Anggorta Polresta Manggarai Barat berhasil menangkap salah satu seorang warga setempat. Rabu 18 Juli 2018 merupakan penangkapan pelaku pembuangan bayi di Denpasar Bali. Ternyata pria tersebut merupakan buronan Polresta Denpasar yang sudah lama menjadi incara polisi.

Berdasarkan DPO Polresta Denpasar, pelaku dan pacarnya membuang sepasang bayi kembar yang baru saja dilahirkan berhasil diamankan petugas. Pria berinisial VKR berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Manggarai Barat, setelah dilakukan pengejaran. Kedua pelaku telah membuang bayi kembar tersebut di Denpasar Bali.

Awalnya sekitar pukul 11.00 WITA, salah seorang warga Jalan Ratna Gang Werkudara Denpasar Timur melihat ada bungkusan plastik di pinggir jalan desa, di depan pagar rumah seorang warga. Bayi kembar perempuan di temukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan terbalut kain dan kantong plastik.

AKBP Julisa Kusumawardono menyatakan bahwa pelaku tertangkap setelah aparat Polres Manggarai Barat merenima informasi dari Polresta Depok, dan pelaku berinisial VKR tersebut ditangkap pada hari Rabu 18 Juli 2018 saat berada di Desa Pacar Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai barat Nusa Tenggara Timur.

Sang pelaku berumur 21 tersebut membuang sepasang bayi pada hari Minggu 15 Juli lalu. Ia membuang bayi kembar yang baru lahir di daerah Denpasar bagian Timur. Polres Manggarai Barat akan menyerahkan pelaku pada hari ini untuk ditindak lanjuti, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Kini tersangka VKR dan permepuan berinisial D sudah diamankan, dan kini Polres Manggarai Barat tengah menunggu Polresta Denpasar, Polda Bali untuk menjemput dan melakukan serah terima pelaku pembuang bayi. Diduga motif pembuangan bayi kembar perempuan tersebut lantara malu karena memiliki anak diluar nikah. Sehingga sepasang pemuda ini tega untuk membuang bayi malang tersebut.

Tindakan AKBP M Yusuf yang sudah melakukan pemukulan kepada ibu serta bocah yang mencuri di minimarket miliknya telah menimbulkan kemarahan Kapolri Jendral Tito Karnavian. M Yusuf Mendapat somasi keras terkait kekerasan yang sudah dilakukan, serta Kapolri Jendral Tito meminta untuk menghilangkan budaya arogansi tersebut.

Menurut prinsip promoter, seseorang yang sudah menyerah dan tidak mengancam keselamatan petugas serta orang lain itu tidak boleh dilakukan tindak kekerasan. Tito mengatakan bahwa jangan karena memiliki kedudukan sebagai petugas, kemudian dapat berperilaku arogansi. Karena tindakan tersebut sangat tidak bermoral, apalagi si pelaku adalah seorang ibu dan anak yang sudah menyerah.

Rabu, 11 Juli 2018 tepat pukul 19.00 WIB merupakan kejadian pemukulan AKBP Yusuf terhadap pelaku pencurian yang telah tertangkap tangan. Dari beredarnya rekaman pemukulan tersebut, Jumat 13 Juli AKBP M Yusuf resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kasubdit Kilas Ditpamobvit Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Kapolri Jendral Tito melarang keras terhadap anggotanya untuk tidak berperilaku agresif, serta melakukan kekerasan yang berlebihan kepada pelaku kejahatan selama pelaku tidak mengancam keselamatan petugas dan orang lain.

Sanksi tersebut sangat tepat, guna menghilangkan sikap arogansi yang dilakukan beberapa anggota Polri. Selain mencopot jabatannya, AKBP M Yusuf juga akan diberikan sanksi kode etik agar menjadi pelajaran bagi anggotan Polri lainya.

Kemudian Tito menegaskan kembali terkait kejadian tersebut, “Jika ada ibu-ibu yang sudah menyerah, entah dia mencuri karena lapar, jangan berlebihan dan jangan dilakukan kekerasan. Dan saya mengambil tindakan tegas yakni mencopot jabatan yang bersangkutan (nonjob), serta memberikan sanksi kode etik sebagai pelajaran”.

Sang pelaku Desy, kemudian disidang di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada hari Jumat 13 Juli 2018 lalu karena dia terbukti melakukan pencurian dengan vonis hukuman percobaan 3 bulan.

Bamsoet Dukung TNI Bantu Polri Berantas Teroris

Ketua DPR setuju dengan rencana Presiden Joko Widodo mengaktifkan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna memerangi terorisme. Bambang berharap pelibatan pasukan elite TNI dari matra darat, laut dan udara itu akan mempercepat pemberantasan teror di Indonesia. Ketua DPR mendukung penuh upaya pemberantasan terorisme dengan melibatkan pasukan elite di satuan TNI.

Bambang menjelaskan, ada payung hukum untuk melibatkan Satuan 81 Gultor Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara TNI AL, serta Satuan Bravo 90 Korps Paskhas TNI AU untuk membantu Detasemen 88 Antiteror Polri memerangi teroris. Merujuk Pasal 7 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, institusi yang sebelumnya bernama ABRI itu dalam menjalankan tugas bisa menggelar operasi militer perang (OMP) ataupun operasi militer selain perang (OMSP).

Bamsoet -panggilan akrab Bambang- menjelaskan, OMSP bisa untuk mengatasi gerakan separatisme bersenjata, aksi terorisme, hingga membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, ujar dia, pelibatan TNI harus berdasar kebijakan dan keputusan politik negara.

Karena itu Bambang meminta Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Agendanya adalah membahas penggunaan pasukan elite di satuan TNI dalam membantu Polri menumpas gerakan terorisme. Selain itu, Bamsoet juga menjamin pembahasan revisi UU Antiterorisme segera tuntas. Terlebih, Jumat (18/5), DPR sudah memulai masa sidang menyelesaikan tugas-tugas legislasti, termasuk membahas revisi UU Antiterorisme. Saya optimistis bahwa RUU Antiterorisme bisa diselesaikan satu hingga dua pekan ke depan.

presiden Jokowi telah mengatakan bahwa pelaku teroris yang sudah melakukan kejahatan di kota surabaya sampai sekarnag masih belum ketemu, maka presiden jokowi akan meminta bantuan terhadap Bamsoet untuk membantu para polri mencari tersangka teroris di kota surabaya. para tersangka tersebut akan segera di tangkap dan akan berikan sanksi yang tegas.

Ramadan Tiba, Polisi Geledah Rumah Mewah Razak

Kediaman mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Kuala Lumpur digeledah polisi, Rabu (16/5) malam. Penggeledahan selama 12 jam itu terkait kasus korupsi 1MDB. Penggeledahan ini benar-benar mencoreng muka Najib. Bagaimana tidak, tengah malam hingga pagi rumahnya diacak-acak polisi. Di hari pertama bulan suci Ramadan pula.

Semua dimulai tepat sepulang Najib dari salat Tarawih. Sebanyak 16 mobil polisi dan Black Maria, truk pengangkut tahanan, mengepung rumah mewahnya di Kuala Lumpur. Kemarin, Kamis sekitar pukul 10.00 pagi waktu setempat, razia berakhir. Sekitar 90 menit sebelumnya, tiga mobil polisi meninggalkan kediaman Najib. Tidak ada dokumen yang disita dari rumah mewah tersebut. Investigasi kami masih berjalan. Kami baru bisa membagikan informasi kepada publik setelah pencarian berakhir,” kata Amar Singh, direktur penyelidikan kriminal kepolisian, kepada Reuters.

Dari kediaman Najib itu, menurut Malaysian Digest, polisi mengusung sejumlah kotak. Beberapa di antaranya berwarna biru. Mereka hanya menyita barang-barang pribadi dari rumah ini. Tidak ada bukti-bukti yang mengarah pada perbuatan kriminal,” ujar Harpal Singh Grewal, pengacara Najib, seperti dilansir Bernama. Harpal menegaskan, razia itu tidak akan diikuti dengan penangkapan meskipun polisi membawa Black Maria ke kediaman Najib. ”Tidak ada indikasi (polisi) akan melakukan penangkapan,” katanya dalam jumpa pers di halaman rumah Najib pada pukul 04.00 dini hari kemarin.

