Berita Politik

Insiden 2019 Telah Ganti presiden Fadli Sudrajat Syaikhu Brilian

Debat Pilgub Jawa Barat 2018 berakhir gaduh lantaran pasangan Cagub-Cawagub Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang diusung Gerindra-PAN-PKS memamerkan kaus bertulis ‘2019 Ganti Presiden’. Waketum Gerindra Fadli Zon melontarkan pembelaan dan memuji pasangan yang memiliki nama ‘Asyik’ itu. Apa salahnya? Itu sangat demokratis dan sangat etis. Itu menurut saya brilian kok itu idenya,” kata Fadli di kompleks parlemen.

Soal ucapan penutup dari Sudrajat dan aksi pamer baju ‘2019 Ganti Presiden’ oleh Syaikhu selagi acara debat Cagub Jabar itu dinilai Fadli tak perlu dipermasalahkan. Menurutnya, orang-orang yang meributkan hal itu harus belajar demokrasi lagi. Nggak ada masalah dong, itu kan menurut saya bagus sekali apa yang dilakukan Pak Sudrajat dan Syaikhu. Kalau mau ganti presiden di 2019, pilihlah Sudrajat-Syaikhu di 2018.

Orang yang ricuh saja nggak ngerti demokrasi. Kalau misalnya kandidat lain mengatakan pilih ini, nanti Jokowi jadi presiden lagi, emang nggak boleh? Boleh saja, apa yang salah dari itu. Ini harus belajar demokrasi lah,” tambah Fadli. Ia pun menegaskan apa yang dilakukan Sudrajat-Syaikhu bukan bagian dari kampanye Pilpres 2019. Alasannya, saat ini belum ada capres-cawapres yang ditetapkan KPU.

Kampanye apaan, kan belum ada calon. Kampanye itu kan terjadi kalau sudah ada calon, baru ada namanya kampanye dini. Aksi yang dilakukan paslon nomor tiga itu terjadi saat debat publik Pilgub Jabar putaran kedua yang digelar di Gedung Balairung, kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jabar, Senin malam. Sewaktu sesi closing statement, Sudrajat meminta masyarakat Jabar mendukungnya.

Pilih nomor tiga Asyik (Sudrajat-Syaikhu). Kalau Asyik menang, Insya Allah 2018 kita akan mengganti presiden, Ungkapan Sudrajat tersebut langsung direspons Syaikhu sambil memamerkan kaus putih lengan pendek. Kaus tersebut bertuliskan ‘2018 Asyik, 2019 Ganti Presiden.

Bamsoet Dukung TNI Bantu Polri Berantas Teroris

Ketua DPR setuju dengan rencana Presiden Joko Widodo mengaktifkan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna memerangi terorisme. Bambang berharap pelibatan pasukan elite TNI dari matra darat, laut dan udara itu akan mempercepat pemberantasan teror di Indonesia. Ketua DPR mendukung penuh upaya pemberantasan terorisme dengan melibatkan pasukan elite di satuan TNI.

Bambang menjelaskan, ada payung hukum untuk melibatkan Satuan 81 Gultor Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara TNI AL, serta Satuan Bravo 90 Korps Paskhas TNI AU untuk membantu Detasemen 88 Antiteror Polri memerangi teroris. Merujuk Pasal 7 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, institusi yang sebelumnya bernama ABRI itu dalam menjalankan tugas bisa menggelar operasi militer perang (OMP) ataupun operasi militer selain perang (OMSP).

Bamsoet -panggilan akrab Bambang- menjelaskan, OMSP bisa untuk mengatasi gerakan separatisme bersenjata, aksi terorisme, hingga membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, ujar dia, pelibatan TNI harus berdasar kebijakan dan keputusan politik negara.

