Mahmud MD
Mahmud MD

Alasan Mengapa Menteri Takut Cairkan Anggaran Covid-19

Alasan Mengapa Menteri Takut Cairkan Anggaran Covid-19 – Apabila kalau dilihat dengan kembali bahwa kemarahan dari bapak presiden jokowi beberapa waktu yang lalu. Di dalam sidang kabinet terhadap setiap menterinya merupakan salah satunya karena para menteri menggunakan anggaran penangganan covid-19 yang tentunya sangat minim.

Anggaran ini sudah ada tapi tidak digunakan untuk maksimalkan seperti dari membayar insentif bagian dari tenaga kerja medis. Dan banyak hal lainnya yang menjadi suatu kaitan dengan menangani covid-19. Menteri dari koordinator bagian dari bidang politik hukum dan setiap keamanan atau menkopolhukum mahmud MD , memberikan ungkapan yang berupa bahwa dengan banyaknya menteri yang tidak akan berani untuk mencairkan dana anggarannya. Hal ini tentu saja bisa disebabkan oleh takutnya terhadap bagian dari audit BPK.

Akan tetapi , ada juga tidak takut , takut kepada pihak dari BPK. Tentunya ini bisa mendatangkan ke dalam ketua BPK. Pak ini banyak sekali menteri yang takut untuk keluar kan dana anggaran uang sampai sampai kepada bapak presiden marah marah kenapa ya pak ? Ujar dari Mahmud MD di gedung Grahadi surabaya.

Alasan Mengapa Dana Anggaran Covid-19 Takut Untuk Di Cairkan

Ada juga kemungkinan hal besar lainnya kalau seorang penulis mencermati bisa juga untuk jadikan menteri tersebut beranggapan kalau anggaran ini belum perlu untuk waktu yang sekarang ini untuk di keluarkan.  Sudah cukup banyak sekali anggaran yang sebelumnya untuk membeli alat alat pelindung diri , ventilator dan alta kesehatan lainnya dan juga untuk memberikan bantuan sosial juga sudah cukup melalui anggaran dana yang sudah keluar sebelumnya.

Masalahnya pada waktu pencairan dana insentif tenaga medis juga. Mempunyai kemungkinan yang besar belum tepat waktu untuk dikeluarkan pada waktu yang sekarang ini. Atau juga bisa untuk menunggu waktu yang pastinya tepat. Dan ada juga dari penulis ini kalau dilihat dari penjelasannya Bapak Presiden Jokowi waktu lalu. Kalau menteri ini takut akan menggeluarkan dana anggaran covid-19.

Karena nantinya pasti akan ada oknum oknum yang menggunakan dana anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Bisa dilihat juga kalau dari bagaimana sebuah pemberitahuan pemotongan uang bantuan sosial terhadap masyarakat buat oknum oknum yang pastinya tidak bertanggung jawab nantinya.

Banyak Hal Yang Akan Terjadi

Jadi nantinya sudah pasti akan banyak hal yang terjadi dengan demikian. Bisa jadi akan ini terancam pribadi dari berbagai menteri yang mengeluarkan anggarannya tersebut. Dan ini akan bisa di berikan satu dugaan dengan melakukan suatu korupsi dengan alasan penangganan covid-19. Penulis ini juga diperlihat kan kearah sana yang memang sebenarnya juga pada merasa ketakutan kepada setiap para menteri dalam melakukan proses menggunakan uang anggarannya.

Memang akan sangat memungkinkan sekali buat para menteri tidak akan mampu memberikan perhitungan secara jelas. Kemana mana saja dana dana dari anggaran itu yang nantinya akan digunakan demi untuk memberikan satu tanggung jawab untuk kedepannya terhadap presiden maupun kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Pasti ada juga menteri yang masih akan merasa takut takut di duga dengan memberikan wewenang dana anggaran penanganan Covid-19. Padahal disini dia tidak akan berbuat demikian atau ada juga setiap menteri yang merasa kurang dalam memberikan management keuangan publik di dalamnya.

Akan tetapi , dari apapun itu sebenarnya ini juga harus adanya keberanian dulu pastinya. Management keungan , sense of crisis terhadap beberapa penderitaan dan setiap kesulitan yang di rasakan oleh rakyat. Memang pada intinya dari rakyat yang membutuhkan suatu bantuan selama masa pandemi menyerang.

Maka dalam pikiran para rakyat ini hanya membutuhkan bantuan. Tanpa harus mempertimbangkan ketakutan buat para menteri dengan hal dari mengeluarkan anggaran penanganan covid-19. Tentu saja untuk harapannya beberapa waktu ini. Akan jadi perubahan sebelum isu isu dari reshuffle ini akan menjadi sebuah hal kenyataan. Kalau memang untuk menteridalam beberapa minggu ini atau beberapa bulan kinerjanya baik. Sangat bisa memungkinkan sekali reshuffle tidak akan bisa terjadi.

Baca Juga : Prabowo Maju Jadi Pilpres 2024

Dicampakkan Koalisi Jokowi, Mahfud MD Akan Ditemui Sandi

Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno, atau yang akrab di sapa Sandi diam-diam rupanya ingin bertemu dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Maksud keinginan Sandi bertemu dengan Guru besar UII Yogyakarta yakni untuk silaturahmi.

“Tentunya iya (ingin bertemu dengan Mahfud MD), dan saya juga ingin bersilaturahmi,” terang Sandi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/8).

Menurut Sandi, nama Mahfud MD bukanlah sekedar seorang biasa, melainkan sudah menjadi seorang negarawan. Karenanya, mantan Wakil Gubenur DKI Jakarta itu ingin bertemu.

“Rencana malah kemaren pas ILC, tapi beliau datangnya slisiban (tidak berbarengan) dengan saya, jadi enggak sempat,” jelas pria kelahiran Pekanbaru, 1969 itu.

Ketika disinggung, jika diberi kesempatan bertemu dengan Mahfud MD apa yang akan di bicarakan, Sandi belum menjawab dengan jelas.

Untuk diketahui, nama Mahfud MD sempat mencuat sebagai sosok yang digadang-gadang Joko Widodo di Pilpres 2019. Namun di detik-detik terakhir nama Mahfud MD tenggelam begitu saja. Hal itu karena Jokowi lebih memilih Ketua MUI Maruf Amin sebagai pendampingnya.

Sebenarnya, nama Mahfud mulai terdengar secara nasional saat dia dipilih menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada periode 2000-2001. Mahfud juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM di masa jabatan Abdurrahman Wahid.

Setelah tidak menjadi eksekutif lagi, Mahfud melirik terjun ke dunia legislatif. Awalnya, dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), partai besutan Amien Rais, tapi akhirnya memilih mantap ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pertai yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid.

Pada pemilu 2004, Mahfud terbukti terpilih sebagai anggota legislatif dari PKB untuk periode 2004-2009. Di masa jabatannya berakhir di DPR, pada 2008, Mahfud mengikuti uji kelayakan calon hakim konstitusi. Ia lolos seleksi dan terpilih juga sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2008-2013.

Seperti dilansir dari situs MK, ketegasan, kelugasan, dan kejujuran Mahfud saat memimpin Mahkamah Konstitusi semakin membawa harum namanya dan lembaga yudikatif tersebut.

Bukan Fasilitator, Hanura Anggap KPU Layaknya Hakim

Koordinator tim hukum Partai Hanura, Sertafasius S Manek, menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meninggalkan fungsinya sebagai fasilitator.

Sertafasius menyebut, lembaga penyelenggara Pemilu justru beralih fungsi sebagai hakim dalam pendaftaran Caleg pada beberapa waktu lalu.

Dalam proses pendaftaran Caleg, hanya sembilan bacaleg Hanura yang mendapat status Memenuhi Syarat (MS). Sedangkan jumlah bacaleg yang didaftarkan mencapai 585 orang.

“KPU sudah seperti hakim, dia bukan fasilitator lagi,” kata Sertafasius usai menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan Komunitas Pewarta Pemilu (KPP) dan Bawaslu di Jakarta, Kamis (16/8).

Namun Sertafasius tak memungkiri kesalahan administrasi berkas Bacaleg Hanura sehingga KPU menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Menurutnya KPU seperti hakim karena menentukan langsung mencoret. Mestinya KPU hanya memberi tahu terkait kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta Pemilu ketika pendaftaran Caleg lalu.

“Ini kurang foto nih, tolong kasih fotonya. Ini kurang alamatnya, tolong tulis alamatnya. Tapi ini langsung, kamu tidak lolos kamu tidak boleh ikut. Makanya kita harus lawan,” kata Sertafasius.

Seperti diketahui, dari 575 bacaleg Partai Hanura, KPU sebelumnya hanya meloloskan 9 orang saja. Namun kemudian angka itu berubah setelah dilakukan perbaikan. Dari 9 orang nama, KPU akhirnya meloloskan sebanyak 282 nama bacaleg ke DCS.

