Mensos Akan Menaikan Phk Bukan Untuk Elektabilitas Jokowi

Menteri Sosial, Idrus Marham membantah kenaikan nilai program keluarga harapan (PKH) pada Rancangan APBN 2019 untuk menaikan elektabilitas Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

“Bukan itu, jadi PKH untuk menekan angka kemiskinan. Ini tuntutan untuk menekan kemiskinan dan salah satu yang disiasati agar lebih efekttif dengan menambah anggaran. Saya kira begini, kalau kita lihat ini Pak Jokowi ‘incumbent’,” kata Idrus di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (17/8).

Pemerintah meningkatkan anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2019 menjadi Rp381 triliun, atau naik dibandingkan 2018 sebesar Rp287,7 triliun.

Kenaikan tersebut menyebabkan anggaran bantuan sosial PKH turut meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp34,4 triliun dibandingkan pada 2018 yang hanya Rp17 triliun.

“Kenapa dinaikkan? Salah satu pertimbangannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Idrus.

“Otomatis menekan angka kemiskinan, PKH adalah salah satu instrumen yang paling efektif dan ada keluasaan untuk menggunakan dan menginspirasi untuk memandirikan rakyat,” tambahnya.

Dengan jumlah anggaran tersebut, setiap keluarga penerima PKH akan memperoleh bantuan sebesar Rp3,1 juta dari sebelumnya Rp1,7 juta.

“Jumlah penerima tetap 10 juta, tetapi indeks penerimaan dari penerima manfaat itu kita naikan,” ungkap Idrus.

Pada 2019, jumlah penerima PKH ditargetkan bisa mencapai 10 juta keluarga. Meski jumlahnya masih relatif sama dengan target tahun ini, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan.

Sejak 2015 hingga 2016 jumlah penerima bantuan naik secara bertahap dari 3,5 juta keluarga di 2015, naik menjadi 6 juta keluarga di 2016 dan 6,2 juta keluarga pada 2017.

Selain PKH, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp20,8 triliun kepada 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Pidato HUT RI, Rachmawati Bahas Utang dan Anjloknya Rupiah

Anak ketiga Proklamator RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo ketika berpidato dalam upacara Peringatan HUT RI ke-73 di Kampus Universitas Bung Karno, Jakarta, Jumat (17/8).

Rachma, yang merupakan Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, menekankan pada beberapa hal dalam pidatonya, di antaranya adalah keberpihakan pemerintah kepada asing dalam bidang ekonomi.

Ia menilai ekonomi Indonesia saat ini jauh dari Pancasila lantaran pemerintah terlalu condong ke paham neoliberalisme.

Rachma pun menyingggung utang negara yang kian menumpuk tiap harinya. Ia mengatakan, utana negara saat ini telah mencapai Rp 8.000 triliun, yang terbagi antara utang pemerintah dan BUMN.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyoroti nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp 14.600 per Dollar AS. Kemudian Rachmawati mengkritik pertumbuham ekonomi yang ia anggap stagnan di angka 5%.

“Kemudian jumlah penduduk miskin dan pengangguran semakin bertambah. Banyak BUMN yanh rugi dan menanggung beban hutang seperti BUMN di sektor perbankan karena dipaksa untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur,” kata Rachmawati.

Di sisi lain, lanjutnya, penegakkan hukum pun masih terbilang tebang pilih. Hal ini diperburuk dengan penjualan aset negara dan maraknya tenaga kerja asing (TKA) di tanah air.

Seperti diketahui belum lama ini isu masuknya jutaan tenaga kerja asing asal China menjadi polemik yang menyerang pemerintah.

“Saya mencatat apa yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa pembangunan di seberang jembatan emas kemerdekaan ini yang utama adalah nation and character building,” tutur Rachmawati.

Masih dalam kesempatan itu, ia menyatakan jika peringatan Kemerdekaan RI pada tahun ini bertepatan dengan persiapan hajatan demokrasi pada tahun depan, di mana akan terjadi suksesi kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2019.

“Untuk itu saya ingatkan, saya tegaskan, kepada seluruh rakyat Indonesia jangan salah memilih pemimpin,” ucapnya.

Pidato HUT RI, Rachmawati Bahas Utang dan Anjloknya Rupiah, pidato upacara hut RI, berita politik,

Prediden Siapkan Inpres Terkait Gempa Lombok

Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait penanganan gempa di Lombok dan sekitarnya.

“Ini baru disiapkan Inpres, yang paling penting menurut saya bukan ditetapkan atau tidak ditetapkan (sebagai bencana nasional), yang paling penting adalah penanganan langsung di lapangan,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (20/8).

Gempa bumi beruntun mengguncang Lombok sejak tiga pekan lalu dengan kekuatan yang cukup besar, terakhir gempa bumi kembali terjadi dengan kekuatan 6,9 SR pada Minggu (19/8) pukul 19.56 WIB menimbulkan guncangan keras di Lombok Timur dan Lombok Utara dengan intensitas VI-VII MMI (kuat).

