Berita Politik

Dalam sesi penyusunan visi dan misi rencana Pilpres 2019 nanti, koalisi Joko Widodo juga berencana untuk meminta masukan kepada ormas-ormas keagamaan. Salah satu ormas yang akan dimintai masukan, satu diantaranya yaitu FPI. Juru bicara FPI Slamet Maarif menyatakan kesediaan untuk berdialeg soal kepentingan bangsa.

Slamet mengatakan belum ada komunikasi dari pihak koalisi Jokowi yang diterima FPI. Baginya memberi masukan soal visi-misi bukan berarti secara langsung mendukung. Slamet menyatakan FPI bersedia jika menerima undangan dari pihak koalisi Jokowi. Hanya saja, menurutnya, yang terpenting pada Pilpres 2019 nanti ada pemimpin baru pengganti Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, koalisi Jokowi berencana meminta masukan dari ormas-ormas keagamaan di Indonesia. Hal ini dilakukan setelah PP Muhammadiyah memberi masukan 6 poin untuk Nawacita Jokowi yang akan dipakai sebagai pegangan jika kembali terpilih di 2019.

“Itulah makanya tadi kan kesepakatannya visi dan misi ini kami akan datang ke semua ormas keagamaan. Ormas keagamaan itu misalnya di Islam MUI, selain NU dan Muhammadiyah. Kita juga akan bicara. Tadi sepakat juga misalnya kita juga mendengar dari teman-teman misalnya FPI dan sebagainya. Tadi ada usul seperti itu,” kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 6 Agustus 2018.

Beberapa ormas keagamaan bersedia untuk berdialog dengan Presiden Jokowi soal Pilpres 2019, sementara untuk arah dan kesimpulan dari rencana ini tidak bukan tidak lain adalah permintaan ormas FPI untuk pergantian Presiden di 2019 nanti.

Dalam kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, KPK kini tengah memanggil empat mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009 – 2014 sebagai tersangka. Keempat nama anggota tersebut yakni Elezaro Duha (ELD), Musdalidah (MDH), Tahan Manahan Panggabean (TMP), dan Pasiruddin Daulay (PD).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Ke-38 orang itu diduga menerima suap dari Gatot Pujo. Dari jumlah tersebut, KPK telah menahan 9 orang tersangka.

Mereka diduga menerima duit suap dari Gatot Pujo senilai Rp 300-350 juta per orang. Suap dari Gatot itu diduga terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

Dari sejumlah tersangka, KPK menerima pengembalian uang sejumlah Rp 5,47 miliar. Uang itu kini telah disita sebagai barang bukti oleh KPK. Sementara beberapa anggota dewan lainnya yang ddiduga masih ada buntutnya, kini sedang dalam masa penyidikan.

KPK juga telah menahan 10 tersangka kasus ini. Mereka ialah Fadly Nurzal, Rijal Sirait, Rooslynda Marpaung, Rinawati Sianturi, Sonny Firdaus, Muslim Simbolon, Helmiati, Mustofawiyah, Tiaisah Ritonga, dan Arifin Nainggolan.

Kasus suap yang kini menjamur di kalangan Anggota dewan, dan sepertinya tidak ada niatan untuk menghindar dari sogokan uang dengan jumlah yang menggiurkan. KPK akan disibukkan dengan hadirnya kasus suap yang dilakukan para Bupati, dengan tiada kata letih. Karena hanya KPK yang dapat menjalurkan anggota dewan keranah akhir, yaitu hukum.

Kasus suap izin pembanguanan menara telekomunikasi dengan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) kini masih dalam penyidikan KPK. Sementara masa penahanan Mustofa hanya tersisa 20 hari lagi, dan hingga sampai saat ini kasus tersebut masih juga belum tuntas.

Berkas penyidikan perkara suap yang menjerat Bupati Mojokerto itu hingga hari ini belum lengkap (P21). Kuasa Hukum MKP Maryam Fatimah masih menanti tuntasnya penyidikan kasus yang menjerat kliennya.

Penyidik KPK mempunyai kewenangan untuk menahan Bupati MKP maksimal 120 hari. Penahanan awal selama 20 hari yang bisa diperpanjang hingga tiga kali, yakni 40, 30 dan 30 hari. Bupati yang dikenal sebagai pengusaha pemecah batu itu ditahan KPK sejak 30 April 2018. Penahanannya diperpanjang selama 40 hari mulai 20 Mei-28 Juni 2018. Sampai hari ini, MKP sudah menjalani masa penahanan selama 100 hari.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, penyidik KPK harus mengeluarkan MKP dari tahanan jika perkaranya tak juga dilimpahkan ke tahap penuntutan hingga masa penahanannya berakhir. Dikonfirmasi terkait perkembangan perkara Bupati MKP, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah belum memberikan jawabab. Pesan singkat yang dikirim detikcom, belum direspons oleh Febri.

