Kalbar Pantas Di Pimpin Oleh Sutarmidji

Calon gubernur nomor urut tiga Sutarmidji memiliki segudang prestasi yang membuatnya disebut-sebut layak menjadi pemimpin Kalimantan Barat (Kalbar). Sebelum maju Pilkada Kalbar 2018, Sutarmidji pernah menduduki beberapa posisi penting di Pontianak. Dia pernah menjadi anggota DPRD Pontianak setelah terpilih pada Pemilu 1999.

Setelah itu, dia maju sebagai wakil wali kota bersama Buchari pada Pilkada Pontianak 2003. Usai menjadi wakil wali kota, Sutarmidji maju menjadi calon wali kota pada Pilkada Pontianak 2008. Saat itu, dia berpasangan dengan Paryadi. Pasangan yang diusung PPP dan PKPI itu memenangi pilkada dengan perolehan suara mencapai 34,5 persen.

Sutarmidji tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat gebrakan demi kesejahteraan masyarakat Pontianak. Pada 2009, dia berhasil membawa Pontianak terhindar dari inflasi yang sangat tinggi. Kami buat stabilitas harga. Ini juga yang menjadi faktor Kota Pontianak terhindar dari inflasi. Semua kami lakukan agar masyarakat tidak panik dengan harga yang melambung tinggi dan itu berhasil. Kota Pontianak stabil pada saat itu,” ungkap Sutarmidji, Minggu.

Pada 2011, Kota Pontianak di bawah kepemimpinan Sutarmidji membukukan pertumbuhan ekonomi hingga 5,88 persen. Karier politik Sutarmidji terus meroket. Pada Pilkada Pontianak 2013, Sutarmidji maju sebagai wali kota. Dia berpasangan dengan Edi Rusdi Kamtomo. Mereka diusung koalisi PDIP, PKS, PPP, PAN, dan PKPB. Mereka mampu meraih kemenangan dengan perolehan suara sebesar 52,7 persen. Tangan dingin Sutarmidji membuat Pontianak semakin maju. Pontianak berhasil merebut beberapa penghargaan level nasional.

Di antaranya, Kota Layak Huni Anak, Kota Laboratorium Inovasi, dan tata kelola pemerintahan terbaik. Selain itu, banyak pemerintah daerah lain yang melakukan studi banding ke Pontianak. Saya berharap juga kepada daerah lain agar mengikuti jejak kota Pontianak. Sutarmidji juga meraih penghargaan individu bergengsi dengan dinobatkan sebagai wali kota terbaik 2017. Secara total, Sutarmidji meraih 231 penghargaan selama dua periode menjadi wali kota Pontianak.

Hal itulah yang membuatnya percaya diri bisa membawa Kalbar semakin maju. Komitmen saya maju pilgub itu untuk mewujudkan Kalbar yang baru, sejahtera masyarakatnya dan maju provinsinya. Kami akan wujudkan pembangunan yang berkeadilan, yakni dengan percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Kalbar, Sutarmidji

Pimpinan KPK untuk NTT usai Lihat Paparan Mama Emi

Penampilan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Emilia J Nomleni pada acara Kupas Kandidat di TVRI membuat mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto takjub. Pada acara yang ditayangkan pada Kamis malam itu, Bambang menjadi panelis yang mencecar Emilia.

Acara itu juga dihadiri panelis lainnya. Antara lain pengamat politik LIPI Siti Zuhro, pemerhati kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy, serta sosiolog Musni Umar. Pada tahun 2014, Presiden Jokowi memberikan pernyataan bahwa NTT darurat human trafficking. Tolong berikan pemahaman kepada kami bagaimana kasus ini bisa teratasi kepada Emilia.

Mama Emi -panggilan Emilia- pun memberi jawaban atas pertanyaan Bambang secara rinci. Menurutnya, angka kasus human trafficking naik drastis karena persoalan administrasi dan birokrasi yang cukup panjang. Memang kita tidak bisa melarang orang mencari kerja. Makanya banyak yang mencari kerja sendiri. Namun perlu kita lihat, yang ilegal, yang kemudian dikatakan humman trafficking, bisa terjadi karena urusan birokrasi dan administrasi yang panjang ujarnya.

Karena itu, Emilia jika kelak terpilih memimpin NTT akan membenahi persoalan-persoalan di birokrasi. “Sehingga masyarakat bisa lebih cepat mengurus surat-surat,” imbuhnya. Mama Emi menambahkan, masyarakat juga perlu dibekali dengan skill dan kemampuan yang memadai. Dengan demikian warga NTT yang mencari penghasilan di luar daerah ataupun mancanegara bisa benar-benar kompetitif.

“Ini kita bicara soal migrasi aman. Selain birokrasi diperpendek, soal skill juga diperhatikan. Untuk itu akan ada pelatihan. Sehingga ketika mereka keluar, mereka bisa aman, selain karena ada dokumen, tapi juga karena ada keahlian,” jelasnya. Sedangkan Musni Umar menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat NTT. Misalnya, soal ketersediaan air. Menanggapi hal itu, Mama Emi memastikan persoalan air di NTT bisa diatasi. Salah satunya dengan membuat embung-embung.

Kalau di Kota Kupang, persoalan air ini sudah bisa teratasi. Namun di desa-desa, masih harus ada upaya lebih jauh. Salah satu yang akan kami lakukan adalah membangun embung-embung untuk menyimpan air agar bisa digunakan dalam waktu yang lama,” jelasnya. Politikus PDI Perjuangan itu mengharapkan melalui pembangunan embung-embung maka masyarakat NTT bisa menggunakan air itu untuk kebutuhannya, termasuk juga dalam menjalankan proses pertaniannya. “Kami bersyukur karena sekitar tujuh bendungan dibangun pemerintah pusat di NTT. Kami akan tambahkan lagi dengan embung-embung, agar masalah air bisa diatasi,” terangnya.

Paparan Mama Emi lantas memperoleh respons dari Bambang Widjojanto. Bahkan, BW -panggilan karib Bambang- punya istilah sendiri. Setelah mendengar uraian program ibu panjang lebar, saya bisa memastikan bahwa NTT bukan lagi menjadi nanti Tuhan tolong, tapi akan menjadi PTT, pasti Tuhan tolong

Terduga Kampanye Di Luar Jadwal, PSI Di Polisikan Bawaslu

Pengamat politik Teddy Gusnaidi menilai Sekjen PSI Raja Juli Antoni tidak bisa dipidana atas tuduhan kampanye di luar jadwal sebagaimana yang diinginkan Bawaslu RI. Pasalnya, saat ini belum ada penetapan calon presiden maupun calon anggota legislatif.

Teddy mengatakan, berdasarkan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye di luar masanya adalah yang dilakukan ketika sudah ada calon presiden dan calon wakil presiden resmi. Kedua, kampanye yang dilakukan ketika sudah ada calon resmi anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota. Ketika belum ada calon, maka tidak masuk dalam kategori larangan. Bawaslu tidak punya dasar hukum melarang partai politik atau siapapun ketika belum ada calon resmi,” ujarnya saat dihubungi, Jumat.

Selain itu, undang-undang juga melarang kampanye yang meliputi visi misi dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, visi misi dan program partai politik untuk partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Berhubung calon belum ada, lanjut dia, maka otomatis visi misi serta program pun tentu tidak ada.

Lebih lanjut Teddy mengatakan, langkah Bawaslu memolisikan PSI terkait kampanye di luar jadwal harus jadi perhatian serius partai-partai lainnya. Pasalnya, tindakan tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang dapat menimpa semua peserta pemilu. Dengan Bawaslu bersikap seperti ini, maka partai politik peserta pemilu lainnya akan menjadi korban selanjutnya. Menjadi korban atas ketidakpahaman Bawaslu,” katanya.

Menurutnya, PSI berserta partai lain bisa saja melaporkan balik Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Partai juga bisa memperkarakan Bawaslu baik secara lembaga maupun perorangan ke polisi

Insiden 2019 Telah Ganti presiden Fadli Sudrajat Syaikhu Brilian

Debat Pilgub Jawa Barat 2018 berakhir gaduh lantaran pasangan Cagub-Cawagub Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang diusung Gerindra-PAN-PKS memamerkan kaus bertulis ‘2019 Ganti Presiden’. Waketum Gerindra Fadli Zon melontarkan pembelaan dan memuji pasangan yang memiliki nama ‘Asyik’ itu. Apa salahnya? Itu sangat demokratis dan sangat etis. Itu menurut saya brilian kok itu idenya,” kata Fadli di kompleks parlemen.