Karena itu Bambang meminta Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Agendanya adalah membahas penggunaan pasukan elite di satuan TNI dalam membantu Polri menumpas gerakan terorisme. Selain itu, Bamsoet juga menjamin pembahasan revisi UU Antiterorisme segera tuntas. Terlebih, Jumat (18/5), DPR sudah memulai masa sidang menyelesaikan tugas-tugas legislasti, termasuk membahas revisi UU Antiterorisme. Saya optimistis bahwa RUU Antiterorisme bisa diselesaikan satu hingga dua pekan ke depan.

presiden Jokowi telah mengatakan bahwa pelaku teroris yang sudah melakukan kejahatan di kota surabaya sampai sekarnag masih belum ketemu, maka presiden jokowi akan meminta bantuan terhadap Bamsoet untuk membantu para polri mencari tersangka teroris di kota surabaya. para tersangka tersebut akan segera di tangkap dan akan berikan sanksi yang tegas.

Pertama Menjelang Puasa Kang Uu Blusukan Pasar Tradisional

Mengawali hari pertama Ramadan, calon wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum berkunjung ke Pasar Panjalin, Majalengka. Di sana sejumlah pedagang curhat mengenai daya beli masyarakat yang rendah pasca panen. Padahal menurut mereka, pasca panen diikuti dengan naiknya daya beli masyarakat. Saya dengar dari petani, panen kali ini hasilnya kurang maksimal, jadi ini tentu memengaruhi daya beli,” kata Jaja, pedagang baju kepada Kang Uu, sapaan akrab Bupati Tasikmalaya dua periode ini.

Jaja mengungkapkan, panen kali ini hasilnya kurang maksimal disebabkan beberapa hal. Di antaranya, pasokan air irigasi yang kurang dan ketersediaan pupuk yang kurang memadai. Masalah kekurangan air menjadi kendala produktivitas. Padahal, jika panen petani bagus, berdampak pada daya beli petani di pasar. Biasanya petani juga mempersiapkan beli baju dan perlengkapan solat, tapi sekarang daya beli turun,” kata Tatang, pedagang lainnya. Mendengar curhatan para pedagang, Kang Uu menyatakan bahwa untuk program pertanian, paslon Rindu (Ridwan Kamil – Uu) sudah menyiapkan Gerbang Desa. Program ini sudah diterapkan di Kabupaten Tasikmalaya dan berhasil.

Melalui Gerbang Desa, Tasikmalaya berhasil mengekspor beras organic ke luar negeri dan hasil produksi padi surplus, selain itu, kami juga pernah ekspor buah manggis ke luar negeri. Kalau Tasikmalaya bisa, kenapa tidak kita terapkan di Majalengka dan kabupaten lainnya di Jabar, Program Gerbang Desa ini antara lain, membangun irigasi untuk mengairi sawah sampai ke pedesaan, menyediakan bibit unggul baik untuk pertanian maupun perikanan, menjamin ketersediaan pupuk, dan membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Dengan jalan yang mulus dan akses jembatan yang bagus, maka petani bisa dengan mudah membawa hasil panennya ke kota untuk dijual. Jika produktivitas pertanian meningkat saya yakin daya beli pun akan meningkat. Pedagang di pasar juga tidak akan mengeluh sepi pembeli di saat panen, karena hasil panen maksimal dan petani punya uang untuk membelanjakan uangnya di pasar

Ramadan Tiba, Polisi Geledah Rumah Mewah Razak

Kediaman mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Kuala Lumpur digeledah polisi, Rabu (16/5) malam. Penggeledahan selama 12 jam itu terkait kasus korupsi 1MDB. Penggeledahan ini benar-benar mencoreng muka Najib. Bagaimana tidak, tengah malam hingga pagi rumahnya diacak-acak polisi. Di hari pertama bulan suci Ramadan pula.

Semua dimulai tepat sepulang Najib dari salat Tarawih. Sebanyak 16 mobil polisi dan Black Maria, truk pengangkut tahanan, mengepung rumah mewahnya di Kuala Lumpur. Kemarin, Kamis sekitar pukul 10.00 pagi waktu setempat, razia berakhir. Sekitar 90 menit sebelumnya, tiga mobil polisi meninggalkan kediaman Najib. Tidak ada dokumen yang disita dari rumah mewah tersebut. Investigasi kami masih berjalan. Kami baru bisa membagikan informasi kepada publik setelah pencarian berakhir,” kata Amar Singh, direktur penyelidikan kriminal kepolisian, kepada Reuters.

