Mahmud MD

Alasan Mengapa Menteri Takut Cairkan Anggaran Covid-19

Mahmud MD
Mahmud MD

Alasan Mengapa Menteri Takut Cairkan Anggaran Covid-19

Alasan Mengapa Menteri Takut Cairkan Anggaran Covid-19 – Apabila kalau dilihat dengan kembali bahwa kemarahan dari bapak presiden jokowi beberapa waktu yang lalu. Di dalam sidang kabinet terhadap setiap menterinya merupakan salah satunya karena para menteri menggunakan anggaran penangganan covid-19 yang tentunya sangat minim.

Anggaran ini sudah ada tapi tidak digunakan untuk maksimalkan seperti dari membayar insentif bagian dari tenaga kerja medis. Dan banyak hal lainnya yang menjadi suatu kaitan dengan menangani covid-19. Menteri dari koordinator bagian dari bidang politik hukum dan setiap keamanan atau menkopolhukum mahmud MD , memberikan ungkapan yang berupa bahwa dengan banyaknya menteri yang tidak akan berani untuk mencairkan dana anggarannya. Hal ini tentu saja bisa disebabkan oleh takutnya terhadap bagian dari audit BPK.

Akan tetapi , ada juga tidak takut , takut kepada pihak dari BPK. Tentunya ini bisa mendatangkan ke dalam ketua BPK. Pak ini banyak sekali menteri yang takut untuk keluar kan dana anggaran uang sampai sampai kepada bapak presiden marah marah kenapa ya pak ? Ujar dari Mahmud MD di gedung Grahadi surabaya.

Alasan Mengapa Dana Anggaran Covid-19 Takut Untuk Di Cairkan

Ada juga kemungkinan hal besar lainnya kalau seorang penulis mencermati bisa juga untuk jadikan menteri tersebut beranggapan kalau anggaran ini belum perlu untuk waktu yang sekarang ini untuk di keluarkan.  Sudah cukup banyak sekali anggaran yang sebelumnya untuk membeli alat alat pelindung diri , ventilator dan alta kesehatan lainnya dan juga untuk memberikan bantuan sosial juga sudah cukup melalui anggaran dana yang sudah keluar sebelumnya.

Masalahnya pada waktu pencairan dana insentif tenaga medis juga. Mempunyai kemungkinan yang besar belum tepat waktu untuk dikeluarkan pada waktu yang sekarang ini. Atau juga bisa untuk menunggu waktu yang pastinya tepat. Dan ada juga dari penulis ini kalau dilihat dari penjelasannya Bapak Presiden Jokowi waktu lalu. Kalau menteri ini takut akan menggeluarkan dana anggaran covid-19.

Karena nantinya pasti akan ada oknum oknum yang menggunakan dana anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Bisa dilihat juga kalau dari bagaimana sebuah pemberitahuan pemotongan uang bantuan sosial terhadap masyarakat buat oknum oknum yang pastinya tidak bertanggung jawab nantinya.

Banyak Hal Yang Akan Terjadi

Jadi nantinya sudah pasti akan banyak hal yang terjadi dengan demikian. Bisa jadi akan ini terancam pribadi dari berbagai menteri yang mengeluarkan anggarannya tersebut. Dan ini akan bisa di berikan satu dugaan dengan melakukan suatu korupsi dengan alasan penangganan covid-19. Penulis ini juga diperlihat kan kearah sana yang memang sebenarnya juga pada merasa ketakutan kepada setiap para menteri dalam melakukan proses menggunakan uang anggarannya.

Memang akan sangat memungkinkan sekali buat para menteri tidak akan mampu memberikan perhitungan secara jelas. Kemana mana saja dana dana dari anggaran itu yang nantinya akan digunakan demi untuk memberikan satu tanggung jawab untuk kedepannya terhadap presiden maupun kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Pasti ada juga menteri yang masih akan merasa takut takut di duga dengan memberikan wewenang dana anggaran penanganan Covid-19. Padahal disini dia tidak akan berbuat demikian atau ada juga setiap menteri yang merasa kurang dalam memberikan management keuangan publik di dalamnya.

Akan tetapi , dari apapun itu sebenarnya ini juga harus adanya keberanian dulu pastinya. Management keungan , sense of crisis terhadap beberapa penderitaan dan setiap kesulitan yang di rasakan oleh rakyat. Memang pada intinya dari rakyat yang membutuhkan suatu bantuan selama masa pandemi menyerang.

Maka dalam pikiran para rakyat ini hanya membutuhkan bantuan. Tanpa harus mempertimbangkan ketakutan buat para menteri dengan hal dari mengeluarkan anggaran penanganan covid-19. Tentu saja untuk harapannya beberapa waktu ini. Akan jadi perubahan sebelum isu isu dari reshuffle ini akan menjadi sebuah hal kenyataan. Kalau memang untuk menteridalam beberapa minggu ini atau beberapa bulan kinerjanya baik. Sangat bisa memungkinkan sekali reshuffle tidak akan bisa terjadi.

Baca Juga : Prabowo Maju Jadi Pilpres 2024

Dicampakkan Koalisi Jokowi, Mahfud MD Akan Ditemui Sandi

Dicampakkan Koalisi Jokowi, Mahfud MD Akan Ditemui Sandi

Dicampakkan Koalisi Jokowi, Mahfud MD Akan Ditemui Sandi

Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno, atau yang akrab di sapa Sandi diam-diam rupanya ingin bertemu dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Maksud keinginan Sandi bertemu dengan Guru besar UII Yogyakarta yakni untuk silaturahmi.

“Tentunya iya (ingin bertemu dengan Mahfud MD), dan saya juga ingin bersilaturahmi,” terang Sandi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/8).

Menurut Sandi, nama Mahfud MD bukanlah sekedar seorang biasa, melainkan sudah menjadi seorang negarawan. Karenanya, mantan Wakil Gubenur DKI Jakarta itu ingin bertemu.

“Rencana malah kemaren pas ILC, tapi beliau datangnya slisiban (tidak berbarengan) dengan saya, jadi enggak sempat,” jelas pria kelahiran Pekanbaru, 1969 itu.

Ketika disinggung, jika diberi kesempatan bertemu dengan Mahfud MD apa yang akan di bicarakan, Sandi belum menjawab dengan jelas.

Untuk diketahui, nama Mahfud MD sempat mencuat sebagai sosok yang digadang-gadang Joko Widodo di Pilpres 2019. Namun di detik-detik terakhir nama Mahfud MD tenggelam begitu saja. Hal itu karena Jokowi lebih memilih Ketua MUI Maruf Amin sebagai pendampingnya.

Sebenarnya, nama Mahfud mulai terdengar secara nasional saat dia dipilih menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada periode 2000-2001. Mahfud juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM di masa jabatan Abdurrahman Wahid.

Setelah tidak menjadi eksekutif lagi, Mahfud melirik terjun ke dunia legislatif. Awalnya, dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), partai besutan Amien Rais, tapi akhirnya memilih mantap ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pertai yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid.

Pada pemilu 2004, Mahfud terbukti terpilih sebagai anggota legislatif dari PKB untuk periode 2004-2009. Di masa jabatannya berakhir di DPR, pada 2008, Mahfud mengikuti uji kelayakan calon hakim konstitusi. Ia lolos seleksi dan terpilih juga sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2008-2013.

Seperti dilansir dari situs MK, ketegasan, kelugasan, dan kejujuran Mahfud saat memimpin Mahkamah Konstitusi semakin membawa harum namanya dan lembaga yudikatif tersebut.

Bukan Fasilitator, Hanura Anggap KPU Layaknya Hakim

Bukan Fasilitator, Hanura Anggap KPU Layaknya Hakim

Bukan Fasilitator, Hanura Anggap KPU Layaknya Hakim

Koordinator tim hukum Partai Hanura, Sertafasius S Manek, menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meninggalkan fungsinya sebagai fasilitator.

Sertafasius menyebut, lembaga penyelenggara Pemilu justru beralih fungsi sebagai hakim dalam pendaftaran Caleg pada beberapa waktu lalu.