Soal ucapan penutup dari Sudrajat dan aksi pamer baju ‘2019 Ganti Presiden’ oleh Syaikhu selagi acara debat Cagub Jabar itu dinilai Fadli tak perlu dipermasalahkan. Menurutnya, orang-orang yang meributkan hal itu harus belajar demokrasi lagi. Nggak ada masalah dong, itu kan menurut saya bagus sekali apa yang dilakukan Pak Sudrajat dan Syaikhu. Kalau mau ganti presiden di 2019, pilihlah Sudrajat-Syaikhu di 2018.

Orang yang ricuh saja nggak ngerti demokrasi. Kalau misalnya kandidat lain mengatakan pilih ini, nanti Jokowi jadi presiden lagi, emang nggak boleh? Boleh saja, apa yang salah dari itu. Ini harus belajar demokrasi lah,” tambah Fadli. Ia pun menegaskan apa yang dilakukan Sudrajat-Syaikhu bukan bagian dari kampanye Pilpres 2019. Alasannya, saat ini belum ada capres-cawapres yang ditetapkan KPU.

Kampanye apaan, kan belum ada calon. Kampanye itu kan terjadi kalau sudah ada calon, baru ada namanya kampanye dini. Aksi yang dilakukan paslon nomor tiga itu terjadi saat debat publik Pilgub Jabar putaran kedua yang digelar di Gedung Balairung, kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jabar, Senin malam. Sewaktu sesi closing statement, Sudrajat meminta masyarakat Jabar mendukungnya.

Pilih nomor tiga Asyik (Sudrajat-Syaikhu). Kalau Asyik menang, Insya Allah 2018 kita akan mengganti presiden, Ungkapan Sudrajat tersebut langsung direspons Syaikhu sambil memamerkan kaus putih lengan pendek. Kaus tersebut bertuliskan ‘2018 Asyik, 2019 Ganti Presiden.

Pertama Menjelang Puasa Kang Uu Blusukan Pasar Tradisional

Mengawali hari pertama Ramadan, calon wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum berkunjung ke Pasar Panjalin, Majalengka. Di sana sejumlah pedagang curhat mengenai daya beli masyarakat yang rendah pasca panen. Padahal menurut mereka, pasca panen diikuti dengan naiknya daya beli masyarakat. Saya dengar dari petani, panen kali ini hasilnya kurang maksimal, jadi ini tentu memengaruhi daya beli,” kata Jaja, pedagang baju kepada Kang Uu, sapaan akrab Bupati Tasikmalaya dua periode ini.

Jaja mengungkapkan, panen kali ini hasilnya kurang maksimal disebabkan beberapa hal. Di antaranya, pasokan air irigasi yang kurang dan ketersediaan pupuk yang kurang memadai. Masalah kekurangan air menjadi kendala produktivitas. Padahal, jika panen petani bagus, berdampak pada daya beli petani di pasar. Biasanya petani juga mempersiapkan beli baju dan perlengkapan solat, tapi sekarang daya beli turun,” kata Tatang, pedagang lainnya. Mendengar curhatan para pedagang, Kang Uu menyatakan bahwa untuk program pertanian, paslon Rindu (Ridwan Kamil – Uu) sudah menyiapkan Gerbang Desa. Program ini sudah diterapkan di Kabupaten Tasikmalaya dan berhasil.

Melalui Gerbang Desa, Tasikmalaya berhasil mengekspor beras organic ke luar negeri dan hasil produksi padi surplus, selain itu, kami juga pernah ekspor buah manggis ke luar negeri. Kalau Tasikmalaya bisa, kenapa tidak kita terapkan di Majalengka dan kabupaten lainnya di Jabar, Program Gerbang Desa ini antara lain, membangun irigasi untuk mengairi sawah sampai ke pedesaan, menyediakan bibit unggul baik untuk pertanian maupun perikanan, menjamin ketersediaan pupuk, dan membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Dengan jalan yang mulus dan akses jembatan yang bagus, maka petani bisa dengan mudah membawa hasil panennya ke kota untuk dijual. Jika produktivitas pertanian meningkat saya yakin daya beli pun akan meningkat. Pedagang di pasar juga tidak akan mengeluh sepi pembeli di saat panen, karena hasil panen maksimal dan petani punya uang untuk membelanjakan uangnya di pasar