Nasib Wiranto dan Prabowo Usai Soeharto Tumbang Yang Berbeda

Sehari pasca penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti, Rabu pada 13 Mei 1998, Jakarta mulai membara. Penjarahan dan pembakaran toko-toko meluas di sudut-sudut kota. Masuk ke Jakarta adalah hal yang sukar. Sebab, kerumunan massa tumpah ke jalan dan tentara memblokade jalan-jalan utama ibu kota. Dewan Pakar The Habibie Center Indria Samego mengatakan pagi itu ia bersama sejumlah rekannya memenuhi undangan diskusi di Mabes ABRI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis. Kabar meletusnya kerusuhan di Jakarta didapat Indria saat diskusi tersebut tengah berlangsung.

Hadir dalam diskusi di Mabes TNI Cilangkap itu sejumlah akademisi, tokoh masyarakat, dan sejumlah jenderal. Yakni, Salim Said, Nurcholis Madjid, Ryaas Rasyid, Eep Saifullah, Letnan Jenderal Hari Sabarno, dan Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Diskusi kami di Cilangkap itu berhenti, Jakarta membara. Saya enggak jadi ke tempatnya Fadli Zon di Jalan Suwiryo, karena Jakarta tertutup oleh massa. Tentara juga menutup, kenang Indriya.

Salah satu pembicaraan yang ia ingat dalam diskusi itu adalah pernyataan SBY yang menyatakan bahwa Presiden Soeharto mempercayakan kewenangan tertentu kepada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Jenderal Wiranto sesuai prosedur yang ada. Jadi ada kompromi tentara tidak mengambil tindakan represif kalau gerakan mahasiswa tidak menuju istana, kalau di DPR saja enggak apa-apa, Kalau masuk [jalan] Sudirman-Thamrin akan bahaya, kata dia. Kerusuhan kala itu sudah tak terbendung. Di saat yang bersamaan, Soeharto sedang berada di Kairo, Mesir, untuk pertemuan KTT G-15, 13-14 Mei. Tak diketahui secara pasti keberadaan Jenderal Wiranto kala itu.

Sore harinya, sejumlah tokoh menyambangi Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Makostrad), Gambir. Para tokoh yang hadir di antaranya (almarhum) Adnan Buyung Nasution, (almarhum) WS Rendra, Setiawan Djodi, Bambang Widjojanto yang saat itu menjabat Direktur YLBHI, dan tokoh lainnya. Kehadiran mereka untuk menanyakan situasi Ibu Kota yang dilanda kerusuhan. ernyata di Makostrad itu sudah ada tokoh-tokoh, berkumpul di situ mau mendiskusikan bagaimana keadaan. Nah saya hadir di dalam pertemuan sore hari itu,” ungkap Fadli Zon. Ketika itu, ia merupakan Direktur Eksekutif Center for Policy and Development Studies (CPDS).

Fadli mengatakan pada hari itu dirinya berencana membuat diskusi yang membahas agenda reformasi. Ia mengaku mengundang Indria. Namun, diskusi batal digelar lantaran kerusuhan terus meluas. Menurut Fadli, tokoh Reformasi Amien Rais saat itu sempat datang ke kantornya. Fadli memutuskan berangkat ke Makostrad menemui Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad. Ia mengaku bahkan harus menumpang panser lantaran kendaraan yang dirinya tumpangi turut terkena imbas kerusuhan di Cawang. Prabowo sendiri datang belakangan ke Makostrad. Menurut dia, Prabowo saat itu tengah bersama Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin dan Fahmi Idris serta Mari Elgadri tengah berkeliling Jakarta meninjau titik kerusuhan. Fadli menyebut pertemuan baru digelar selepas Magrib.