“Pemerintah pusat total memberikan dukungan penuh bantuan kepada baik kepada pemprov (pemerintah provinsi), pemkab (pemerintah kabupaten), dan tentu saja yang paling penting kepada masyarakat. Intinya ke sana,” tambah Presiden.

Presiden pun mengaku terus mengikuti setiap perkembangan informasi mengenai bencana tersebut.

“Saya ikuti terus kok. Setiap menit saya ikuti terus, tadi malam saya dapat info dari sana, mungkin enggak tahu saya mau mengatur waktu lagi ke Lombok,” ungkap Presiden.

Presiden sendiri sudah mengunjungi daerah tertimpa gempa di Lombok pada 13-14 Agustus 2018 lalu. Presiden antara lain meninjau bangunan RSUD Tanjung dan Pasar Tanjung, posko pengungsian di halaman Polsek Pemenang, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Data sementara yang berhasil dihimpun Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (20/8) pukul 10.45 WIB, tercatat 10 orang meninggal dunia, 24 orang luka-luka, 151 unit rumah rusak (7 rusak berat, 5 rusak sedang, 139 rusak ringan) dan 6 unit fasilitas ibadah.

Dari 10 orang meninggal dunia akibat gempa 6,9 SR berasal dari Kabupaten Lombok Timur 4 orang, Lombok Barat 1 orang, Sumbawa Besar 5 orang, dan Sumbawa Barat 1 orang. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, ESDM, dan relawan masih melakukan evakuasi.

Kendala listrik padam total menyebabkan komunikasi dan pendataan terhambat. Tercatat 101 kali gempa susulan sudah berlangsung dengan 9 kali gempa dirasakan hingga pukul 11.00 WITA pada hari ini. Masyarakat diimbau tetap tenang dan waspada.

Saat kejadian gempa masyarakat banyak yang berada di luar rumah dan di pengungsian sehingga tidak menimbulkan banyak korban jiwa. Rasa trauma guncangan gempa, apalagi pada Minggu (19/8) siang terjadi gempa 6,5 SR di Lombok Timur menyebabkan masyarakat memilih berada di luar rumah. Korban meninggal sebagian karena tertimpa bangunan roboh dan sebagian karena serangan jantung kaget menerima guncangan gempa yang keras.

Bantuan logistik terus disalurkan ke korban gempa di Lombok. Stok logistik mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi.

Sementara itu, dampak gempa 6,5 SR yang mengguncang Lombok Timur pada pada Minggu (19/8) pukul 11.06 WIB juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Berdasarkan pendataan hingga Minggu sore sebelum gempa 6,9 SR tercatat 2 orang meninggal dunia, 1 orang luka, 1.700 unit rumah rusak dimana 1.054 rusak berat dan 646 rusak ringan, dan 5 bangunan publik rusak.

Sebelumnya Lombok Timur diguncang gempa 6,4 SR pada 29 Juli dan gempa 7 SR pada 5 Agustus 2018 yang juga menimbulkan korban dan kerusakan. Gempa 7 SR itu menyebabkan 460 orang meninggal dunia dengan korban luka-luka tercatat 7.773 orang, dimana 959 orang luka berat dan rawat inap dan 6.774 orang luka ringan atau rawat jalan. Sebanyak 417.529 orang mengungsi di ribuan titik pengungsian.

Daftar Ke KPU, Sejumlah Mentri Kabinet Kerja Ikut Serta Dalam Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf

Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin telah mendaftarkan tim kampanyenya untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Meski beranggotaan 150 orang, tetapi posisi Ketua Tim Kampanye masih lowong.

“Ada beberapa personel yang masuk dalam penugasan khusus. Total ada 150,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (20/8).

Sejumlah menteri dan pejabat di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK) masuk di timses Jokowi-Ma’ruf. Mereka di antaranya Wapres Jusuf Kalla, Menkeu Sri Mulyani, KSP Moeldoko, jubir presiden Johan Budi, Menko PMK Puan Maharani, dan Seskab Pramono Anung.

Hasto tidak mengumumkan seluruh anggota timses. Selain Moeldoko, terdapat sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam timses, seperti eks KSAL Laksamana (Purn) Marsetio.

“Iya benar (Marsetio mantan KSAL),” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dimintai konfirmasi.

Para ketum parpol masuk sebagai dewan penasihat. Sedangkan dewan pengarah adalah gabungan senior parpol dan tokoh nasional.

Berikut ini daftar TKN Jokowi-Ma’ruf (belum seluruhnya):

Dewan Penasihat (Seluruh Ketum Parpol KIK):

1. Megawati Soekarnoputri (PDIP)
2. Airlangga Hartarto (Golkar)
3. Muhaimin Iskandar (PKB)
4. Surya Paloh (NasDem)
5. Romahurmuziy (PPP)
6. Oesman Sapta Odang (Hanura)
7. Harry Tanoe (Perindo)
8. Diaz Hendropriyono (PKPI)
9. Grace Natalie (PSI).

