Aher Siap Meluncur Menjadi Calon Lembaga Legislatif Pada Tahun 2019,

Gubernur Jawa Barat Dua Periode (2008-2013 dan 2013-2018) Ahmad Heryawan atau Aher mengundurkan diri sebagai daftar calon sementara DPR RI pada Pemilihan Legislatif 2019.

“Betul (mengundurkan diri sebagai caleg). Kang Aher diminta oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat untuk mengundurkan diri dan Beliau akan diberikan amanah baru oleh DPTP,” kata Sekretaris DPW PKS Jabar, Abdul Hadi Wijaya saat dihubungi melalui telepon, Minggu (12/8).

Ia mengatahkan keputusan Aher untuk meluncur sebagai caleg sudah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum per tanggal 31 Juli 2018.

“Saat pelengkapan berkas bacaleg itu disampaikan ke KPU (mengundurkan diri sebagai bakal anggota calon legislatif),” kata Abdul Hadi.

Ketika ditanyakan amanah apa yang diberikan kepada Aher dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS, Abdul Hadi mengatakan, tidak mengetahui tentang hal tersebut.

“Kalau soal itu silakan saja tanyakan langsung ke DPTP, saya tidak mengetahui tentang hal tersebut,” kata dia.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mencalonkan Ahmad Heryawan untuk maju dalam pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

“(Ahmad Heryawan) Insya Allah masuk (DPR RI) Dapil Kabupaten Bandung,” ujar Ketua DPW PKS Jabar Nur Supriyanto, di Kantor KPU Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Tak hanya Aher, PKS juga mencalonkan istri Aher, Netty Prasetyani. Netty akan menjadi bakal calon legislatif DPR RI Dapil Indramayu dan Cirebon.

Akher maupun Netty yang memiliki tingkat suara tinggi di selurubh wilayah jawa barat sehingga tidak sulit untuk menentukan percalonan maupun dapail.

Hampir tidak ada calon legislatif yang meminta dapilnya. Memang kita rekrutmen sejak dari bawah, kemudian kita memetakan kekuatan dan potensi sehingga kita menempatkan sesuai dengan kapasitas, jaringan dalam satu wilayah.

Masyarakat Dingitkan Untuk Tidak Terjebak Pada Kampanye Pangan Murah dari Para Capres-Cawapres

Masyarakat diingatkan untuk tidak terjebak pada kampanye pangan murah, sementara pasangan capres dan cawapres yang akan berkompetisi pada Pilpres 2019 diminta memperhatikan kebijakan pangan nasional.

Direktur Institut Agroekologi Indonesia (INAgri), Syahroni di Jakarta, Sabtu, meminta isu pangan tidak dijadikan komoditas politik (11/8).

“Jangan cuma sekadar janji pangan murah atau sembako murah karena itu mitos yang tak mungkin diselesaikan oleh siapapun presiden dan wakilnya,” kata Syahroni.

Menurut Syahroni, keberpihakan pada rakyat miskin bukan dengan pangan murah karena rakyat miskin ada yang berprofesi sebagai kaum urban dan kaum petani.

“Kebijakan pangan murah sama saja membunuh petani,” kata Syahroni.

Ia mengatakan di desa-desa para petani dan masyarakat yang bergantung pada aktivitas pertanian justru menikmati harga pangan yang tinggi.

“Dalam definisi yang lebih luas, penampung produk pertanian, pengolah dan pengepul juga petani yang juga rakyat Indonesia,” kata Syahroni.

Lantaran itu yang lebih tepat adalah kebijakan stabilisasi harga pangan pada titik keseimbangan.

Sederhananya para petani dan kaum urban terjangkau. jadi jagonnya harga yang adil buat petani dan layak buat konsi=umsi (Kaum Urban), Ucap Syahroni.

Ia mengatakan persoalan pangan memang harus diatasi lebih realistis dan sistemik jangan sekadar janji dan mitos penyelesaian yang menyesatkan.

Jokowi Menyebut Ma’ruf Amin Sebagai Tokkoh Agama Bijaksana

Joko Widodo menyebut sosok Kiai Ma’ruf Amin yang baru saja diumumkan sebagai cawapresnya pada Pilpres 2019 adalah tokoh agama yang bijaksana.

“Prof Kiai Haji Ma’ruf Amin adalah sosok tokoh agama yang bijaksana, beliau duduk di legislatif sebagai anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, Wantimpres, Rais Aam PBNU, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia, dalam kaitannya dengan kebinekaan.