Tak ada hasil dalam pertemuan itu. Menurut Fadli, pertemuan itu hanya ingin mengonfirmasi soal kerusuhan yang pecah di Jakarta kepada Prabawo, yang dianggap para tokoh sebagai figur sentral di militer. Mereka yang datang itu enggak ada janjian, tidak diundang. Mereka mau nanya ini keadaan gimana. Enggak ada hasil, itu kayak nerima tamu aja, ngobrol biasa. Itu bukan pertemuan yang diagendakan, yang menginisasi ini bang Buyung,” ujarnya. Bambang Widjojanto membenarkan adanya pertemuan dengan Prabowo di Makostrad saat kerusuhan ketika itu. Pria yang disapa BW itu mengatakan pertemuan dengan Prabowo untuk menanyakan kerusuhan yang melanda Ibu Kota dan menyampaikan harus ada yang bertanggung jawab.

Mahathir Tidak Jabat PM Lebih Dari 2 Tahun

Perdana Menteri Malaysia yang baru terpilih, Mahathir Mohamad, diprediksi tak akan menjabat lebih dari dua tahun, sesuai dengan janji kampanyenya. Pakar politik Asia Tenggara, Sudarnoto Hakim, mengatakan alasan kesehatan dan tuntutan reformasi akan menjadi pertimbangan Mahathir untuk melepas jabatan sebagai perdana menteri.

Kalau lebih dua tahun ada pertimbangan kesehatan dan tuntutan reformasi. Saya kira nanti akan dilakukan proses percepatan reformasi dan demokratisasi,” ujar Sudarnoto dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Senin Menurut Sudarnoto, Mahathir akan langsung melakukan reformasi hukum dalam dua tahun ke depan. Langkah ini tak semata menargetkan Najib Razak, perdana menteri Malaysia sebelumnya yang diduga terjerat kasus korupsi.

Tapi memang dia mau menindak kasus-kasus korupsi dan menjadikan Malaysia negara yang berkedaulatan hukum,” katanya. Sudarnoto menilai langkah yang akan dilakukan Mahathir adalah perubahan politik luar biasa ketimbang kepemimpinan sebelumnya. Aspek ini yang sudah saya sebut sebagai pemerintahan transisional

Ia pun meyakini pemimpin defacto Pakatan Harapan Anwar Ibrahim akan mengambil alih posisi PM, sesuai perjanjian antara Mahathir dan koalisi yang mengusungnya dalam pemilu tersebut sebelumnya. Untuk dapat memenuhi janjinya, nantinya Mahathir akan menjadwalkan pemilu sela di parlemen Malaysia. Kalau pemilu sela dilakukan di distriknya (Anwar), pasti menang. Dua tahun itu hitungan saya (Mahathir menjabat.

Mahathir, yang pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 1981 hingga 2003, kembali memimpin negeri itu setelah memenangkan pemilu ke-14 pada 9 Mei lalu. Dalam janji kampanyenya, Mahathir memang menekankan bahwa ia hanya akan menjabat paling lama dua tahun sebelum menyarahkan takhtanya kepada Anwar. Namun, sejumlah pengamat khawatir Mahathir akan ingkar janji. Meski demikian, Anwar sendiri yakin Mahathir akan memegang teguh janjinya dan melakukan agenda reformasi penuh

Insiden 2019 Telah Ganti presiden Fadli Sudrajat Syaikhu Brilian

Debat Pilgub Jawa Barat 2018 berakhir gaduh lantaran pasangan Cagub-Cawagub Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang diusung Gerindra-PAN-PKS memamerkan kaus bertulis ‘2019 Ganti Presiden’. Waketum Gerindra Fadli Zon melontarkan pembelaan dan memuji pasangan yang memiliki nama ‘Asyik’ itu. Apa salahnya? Itu sangat demokratis dan sangat etis. Itu menurut saya brilian kok itu idenya,” kata Fadli di kompleks parlemen.