Dewan pengarah

1. Jusuf Kalla
2. Try Sutrisno
3. Puan Maharani
4. Pramono Anung
5. Sri Mulyani
6. Agung Laksono
7. Akbar Tandjung
8. Dimyati Rois
9. Siswono Yudo Husodo
10. Suwarso
10. Sidarto
11. Laksamana (Purn) Marsetio

Wakil Ketua

1. Moeldoko
2. Lodewijk Paulus
3. Abdul Kadir Karding
4. Johnny G. Plate
5. Arsul Sani
6. Herry Lontung
7. Hajriyanto Y. Thohari
8. Eriko Sortadurga

Sekretaris

1. Hasto Kristiyanto

Wakil Sekretaris

1. Verry Surya Hendrawan
2. Ahmad Rofiq
3. Raja Juli Antoni
4. Dewi Soeharto

Bendahara

1. Sakti Wahyu Trenggono
2. Agus Gumiwang Kartasasmita

Wakil Bendahara

1. Juliari Batubara
2. Syamsudin Andri Arsyad
3. Amir Uskara
4. Jazilul Fawaid
5. Riri Lestari
6. Dudi Purwagandhi

Juru Bicara

1. Ahmad Basarah (PDIP)
2. Johan Budi (PDIP)
3. Abdul Kadir Karding (PKB)
4. Ace Hasan Syadzily (Golkar)
5. Irma Suryani Chaniago (NasDem)
6. Arif Budimanta (PDIP)
7. Arya Sinulingga (Perindo)
8. Lena Haryana Mukti (PPP)

Direktorat

Direktur Program: Aria Bima (PDIP)
Direktur Konten: Fiki Satari (PSI)
Direktur Komunikasi Politik: Usman Kansong (NasDem)
Direktur Kominfo: Yadi Hendriana (Perindo)
Direktur Kampanye: Benny Rhamdani (Hanura)
Direktur Penggalangan Pemilih Muda: Adi Kusuma (PKPI)
Direktur Logistik dan APK: Marsma TNI (Purn) Usro Harahap (Golkar)
Direktur Hukum dan dan Advokasi: Irfan Pulungan (PPP)
Direktur Saksi: Arif Wibowo (PDIP)
Direktur Relawan: Maman Imanulhaq (PKB)

Djoko Santoso Akan Ikut Tim Kanpanye Nasional Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin

Sejumlah pejabat Kabinet Kerja diketahui telah masuk ke dalam Tim Kampanye nasional pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Selain beberapa menteri, terdapat pula nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Dalam Tim Kampanye yang didaftarkan kepada KPU, Moeldoko menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf.

Hal ini membuat kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang menjadi lawan Jokowi-Ma’ruf, angkat bicara.

“Bukan melawanlah, ya kompetisi ya kan gitu. Moeldoko bagus. Bagus Moeldoko,” ujar Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso, di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Senin (20/8).

Djoko mengungkapkan, Moeldoko merupakan salah satu bawahannya semasa masih aktif dalam korps militer Angkatan Darat. Seperti yang diketahui, Djoko Santoso pernah menjabat sebagai KSAD (2005-2007) dan Panglima TNI (2007-2010) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada saat Djoko Santoso menjabat sebagai KSAD, Moeldoko masih terdaftar sebagai perwira menengah TNI AD. Moeldoko baru menjadi perwira tinggi TNI AD pada 2008 saat menjabat Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya.

Djoko mengatakan, Moeldoko merupakan salah satu bawahan yang sangat pintar sehingga menduduki jabatan Panglima TNI.

“Anak buah saya yang pintar itu ya. Kalau enggak pintar, enggak bisa bintang 4,” ujarnya.

Djoko kemudian menanggapi soal anggapan dirinya ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan Prabowo-Sandiaga untuk memecah suara purnawirawan TNI di kubu lawan. Dia menegaskan tak ada istilah memecah belah rakyat dalam dirinya.

” Saya enggak pernah dipelajari memecah belah. Aku selama jadi tentara, belajar-belajar terus nggak ada ini ilmunya memecah belah. Kita harus bersatu kan,” kata Djoko Santoso.

“Semua ini hanya pilpres. Pilpres itu hanya mencari pemimpin. Yang ada sekarang dua, dan ini bukan untuk pecah-pecah. Ini untuk rakyat Indonesia. Silakan rakyat memilih, ada 2 (pasangan calon),” sambungnya.

Sebelumnya, para sekjen parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) telah menyerahkan daftar nama Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin ke KPU. Dalam daftar tersebut diketahui ada beberapa nama menteri Kabinet Kerja yang bergabung dalam timses.

Nama menteri nonpartai yang bergabung dalam tim tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Moeldoko ditunjuk sebagai salah satu wakil ketua TKN, sedangkan Sri Mulyani masuk Dewan Pengarah TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin.