Mahmud MD
Mahmud MD

Alasan Mengapa Menteri Takut Cairkan Anggaran Covid-19

Alasan Mengapa Menteri Takut Cairkan Anggaran Covid-19 – Apabila kalau dilihat dengan kembali bahwa kemarahan dari bapak presiden jokowi beberapa waktu yang lalu. Di dalam sidang kabinet terhadap setiap menterinya merupakan salah satunya karena para menteri menggunakan anggaran penangganan covid-19 yang tentunya sangat minim.

Anggaran ini sudah ada tapi tidak digunakan untuk maksimalkan seperti dari membayar insentif bagian dari tenaga kerja medis. Dan banyak hal lainnya yang menjadi suatu kaitan dengan menangani covid-19. Menteri dari koordinator bagian dari bidang politik hukum dan setiap keamanan atau menkopolhukum mahmud MD , memberikan ungkapan yang berupa bahwa dengan banyaknya menteri yang tidak akan berani untuk mencairkan dana anggarannya. Hal ini tentu saja bisa disebabkan oleh takutnya terhadap bagian dari audit BPK.

Akan tetapi , ada juga tidak takut , takut kepada pihak dari BPK. Tentunya ini bisa mendatangkan ke dalam ketua BPK. Pak ini banyak sekali menteri yang takut untuk keluar kan dana anggaran uang sampai sampai kepada bapak presiden marah marah kenapa ya pak ? Ujar dari Mahmud MD di gedung Grahadi surabaya.

Alasan Mengapa Dana Anggaran Covid-19 Takut Untuk Di Cairkan

Ada juga kemungkinan hal besar lainnya kalau seorang penulis mencermati bisa juga untuk jadikan menteri tersebut beranggapan kalau anggaran ini belum perlu untuk waktu yang sekarang ini untuk di keluarkan.  Sudah cukup banyak sekali anggaran yang sebelumnya untuk membeli alat alat pelindung diri , ventilator dan alta kesehatan lainnya dan juga untuk memberikan bantuan sosial juga sudah cukup melalui anggaran dana yang sudah keluar sebelumnya.

Masalahnya pada waktu pencairan dana insentif tenaga medis juga. Mempunyai kemungkinan yang besar belum tepat waktu untuk dikeluarkan pada waktu yang sekarang ini. Atau juga bisa untuk menunggu waktu yang pastinya tepat. Dan ada juga dari penulis ini kalau dilihat dari penjelasannya Bapak Presiden Jokowi waktu lalu. Kalau menteri ini takut akan menggeluarkan dana anggaran covid-19.

Karena nantinya pasti akan ada oknum oknum yang menggunakan dana anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Bisa dilihat juga kalau dari bagaimana sebuah pemberitahuan pemotongan uang bantuan sosial terhadap masyarakat buat oknum oknum yang pastinya tidak bertanggung jawab nantinya.

Banyak Hal Yang Akan Terjadi

Jadi nantinya sudah pasti akan banyak hal yang terjadi dengan demikian. Bisa jadi akan ini terancam pribadi dari berbagai menteri yang mengeluarkan anggarannya tersebut. Dan ini akan bisa di berikan satu dugaan dengan melakukan suatu korupsi dengan alasan penangganan covid-19. Penulis ini juga diperlihat kan kearah sana yang memang sebenarnya juga pada merasa ketakutan kepada setiap para menteri dalam melakukan proses menggunakan uang anggarannya.

Memang akan sangat memungkinkan sekali buat para menteri tidak akan mampu memberikan perhitungan secara jelas. Kemana mana saja dana dana dari anggaran itu yang nantinya akan digunakan demi untuk memberikan satu tanggung jawab untuk kedepannya terhadap presiden maupun kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Pasti ada juga menteri yang masih akan merasa takut takut di duga dengan memberikan wewenang dana anggaran penanganan Covid-19. Padahal disini dia tidak akan berbuat demikian atau ada juga setiap menteri yang merasa kurang dalam memberikan management keuangan publik di dalamnya.

Akan tetapi , dari apapun itu sebenarnya ini juga harus adanya keberanian dulu pastinya. Management keungan , sense of crisis terhadap beberapa penderitaan dan setiap kesulitan yang di rasakan oleh rakyat. Memang pada intinya dari rakyat yang membutuhkan suatu bantuan selama masa pandemi menyerang.