KPK menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Dalam kasus itu, Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 itu disangka menerima Rp 2,7 miliar dari Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

MKP juga dijerat dalam sangkaan gratifikasi terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto bersama-sama Zainal Abidin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Mojokerto periode 2010-2015. Salah satunya proyek pembangunan jalan pada 2015. Nilai gratifikasi yang diterima keduanya Rp 3,7 miliar.

Seharusnya KPK melakukan penyidikan dengan tindakan yang cepat agar kasus-kasus semacam suap, dan korupsi dapat dituntaskan sebelum masa penahanan tersangkan habis. Hal ini harus diperhatikan oleh KPK, guna menghapuskan nepotisme dan kolusi yang menjamur di Indonesia.

Sejumlah sekjen parpol koalisi Prabowo Subianto kini sedang mematangkan rencana yang akan dibawa saat pendaftaran Pilpres 2019 nanti. Rapat antara Prabowo dengan sekjen parpol koalisinya bisa dibilang hampir setiap hari, namun belum juga mendapatkan kepastian.

Gerindra, Demokrat, PAN, PKS terus mematangkan koalisi, meski PAN hingga kini menyatakan belum mengambil sikap resmi terkait Pilpres 2019. Andre menyebut, para pimpinan partai itu ditargetkan akan berkumpul besok Rabu, 8 Agustus 2018.

Forum Sekjen terus bertemu. Menurut info, sudah sekitar 80% visi dan misi sudah hampir selesai. Harapannya hari ini bisa selesai, ungkap anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade. Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon. Dia menyebut para ketum Koalisi Prabowo bersiap bertemu untuk mematangkan kerja sama.

“Kan forum sekjennya sudah rutin bertemu nih. Nanti kalau hal-hal yang menjadi tanggung jawab forum sekjen itu sudah selesai, maka pasti akan melaporkan ke ketua umum masing-masing. Barulah nanti kemudian antar ketua umum bertemu,” jelas Jansen di Restoran Raden Bahari, Jalan Buncit Raya No 135, Mampang, Jakarta Selatan, Senin 6 Agustus 2018 tadi.

Forum sekjen Koalisi Prabowo bertugas untuk membahas persoalan teknis dan administrasi. Pertemuan para sekjen parpol pendukung Prabowo itu kini dilakukan diam-diam tanpa diketahui lokasinya. Sebelumnya diberitakan, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkap kandidat cawapres Prabowo mengerucut ke dua nama. Namun dia tak mengungkap kedua nama tersebut.

Kini sudah ada dua nama cawapres yang akan dipilih untuk menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2019 nanti. Sepertinya kali ini Ketua Umum Partai Gerindra sudah mengerucutkan soal pemilihan cawapresnya di rapat yang akan dilakukan besok Rabu.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berkomentar soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait arahan Jokowi kepada relawannya agar ‘berani jika diajak berantem‘. Fahri juga menyampaikan agar Jokowi mulai belajar berpidato yang mencerminkan sikap kenegarawanan.

Menurut Fahri, pidato seorang pemimpin harus mampu membangun narasi tentang persatuan. Dia pun menyinggung gaya orasi presiden pertama RI Sukarno, yang dinilai mampu menyatukan Indonesia. Bukan malah menyuruh untuk melakukan tindak kekerasan.

“Pak Jokowi harus mulai pidato sebagai negarawan yang membuat kita semua terpukau. Kegagalan narasi pemerintahan ini dari awal itulah yang merusak bangsa Indonesia,” kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 6 Agustus 2018 tadi.

Narasi yang menyatukan, membangkitkan semangat kita, narasi yang membuat kita bangun dari keterpurukan, dari perasaan tidak mampu menjadi mampu, dari perasaan menggenggam dunia ini dan melakukan perubahan besar. Itu baru pemimpin seperti Bung Karno. Pidato yang mungkin menyebabkan bangsa ini, 17 ribu pulau menyatu di awal pada saat kita semua masih miskin.

Sementara itu, Fahri menyebut Jokowi tidak pernah menyampaikan pidato yang menarasikan persatuan. Ia mengatakan pidato Jokowi kerap mengandung pesan adu domba. Fahri juga mengatakan bahwa pidato Jokowi merupakan salah satu sifat adu domba antar rakyatnya sendiri, yang seperti Pisahkan agama dengan politik.

Arahan Jokowi untuk berani berantem ke relawan itu juga disebut Fahri berpotensi memecah belah rakyat. Hal ini juga menjadi masalah karena relawan merupakan massa yang tidak terorganisasi.

Kita tidak bisa menilai seseorang dari luarnya saja, karena setiap orang memiliki cara dan tujuan yang berbeda-beda. Selama itu masih berada di lingkaran positif, serta tidak keluar atau menjauh dari Pancasila, maka masih bisa disebut kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa berpengaruhnya, ucapan seseorang yang mempunyai jabatan.