Insiden 2019 Telah Ganti presiden Fadli Sudrajat Syaikhu Brilian

Debat Pilgub Jawa Barat 2018 berakhir gaduh lantaran pasangan Cagub-Cawagub Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang diusung Gerindra-PAN-PKS memamerkan kaus bertulis ‘2019 Ganti Presiden’. Waketum Gerindra Fadli Zon melontarkan pembelaan dan memuji pasangan yang memiliki nama ‘Asyik’ itu. Apa salahnya? Itu sangat demokratis dan sangat etis. Itu menurut saya brilian kok itu idenya,” kata Fadli di kompleks parlemen.

Soal ucapan penutup dari Sudrajat dan aksi pamer baju ‘2019 Ganti Presiden’ oleh Syaikhu selagi acara debat Cagub Jabar itu dinilai Fadli tak perlu dipermasalahkan. Menurutnya, orang-orang yang meributkan hal itu harus belajar demokrasi lagi. Nggak ada masalah dong, itu kan menurut saya bagus sekali apa yang dilakukan Pak Sudrajat dan Syaikhu. Kalau mau ganti presiden di 2019, pilihlah Sudrajat-Syaikhu di 2018.

Orang yang ricuh saja nggak ngerti demokrasi. Kalau misalnya kandidat lain mengatakan pilih ini, nanti Jokowi jadi presiden lagi, emang nggak boleh? Boleh saja, apa yang salah dari itu. Ini harus belajar demokrasi lah,” tambah Fadli. Ia pun menegaskan apa yang dilakukan Sudrajat-Syaikhu bukan bagian dari kampanye Pilpres 2019. Alasannya, saat ini belum ada capres-cawapres yang ditetapkan KPU.

Kampanye apaan, kan belum ada calon. Kampanye itu kan terjadi kalau sudah ada calon, baru ada namanya kampanye dini. Aksi yang dilakukan paslon nomor tiga itu terjadi saat debat publik Pilgub Jabar putaran kedua yang digelar di Gedung Balairung, kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jabar, Senin malam. Sewaktu sesi closing statement, Sudrajat meminta masyarakat Jabar mendukungnya.

Pilih nomor tiga Asyik (Sudrajat-Syaikhu). Kalau Asyik menang, Insya Allah 2018 kita akan mengganti presiden, Ungkapan Sudrajat tersebut langsung direspons Syaikhu sambil memamerkan kaus putih lengan pendek. Kaus tersebut bertuliskan ‘2018 Asyik, 2019 Ganti Presiden.

Merasa Di Zalimi Akan Siap Melawan Hukum Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati keputusan Bawaslu melimpahkan kasus materi polling cawapres dan anggota kabinet Jokowi 2019 di koran Jawa Pos ke pihak kepolisian. Meski demikian, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, pihaknya akan menggunakan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum. Sebab, PSI melihat ada perbedaan tafsir hukum. Materi kami tidak memuat visi dan misi serta program partai. Padahal, itulah definisi kampanye menurut Pasal 274 UU Pemilu.

Menurut Antoni, materi yang disiarkan merupakan wujud komitmen PSI melaksanakan pendidikan politik. Apalagi tidak mengandung ajakan memilih PSI.
Kalau soal pencantuman logo, ini bagian dari pertanggungjawaban. Polling itu untuk publik, tak mungkin tak ada penanggung jawab. Makanya ada nama dan logo PSI untuk tanggung jawab,” ucapnya. Antoni juga menyatakan PSI merasa telah dizalimi, terkait langkah Bawaslu melimpahkan berkas pengaduan ke kepolisian terkait dugaan kampanye terselubung PSI. Beberapa hari lalu ada pelaporan ke Bawaslu terhadap beberapa partai yang melakukan kampanye di berbagai media. Kok tidak ada tindak lanjut? Sebagai partai baru, kami merasa dikerjain,” katanya.

PSI, kata Antoni, juga semakin yakin dengan penzaliman terhadap PSI, karena di press release Bawaslu tanggal 17 Mei, di alinea terakhir mengatakan ‘Kepolisian segera menetapkan Tersangka’. Bawaslu telah melanggar asas praduga tak bersalah. Ini jelas menunjukkan bahwa PSI menjadi target operasi dari pihak-pihak tertentu. Bawaslu pun sudah melakukan abuse of power karena memerintahkan polisi untuk menjadikan pimpinan PSI menggaris bawahi pula bahwa bahwa kasus yang ada merupakan temuan anggota Bawaslu M Afifuddin dan bukan pelaporan dari masyarakat. Antoni berharap ada perlakuan yang setara di depan hukum. Jangan diskriminatif. Kalau PSI diproses, maka partai-partai lain yang terindikasi melakukan hal yang sama