Maka dalam pikiran para rakyat ini hanya membutuhkan bantuan. Tanpa harus mempertimbangkan ketakutan buat para menteri dengan hal dari mengeluarkan anggaran penanganan covid-19. Tentu saja untuk harapannya beberapa waktu ini. Akan jadi perubahan sebelum isu isu dari reshuffle ini akan menjadi sebuah hal kenyataan. Kalau memang untuk menteridalam beberapa minggu ini atau beberapa bulan kinerjanya baik. Sangat bisa memungkinkan sekali reshuffle tidak akan bisa terjadi.

Baca Juga : Prabowo Maju Jadi Pilpres 2024

Tentunya Sama Seperti Selebriti Menteri Wishnutama Sulit Ditemui Oleh Wartawan

Profil Singkat Wishnutama Kusubandio, Menteri Pariwisata dan ...

Menteri Wishnutama Sulit Ditemui Oleh Wartawan . Tentunya pada saat ini menteri kita yang satu ini sangat sulit sekali di temukan oleh para wartawan.

Tentunya menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Menparekraf ) Wishnutama dinilai tidak memiliki ‘ sense of crisis ‘ yang seharusnya dilakukan ketika virus Corona CoVID 19 mewabah hingga memukul sektor industri pariwisata.

Sikap dari Wishnutama itu secara nyata telah di pelihatkan kepada para wartawan tentunya. Contohnya seperti blogger maupun influencer pada lingkunga di Kemenparekraf.

Tentunya kita semua tidak mengetahui. Apakah ketidak mampuan atau mungkin ketidak mauan pejabat publik sekelas menteri ini untuk berkomunikasi dengan wartawan. Yang paling terutama telah tergabung di Forum Pewarat Pariwisata ( Forwapar ) tentunya sangat bertolak belakang dengan semangat dari pejabat terdahulu. Yang nantinya akan mengedpankan aspek dari komunikasi dengan para media.

Sudah pastinya banyak sekali pertanyaan yang muncul akibat sifat dari ” Mas Menteri “. Yang sampai 3 bulan kepemimpinannya di Kemenparekfraf ini tidak menunjuki sikap bersahabat dengan wartawan yang berada di Gedung Sapta Pesona. Tepatnya gedung tersebut berada di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Perlu di ketahui juga Bapak Menteri yang bernama Wishnutama ini memang sangat di kenal sebagai orang televisi. Yang pastinya mempunyai banyak akses bahkan kebijakan yang memungkinkan dirinya punya kepercayaan diri untuk hanya melibatkan media – media yang berada di bawah kendalinya tersebut.

Hingga sampai saat ini. Bapak Menteri Wishnutama merupakan salah satu menteri yang paling sangat di cari oleh wartawan pariwisata tentunya. Perlu kalian ketahui di cari utnuk di mintai tanggapannya serta kebijakannya yang terkait dengan isu seputar dari dunia pariwisata serta ekonomi yang sangat kreatif itu.

Tentunya sangat blunder sekali sikap dari Menparekraf itu sebenarnya bukan yang pertama kali. Semenjak dari sejak di lantiknya oleh Presiden Joko Widodo, beberapa kali Wishnutama membuat pernyataan yang membuat gaduh sekali.

Contohnya seperti dia menyebut nama Gedung Sapta Pesona seperti ruangan ” karaoke “, sangat kaku sekali serta tidak mencerminkan sekali kantor dari sebuah instasi pariwisata.

Berikuntya juga, Bapak Menteri kita yaitu Wishnutama lebih parah lagi menyebutkan daerah – daerah tertentu di Indonesia yang telah terkait dengan wisata halal. Upayanya wartawan untuk menggali lagi informasi langsung dari menteri yang telah melahirkan logo baru dari Kemenparekraf itu.

Menteri Wishnutama Sulit Ditemui Oleh Wartawan

Tentunya tersendat serta nyaris tersesat karena komunikasi yang hanya satu arah yang telah di lakukan oleh pihak kementrian. Hanya melalui siaran pres yang secara rutin dikirim oleh Humas melalui Grup WA. Menemui serta bertanya langsung kepada Mas Menteri sangatlah mewah bagi Forwapar.

Tentu saja hal tersebut sudah terjadi sebelum Corona mewaban, sehingga ketika virus ini pandemik, ada alasan Kemenparekraf melakukan teleconference dengan wartawan. Menghindari pertemuan fisik.

Yang membuat unik saat upaya bertemu ini secara virtual itu wartawan hanya di berikan kesempatan mengirim pertanyaan tertulis. Pertanyaan tersebut akan di kirim melalui Humas Kemenparekraf untuk disampaikan ke Wishnutama, yang ternyata kemudian Mas Menteri asik sendiri membuat pernyataan via YouTube, yang disebutnya sebagai ” siaran pers virtual ”  pekan lalu.