Prof Dr Kyai Haji Ma’ruf Amin juga menjabat Dewan Pengarah Badan Pengembangan Ideologi Pancasila,” kata Joko Widodo (Jokowi) saat mengumumkan cawapresnya setelah pertemuan dengan petinggi partai politik pendukungnya di Restoran Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/8) petang.

Ia mengatakan, pemilihan Ma’ruf Amin setelah melalui perenungan mendalam dan mempertimbangkan masukan-masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat.

“Saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan partai koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampini saya sebagai cawapres 2019-2024 adalah Profesor Kiai Haji Ma’ruf Amin,” katanya.

Ia menambahkan sebanyak 9 partai Koalisi Indonesia Kerja semuanya telah menandatangani secara utuh kesepakatan tersebut.

Setelah kesepakatan dicapai, Jokowi-Ma’ruf kemudian akan mendaftar ke KPU pada Jumat pagi (10/8) sekitar pukul 09.00 WIB.

Jokowi sebelumnya menyebutkan bahwa dia memutuskan untuk kembali mencalonkan diri sebagai Presiden 2019-2024.

Menurut dia, keputusan ini adalah tanggung jawab besar yang erat kaitannya dengan cita-cita untuk meneruskan mimpi besar Indonesia maju dalam melanjutkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh pelosok nusantara.

DPR Akan Akhiri Sindiran Dan Ejek Di Ruang Publik,

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan semua kekuatan politik diharapkan mau menahan diri, serta membantu pemerintahan dan masyarakat untuk meujutkan suasana kondusif.

Menurutnya, dua pasangan kandidat Capres–Cawapres sudah final, sehingga tak perlu lagi diperdebatkan. Kini waktunya bagi masing-masing koalisi partai pendukung Capres-Cawapres untuk melakukan konsolidasi.

Perang pernyataan, saling ejek dan saling sindir yang mewarnai proses pembentukan koalisi partai dan penyaringan calon wakil Presiden patut diakhiri.

“Selain tidak produktif, perang pernyataan itu hanya menimbulkan kebisingan di ruang publik,” jelasnya.

Bambang menambahkan, agenda utama dalam persiapan Pilpres-Pileg 2019 sudah terlaksana. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup masa pendaftaran bakal calon presiden dan Wakil Presiden untuk Pilpres 2019 pada 10 Agustus 2018 lalu.

Penutupan masa pendaftaran dilakukan setelah dua kandidat pasangan Capres-Cawapres mendaftar dan menyerahkan dokumen pencalonan. Masing-masing adalah pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebelumnya pada 17 Juli 2018, KPU pun telah menutup pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang akan maju pada Pileg 2019. Pendaftaran calon anggota legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota untuk Pileg 2019 yang dibuka selama 14 hari itu telah dimulai sejak 4 Juli 2018.

“Memang, suasana menuju tahap pendaftaran kandidat pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2019 sempat menyita perhatian publik. Perhatian publik tertuju pada proses pembentukan koalisi dan proses penyaringan sosok Cawapres. Kedua proses ini sempat membuat ruang publik hiruk pikuk. Ada perang pernyataan, saling sindir, ada pula tuduhan, serta kejutan-kejutan terkait dengan nama sosok Cawapres,” jelasnya.

Ruang publik masih disesaki dengan pernyataan-pernyataan yang berpotensi mengganggu kenyamanan publik. Berangkat dari kenyataan itu, masyarakat tentu berharap masing-masing kubu kandidat mau menahan diri.

“Sebab, menuju tahun politik 2019, kondusifitas sangat bergantung pada perilaku masing-masing kubu Capres-Cawapres. Daripada saling sindir atau saling ejek, akan lebih baik jika masing-masing kubu kandidat Capres-Cawapres melakukan konsolidasi mempersiapkan kampanya pemilihan presiden,” jelasnya.

Muisalnya melakukan pemetaan basis suara, membaca kukuatan lawan, membentuk tim pemenangan, menyusun program-program yang akan ditawarkan kepada warga di daerah pemilihan (Dapil) hingga menghitung logistik yang dibutuhkan. Dengan ragam kegiatan yang tak terhindarkan itu, tensi politik di dalam negeri semestinya bisa dibuat lebih tenang.