Masuk Timses Jokowi, JK dan Sri Mulyani Akan Picu Hujatan Dari Publik

Koalisi Indonesia Kerja (KIK) secara mengejutkan memasukkan sejumlah nama pejabat Kabinet Kerja dalam tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Tercatat tujuh pejabat Kabinet Kerja yang masuk dalam 150 nama TKN yang didaftarkan KIK ke KPU. Dari tujuh nama itu, terdapat Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Dewan Pengarah TKN.

Tak pelak, munculnya dua nama di atas menjadi persoalan tersendiri. Jusuf Kalla misalnya, merupakan seseorang yang akan mengepalai pemerintahan saat Joko Widodo sedang sibuk kampanye.

Sementara, Sri Mulyani menjadi sorotan lantaran bidang ekonomi masih menjadi problematika tersendiri bagi pemerintahan Jokowi-JK.

Kedua nama itu pun diprediksi akan menjadi bulan-bulanan lantaran akan memicu hujatan dan kritik bagi pesaingnya, yakni kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Hal ini pun diakui sendiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding. Menurut Karding, pihaknya akan tetap menerima hujatan dan kritik dari banyak pihak meskipun tidak mencantumkan JK dan SMI sebagai Dewan Pengarah TKN.

“Pasti diserang, pasti tidak ada celah,” katanya saat ditemui di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (20/8) kemarin.

Namun, ia berdalih jika masuknya JK dan SMI sebagai Dewan Pengarah TKN tak sedikitpun mengganggu jalannya roda pemerintahan lantaran hanya merupakan simbol dari kebijakan pemerintah.

JK dan SMI, kata Karding, hanya memeberikan arahan kepada tim teknis saja tanpa turun tangan langsung di lapangan.

“(Kinerja pemerintah) Tidak akan terganggu karena memang pekerjaannya cuma kumpul sebentar sehari, setengah hari, sejam sudah laksanakan. Ibaratnya itu pemberi rekomendasi, pertimbangan apa yang dilakukan. Tidak ada urusan dengan energi, waktu beliau,” jelas Karding.

Diketahui, selain JK dan SMI, ada juga nama lain yang masih aktif di pemerintahan seperti Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko yang bertindak sebagai salah satu wakil ketua tim, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai salah satu dewan penasihat, Menko PMK Puan Maharani, dan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi.

Pengamat, Prabowo Akan Kembali Berpeluang Unggul di Sumbar

Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal, memperkirakan pada pilpres 2019 calon presiden Prabowo Subianto kembali berpeluang unggul di Sumatera Barat sebagaimana hasil perolehan suara pada pilpres 2014.

“Potensi terjaganya perolehan suara Prabowo tetap lebih besar sejauh ini ditambah dukungan cawapres Sandiaga Uno,” kata dia di Padang, Selasa (21/8).

Menurutnya dibandingkan Jokowi yang memilih Ma’ruf Amin sebagai wakil, efek positif dari elemen kejutan yang dibawa wakil Prabowo yaitu Sandi di Sumbar maupun bagi perantau Minang akan terasa lebih besar.

“Saya kira tetap berat bagi Jokowi bisa menang di Sumbar, memang ada potensi tambahan suara dibanding pilpres 2014 lalu terkait kerja nyata yang sudah dilakukannya selama ini,” kata dia.

Ia menerangkan preferensi pemilih Sumbar yang khas baik secara ideologis maupun psikologis tetap masih kuat tampaknya yaitu bukan capres yang diusung PDI Perjuangan.

Selain itu secara sosiologis pasangan Jokowi yakni Ma’ruf Amin yang lebih menonjolkan simbol NU cenderung juga kurang sesuai dengan afiliasi mayoritas Islam di Ranah Minang yang identik dengan Muhammadiyah dan lainnya.

“Karena itu saya kira tetap cukup berat bagi Jokowi untuk bisa naik dari perolehan pilpres 2014 lalu,” ujarnya.

Ia memberi contoh saat Prabowo yang dulu pernah berpasangan dengan Megawati pada Pilpres 2009 juga kurang mendapatkan suara di Sumbar.

“Selagi diusung PDI Perjuangan sebagai parpol utama berat untuk meraup suara secara signifikan di Sumbar,” katanya.

Pada pilpres 2014 di Sumbar pasangan Prabowo-Hatta Rajasa memperoleh 1.797.505 suara atau 76,92 persen dan Jokowi-Jusuf Kalla 539.308 suara atau 23,08 persen.