Dia menambahkan bahwa selama razia berlangsung, Najib dan keluarganya sangat kooperatif. Selain di kediaman Najib itu, polisi juga merazia empat lokasi lain yang semuanya berkaitan dengan suami Rosmah Mansor tersebut. Masing-masing dua properti di Pavilion Residences, kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur serta dua lokasi lain di Putrajaya. Investigasi skandal 1MDB memang menjadi salah satu prioritas PM Mahathir. Pemimpin berusia 92 tahun itu juga sudah memerintahkan Kejaksaan Agung Malaysia untuk membuka kembali kasus yang jalan di tempat tersebut.

penyelidikan skandal megakorupsi senilai USD 700 juta (sekitar Rp 9,8 triliun) itu macet di Malaysia. Tapi, investigasi di Singapura, Swiss dan Amerika Serikat (AS) jalan terus. Mahathir berjanji akan mengembalikan uang rakyat yang disalahgunakan rezim Najib dalam skandal 1MDB itu. Tanpa menyebutkan nilainya, pemimpin kelahiran Alor Setar, Negara Bagian Kedah itu bersumpah bakal mengembalikan sebanyak mungkin. Imigrasi Malaysia juga sudah mencekal paspor Najib dan sang istri. Sejak Sabtu mereka praktis tidak bisa meninggalkan Malaysia.

Anggota Polri Gagal Jaga Keamanan Negara Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, mengkritik kinerja Polri yang dinilainya gagal menjaga kemanan dan ketertiban negara pasca terjadinya rentetan peristiwa, mulai kerusuhan di Rutan Kompleks Mako Brimob, bom di tiga gereja Surabaya dan pengeboman di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur.

“Apa yang terjadi adalah aparat keamanan gagal menjaga keamanan, bahkan di markas pasukan elit Polri seperti Mako Brimob pun terjadi kerusuhan. Itu bukan kelalaian, namun kegagalan dalam mengatasi keadaan. di karenakan di kota surabaya sudah berulang kali terjadinya ledakan bom bunuh diri di gereja dan juga kantor polisi surabaya. Wakil Ketua DPR RI Fadli mengatakan bahwa sangat kecewa sekali ketika melihat kepolisian menjaga tidak terlalu ketat dan wakil DPR menilai polri gagal total dengan keamanan masyarakat.

Dia menilai dalam sejarah bangsa Indonesia, baru kali ini kerusuhan di dalam Rutan yang berada di kompleks pasukan elit aparat keamanan terjadi hingga melibatkan 155 napi. Karena itu dia meminta pihak keamanan bertanggung jawab atas rentetan kejadian teror tersebut dan harus mengungkap apakah semua kejadian tersebut merupakan rangkaian atau tidak.

Karena itu harus diungkap apa yang sebenarnya terjadi di Mako Brimob. Apakah memang karena kelalaian? Kalau lalai lalu kenapa mereka bisa ‘live’ di Instagram, apakah karena makanan atau ada sebab lain? Dia menilai seharusnya kejadian di Mako Brimob tidak perlu terjadi, karena di tempat tersebut merupakan markas pasukan elit Kepolisian karena dijaga ketat namun masih bisa kebobolan.

Menurut dia, harus diusut tuntas apakah kejadian pengeboman di tiga gereja di Surabaya dan di Polrestabes Surabaya terkait dengan kejadian di Mako Brimob. Karena itu perlu diteliti agar tidak terulang lagi kejadian serupa karena merugikan dari semua aspek, katanya Fadli menilai kepemimpinan aparat keamanan harus dievaluasi untuk menanggulangi keadaan yang terjadi di Indonesia karena selama ini anggaran keamanan sudah cukup. Dia menegaskan permasalahan di Mako Brimob tidak ada urusannya dengan DPR karena Polri tinggal melaksanakan UU yang ada dengan prosedur pengamanan yaitu “maksimum security”.