPP 3,0 persen dan Hanura 1,9 persen.

Bagian bawah klasemen dihuni oleh partai-partai pendatang baru dan non-parlemen. Mereka adalah PSI dengan elektabilitas 1,3 persen, PBB 1 persen, PKPI 0,9 persen, Berkarya 0,5 persen, Garuda 0,4 persen. Sementara yang belum memutuskan sejauh ini masih di angka 18,1 persen. Mengacu survei tersebut, sebagian besar peserta pemilu tidak lolos ke Senayan, karena belum melampaui parliamentary treshold 4 persen. Hanya lima parpol yang sudah melampaui ambang batas tersebut.

Sedangkan, di antara empat partai baru yang ikut pemilu, dua tertinggi pilihan responden adalah Perindo dan PSI. Responden dalam kuisioner ini diberikan pertanyaan dari empat partai baru, mana yang paling disukai. Elektabilitas Perindo 30,7 persen, PSI 29,1 persen, sementara Berkarya 13,1 persen dan Garuda 9,8 persen. Tidak menjawab 17,3 persen.

Survei nasional ini dilaksanakan pada 2-12 Mei melalui wawancara tatap muka. Sebanyak 1200 responden diambil, menggunakan metode multistage random sampling, dari 120 desa di 34 Provinsi