Tentunya Forwapar di dalam rapat internal melalui aplikasi dari Zoom Conference telah menyatakan, terdapar 2 isu yang sangat besar sekali. Yang pastinya telah di hadapi oleh pemerintahan pada saat ini yaitu secara umum krisis nasioal berkenaan. Tidak lupa juga dengan Covid – 19, serta secara khusus krisis di sektor pariwisata dari dampak Covid-19.

Tentunya pada saat ini penderita dari postif Covid – 19 ini telah membus angka dari 1.000 kasus penularan dengan tingkat kematian di atas 8%. Ini menjadi perhatian semua sektor di Indonesia juga di dunia. Bagi pariwisata, pandemi ini telah dan akan menjadi pukulan yang telak, karena krisis berpotensi membuat industri jasa ini berhenti denyutnya secara total.

Pastinya juga Forwaparekraf ini meminta Kemenparekraf segera menjalani fungsi – fungsi dari komunikasi krisis di sektor pariwisata. Untuk langkah dari komunikasi tersebut diharapkan bisa mengelola isu di tengah krisis. Agar membangun pengertian hingga dukungan publik terhadap kebijakan dan langkah-langkah khususnya yang dilakukan oleh Kemenparekraf.

Itulah penjelasan dari Mas Menteri yang susah sekali di hubungi. Semoga artikel yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.

Baca juga antisipasi pencegahan virus corona di lapas.

Saran Dari DPR Untuk Antisipasi Penyebaran Corona Pada Lapas

Ini 5 Fakta Mengerikan Lapas Nusakambangan, Rumah Baru 154 Napi ...

Antisipasi Penyebaran Corona Pada Lapas. Tentunya pada saat ini DPR membuka suara, untuk mencegahnya penyaki corona untuk orang – orang yang di lapas.

Kondisi dari Lembaga Permasyarakatan ( Lapas ) yang sudah over capacity sangat berpotensi sekali untuk menciptakan penularan dari Corona Covid – 19 dari antara warga binaan rupanya.

Maka dari itu Kementrian Hukan serta HAM di minta untuk segera duduk bersama DPR. Yang nantinya agar bisa mempercepat proses pembahasana dari Rancangan Undang – Undang ( RUU ). Untuk permasyarakatan yang nantinya akan di sahkan menjadi Undang – Undang ( UU ), gunanya untuk mengurangi permasalahan dari over kapasitas tersebut.

Warga bianaan merupakan manusia yang sama dengan kita yang memiliki hak asasi yang paling esensial yaitu hak untuk hidup. Kata yang di ucapkan dari Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Ahmad Sahroni.

Gunanya untuk mengakomodir hak warga binaan. Maka soslusi yang paling sangat tepat sera penting menurut Ahman Sahroni adalah pemerintahan bersama DPR. Yang nantinya akan segera merealisasikannya lewat pembahasan dan juga pengesahan RUU Pemasyarakatan menjadi UU.

Untuk over kapasitas ini merupakan persoalan klasik yang selama ini menjadi permasalahan yang hampir si seluruh lapas Indonesia. Mari pada saat ini kita, pemerintahan serta DPR haru mengedapkan rasa dari kemanusiaan agar UU Permasyarakatan segera di sahka. Kata Ahmad Sahroni.

Cegah Penyebaran Corona, Lapas Palopo Bolehkan Napi Video Call ...

Langkah lain yang bisa di lakukan pemerintah untuk jangka yang sangat pendek ini menurut Ahmad Sahroni. Dengan mencabutnya PP 99 yang selama ini telah memasung dari hak – hak warga binaan atau pun terpidana.

Menurut Ahmad Sahroni juga selama ini PP 99 itu sudah mengasung hak – hak narapidana. Tentunya hal itu juga sangat berimbas dengan makin baanyaknya pehuni dari lapas mauapun rutan yang ada di Indonesia.

Ahmad Sahroni juga megucapkan ” Pemasungan itu kemudian menciptakan banyak masalah di lapas rupanya, mulai ari persoalan kelebihan muatan, pembinaan, fasilitas sampai hingga pendanaan.

Perlu di ketahui Ahmad Sahroni juga sangat khawatir, bila pemerintahan tidak akan daat menempuh langkah pencengahan. Serta dengan segera menyetujui pengesahaan UU Pemarsyarakatan serta bisa juga untuk mencabut PP 99. Maka bukan tidak mungkin lapas akan berubah menjadi ” neraka ” bagi para warga binaan.