Dalam proses pendaftaran Caleg, hanya sembilan bacaleg Hanura yang mendapat status Memenuhi Syarat (MS). Sedangkan jumlah bacaleg yang didaftarkan mencapai 585 orang.

“KPU sudah seperti hakim, dia bukan fasilitator lagi,” kata Sertafasius usai menjadi pembicara dalam diskusi yang diadakan Komunitas Pewarta Pemilu (KPP) dan Bawaslu di Jakarta, Kamis (16/8).

Namun Sertafasius tak memungkiri kesalahan administrasi berkas Bacaleg Hanura sehingga KPU menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Menurutnya KPU seperti hakim karena menentukan langsung mencoret. Mestinya KPU hanya memberi tahu terkait kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta Pemilu ketika pendaftaran Caleg lalu.

“Ini kurang foto nih, tolong kasih fotonya. Ini kurang alamatnya, tolong tulis alamatnya. Tapi ini langsung, kamu tidak lolos kamu tidak boleh ikut. Makanya kita harus lawan,” kata Sertafasius.

Seperti diketahui, dari 575 bacaleg Partai Hanura, KPU sebelumnya hanya meloloskan 9 orang saja. Namun kemudian angka itu berubah setelah dilakukan perbaikan. Dari 9 orang nama, KPU akhirnya meloloskan sebanyak 282 nama bacaleg ke DCS.

Masuk Timses Jokowi, JK dan Sri Mulyani Akan Picu Hujatan Dari Publik

Masuk Timses Jokowi, JK dan Sri Mulyani Akan Picu Hujatan Dari Publik

Masuk Timses Jokowi, JK dan Sri Mulyani Akan Picu Hujatan Dari Publik

Koalisi Indonesia Kerja (KIK) secara mengejutkan memasukkan sejumlah nama pejabat Kabinet Kerja dalam tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Tercatat tujuh pejabat Kabinet Kerja yang masuk dalam 150 nama TKN yang didaftarkan KIK ke KPU. Dari tujuh nama itu, terdapat Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Dewan Pengarah TKN.

Tak pelak, munculnya dua nama di atas menjadi persoalan tersendiri. Jusuf Kalla misalnya, merupakan seseorang yang akan mengepalai pemerintahan saat Joko Widodo sedang sibuk kampanye.

Sementara, Sri Mulyani menjadi sorotan lantaran bidang ekonomi masih menjadi problematika tersendiri bagi pemerintahan Jokowi-JK.

Kedua nama itu pun diprediksi akan menjadi bulan-bulanan lantaran akan memicu hujatan dan kritik bagi pesaingnya, yakni kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Hal ini pun diakui sendiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding. Menurut Karding, pihaknya akan tetap menerima hujatan dan kritik dari banyak pihak meskipun tidak mencantumkan JK dan SMI sebagai Dewan Pengarah TKN.

“Pasti diserang, pasti tidak ada celah,” katanya saat ditemui di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (20/8) kemarin.

Namun, ia berdalih jika masuknya JK dan SMI sebagai Dewan Pengarah TKN tak sedikitpun mengganggu jalannya roda pemerintahan lantaran hanya merupakan simbol dari kebijakan pemerintah.

JK dan SMI, kata Karding, hanya memeberikan arahan kepada tim teknis saja tanpa turun tangan langsung di lapangan.

“(Kinerja pemerintah) Tidak akan terganggu karena memang pekerjaannya cuma kumpul sebentar sehari, setengah hari, sejam sudah laksanakan. Ibaratnya itu pemberi rekomendasi, pertimbangan apa yang dilakukan. Tidak ada urusan dengan energi, waktu beliau,” jelas Karding.

Diketahui, selain JK dan SMI, ada juga nama lain yang masih aktif di pemerintahan seperti Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko yang bertindak sebagai salah satu wakil ketua tim, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai salah satu dewan penasihat, Menko PMK Puan Maharani, dan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi.

Pengamat, Prabowo Akan Kembali Berpeluang Unggul di Sumbar

Pengamat, Prabowo Akan Kembali Berpeluang Unggul di Sumbar

Pengamat, Prabowo Akan Kembali Berpeluang Unggul di Sumbar

Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal, memperkirakan pada pilpres 2019 calon presiden Prabowo Subianto kembali berpeluang unggul di Sumatera Barat sebagaimana hasil perolehan suara pada pilpres 2014.