Soal ucapan penutup dari Sudrajat dan aksi pamer baju ‘2019 Ganti Presiden’ oleh Syaikhu selagi acara debat Cagub Jabar itu dinilai Fadli tak perlu dipermasalahkan. Menurutnya, orang-orang yang meributkan hal itu harus belajar demokrasi lagi. Nggak ada masalah dong, itu kan menurut saya bagus sekali apa yang dilakukan Pak Sudrajat dan Syaikhu. Kalau mau ganti presiden di 2019, pilihlah Sudrajat-Syaikhu di 2018.

Orang yang ricuh saja nggak ngerti demokrasi. Kalau misalnya kandidat lain mengatakan pilih ini, nanti Jokowi jadi presiden lagi, emang nggak boleh? Boleh saja, apa yang salah dari itu. Ini harus belajar demokrasi lah,” tambah Fadli. Ia pun menegaskan apa yang dilakukan Sudrajat-Syaikhu bukan bagian dari kampanye Pilpres 2019. Alasannya, saat ini belum ada capres-cawapres yang ditetapkan KPU.

Kampanye apaan, kan belum ada calon. Kampanye itu kan terjadi kalau sudah ada calon, baru ada namanya kampanye dini. Aksi yang dilakukan paslon nomor tiga itu terjadi saat debat publik Pilgub Jabar putaran kedua yang digelar di Gedung Balairung, kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jabar, Senin malam. Sewaktu sesi closing statement, Sudrajat meminta masyarakat Jabar mendukungnya.

Pilih nomor tiga Asyik (Sudrajat-Syaikhu). Kalau Asyik menang, Insya Allah 2018 kita akan mengganti presiden, Ungkapan Sudrajat tersebut langsung direspons Syaikhu sambil memamerkan kaus putih lengan pendek. Kaus tersebut bertuliskan ‘2018 Asyik, 2019 Ganti Presiden.

Merasa Di Zalimi Akan Siap Melawan Hukum Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati keputusan Bawaslu melimpahkan kasus materi polling cawapres dan anggota kabinet Jokowi 2019 di koran Jawa Pos ke pihak kepolisian. Meski demikian, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, pihaknya akan menggunakan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum. Sebab, PSI melihat ada perbedaan tafsir hukum. Materi kami tidak memuat visi dan misi serta program partai. Padahal, itulah definisi kampanye menurut Pasal 274 UU Pemilu.

Menurut Antoni, materi yang disiarkan merupakan wujud komitmen PSI melaksanakan pendidikan politik. Apalagi tidak mengandung ajakan memilih PSI.
Kalau soal pencantuman logo, ini bagian dari pertanggungjawaban. Polling itu untuk publik, tak mungkin tak ada penanggung jawab. Makanya ada nama dan logo PSI untuk tanggung jawab,” ucapnya. Antoni juga menyatakan PSI merasa telah dizalimi, terkait langkah Bawaslu melimpahkan berkas pengaduan ke kepolisian terkait dugaan kampanye terselubung PSI. Beberapa hari lalu ada pelaporan ke Bawaslu terhadap beberapa partai yang melakukan kampanye di berbagai media. Kok tidak ada tindak lanjut? Sebagai partai baru, kami merasa dikerjain,” katanya.

PSI, kata Antoni, juga semakin yakin dengan penzaliman terhadap PSI, karena di press release Bawaslu tanggal 17 Mei, di alinea terakhir mengatakan ‘Kepolisian segera menetapkan Tersangka’. Bawaslu telah melanggar asas praduga tak bersalah. Ini jelas menunjukkan bahwa PSI menjadi target operasi dari pihak-pihak tertentu. Bawaslu pun sudah melakukan abuse of power karena memerintahkan polisi untuk menjadikan pimpinan PSI menggaris bawahi pula bahwa bahwa kasus yang ada merupakan temuan anggota Bawaslu M Afifuddin dan bukan pelaporan dari masyarakat. Antoni berharap ada perlakuan yang setara di depan hukum. Jangan diskriminatif. Kalau PSI diproses, maka partai-partai lain yang terindikasi melakukan hal yang sama