Ahman Sahroni ini buka suara lagi ” Mengapa saya sebut dengan istilah neraka. Karena ancaman dari kematian yang begitu besar sekali bagi warga binaan yang telah terpapar Covid – 19.

Langkah – Langkah Pencegahan

Tentunya Ahmad Sahroni ini akan jauh lebih mengingatkan lagi jangan sampai pemerintah menjadi bagian dari kejahatan manuasia. Apabila lalai serta membiarkan persolanan dari over kapasitas di lapas menjadi sumber malapetaka bagi penghuninya.

Pada sebelumnya pengamat dari kebijakan publik, Trubus Rahdiansyah juga telah meminta kepada anggota DPR untuk segera bertindak dengan cepat. Untuk gerak lebih cepat lagi dalam mengesahkan UU di nilai yang akan bisa menyelamatkan ribuan dari narapidana yang ada di dalam lapas atau pun ruta.

Tentunya Mau tidak mau RUU pemasyarakatan harus segera disahkan, dan justru ini harus menjadi prioritas dan mendesak. Karena dengan adanya UU itu nantinya akan mencabut PP No .99 kata dari Ahmad Sahroni.

Telah di katakan Trubus, dari masalah RUU permasyarakatan ini sudah sangat mendesak semua untuk segera cepat di sahkan. Serta hal ini juga bukan hanya masalah dari over kapasitars, tapi masalah lainnya juga seperti Sumber Daya Alam Manusia ( SDM ) yang pastinya akan kekurangan.

Sudah pastinya dengan di sahkannya UU Pemasyarakatan Trubuh berharap hal itu berpenagruh sekali terhadap pencegahan atas covid 19. Pada pasalnya, instruksi terkait sosial distance sama sekali tak berjalan di lapas maupun di rutan.

Kebijakan dari sosial disntance pastinya akan berjalan lebih baik lagi, karena di dalam lapas bila di berika jarak satu atau pun 2 meter itu juga tempatnya tidak akan cuku, mau taruh di mana lagi para narapidanan ?. Ujar lagi dari Ahmad Sahroni.

Memang pada saat ini kita sedang kebingunan sekali gara – gara timbulnya masalah karena virus covid 19 ini. Itulah penjelasan dari antisipasi penyebarannya corona untuk di lapas.

Semoga artikel yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.

Baca juga menteri yang susah sekali untuk di temui wartawan.

Dinas Perlindungan Anak Investigasi ke Sekolah Siswa yang Dianiaya Oknum Polisi

Penganiayaan yang dilakukan oknum polisi Brigpol ASS terhadap siswa kelas 6 SD Negeri Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng), terus mendapat perhatian dari publik dan juga istansi terkait.

Senin (17/7/2017) siang, tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemkab Kobar mengunjungi SD Negeri 1 Kumai Hilir dan rumah siswa, MA (12).

Tim yang hadir dipimpin Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Anak Eni Pujirahayu dan Kabid Perlindungan Perempuan Heppy Septiana beserta jajarannya. Tim langsung menemui kepala sekolah dan juga para guru untuk menggali informasi terkait peristiwa penganiayaan tersebut.

“Kehadiran kami ke sini untuk menggali informasi terkait penganiayaan yang dilakukan oknum polisi terhadap anak didik di sini. Kami ingin tahu sendiri dan nantinya akan kami lakukan langkah-langkah recovery terhadap para siswa di sini, terutama korban MA,” ungkap Eny Pudjirahayu kepada wartawan.

Selain menemui guru, Eny juga singgah ke ruang kelas 6 untuk menemui para siswa teman korban dan anak oknum polisi. Eny mengaku prihatin karena penganiayaan itu dilakukan oleh orang yang seharusnya mengayomi warga. “Saat saya tanyakan ke semua murid di kelas, mereka mengaku masih takut dan trauma karena mereka melihat sendiri saat oknum polisi menampar korban MA,” tuturnya.

Menurut Eny, tak hanya korban dan anak oknum polisi yang akan mendapatkan pendampingan psikis, tapi juga semua siswa yang melihat kejadian tersebut. DP3A Kobar akan memberikan arahan dan pendekatan supaya para siswa tidak lagi trauma.

“Eksesnya luas, tak hanya korban MA yang mengalami trauma, tapi juga semua murid yang melihat mengaku masih takut. Ini akan kami bicarakan dengan pihak kepolisian supaya bersama-sama memperbaiki mental mereka,” paparnya.

Ia mengatakan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kalteng juga akan datang ke Kobar untuk menangani kasus ini. “Rencananya pihak KPAI Kalteng datang ke Kobar Selasa (18/7/2017),” ujarnya.