“Potensi terjaganya perolehan suara Prabowo tetap lebih besar sejauh ini ditambah dukungan cawapres Sandiaga Uno,” kata dia di Padang, Selasa (21/8).

Menurutnya dibandingkan Jokowi yang memilih Ma’ruf Amin sebagai wakil, efek positif dari elemen kejutan yang dibawa wakil Prabowo yaitu Sandi di Sumbar maupun bagi perantau Minang akan terasa lebih besar.

“Saya kira tetap berat bagi Jokowi bisa menang di Sumbar, memang ada potensi tambahan suara dibanding pilpres 2014 lalu terkait kerja nyata yang sudah dilakukannya selama ini,” kata dia.

Ia menerangkan preferensi pemilih Sumbar yang khas baik secara ideologis maupun psikologis tetap masih kuat tampaknya yaitu bukan capres yang diusung PDI Perjuangan.

Selain itu secara sosiologis pasangan Jokowi yakni Ma’ruf Amin yang lebih menonjolkan simbol NU cenderung juga kurang sesuai dengan afiliasi mayoritas Islam di Ranah Minang yang identik dengan Muhammadiyah dan lainnya.

“Karena itu saya kira tetap cukup berat bagi Jokowi untuk bisa naik dari perolehan pilpres 2014 lalu,” ujarnya.

Ia memberi contoh saat Prabowo yang dulu pernah berpasangan dengan Megawati pada Pilpres 2009 juga kurang mendapatkan suara di Sumbar.

“Selagi diusung PDI Perjuangan sebagai parpol utama berat untuk meraup suara secara signifikan di Sumbar,” katanya.

Pada pilpres 2014 di Sumbar pasangan Prabowo-Hatta Rajasa memperoleh 1.797.505 suara atau 76,92 persen dan Jokowi-Jusuf Kalla 539.308 suara atau 23,08 persen.

236 Anggota MPR Hadir Dalam Sidang Tahunan

236 Anggota MPR Hadir Dalam Sidang Tahunan

236 Anggota MPR Hadir Dalam Sidang Tahunan

Sebanyak 236 anggota MPR RI tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR 2018 hingga Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyampaikan pidato pembukaan pada acara yang berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Kamis (16/8).

Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional menyebutkan dari tanda tangan kehadiran anggota MPR pada acara tahunan itu, terdapat 453 dari 689 anggota MPR yang telah hadir.

Keanggotaan MPR RI merupakan gabungan dari anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Keanggotaan MPR RI periode 2014-2019 terdapat 692 orang terdiri atas 560 anggota DPR RI dan 132 anggota DPD RI.

Ketidakhadiran 236 anggota MPR pada acara itu membuat deretan kursi anggota banyak yang terlihat kosong.

Sidang Tahunan MPR RI itu mengagendakan penyampaian pidato Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo Hadir pula pada acara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla, termasuk para menteri anggota Kabinet Kerja.

Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, dan Wakil Presiden ke-11 RI Boediono juga tampak hadir.

Zulkifli Hasan meminta para hadirin untuk memberikan applaus atas kehadiran Megawati, yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, dan sembari mengatakan kalau Megawati tidak hadir maka sepi acara itu.

Pimpinan lembaga-lembaga negara juga hadir. Selain Zulkifli Hasan, hadir pula Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Moermahadi Soerja Djanegara, Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial RI Aidul Fitriciada Azhari.

Mensos Akan Menaikan Phk Bukan Untuk Elektabilitas Jokowi

Mensos Akan Menaikan Phk Bukan Untuk Elektabilitas Jokowi

Mensos Akan Menaikan Phk Bukan Untuk Elektabilitas Jokowi

Menteri Sosial, Idrus Marham membantah kenaikan nilai program keluarga harapan (PKH) pada Rancangan APBN 2019 untuk menaikan elektabilitas Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

“Bukan itu, jadi PKH untuk menekan angka kemiskinan. Ini tuntutan untuk menekan kemiskinan dan salah satu yang disiasati agar lebih efekttif dengan menambah anggaran. Saya kira begini, kalau kita lihat ini Pak Jokowi ‘incumbent’,” kata Idrus di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (17/8).