Dari kediaman Najib itu, menurut Malaysian Digest, polisi mengusung sejumlah kotak. Beberapa di antaranya berwarna biru. Mereka hanya menyita barang-barang pribadi dari rumah ini. Tidak ada bukti-bukti yang mengarah pada perbuatan kriminal,” ujar Harpal Singh Grewal, pengacara Najib, seperti dilansir Bernama. Harpal menegaskan, razia itu tidak akan diikuti dengan penangkapan meskipun polisi membawa Black Maria ke kediaman Najib. ”Tidak ada indikasi (polisi) akan melakukan penangkapan,” katanya dalam jumpa pers di halaman rumah Najib pada pukul 04.00 dini hari kemarin.

Dia menambahkan bahwa selama razia berlangsung, Najib dan keluarganya sangat kooperatif. Selain di kediaman Najib itu, polisi juga merazia empat lokasi lain yang semuanya berkaitan dengan suami Rosmah Mansor tersebut. Masing-masing dua properti di Pavilion Residences, kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur serta dua lokasi lain di Putrajaya. Investigasi skandal 1MDB memang menjadi salah satu prioritas PM Mahathir. Pemimpin berusia 92 tahun itu juga sudah memerintahkan Kejaksaan Agung Malaysia untuk membuka kembali kasus yang jalan di tempat tersebut.

penyelidikan skandal megakorupsi senilai USD 700 juta (sekitar Rp 9,8 triliun) itu macet di Malaysia. Tapi, investigasi di Singapura, Swiss dan Amerika Serikat (AS) jalan terus. Mahathir berjanji akan mengembalikan uang rakyat yang disalahgunakan rezim Najib dalam skandal 1MDB itu. Tanpa menyebutkan nilainya, pemimpin kelahiran Alor Setar, Negara Bagian Kedah itu bersumpah bakal mengembalikan sebanyak mungkin. Imigrasi Malaysia juga sudah mencekal paspor Najib dan sang istri. Sejak Sabtu mereka praktis tidak bisa meninggalkan Malaysia.

Merasa Di Zalimi Akan Siap Melawan Hukum Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati keputusan Bawaslu melimpahkan kasus materi polling cawapres dan anggota kabinet Jokowi 2019 di koran Jawa Pos ke pihak kepolisian. Meski demikian, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, pihaknya akan menggunakan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum. Sebab, PSI melihat ada perbedaan tafsir hukum. Materi kami tidak memuat visi dan misi serta program partai. Padahal, itulah definisi kampanye menurut Pasal 274 UU Pemilu.

Menurut Antoni, materi yang disiarkan merupakan wujud komitmen PSI melaksanakan pendidikan politik. Apalagi tidak mengandung ajakan memilih PSI.
Kalau soal pencantuman logo, ini bagian dari pertanggungjawaban. Polling itu untuk publik, tak mungkin tak ada penanggung jawab. Makanya ada nama dan logo PSI untuk tanggung jawab,” ucapnya. Antoni juga menyatakan PSI merasa telah dizalimi, terkait langkah Bawaslu melimpahkan berkas pengaduan ke kepolisian terkait dugaan kampanye terselubung PSI. Beberapa hari lalu ada pelaporan ke Bawaslu terhadap beberapa partai yang melakukan kampanye di berbagai media. Kok tidak ada tindak lanjut? Sebagai partai baru, kami merasa dikerjain,” katanya.

PSI, kata Antoni, juga semakin yakin dengan penzaliman terhadap PSI, karena di press release Bawaslu tanggal 17 Mei, di alinea terakhir mengatakan ‘Kepolisian segera menetapkan Tersangka’. Bawaslu telah melanggar asas praduga tak bersalah. Ini jelas menunjukkan bahwa PSI menjadi target operasi dari pihak-pihak tertentu. Bawaslu pun sudah melakukan abuse of power karena memerintahkan polisi untuk menjadikan pimpinan PSI menggaris bawahi pula bahwa bahwa kasus yang ada merupakan temuan anggota Bawaslu M Afifuddin dan bukan pelaporan dari masyarakat. Antoni berharap ada perlakuan yang setara di depan hukum. Jangan diskriminatif. Kalau PSI diproses, maka partai-partai lain yang terindikasi melakukan hal yang sama