Pemerintah meningkatkan anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2019 menjadi Rp381 triliun, atau naik dibandingkan 2018 sebesar Rp287,7 triliun.

Kenaikan tersebut menyebabkan anggaran bantuan sosial PKH turut meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp34,4 triliun dibandingkan pada 2018 yang hanya Rp17 triliun.

“Kenapa dinaikkan? Salah satu pertimbangannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Idrus.

“Otomatis menekan angka kemiskinan, PKH adalah salah satu instrumen yang paling efektif dan ada keluasaan untuk menggunakan dan menginspirasi untuk memandirikan rakyat,” tambahnya.

Dengan jumlah anggaran tersebut, setiap keluarga penerima PKH akan memperoleh bantuan sebesar Rp3,1 juta dari sebelumnya Rp1,7 juta.

“Jumlah penerima tetap 10 juta, tetapi indeks penerimaan dari penerima manfaat itu kita naikan,” ungkap Idrus.

Pada 2019, jumlah penerima PKH ditargetkan bisa mencapai 10 juta keluarga. Meski jumlahnya masih relatif sama dengan target tahun ini, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan.

Sejak 2015 hingga 2016 jumlah penerima bantuan naik secara bertahap dari 3,5 juta keluarga di 2015, naik menjadi 6 juta keluarga di 2016 dan 6,2 juta keluarga pada 2017.

Selain PKH, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp20,8 triliun kepada 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Pidato HUT RI, Rachmawati Bahas Utang dan Anjloknya Rupiah

Pidato HUT RI, Rachmawati Bahas Utang dan Anjloknya Rupiah

Pidato HUT RI, Rachmawati Bahas Utang dan Anjloknya Rupiah

Anak ketiga Proklamator RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo ketika berpidato dalam upacara Peringatan HUT RI ke-73 di Kampus Universitas Bung Karno, Jakarta, Jumat (17/8).

Rachma, yang merupakan Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, menekankan pada beberapa hal dalam pidatonya, di antaranya adalah keberpihakan pemerintah kepada asing dalam bidang ekonomi.

Ia menilai ekonomi Indonesia saat ini jauh dari Pancasila lantaran pemerintah terlalu condong ke paham neoliberalisme.

Rachma pun menyingggung utang negara yang kian menumpuk tiap harinya. Ia mengatakan, utana negara saat ini telah mencapai Rp 8.000 triliun, yang terbagi antara utang pemerintah dan BUMN.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyoroti nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp 14.600 per Dollar AS. Kemudian Rachmawati mengkritik pertumbuham ekonomi yang ia anggap stagnan di angka 5%.

“Kemudian jumlah penduduk miskin dan pengangguran semakin bertambah. Banyak BUMN yanh rugi dan menanggung beban hutang seperti BUMN di sektor perbankan karena dipaksa untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur,” kata Rachmawati.

Di sisi lain, lanjutnya, penegakkan hukum pun masih terbilang tebang pilih. Hal ini diperburuk dengan penjualan aset negara dan maraknya tenaga kerja asing (TKA) di tanah air.

Seperti diketahui belum lama ini isu masuknya jutaan tenaga kerja asing asal China menjadi polemik yang menyerang pemerintah.

“Saya mencatat apa yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa pembangunan di seberang jembatan emas kemerdekaan ini yang utama adalah nation and character building,” tutur Rachmawati.

Masih dalam kesempatan itu, ia menyatakan jika peringatan Kemerdekaan RI pada tahun ini bertepatan dengan persiapan hajatan demokrasi pada tahun depan, di mana akan terjadi suksesi kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2019.

“Untuk itu saya ingatkan, saya tegaskan, kepada seluruh rakyat Indonesia jangan salah memilih pemimpin,” ucapnya.

Pidato HUT RI, Rachmawati Bahas Utang dan Anjloknya Rupiah, pidato upacara hut RI, berita politik,

Prediden Siapkan Inpres Terkait Gempa Lombok

Prediden Siapkan Inpres Terkait Gempa Lombok

Prediden Siapkan Inpres Terkait Gempa Lombok

Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait penanganan gempa di Lombok dan sekitarnya.

“Ini baru disiapkan Inpres, yang paling penting menurut saya bukan ditetapkan atau tidak ditetapkan (sebagai bencana nasional), yang paling penting adalah penanganan langsung di lapangan,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (20/8).

Gempa bumi beruntun mengguncang Lombok sejak tiga pekan lalu dengan kekuatan yang cukup besar, terakhir gempa bumi kembali terjadi dengan kekuatan 6,9 SR pada Minggu (19/8) pukul 19.56 WIB menimbulkan guncangan keras di Lombok Timur dan Lombok Utara dengan intensitas VI-VII MMI (kuat).

“Pemerintah pusat total memberikan dukungan penuh bantuan kepada baik kepada pemprov (pemerintah provinsi), pemkab (pemerintah kabupaten), dan tentu saja yang paling penting kepada masyarakat. Intinya ke sana,” tambah Presiden.

Presiden pun mengaku terus mengikuti setiap perkembangan informasi mengenai bencana tersebut.

“Saya ikuti terus kok. Setiap menit saya ikuti terus, tadi malam saya dapat info dari sana, mungkin enggak tahu saya mau mengatur waktu lagi ke Lombok,” ungkap Presiden.

Presiden sendiri sudah mengunjungi daerah tertimpa gempa di Lombok pada 13-14 Agustus 2018 lalu. Presiden antara lain meninjau bangunan RSUD Tanjung dan Pasar Tanjung, posko pengungsian di halaman Polsek Pemenang, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Data sementara yang berhasil dihimpun Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (20/8) pukul 10.45 WIB, tercatat 10 orang meninggal dunia, 24 orang luka-luka, 151 unit rumah rusak (7 rusak berat, 5 rusak sedang, 139 rusak ringan) dan 6 unit fasilitas ibadah.

Dari 10 orang meninggal dunia akibat gempa 6,9 SR berasal dari Kabupaten Lombok Timur 4 orang, Lombok Barat 1 orang, Sumbawa Besar 5 orang, dan Sumbawa Barat 1 orang. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, ESDM, dan relawan masih melakukan evakuasi.

Kendala listrik padam total menyebabkan komunikasi dan pendataan terhambat. Tercatat 101 kali gempa susulan sudah berlangsung dengan 9 kali gempa dirasakan hingga pukul 11.00 WITA pada hari ini. Masyarakat diimbau tetap tenang dan waspada.

Saat kejadian gempa masyarakat banyak yang berada di luar rumah dan di pengungsian sehingga tidak menimbulkan banyak korban jiwa. Rasa trauma guncangan gempa, apalagi pada Minggu (19/8) siang terjadi gempa 6,5 SR di Lombok Timur menyebabkan masyarakat memilih berada di luar rumah. Korban meninggal sebagian karena tertimpa bangunan roboh dan sebagian karena serangan jantung kaget menerima guncangan gempa yang keras.

Bantuan logistik terus disalurkan ke korban gempa di Lombok. Stok logistik mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi.

Sementara itu, dampak gempa 6,5 SR yang mengguncang Lombok Timur pada pada Minggu (19/8) pukul 11.06 WIB juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Berdasarkan pendataan hingga Minggu sore sebelum gempa 6,9 SR tercatat 2 orang meninggal dunia, 1 orang luka, 1.700 unit rumah rusak dimana 1.054 rusak berat dan 646 rusak ringan, dan 5 bangunan publik rusak.

Sebelumnya Lombok Timur diguncang gempa 6,4 SR pada 29 Juli dan gempa 7 SR pada 5 Agustus 2018 yang juga menimbulkan korban dan kerusakan. Gempa 7 SR itu menyebabkan 460 orang meninggal dunia dengan korban luka-luka tercatat 7.773 orang, dimana 959 orang luka berat dan rawat inap dan 6.774 orang luka ringan atau rawat jalan. Sebanyak 417.529 orang mengungsi di ribuan titik pengungsian.

Daftar Ke KPU, Sejumlah Mentri Kabinet Kerja Ikut Serta Dalam Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf

Daftar Ke KPU, Sejumlah Mentri Kabinet Kerja Ikut Serta Dalam Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf

Daftar Ke KPU, Sejumlah Mentri Kabinet Kerja Ikut Serta Dalam Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf

Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin telah mendaftarkan tim kampanyenya untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Meski beranggotaan 150 orang, tetapi posisi Ketua Tim Kampanye masih lowong.

“Ada beberapa personel yang masuk dalam penugasan khusus. Total ada 150,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (20/8).

Sejumlah menteri dan pejabat di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK) masuk di timses Jokowi-Ma’ruf. Mereka di antaranya Wapres Jusuf Kalla, Menkeu Sri Mulyani, KSP Moeldoko, jubir presiden Johan Budi, Menko PMK Puan Maharani, dan Seskab Pramono Anung.

Hasto tidak mengumumkan seluruh anggota timses. Selain Moeldoko, terdapat sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam timses, seperti eks KSAL Laksamana (Purn) Marsetio.

“Iya benar (Marsetio mantan KSAL),” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dimintai konfirmasi.

Para ketum parpol masuk sebagai dewan penasihat. Sedangkan dewan pengarah adalah gabungan senior parpol dan tokoh nasional.

Berikut ini daftar TKN Jokowi-Ma’ruf (belum seluruhnya):

Dewan Penasihat (Seluruh Ketum Parpol KIK):

1. Megawati Soekarnoputri (PDIP)
2. Airlangga Hartarto (Golkar)
3. Muhaimin Iskandar (PKB)
4. Surya Paloh (NasDem)
5. Romahurmuziy (PPP)
6. Oesman Sapta Odang (Hanura)
7. Harry Tanoe (Perindo)
8. Diaz Hendropriyono (PKPI)
9. Grace Natalie (PSI).

Dewan pengarah

1. Jusuf Kalla
2. Try Sutrisno
3. Puan Maharani
4. Pramono Anung
5. Sri Mulyani
6. Agung Laksono
7. Akbar Tandjung
8. Dimyati Rois
9. Siswono Yudo Husodo
10. Suwarso
10. Sidarto
11. Laksamana (Purn) Marsetio

Wakil Ketua

1. Moeldoko
2. Lodewijk Paulus
3. Abdul Kadir Karding
4. Johnny G. Plate
5. Arsul Sani
6. Herry Lontung
7. Hajriyanto Y. Thohari
8. Eriko Sortadurga

Sekretaris

1. Hasto Kristiyanto

Wakil Sekretaris

1. Verry Surya Hendrawan
2. Ahmad Rofiq
3. Raja Juli Antoni
4. Dewi Soeharto

Bendahara

1. Sakti Wahyu Trenggono
2. Agus Gumiwang Kartasasmita

Wakil Bendahara

1. Juliari Batubara
2. Syamsudin Andri Arsyad
3. Amir Uskara
4. Jazilul Fawaid
5. Riri Lestari
6. Dudi Purwagandhi

Juru Bicara

1. Ahmad Basarah (PDIP)
2. Johan Budi (PDIP)
3. Abdul Kadir Karding (PKB)
4. Ace Hasan Syadzily (Golkar)
5. Irma Suryani Chaniago (NasDem)
6. Arif Budimanta (PDIP)
7. Arya Sinulingga (Perindo)
8. Lena Haryana Mukti (PPP)

Direktorat

Direktur Program: Aria Bima (PDIP)
Direktur Konten: Fiki Satari (PSI)
Direktur Komunikasi Politik: Usman Kansong (NasDem)
Direktur Kominfo: Yadi Hendriana (Perindo)
Direktur Kampanye: Benny Rhamdani (Hanura)
Direktur Penggalangan Pemilih Muda: Adi Kusuma (PKPI)
Direktur Logistik dan APK: Marsma TNI (Purn) Usro Harahap (Golkar)
Direktur Hukum dan dan Advokasi: Irfan Pulungan (PPP)
Direktur Saksi: Arif Wibowo (PDIP)
Direktur Relawan: Maman Imanulhaq (PKB)